Jawa Timur
Bapenda Blitar Tegaskan Pendataan SISMIOP PBB Gratis, Dugaan Pungutan Rp350 Ribu di Sidorejo Disorot

BLITAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar menegaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dipungut biaya dari masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya aduan mengenai dugaan penarikan uang sebesar Rp350 ribu per bidang tanah dalam kegiatan SISMIOP di Dusun Kakarejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Blitar, Imam Solichin, menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SISMIOP tidak membebani masyarakat dengan biaya apa pun.
Menurut Imam, pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan kepada warga dalam proses pendataan tersebut.
“Dalam pelaksanaan SISMIOP tidak ada beban biaya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kami tegaskan sekali lagi, dalam pendataan tersebut tidak ada pungutan,” ujar Imam Solichin, saat dihubungi pada Rabu (18/11).
Penegasan Bapenda tersebut menjadi penting di tengah munculnya aduan masyarakat terkait dugaan penarikan uang sebesar Rp 350 ribu untuk setiap bidang tanah di Desa Sidorejo.
Informasi dugaan pungutan itu sebelumnya disampaikan Ormas BIDIK DPD Jawa Timur setelah menerima aduan warga. Dalam aduan tersebut, seorang kepala dusun berinisial SL disebut-sebut sebagai pihak yang diduga melakukan penarikan uang dalam kegiatan SISMIOP.
Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ormas BIDIK melalui pertemuan Ketua DPD Jawa Timur, Sultan Abimanyu, dengan Camat Ponggok, Yudho Ismaryanto, pada Jumat (13/11) lalu.
Dalam pertemuan itu, Sultan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta agar dugaan penarikan dana tersebut ditelusuri melalui mekanisme pengawasan pemerintahan.
Menurut Sultan, setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang transparan, serta peruntukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak Kecamatan Ponggok disebut akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.
Ormas BIDIK DPD Jawa Timur juga berencana membawa aduan masyarakat tersebut ke Inspektorat Kabupaten Blitar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, persoalan itu juga berpeluang diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH).
Sultan menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar dan tujuan penarikan uang yang dipersoalkan.
“Kami ingin persoalan ini menjadi terang. Kalau memang pungutan itu memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sah, silakan dijelaskan secara terbuka kepada warga. Namun, apabila tidak memiliki dasar yang jelas, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses penelusuran dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta di lapangan, bukan berdasarkan asumsi maupun kepentingan tertentu.
Di sisi lain, penegasan Bapenda Kabupaten Blitar mengenai tidak adanya biaya dalam pendataan SISMIOP menjadi salah satu hal penting untuk diklarifikasi dalam mengungkap aduan tersebut.
Apabila terdapat penarikan uang yang dikaitkan dengan kegiatan pendataan SISMIOP, perlu dipastikan siapa pihak yang melakukan penarikan, apa dasar hukumnya, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
Hingga berita ini disiarkan, dugaan pungutan Rp350 ribu per bidang di Desa Sidorejo masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun ada atau tidaknya pelanggaran dalam persoalan tersebut.
Bapenda Kabupaten Blitar telah menegaskan bahwa pendataan SISMIOP PBB tidak membebani masyarakat dengan biaya. Sementara itu, klarifikasi dari Pemerintah Desa Sidorejo dan pihak yang disebut dalam aduan masih diperlukan agar persoalan ini dapat terungkap secara objektif.
Transparansi dalam pelaksanaan pendataan objek pajak menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan sekaligus terhindar dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. (JK/Red)
Seputar Tulungagung
Hari Jadi ke-821 Tulungagung, Tradisi Tumpeng Ambrol dan Harapan Baru Menuju Daerah Gumregah

TULUNGAGUNG – Kabupaten Tulungagung memperingati Hari Jadi ke-821 pada 18 November 2026. Mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti”, momentum bersejarah ini menjadi pengingat perjalanan panjang daerah sekaligus kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Tulungagung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Peringatan Hari Jadi tahun ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, perayaan tersebut menjadi ruang refleksi untuk merawat warisan budaya, memperkuat persatuan masyarakat, serta menatap berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tulungagung ke depan.
Secara historis, perjalanan Tulungagung tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Prasasti Lawadan tahun 1205 Masehi yang menjadi salah satu tonggak penting sejarah daerah. Jejak panjang tersebut menunjukkan bagaimana identitas dan kehidupan masyarakat Tulungagung terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Tradisi Tumpeng Ambrol, yang menjadi rangkaian pada Bersih Nagari, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, (dok/DON/Red)
Tradisi Tumpeng Ambrol, Simbol Kebersamaan dan Rasa Syukur
Salah satu tradisi yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangkaian Bersih Nagari adalah prosesi tumpeng agung yang terdiri atas tumpeng lanang dan tumpeng wadon.
Tradisi ini bukan sekadar menghadirkan kemeriahan melalui gunungan hasil bumi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap warisan leluhur.
Dalam pelaksanaannya, momen ambrol atau runtuhnya bagian tumpeng sebelum maupun ketika prosesi pembagian hasil bumi kerap menjadi perhatian warga. Fenomena tersebut memiliki beragam pemaknaan dalam perspektif tradisi masyarakat setempat.
Secara simbolis, tumpahnya hasil bumi dari gunungan tumpeng kerap dimaknai sebagai perlambang keberkahan, kesuburan tanah, serta harapan atas limpahan rezeki bagi seluruh masyarakat Tulungagung.
Sementara itu, antusiasme warga yang berkumpul dan mengikuti tradisi rebutan hasil bumi mencerminkan kuatnya ikatan sosial serta semangat kebersamaan dalam merayakan rasa syukur.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, aspek ketertiban dan keselamatan masyarakat tetap menjadi perhatian penting. Pengaturan prosesi, pengamanan lokasi, serta koordinasi panitia dengan aparat terkait diperlukan agar nilai sakral tradisi tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan warga.
Pelestarian tradisi juga menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya Tulungagung agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Menatap Masa Depan, Pembangunan Tulungagung Perlu Semakin Merata
Memasuki usia ke-821, tantangan pembangunan Kabupaten Tulungagung semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga transparansi tata kelola pemerintahan menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Semangat Gumregah yang berarti bangkit dengan energi baru diharapkan dapat diterjemahkan melalui kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu pekerjaan penting adalah pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Peningkatan kualitas jalan penghubung antarkecamatan, pembenahan drainase, serta akses transportasi dan distribusi barang menjadi kebutuhan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Selain pembangunan fisik, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi agenda strategis berikutnya. Tulungagung memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari industri marmer, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengembangan sektor tersebut perlu didukung melalui peningkatan kualitas produk, akses permodalan, perluasan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital.
Dengan langkah tersebut, produk unggulan daerah diharapkan tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, tetapi juga menjangkau pasar regional hingga nasional.
Transparansi Birokrasi dan Pelayanan Publik Jadi Tantangan
Di sisi pemerintahan, tuntutan terhadap tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel juga semakin penting.
Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), keterbukaan informasi anggaran, serta efektivitas penggunaan APBD perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Setiap kebijakan dan program pembangunan idealnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Partisipasi publik juga menjadi faktor penting. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, semangat Nyawiji atau bersatu padu dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.
Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Bukan Sekadar Slogan
Peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung menjadi momentum untuk mempertemukan nilai sejarah, budaya, dan cita-cita pembangunan daerah.
Gumregah mengandung semangat untuk terus bergerak dan bangkit menghadapi perubahan. Nyawiji menegaskan pentingnya persatuan dan gotong royong, sedangkan Ngabekti mencerminkan ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat dan daerah.
Ketiga nilai tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai slogan peringatan Hari Jadi, melainkan menjadi landasan dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Usia 821 tahun merupakan perjalanan panjang yang patut disyukuri. Namun, sejarah besar sebuah daerah juga membawa tanggung jawab untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Melalui semangat Hari Jadi ke-821, Tulungagung diharapkan semakin mampu menjaga kekayaan tradisi, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sebab, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari usia dan kemeriahan perayaannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.
Selamat Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung. Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti.(DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Seputar Tulungagung
Peringati Dua Momentum Bersejarah, RSUD dr. Iskak Bawa Pelayanan Kesehatan Langsung ke Masyarakat

TULUNGAGUNG – Memperingati Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-109 RSUD dr. Iskak, jajaran rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan terpadu di Kecamatan Tanggunggunung, pada Selasa (17/11).
Kegiatan yang dipimpin Direktur RSUD dr. Iskak, Dr. dr. Kasil Rohmad, M.M.R.S., bersama Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Mulai dari pemeriksaan dokter spesialis, pengobatan, khitanan massal hingga kunjungan langsung kepada warga yang sedang sakit.
Pemilihan Kecamatan Tanggunggunung bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut memiliki nilai historis karena menjadi salah satu tempat dr. Iskak pernah tinggal sekaligus mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada masa lalu.
Melalui kegiatan ini, RSUD dr. Iskak ingin mengenang sekaligus meneruskan semangat pengabdian tokoh yang namanya diabadikan sebagai identitas rumah sakit tersebut.
