Connect with us

Jawa Timur

Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Published

on

BANYUWANGI – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.

Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11).

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan.

Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.

“Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk,” ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.

Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.

Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

“Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan,” terang Brigjen Budi.

Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.

Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).

Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut.

Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (Hms/DON)

Seputar Tulungagung

Hari Jadi ke-821 Tulungagung, Plt Bupati Ahmad Baharudin Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Daerah Lebih Sejahtera

Published

on

TULUNGAGUNG – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821 menjadi momentum bagi pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan meningkatkan komitmen dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., saat menyampaikan Wedhar Sabda Bupati dalam rangkaian upacara adat Bersih Nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, pada Rabu (18/11).

Mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Loh Jinawi”, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari jadi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, semangat perjuangan para leluhur, khususnya Prajurit Lawadan yang tercatat dalam Prasasti Lawadan pada 18 November 1205 Masehi, harus terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Nilai perjuangan, pengorbanan, ketekunan, serta persatuan yang diwariskan para pendahulu dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini.

“Semangat para leluhur harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan memberikan pengabdian terbaik bagi Kabupaten Tulungagung,”  ujarnya dalam rangkaian peringatan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Tantangan Pendidikan Jadi Perhatian

Dalam Wedhar Sabda tersebut, Ahmad Baharudin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan perkembangan positif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada 2025 tercatat mencapai 5,75 persen. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada 2026 tercatat sebesar 5,73 persen, dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,25 persen.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian bersama.

Salah satunya berkaitan dengan sektor pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sebanyak 6.938 anak tidak bersekolah di Kabupaten Tulungagung.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena akses pendidikan yang layak merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi penerus daerah.

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dapat kembali memperoleh hak pendidikan secara layak.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD Marsono, wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam acara Bersih Nagari, (dok/Dim)

Empat Prioritas Pembangunan Tulungagung

Untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, Ahmad Baharudin menegaskan empat prioritas utama yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan sekaligus penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Ketiga, mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.

Keempat, memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ahmad Baharudin, keempat prioritas tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas, mengembangkan potensi daerah, dan mengawal pembangunan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mengedepankan semangat kebersamaan. Potensi sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi yang dimiliki Tulungagung harus menjadi kekuatan untuk mewujudkan daerah yang semakin maju dan berdaya saing.

Bersih Nagari Jadi Momentum Memperkuat Pengabdian

Menutup Wedhar Sabda, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat menjadikan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki terhadap daerah melalui kerja nyata dan pengabdian sesuai peran masing-masing.

Peringatan Bersih Nagari, menurutnya, bukan hanya menjadi ruang untuk melestarikan tradisi dan menghormati sejarah leluhur, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi masa depan.

“Dirgahayu Kabupaten Tulungagung ke-821. Jaya-jaya wijayanti nir ing sambekala, ati lathi pakarti nyawiji,” pesannya.

Melalui semangat Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bergerak bersama, saling mendukung, dan mengambil bagian dalam pembangunan.

Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang maju, mandiri, sejahtera, dan Loh Jinawi tidak hanya menjadi harapan, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja bersama dan kontribusi nyata seluruh masyarakat.(DIM/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bapenda Blitar Tegaskan Pendataan SISMIOP PBB Gratis, Dugaan Pungutan Rp350 Ribu di Sidorejo Disorot

Published

on

BLITAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar menegaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dipungut biaya dari masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya aduan mengenai dugaan penarikan uang sebesar Rp350 ribu per bidang tanah dalam kegiatan SISMIOP di Dusun Kakarejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada Tahun Anggaran 2026.

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Blitar, Imam Solichin, menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SISMIOP tidak membebani masyarakat dengan biaya apa pun.

Menurut Imam, pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan kepada warga dalam proses pendataan tersebut.

“Dalam pelaksanaan SISMIOP tidak ada beban biaya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kami tegaskan sekali lagi, dalam pendataan tersebut tidak ada pungutan,” ujar Imam Solichin, saat dihubungi pada Rabu (18/11).

Penegasan Bapenda tersebut menjadi penting di tengah munculnya aduan masyarakat terkait dugaan penarikan uang sebesar Rp 350 ribu untuk setiap bidang tanah di Desa Sidorejo.

Informasi dugaan pungutan itu sebelumnya disampaikan Ormas BIDIK DPD Jawa Timur setelah menerima aduan warga. Dalam aduan tersebut, seorang kepala dusun berinisial SL disebut-sebut sebagai pihak yang diduga melakukan penarikan uang dalam kegiatan SISMIOP.

Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ormas BIDIK melalui pertemuan Ketua DPD Jawa Timur, Sultan Abimanyu, dengan Camat Ponggok, Yudho Ismaryanto, pada Jumat (13/11) lalu.

Dalam pertemuan itu, Sultan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta agar dugaan penarikan dana tersebut ditelusuri melalui mekanisme pengawasan pemerintahan.

Menurut Sultan, setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang transparan, serta peruntukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak Kecamatan Ponggok disebut akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

Ormas BIDIK DPD Jawa Timur juga berencana membawa aduan masyarakat tersebut ke Inspektorat Kabupaten Blitar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, persoalan itu juga berpeluang diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH).

Sultan menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar dan tujuan penarikan uang yang dipersoalkan.

“Kami ingin persoalan ini menjadi terang. Kalau memang pungutan itu memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sah, silakan dijelaskan secara terbuka kepada warga. Namun, apabila tidak memiliki dasar yang jelas, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga meminta agar proses penelusuran dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta di lapangan, bukan berdasarkan asumsi maupun kepentingan tertentu.

Di sisi lain, penegasan Bapenda Kabupaten Blitar mengenai tidak adanya biaya dalam pendataan SISMIOP menjadi salah satu hal penting untuk diklarifikasi dalam mengungkap aduan tersebut.

Apabila terdapat penarikan uang yang dikaitkan dengan kegiatan pendataan SISMIOP, perlu dipastikan siapa pihak yang melakukan penarikan, apa dasar hukumnya, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.

Hingga berita ini disiarkan, dugaan pungutan Rp350 ribu per bidang di Desa Sidorejo masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun ada atau tidaknya pelanggaran dalam persoalan tersebut.

Bapenda Kabupaten Blitar telah menegaskan bahwa pendataan SISMIOP PBB tidak membebani masyarakat dengan biaya. Sementara itu, klarifikasi dari Pemerintah Desa Sidorejo dan pihak yang disebut dalam aduan masih diperlukan agar persoalan ini dapat terungkap secara objektif.

Transparansi dalam pelaksanaan pendataan objek pajak menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan sekaligus terhindar dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. (JK/Red)

Continue Reading

Seputar Tulungagung

Hari Jadi ke-821 Tulungagung, Tradisi Tumpeng Ambrol dan Harapan Baru Menuju Daerah Gumregah

Published

on

TULUNGAGUNG – Kabupaten Tulungagung memperingati Hari Jadi ke-821 pada 18 November 2026. Mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti”, momentum bersejarah ini menjadi pengingat perjalanan panjang daerah sekaligus kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Tulungagung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Peringatan Hari Jadi tahun ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, perayaan tersebut menjadi ruang refleksi untuk merawat warisan budaya, memperkuat persatuan masyarakat, serta menatap berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tulungagung ke depan.

Secara historis, perjalanan Tulungagung tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Prasasti Lawadan tahun 1205 Masehi yang menjadi salah satu tonggak penting sejarah daerah. Jejak panjang tersebut menunjukkan bagaimana identitas dan kehidupan masyarakat Tulungagung terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Tradisi Tumpeng Ambrol, yang menjadi rangkaian pada Bersih Nagari, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, (dok/DON/Red)

Tradisi Tumpeng Ambrol, Simbol Kebersamaan dan Rasa Syukur

Salah satu tradisi yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangkaian Bersih Nagari adalah prosesi tumpeng agung yang terdiri atas tumpeng lanang dan tumpeng wadon.

Tradisi ini bukan sekadar menghadirkan kemeriahan melalui gunungan hasil bumi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Dalam pelaksanaannya, momen ambrol atau runtuhnya bagian tumpeng sebelum maupun ketika prosesi pembagian hasil bumi kerap menjadi perhatian warga. Fenomena tersebut memiliki beragam pemaknaan dalam perspektif tradisi masyarakat setempat.

Secara simbolis, tumpahnya hasil bumi dari gunungan tumpeng kerap dimaknai sebagai perlambang keberkahan, kesuburan tanah, serta harapan atas limpahan rezeki bagi seluruh masyarakat Tulungagung.

Sementara itu, antusiasme warga yang berkumpul dan mengikuti tradisi rebutan hasil bumi mencerminkan kuatnya ikatan sosial serta semangat kebersamaan dalam merayakan rasa syukur.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, aspek ketertiban dan keselamatan masyarakat tetap menjadi perhatian penting. Pengaturan prosesi, pengamanan lokasi, serta koordinasi panitia dengan aparat terkait diperlukan agar nilai sakral tradisi tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan warga.

Pelestarian tradisi juga menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya Tulungagung agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menatap Masa Depan, Pembangunan Tulungagung Perlu Semakin Merata

Memasuki usia ke-821, tantangan pembangunan Kabupaten Tulungagung semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga transparansi tata kelola pemerintahan menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Semangat Gumregah yang berarti bangkit dengan energi baru diharapkan dapat diterjemahkan melalui kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu pekerjaan penting adalah pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Peningkatan kualitas jalan penghubung antarkecamatan, pembenahan drainase, serta akses transportasi dan distribusi barang menjadi kebutuhan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Selain pembangunan fisik, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi agenda strategis berikutnya. Tulungagung memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari industri marmer, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengembangan sektor tersebut perlu didukung melalui peningkatan kualitas produk, akses permodalan, perluasan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital.

Dengan langkah tersebut, produk unggulan daerah diharapkan tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, tetapi juga menjangkau pasar regional hingga nasional.

Transparansi Birokrasi dan Pelayanan Publik Jadi Tantangan

Di sisi pemerintahan, tuntutan terhadap tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel juga semakin penting.

Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), keterbukaan informasi anggaran, serta efektivitas penggunaan APBD perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap kebijakan dan program pembangunan idealnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Partisipasi publik juga menjadi faktor penting. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, semangat Nyawiji atau bersatu padu dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.

Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Bukan Sekadar Slogan

Peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung menjadi momentum untuk mempertemukan nilai sejarah, budaya, dan cita-cita pembangunan daerah.

Gumregah mengandung semangat untuk terus bergerak dan bangkit menghadapi perubahan. Nyawiji menegaskan pentingnya persatuan dan gotong royong, sedangkan Ngabekti mencerminkan ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat dan daerah.

Ketiga nilai tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai slogan peringatan Hari Jadi, melainkan menjadi landasan dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Usia 821 tahun merupakan perjalanan panjang yang patut disyukuri. Namun, sejarah besar sebuah daerah juga membawa tanggung jawab untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Melalui semangat Hari Jadi ke-821, Tulungagung diharapkan semakin mampu menjaga kekayaan tradisi, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Sebab, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari usia dan kemeriahan perayaannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung. Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending