Connect with us

Sosial

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

Published

on

SURABAYA – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam bursa kerja merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar jajarannya turut berkontribusi menekan angka pengangguran.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, investor, dan pelaku usaha.

“Sinergi ini dalam rangka menyukseskan kegiatan Job Fair Kota Surabaya. Ke depan, kami berharap dapat melakukan upaya yang lebih komprehensif untuk membantu Pemkot Surabaya menciptakan lapangan kerja,” ujar Kombes Pol Luthfi.

Kapolrestabes Surabaya mengatakan, dalam mendukung perluasan kesempatan kerja, kepolisian menjalankan dua langkah strategis.

Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan investasi agar dunia usaha terus berkembang serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Kedua, menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Pada gelaran Job Fair 2026 ini, sebanyak 49 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan bagi warga.

Selain penyerapan tenaga kerja, Kombes Pol Luthfi juga menekankan pendekatan baru kepolisian dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Sesuai arahan Bapak Kapolda Jawa Timur, jajaran kepolisian diminta mengedepankan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha kecil yang mengalami kendala administratif maupun perizinan,” terang Kombes Pol Luthfi.

Menurut Kombes Pol Luthfi, ketika ada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan izin, kewajiban kepolisian untuk membantu dan memfasilitasi sehingga usaha kecil ini bisa berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya turut mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas komitmennya memperluas akses pekerjaan, termasuk peluang kerja di luar negeri.

Melalui program Poliran, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemkot dan dunia usaha guna membangun perekonomian kota yang inklusif serta berkelanjutan. (DON/Hms)

Sosial

Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

Published

on

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional.

Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, pada Kamis (19/11).

Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.

“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat, “ terrangnya.

Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla

Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.

Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.

Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.

Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan

Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.

“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”

Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.

Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan

Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.

Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.

Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.

“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. nyaPencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang,“pungkasnya. (DON/Hms)

Continue Reading

Sosial

Polres Blitar Gelar Jumat Berkah di Wlingi, Warga Bisa Urus SIM hingga SKCK dan Cek Kesehatan Gratis

Published

on

BLITAR – Polres Blitar terus meningkatkan kedekatan dan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Keliling yang dikemas dalam Jumat Berkah.

Kegiatan kali ini digelar di halaman Masjid Baitul Muttaqin, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, pada Jumat (20/11).

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasat Binmas AKP Indrayana menyampaikan bahwa komitmen Polres Blitar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai inovasi, salah satunya Jumat Keliling.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa, Forkopimcam, Dinas Kesehatan, Bulog, kelompok tani, peternak, dan pihak terkait lainnya.

“Komitmen Polres Blitar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai inovasi, salah satunya Jumat Keliling,” ujar Indrayana.

Dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut, Polres Blitar menghadirkan sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

Layanan itu meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, sembako murah, uji praktik SIM, pelayanan perpanjangan pajak kendaraan, pelayanan SKCK, pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan, pembagian sayur gratis, serta sejumlah pelayanan kepolisian lainnya.

Berbagai layanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran Polres Blitar di tengah warga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan terbaik.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui Kasat Binmas, Kapolres menyatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan salah satu upaya Polres Blitar untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dengan kegiatan tersebut, Polres Blitar berharap hubungan dan komunikasi antara Polri dan masyarakat semakin erat.

Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Blitar.(Hms/JK)

Continue Reading

Sosial

Polres Blitar Perluas Program POLIRAN, Gandeng LPK Tekan Pengangguran hingga Desa

Published

on

BLITAR — Polres Blitar memperluas pelaksanaan Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sukses Bersama Abadi, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, pada Kamis (19/11).

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam menekan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Blitar.

Program POLIRAN mengandalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.

Selain itu, Polres Blitar juga menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy melalui Kabagren Kompol Alpo Gohan mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan. Menurutnya, kehadiran Polri dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Kompol Alpo.

Ia menuturkan, persoalan pengangguran atau warga yang belum memiliki pekerjaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Karena itu, POLIRAN tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kompol Alpo menjelaskan, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak program dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.

Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK atau LPK.

Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui perluasan program ini, Polres Blitar berharap POLIRAN dapat menjadi jembatan antara pencari kerja, lembaga pelatihan, dan dunia usaha sehingga penanganan pengangguran di Kabupaten Blitar berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.(Hms/Jef)

Continue Reading

Trending