Dalam kesempatan itu, dr. Kasil menyampaikan apresiasi kepada Danramil Tanggunggunung, Yudi Asmara, yang selama ini aktif menelusuri dan mendokumentasikan sejarah perjalanan dr. Iskak. Upaya tersebut dinilai turut memperkaya pengetahuan dan dokumentasi sejarah rumah sakit.
Rangkaian kegiatan juga direncanakan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah bersejarah yang pernah menjadi kediaman dr. Iskak.
Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, RSUD dr. Iskak menerjunkan lima dokter spesialis dengan didampingi Wakil Direktur Pelayanan, dr. Ratih.
Kelima dokter tersebut meliputi dr. Awan, Sp.JP (spesialis jantung dan pembuluh darah), dr. Reza, Sp.P (spesialis paru), dr. Aldi, Sp.N (spesialis saraf), dr. Yudi, Sp.PD (spesialis penyakit dalam), serta dr. Cinta, Sp.And (spesialis andrologi).
Selain pemeriksaan dan pengobatan gratis, bakti sosial juga menghadirkan khitanan massal yang diikuti tujuh anak. Jumlah peserta tersebut menyesuaikan tradisi masyarakat setempat yang masih mempertimbangkan perhitungan hari baik sebelum melaksanakan khitan.
“Kami sangat memahami dan menghormati kearifan lokal masyarakat Tanggunggunung. Harapan kami, pelaksanaan khitan berjalan lancar dan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, serta saleh,” ujar dr. Kasil.
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin turut menyapa dan memberikan motivasi kepada anak-anak peserta khitanan.
Ia berpesan agar mereka senantiasa menjaga kesehatan serta tekun menempuh pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, sebagai bekal masa depan.
Kepedulian RSUD dr. Iskak dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga diwujudkan melalui kunjungan langsung kepada tiga warga yang sedang sakit di kediaman masing-masing. Mereka adalah Mitun, Suti, dan Djasmo.
Direktur RSUD dr. Iskak bersama Plt. Bupati dan tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan sekaligus menyerahkan bantuan tali asih kepada ketiga warga tersebut.
Baharudin mengatakan, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan RSUD dr. Iskak ini bukan sekadar kegiatan untuk memperingati hari jadi.
Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan publik.
Menurutnya, momentum hari jadi harus menjadi pengingat atas perjuangan para pendahulu sekaligus penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Saya berterima kasih kepada Direktur beserta seluruh jajaran RSUD dr. Iskak atas pengabdiannya. Terus layani dan bantu masyarakat Tulungagung di bidang kesehatan dengan ikhlas. Namun, tenaga kesehatan juga harus menjaga kesehatan diri sendiri agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus terus diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Kegiatan bakti sosial tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dr. Desi, Kepala Dinas KBPPPA dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes., jajaran Forkopimcam Tanggunggunung, para kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Melalui kegiatan ini, peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung dan HUT ke-109 RSUD dr. Iskak tidak hanya menjadi agenda seremonial.
Semangat mengenang sejarah perjuangan dr. Iskak diwujudkan melalui aksi nyata pelayanan kesehatan yang menjangkau dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Dim/Red)
Jawa Timur
Realisasi APBD Lumajang 2026 Baru 52,48 Persen, PSMP Soroti Rendahnya Belanja Modal: Ada Apa dengan Percepatan Pembangunan?

LUMAJANG – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 memasuki Triwulan IV menjadi perhatian publik.
Pasalnya, berdasarkan data dalam materi evaluasi APBD 2026 yang beredar, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2.346,72 miliar.
Dari total anggaran tersebut, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.231,51 miliar. Artinya, masih terdapat anggaran sekitar Rp1.115,21 miliar atau 47,52 persen yang belum terealisasi.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta sejauh mana anggaran yang telah disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu catatan paling mencolok adalah rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 11,58 persen.
Berdasarkan rincian data yang di himpun DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih ( PSMP, ) terdapat empat kelompok belanja daerah dengan capaian sebagai berikut:
1.Belanja Operasional Pagu Rp1.731,39 miliar, realisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen.
2. Belanja Modal: Pagu Rp210,48 miliar, realisasi Rp24,36 miliar atau 11,58 persen.
3. Belanja Transfer: Pagu Rp393,87 miliar, realisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen.
4. Belanja Tak Terduga: Pagu Rp10,96 miliar, realisasi Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.
PSMP: Jangan Hanya Melihat Angka, Tetapi Ukur Dampaknya bagi Masyarakat
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, berpandangan bahwa rendahnya realisasi belanja APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran publik yang telah direncanakan dapat diterjemahkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PSMP menilai, capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset.
“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata.”
Belanja Modal 11,58 Persen Menjadi Catatan Paling Serius
Menurut kajian PSMP, rendahnya realisasi belanja modal menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Sebab, belanja modal pada umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang.
Dengan realisasi baru 11,58 persen, terdapat sekitar Rp186,12 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi.
Apabila kondisi tersebut disebabkan keterlambatan proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, tender proyek, persoalan teknis maupun lemahnya koordinasi antar-OPD, maka dampaknya berpotensi langsung dirasakan masyarakat.
Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain:
– Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat mengalami keterlambatan.
– Perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik berpotensi tidak selesai sesuai target.
– Pengadaan sarana pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas pemerintahan dapat tertunda.
– Perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan konstruksi dan pengadaan barang berpotensi melambat.
– Kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan peluang usaha bagi pelaku UMKM yang terkait dengan kegiatan pembangunan dapat ikut tertunda.
Dengan demikian, rendahnya realisasi belanja modal bukan semata-mata persoalan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.
Sisi Positif dan Negatif Penyerapan Anggaran.
Meski demikian, PSMP berpandangan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah. Ada sisi positif yang juga harus dilihat secara objektif.
Apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh upaya efisiensi, penghematan anggaran, proses seleksi proyek yang lebih hati-hati, atau pembayaran pekerjaan yang memang disesuaikan dengan progres fisik, maka hal tersebut justru dapat mencerminkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Pemerintah tidak harus menghabiskan seluruh anggaran hanya demi mengejar persentase realisasi. Kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh buruknya perencanaan, lambatnya pelaksanaan program, ketidakmampuan OPD menjalankan kegiatan, atau hambatan birokrasi yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah daerah berpotensi kehilangan momentum pembangunan.
Bahkan, percepatan belanja yang terlalu dipaksakan pada akhir tahun anggaran juga memiliki risiko tersendiri, seperti pekerjaan yang terburu-buru, lemahnya pengawasan, kualitas konstruksi yang tidak optimal, hingga potensi keterlambatan penyelesaian proyek.
Karena itu, PSMP mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan tingginya angka penyerapan sebagai satu-satunya target tanpa memperhatikan kualitas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Belanja Transfer dan Operasional Juga Perlu Dievaluasi.
Selain belanja modal, realisasi belanja transfer sebesar 52,14 persen juga patut dicermati.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah keterlambatan realisasi tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi, jadwal penyaluran, kesiapan penerima, atau faktor lainnya.
Sebab, apabila transfer yang menjadi hak pemerintah atau pihak penerima belum tersalurkan sesuai jadwal, program dan kegiatan yang bergantung pada dana tersebut juga berpotensi mengalami keterlambatan.
Sementara itu, belanja operasional yang telah mencapai 57,70 persen menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk kebutuhan rutin pemerintahan relatif lebih tinggi dibandingkan belanja modal.
Kondisi ini tidak serta-merta salah, mengingat operasional pemerintahan tetap dibutuhkan agar pelayanan publik berjalan.
Namun, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pembiayaan kegiatan rutin dan anggaran yang secara langsung mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki Triwulan IV, Pemkab Lumajang Harus Membuka Evaluasi Secara Transparan.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, PSMP mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum optimalnya realisasi belanja daerah.
Ada beberapa hal yang dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat.
Pertama, OPD mana saja yang memiliki tingkat realisasi anggaran paling rendah?
Kedua, apa penyebab utama rendahnya penyerapan belanja modal, apakah karena persoalan perencanaan, pengadaan, administrasi, teknis pekerjaan, atau faktor lainnya?
Ketiga, bagaimana progres fisik proyek-proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026?
Keempat, berapa anggaran yang sudah terikat kontrak, berapa yang telah dibayarkan, serta berapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan?
Kelima, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyelesaikan program yang belum terealisasi tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas keuangan?
Menurut PSMP, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka persentase penyerapan anggaran, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai hasil dan manfaat penggunaan APBD.
PSMP: Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Manfaat Nyata.
Didik Sofyan Arif menegaskan melalui rumusan sikap PSMP bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan.
PSMP berharap Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bersama seluruh jajaran OPD dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyerapan anggaran.
Pengawasan juga perlu diperkuat oleh DPRD dan Inspektorat Daerah agar setiap hambatan dapat diketahui sejak dini dan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang perlu kita kawal bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan, melainkan apakah uang rakyat tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.”
PSMP juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan berulang setiap tahun. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, pengawasan yang kuat, serta transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah bukan diukur dari seberapa besar APBD yang dimiliki atau seberapa tinggi angka penyerapannya, melainkan dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lumajang.(DD/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional7 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa7 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa3 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













