Sosial
Kepala Bran: Reforma Agraria Sejati Harus Menyejahterakan Petani, Nelayan, dan Warga Kota

YOGYAKARTA – Reforma Agraria Sejati harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani yang membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam, hingga warga perkotaan yang membutuhkan perumahan layak dan akses terhadap sumber penghidupan.
Untuk mewujudkannya, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaian konflik, penataan tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berjalan secara terpadu.
Hal tersebut disampaikan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema “Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”, Sabtu (21/11/2026).
“Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria Sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan.
BRAN harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.
Petani Membutuhkan Kepastian Hak dan Dukungan Ekonomi
Dalam paparannya, Kepala BRAN mencontohkan persoalan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang menurut informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.
Dedi menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan antara sektor kehutanan dan pertanahan harus diselaraskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
“Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat,” jelasnya.
Menurut Dedi, persoalan tersebut memerlukan pembahasan bersama agar perbedaan kebijakan antarsektor tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat.
Namun, kepastian hak bukanlah tujuan akhir. Petani juga membutuhkan dukungan nyata agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan.
“Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir,” kata Dedi.
Ia menegaskan bahwa BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.
“Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, BRAN mendorong keterpaduan antara penataan aset, penataan akses, dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Nelayan dan Masyarakat Pesisir Harus Mendapat Perlindungan
Kepala BRAN juga menyoroti persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa yang berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Dedi menyampaikan informasi mengenai sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.
Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi bersama kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil agar keputusan didasarkan pada fakta objektif di lapangan.
“BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan,” tegasnya.
Dedi juga menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian persoalan agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.
“Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik,” ujarnya.
Dalam konteks wilayah pesisir, pendekatan reforma agraria perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.
Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.
Warga Kota Membutuhkan Perumahan Dekat Sumber Penghidupan
Selain kawasan pertanian dan pesisir, Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria perkotaan juga membutuhkan perhatian serius.
Dedi mencontohkan konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan ekonomi perkotaan.
“Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja,” jelas Dedi.
Karena itu, penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan lahan, tetapi juga akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya.
“Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani perumahan, pertanahan, serta pengelolaan aset negara, BRAN mendorong penyelesaian persoalan agraria perkotaan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan nyata masyarakat.
BRAN Mengorkestrasi Kebijakan, Bukan Menggantikan Kewenangan Kementerian
Kepala BRAN menegaskan bahwa kompleksitas persoalan agraria membutuhkan kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga.
Persoalan di kawasan hutan memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN.
Pemberdayaan petani membutuhkan dukungan Kementerian Pertanian. Perlindungan masyarakat pesisir melibatkan sektor terkait, sedangkan penyelesaian persoalan perumahan perkotaan membutuhkan keterpaduan kebijakan pertanahan, perumahan, dan pengelolaan aset negara.
Dalam kerangka tersebut, BRAN berperan mengorkestrasi kebijakan agar setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara selaras, dengan tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dedi menekankan bahwa kesinambungan pelaksanaan reforma agraria juga membutuhkan kelembagaan yang kuat.
Menanggapi penafsiran yang sebelumnya menempatkan BRAN sebagai lembaga sementara atau ad hoc, ia menyampaikan pandangannya terhadap mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
“Saya tidak membaca satu pasal pun yang menyebutkan bahwa BRAN ini lembaga ad hoc. BRAN ini cukup kuat, satu lembaga, langsung di bawah Presiden. Tugas, fungsi, dan kewenangan kami juga sangat jelas,” tegasnya.
Menurutnya, reforma agraria tidak cukup berhenti pada penyelesaian konflik atau pemberian pengakuan hak. Negara juga perlu memastikan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi manfaat secara berkelanjutan.
Diskusi UGM Memperkuat Sinergi Reforma Agraria Nasional
Diskusi publik Fakultas Hukum UGM mempertemukan unsur pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan pelaksanaan reforma agraria nasional.
Forum tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Dr. Maria Sri Wulan Sumardjono, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika, peneliti Agrarian Resource Center Dianto Bachriadi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda.
Diskusi juga melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BRAN menyampaikan apresiasi kepada para guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026.
Ia berharap forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.
Reforma Agraria Sejati Diukur dari Kesejahteraan Rakyat
Kepala BRAN menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan bagian dari amanat Pancasila Sila Kelima dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.
Bagi petani, reforma agraria harus membuka akses terhadap tanah, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar.
Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, reforma agraria harus memperhatikan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagi warga perkotaan, reforma agraria harus turut menjawab kebutuhan perumahan layak, kepastian hak, dan akses terhadap sumber penghidupan.
Keberhasilan Reforma Agraria Sejati bukan semata-mata diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah konflik yang diselesaikan, melainkan dari meningkatnya kepastian hak, produktivitas, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan rakyat.
Melalui orkestrasi lintas sektor yang berkelanjutan, BRAN berupaya memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi, berpihak pada rakyat, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.(DON/Hms)
Sosial
Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

SURABAYA – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam bursa kerja merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar jajarannya turut berkontribusi menekan angka pengangguran.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, investor, dan pelaku usaha.
“Sinergi ini dalam rangka menyukseskan kegiatan Job Fair Kota Surabaya. Ke depan, kami berharap dapat melakukan upaya yang lebih komprehensif untuk membantu Pemkot Surabaya menciptakan lapangan kerja,” ujar Kombes Pol Luthfi.
Kapolrestabes Surabaya mengatakan, dalam mendukung perluasan kesempatan kerja, kepolisian menjalankan dua langkah strategis.
Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan investasi agar dunia usaha terus berkembang serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kedua, menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Pada gelaran Job Fair 2026 ini, sebanyak 49 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan bagi warga.
Selain penyerapan tenaga kerja, Kombes Pol Luthfi juga menekankan pendekatan baru kepolisian dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sesuai arahan Bapak Kapolda Jawa Timur, jajaran kepolisian diminta mengedepankan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha kecil yang mengalami kendala administratif maupun perizinan,” terang Kombes Pol Luthfi.
Menurut Kombes Pol Luthfi, ketika ada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan izin, kewajiban kepolisian untuk membantu dan memfasilitasi sehingga usaha kecil ini bisa berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya turut mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas komitmennya memperluas akses pekerjaan, termasuk peluang kerja di luar negeri.
Melalui program Poliran, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemkot dan dunia usaha guna membangun perekonomian kota yang inklusif serta berkelanjutan. (DON/Hms)
Sosial
Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional.
Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, pada Kamis (19/11).
Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.
“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat, “ terrangnya.
Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla
Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.
Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.
Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.
Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan
Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.
“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”
Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.
Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan
Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.
Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.
“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. nyaPencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang,“pungkasnya. (DON/Hms)
Sosial
Polres Blitar Gelar Jumat Berkah di Wlingi, Warga Bisa Urus SIM hingga SKCK dan Cek Kesehatan Gratis

BLITAR – Polres Blitar terus meningkatkan kedekatan dan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Keliling yang dikemas dalam Jumat Berkah.
Kegiatan kali ini digelar di halaman Masjid Baitul Muttaqin, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, pada Jumat (20/11).
Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasat Binmas AKP Indrayana menyampaikan bahwa komitmen Polres Blitar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai inovasi, salah satunya Jumat Keliling.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa, Forkopimcam, Dinas Kesehatan, Bulog, kelompok tani, peternak, dan pihak terkait lainnya.
“Komitmen Polres Blitar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai inovasi, salah satunya Jumat Keliling,” ujar Indrayana.
Dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut, Polres Blitar menghadirkan sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung.
Layanan itu meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, sembako murah, uji praktik SIM, pelayanan perpanjangan pajak kendaraan, pelayanan SKCK, pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan, pembagian sayur gratis, serta sejumlah pelayanan kepolisian lainnya.
Berbagai layanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran Polres Blitar di tengah warga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan terbaik.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui Kasat Binmas, Kapolres menyatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan salah satu upaya Polres Blitar untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dengan kegiatan tersebut, Polres Blitar berharap hubungan dan komunikasi antara Polri dan masyarakat semakin erat.
Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Blitar.(Hms/JK)
Redaksi3 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi2 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Hukum4 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa2 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Opini4 hari agoDana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan
Peristiwa1 minggu agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi













