Aceh Mencari Jalan Baru: Legalisasi Ganja Medis untuk Kesejahteraan Umat

Banda Aceh— Wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis kembali mengemuka di Aceh. Kali ini, gagasan tersebut datang dari Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam alias Teungku Agam, yang menilai bahwa legalisasi ganja medis dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi Aceh setelah berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2027 mendatang.

Menurut Zulkifli, ganja memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara legal dengan pengawasan ketat dan pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan medis serta riset kesehatan.

Ia mencontohkan langkah Thailand, yang telah lebih dulu membuka izin ganja medis guna mendukung sektor kesehatan dan perekonomian nasional.

“Jika dikelola dengan benar dan hasilnya dikembalikan untuk masyarakat, ganja medis bisa menjadi sumber ekonomi baru pengganti Otsus bagi Aceh,” ujar Teungku Agam dalam keterangannya.

Zulkifli juga mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk meninjau kembali kebijakan terkait ganja dengan pendekatan berbasis riset ilmiah, bukan semata melalui stigma negatif terhadap tanaman yang selama ini dikategorikan sebagai narkotika.

Sementara itu, pejabat pemerintah lainnya, Marthinus, menilai bahwa wacana legalisasi ganja medis tetap dimungkinkan sepanjang hasil riset ilmiah membuktikan manfaatnya bagi dunia kesehatan.

“Apabila hasil penelitian menunjukkan ganja memiliki manfaat signifikan untuk pengobatan, kami siap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mengatur pemanfaatannya, termasuk menentukan penyakit yang dapat diobati dengan bahan aktif dari ganja,” jelasnya.

Wacana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks otonomi khusus Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Provinsi ini memiliki kewenangan luas dalam mengelola sumber daya alam dan menjalankan syariat Islam.

Namun, kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, termasuk UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari sisi ekonomi, Aceh kini menghadapi masa transisi yang berat menjelang berakhirnya Dana Otsus.

Karena itu, upaya mencari sumber ekonomi alternatif menjadi hal mendesak. Legalisasi ganja medis dipandang sebagai opsi strategis yang patut dikaji lebih jauh, selama tetap mematuhi hukum dan regulasi nasional.

Agar gagasan legalisasi ganja medis di Aceh dapat diterapkan secara aman, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Riset akademik dan medis terpadu di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan lembaga riset nasional.
2. Penyusunan kerangka regulasi daerah-nasional agar kebijakan tidak bertentangan dengan hukum, melainkan memperkuat sistem kesehatan nasional.
3. Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Aceh, DPR RI, dan kementerian terkait untuk memastikan kebijakan berbasis bukti dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ilmiah dan tata kelola yang baik, wacana legalisasi ganja medis di Aceh dapat menjadi contoh kolaborasi konstruktif antara otonomi daerah dan kebijakan nasional membuka ruang inovasi daerah tanpa meninggalkan kepastian hukum dan keselamatan publik. (By/Red)