Relawan Gerindra Tulungagung Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden

TULUNGAGUNG – Kelompok relawan Partai Gerindra dari kalangan akar rumput di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dipertimbangkan sebagai figur yang diusulkan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Aspirasi tersebut muncul berdasarkan penilaian relawan terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas Sufmi Dasco Ahmad dalam menjalankan peran di tingkat nasional.

Mereka menilai, sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi jalannya pemerintahan harus memiliki pengalaman politik sekaligus pemahaman lintas bidang.

Menurut para relawan, Sufmi Dasco Ahmad memiliki latar belakang multidisiplin yang menjadi salah satu pertimbangan utama.

Selain aktif dalam dunia politik dan menjabat sebagai pimpinan legislatif di DPR RI, Dasco juga memiliki pengalaman di bidang akademisi, hukum, serta dunia usaha.

Perpaduan pengalaman tersebut dinilai menjadi modal dalam membangun komunikasi politik dan menjembatani berbagai kepentingan di tingkat nasional.

Menanggapi aspirasi yang berkembang di kalangan relawan tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membenarkan adanya penilaian terhadap kapasitas Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Ahmad Baharudin, latar belakang dan pengalaman Dasco di sejumlah bidang menjadi nilai tersendiri bagi sosok yang dinilai memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

“Memang benar kami melihat Bapak Sufmi Dasco memiliki rekam jejak yang kuat sebagai akademisi, praktisi hukum, pengusaha, serta komunikator politik lintas elite. Kepiawaiannya di panggung politik nasional ditopang oleh latar belakang multidisiplin yang jarang dimiliki politikus pada umumnya,” ujar Ahmad Baharudin.

Lebih lanjut, aspirasi yang disampaikan relawan Gerindra di Tulungagung tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jajaran pimpinan partai di tingkat pusat.

Meski demikian, usulan mengenai figur calon Wakil Presiden tetap harus mempertimbangkan mekanisme politik dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Penentuan calon maupun pengisian jabatan Wakil Presiden juga menjadi kewenangan lembaga dan pihak-pihak terkait sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika dukungan politik di tingkat daerah terhadap figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pemerintahan nasional.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo