BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (14/11) malam.

Kegiatan reses Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut dihadiri lebih dari 100 warga. Sejumlah perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat turut hadir untuk menyampaikan berbagai kebutuhan serta persoalan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Supriadi membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik secara tertulis maupun langsung. Ia meminta warga memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana menyampaikan usulan dan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Monggo, sudah kami bagikan tadi kertas untuk semua hadirin. Bisa dituliskan dan diberikan kepada kami. Nanti apa saja usulan-usulan maupun program yang masyarakat inginkan,” katanya.

Ia juga mempersilakan masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung dalam sesi dialog agar setiap aspirasi dapat diketahui secara lebih terperinci.

“Atau nanti bisa juga langsung disampaikan pada sesinya. Nanti akan kami bantu untuk realisasikan,” imbuhnya.

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan infrastruktur lingkungan menjadi perhatian warga.

Salah satunya disampaikan Sopi, warga Desa Penataran, yang mengusulkan perbaikan akses jalan di depan rumahnya karena kondisinya telah mengalami kerusakan.

Jalan tersebut merupakan akses yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk jalur menuju sekolah dan sejumlah fasilitas umum.

Menanggapi usulan tersebut, Supriadi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kewenangan dan sumber anggaran yang dapat digunakan dalam penanganan perbaikan jalan.

“Terima kasih atas masukan dan aspirasinya. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk usulan jalan, drainase dan sebagainya nanti kami cek dulu. Apakah anggarannya masuk di desa atau sudah SK Bupati. Jika sudah SK Bupati, nanti kami akan bantu dorong terkait realisasi perbaikan jalannya,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, aspirasi masyarakat juga menyangkut kebutuhan sektor pertanian, khususnya perbaikan saluran irigasi.

Sugiono, salah satu peserta reses, menyampaikan kondisi saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan selama ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian karena kerusakan saluran berpotensi mengganggu pengaturan aliran air menuju area persawahan, terlebih saat memasuki musim penghujan.

Supriadi memastikan aspirasi tersebut akan ditampung dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Insyaallah tidak lama lagi, kami akan serap aspirasinya dan akan kami tindak lanjuti terkait usulan irigasi sawah. Namun, untuk rabat jalan nanti kami cek dulu, apakah masuk anggaran desa atau sudah SK Bupati atau belum,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila usulan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah desa dan telah masuk dalam perencanaan anggaran, pihaknya tetap akan membantu mendorong koordinasi agar program tersebut dapat direalisasikan.

“Namun, jika nanti memang masuk ke anggaran desa dan sudah dianggarkan, kami akan membantu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna mendorong pembangunan-pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.

Aspirasi lainnya disampaikan warga Dusun Modangan yang menyoroti persoalan tata aliran air. Warga mengungkapkan adanya dua saluran irigasi yang alirannya bertemu ketika musim penghujan.

Pertemuan dua aliran tersebut menyebabkan debit air meluber hingga ke badan jalan dan area persawahan. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus berdampak terhadap lahan pertanian di sekitarnya.

Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase hingga peningkatan infrastruktur irigasi pertanian.

Melalui kegiatan reses ini, Supriadi diharapkan dapat membawa berbagai aspirasi masyarakat ke dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Blitar serta mengawal koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan reses tersebut menjadi salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus menjembatani berbagai persoalan di tingkat lingkungan agar dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.(JK/Red)

JAKARTA – Di tengah derasnya arus modernisasi dan penetrasi budaya global, menjaga identitas kebangsaan menjadi tantangan penting bagi Indonesia. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman perlu berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai budaya, adab, serta karakter bangsa.

Pesan tersebut tercermin dalam pandangan Mahardhika Sukarno Putra, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, yang mengingatkan bahwa menjadi modern tidak berarti harus meninggalkan adab dan kebudayaan.

“Menjadi modern tidak berarti meninggalkan adab. Cara hidup boleh berubah, teknologi boleh semakin maju, dan generasi boleh berganti. Tetapi menghormati orang lain, menjaga tata krama, menghargai perbedaan, dan memiliki tenggang rasa tidak pernah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman,” demikian pesan Mahardhika.

Pernyataan tersebut menarik untuk dibaca melalui perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, yakni cara memahami posisi dan kekuatan Indonesia melalui keterkaitan antara ruang geografis, keragaman budaya, sejarah, identitas, dan kesadaran kebangsaan.

Dalam perspektif ini, kebudayaan bukan sekadar warisan tradisi atau ekspresi kesenian. Kebudayaan merupakan salah satu fondasi strategis yang membentuk karakter kolektif masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah keragaman Nusantara.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakter geografis dan kebudayaan yang sangat beragam. Ribuan pulau, berbagai suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi membentuk mozaik peradaban yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan nasional.

Karena itu, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, penghormatan terhadap perbedaan, dan tata krama memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar norma sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial untuk menjaga integrasi bangsa.

Dalam kajian Budaya Geopolitik Nusantara, kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah, kekuatan militer, sumber daya alam, dan kemampuan ekonominya. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kekuatan identitas dan kebudayaan.

Di tengah persaingan global, pengaruh antarnegara tidak hanya berlangsung melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan kekuatan politik, tetapi juga melalui pertukaran nilai, gaya hidup, informasi, dan produk kebudayaan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan kemampuan untuk terbuka terhadap kemajuan dunia tanpa kehilangan orientasi kebangsaannya.

Modernisasi tidak harus menghasilkan penyeragaman budaya. Sebaliknya, kemajuan seharusnya memperkuat kemampuan masyarakat Nusantara untuk mengembangkan identitasnya sendiri sekaligus berinteraksi secara setara dengan peradaban global.

Pemikiran Mahardhika tentang pentingnya menjaga adab dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut. Sebab, masyarakat yang memiliki kesadaran budaya dan karakter kebangsaan akan mempunyai fondasi sosial yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan global.

Perspektif ini juga memiliki relevansi dengan pemikiran Bung Karno mengenai kepribadian bangsa dan Trisakti, khususnya berkepribadian dalam kebudayaan.

Kemandirian bangsa tidak cukup diwujudkan melalui kekuatan politik dan ekonomi. Indonesia juga perlu memiliki kepercayaan diri dalam menentukan arah kebudayaannya sendiri.

Artinya, bangsa Indonesia tidak harus menutup diri dari pengaruh luar, tetapi perlu memiliki kemampuan menyaring, mengadaptasi, dan mengembangkan pengaruh tersebut berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

Di sinilah pentingnya membangun kesadaran Budaya Geopolitik Nusantara: melihat kebudayaan sebagai kekuatan pemersatu wilayah, penjaga identitas nasional, sekaligus modal strategis dalam membangun posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia.

Pada akhirnya, modernitas dan kebudayaan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Teknologi boleh berkembang, generasi boleh berganti, dan peradaban boleh bergerak maju. Namun, karakter, adab, dan kepribadian bangsa harus tetap menjadi pijakan.

Sebagaimana pesan Mahardhika, kemajuan seharusnya membuat manusia semakin beradab, bukan semakin kehilangan adab.

Sebab, Nusantara tidak hanya dipersatukan oleh batas geografis, tetapi juga oleh nilai, sejarah, kebudayaan, dan kesadaran untuk hidup sebagai satu bangsa.(By/Red)

JAKARTA- Beredarnya informasi bahwa transaksi transfer antarbank dan dompet digital (e-wallet) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 9 November 2026 memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Pimpinan Nasional (PIMNAS) Generasi Kebangkitan Nusantara (GKN), Soegiarto Santoso, S.E., mengajak masyarakat untuk lebih cermat memahami informasi perpajakan dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.

Menurut Soegiarto, informasi mengenai kebijakan pajak yang menyangkut aktivitas sehari-hari masyarakat harus disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan publik.

Ia menilai literasi perpajakan menjadi semakin penting di tengah perkembangan transaksi digital dan meningkatnya penggunaan layanan perbankan serta dompet elektronik.

“Jangan sampai masyarakat langsung percaya dan panik hanya karena membaca informasi yang beredar di media sosial. Kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya kebijakan yang diterapkan pemerintah, apa objek pajaknya, dan siapa yang dikenakan kewajiban tersebut,” ujar Soegiarto.

Transfer Uang Tidak Otomatis Dikenakan PPN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru yang secara otomatis mengenakan PPN terhadap setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital.

Penjelasan tersebut juga disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isu yang berkembang sebenarnya berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Soegiarto menilai penjelasan tersebut perlu diketahui secara luas oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kebijakan perpajakan.

“Harus dibedakan antara transaksi mengirim uang dengan transaksi membeli atau menggunakan barang dan jasa digital dari luar negeri. Keduanya memiliki karakteristik dan perlakuan perpajakan yang berbeda. Jangan sampai masyarakat menganggap setiap uang yang dikirim melalui bank atau e-wallet otomatis dipotong PPN,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa nominal uang yang ditransfer bukan otomatis menjadi dasar pengenaan PPN.

Memahami SPP-TDLN, Bukan Pajak Baru atas Transfer

Soegiarto menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan sistem yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia.

Sistem tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 sebagai bagian dari penataan administrasi perpajakan di tengah perkembangan ekonomi digital.

Pemerintah telah mulai menerapkan sistem tersebut sejak 25 September 2026 dengan melibatkan enam lembaga pemungut pada tahap awal, yakni lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial.

“Menurut saya, masyarakat perlu melihat substansi kebijakannya. SPP-TDLN bukan berarti pemerintah mengenakan pajak terhadap setiap aktivitas transfer dana. Fokusnya adalah pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi kriteria sebagai objek pajak,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem ini antara lain ditujukan untuk memperkuat kepatuhan perpajakan serta menciptakan perlakuan yang setara antara transaksi digital dalam negeri dan luar negeri.

PPN Dikenakan atas Biaya Jasa, Bukan Nominal Transfer

Lebih lanjut, Soegiarto mengingatkan bahwa ketentuan mengenai PPN atas layanan teknologi finansial sebenarnya telah diatur melalui PMK Nomor 69 Tahun 2022.

Dalam ketentuan tersebut, PPN dapat dikenakan atas imbalan jasa tertentu yang diberikan penyelenggara teknologi finansial, bukan terhadap seluruh nominal uang yang ditransfer masyarakat.

Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan transfer sebesar Rp1 juta, bukan berarti nilai transfer tersebut otomatis menjadi dasar pengenaan PPN. Apabila terdapat biaya administrasi atau imbalan jasa yang memenuhi ketentuan perpajakan, pengenaan PPN berkaitan dengan biaya jasa tersebut.

“Ini penting untuk diluruskan. Jangan sampai masyarakat salah memahami seolah-olah mengirim uang Rp1 juta kemudian harus membayar PPN dari nominal Rp1 juta tersebut. Yang perlu dilihat adalah jenis layanan dan dasar pengenaan pajaknya sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Menurut Soegiarto, pemahaman terhadap aturan perpajakan harus dibangun melalui edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, bukan sekadar menyebarkan potongan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Literasi Digital dan Tanggung Jawab Menjaga Informasi Publik

Sebagai Ketua PIMNAS GKN, Soegiarto memandang edukasi publik sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih kritis dan memiliki kesadaran terhadap perkembangan kebijakan nasional.

Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak utuh dapat berkembang menjadi kesalahpahaman, terutama ketika menyangkut pajak, ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Di era digital seperti sekarang, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi. Jangan mudah membagikan kabar hanya karena judulnya menarik atau menimbulkan kekhawatiran. Periksa sumbernya, baca penjelasan lengkapnya, dan pastikan informasi tersebut benar,” tegasnya.

Soegiarto juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kanal resmi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak melalui pajak.go.id, sebagai rujukan dalam memahami kebijakan perpajakan.

Ia berharap edukasi mengenai SPP-TDLN dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penerapan PPN dalam transaksi digital.

“Pajak memang menjadi bagian penting dalam pengelolaan negara. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa membangun kepercayaan sekaligus menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan,” pungkas Soegiarto.(By/Red)