Redaksi
Aceh Mencari Jalan Baru: Legalisasi Ganja Medis untuk Kesejahteraan Umat

Banda Aceh— Wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis kembali mengemuka di Aceh. Kali ini, gagasan tersebut datang dari Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam alias Teungku Agam, yang menilai bahwa legalisasi ganja medis dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi Aceh setelah berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2027 mendatang.
Menurut Zulkifli, ganja memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara legal dengan pengawasan ketat dan pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan medis serta riset kesehatan.
Ia mencontohkan langkah Thailand, yang telah lebih dulu membuka izin ganja medis guna mendukung sektor kesehatan dan perekonomian nasional.
“Jika dikelola dengan benar dan hasilnya dikembalikan untuk masyarakat, ganja medis bisa menjadi sumber ekonomi baru pengganti Otsus bagi Aceh,” ujar Teungku Agam dalam keterangannya.
Zulkifli juga mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk meninjau kembali kebijakan terkait ganja dengan pendekatan berbasis riset ilmiah, bukan semata melalui stigma negatif terhadap tanaman yang selama ini dikategorikan sebagai narkotika.
Sementara itu, pejabat pemerintah lainnya, Marthinus, menilai bahwa wacana legalisasi ganja medis tetap dimungkinkan sepanjang hasil riset ilmiah membuktikan manfaatnya bagi dunia kesehatan.
“Apabila hasil penelitian menunjukkan ganja memiliki manfaat signifikan untuk pengobatan, kami siap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mengatur pemanfaatannya, termasuk menentukan penyakit yang dapat diobati dengan bahan aktif dari ganja,” jelasnya.
Wacana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks otonomi khusus Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Provinsi ini memiliki kewenangan luas dalam mengelola sumber daya alam dan menjalankan syariat Islam.
Namun, kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, termasuk UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dari sisi ekonomi, Aceh kini menghadapi masa transisi yang berat menjelang berakhirnya Dana Otsus.
Karena itu, upaya mencari sumber ekonomi alternatif menjadi hal mendesak. Legalisasi ganja medis dipandang sebagai opsi strategis yang patut dikaji lebih jauh, selama tetap mematuhi hukum dan regulasi nasional.
Agar gagasan legalisasi ganja medis di Aceh dapat diterapkan secara aman, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:
- Riset akademik dan medis terpadu di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan lembaga riset nasional.
- Penyusunan kerangka regulasi daerah-nasional agar kebijakan tidak bertentangan dengan hukum, melainkan memperkuat sistem kesehatan nasional.
- Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Aceh, DPR RI, dan kementerian terkait untuk memastikan kebijakan berbasis bukti dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan ilmiah dan tata kelola yang baik, wacana legalisasi ganja medis di Aceh dapat menjadi contoh kolaborasi konstruktif antara otonomi daerah dan kebijakan nasional membuka ruang inovasi daerah tanpa meninggalkan kepastian hukum dan keselamatan publik. (By/Red)
Redaksi
Disambut Prosesi Pedang Pora, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi Resmi Jabat Kapolres Tulungagung

TULUNGAGUNG— Polres Tulungagung menggelar upacara penyambutan Kapolres Tulungagung yang baru, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, S.I.K., dengan prosesi Pedang Pora di halaman Mapolres Tulungagung, Rabu (29/7/2026) pagi. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya kepemimpinan AKBP Wiwin sebagai Kapolres Tulungagung.
Kasi Humas Polres Tulungagung, IPTU Nanang Murdianto, mengatakan, sebelumnya upacara serah terima jabatan (sertijab) dari AKBP Dr. Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi telah dilaksanakan di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur pada Selasa (28/7/2026).
Menurut IPTU Nanang, pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari rotasi di lingkungan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: ST/830/VII/KEP./2026 tanggal 20 Juli 2026.
“Berdasarkan surat telegram Bapak Kapolda Jatim tersebut, Bapak AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota kini secara resmi menjabat Kapolres Tulungagung menggantikan Bapak AKBP Dr. Ihram Kustarto yang mendapat amanah jabatan baru sebagai Kasubbaggassusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri,” ujar IPTU Nanang.
Ia menjelaskan, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada AKBP Dr. Ihram Kustarto atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin Polres Tulungagung. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi sebagai Kapolres Tulungagung yang baru,” tambahnya.
Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, Polres Tulungagung diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang aman, tertib, dan kondusif. (DON)
Redaksi
Kamboja Ingin Belajar Pancasila dari Indonesia, BPIP: Penguatan Identitas Bangsa Jadi Fokus Kerja Sama

Jakarta— Pemerintah Kerajaan Kamboja menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam membangun persatuan bangsa melalui Pancasila. Pengalaman Indonesia dinilai menjadi contoh penting dalam pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Hal tersebut disampaikan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, usai pertemuan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dengan Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many di Jakarta, Senin (28/7/2026).
Menurut Djumala, Hun Many mengungkapkan kekagumannya terhadap keberhasilan Indonesia mempersatukan masyarakat yang majemuk melalui ideologi Pancasila. Ia menilai pengalaman Indonesia sangat relevan bagi Kamboja yang tengah memperkuat identitas nasional setelah melewati sejarah panjang konflik dan perang saudara.
“Kamboja ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam mempersatukan bangsanya melalui pembentukan identitas dan karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Indonesia juga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian bagi bangsa Kamboja,” ujar Djumala dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pertemuan tersebut, Hun Many menjelaskan bahwa pemerintah Kamboja saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berupaya memperkuat karakter generasi muda agar persatuan nasional tetap terjaga di tengah keberagaman masyarakat dan dinamika politik.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar nilai yang hidup di Indonesia, melainkan memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh berbagai bangsa dengan menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara.
Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap diundang oleh sejumlah pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana Indonesia mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Menurutnya, nilai-nilai yang lahir dari KAA tetap relevan hingga saat ini dan perlu terus dijaga sebagai fondasi kerja sama antarbangsa, khususnya negara-negara berkembang.
Sebagai tindak lanjut, BPIP melihat peluang kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang pendidikan kebangsaan. Beberapa program yang diusulkan antara lain pertukaran pemuda, penyelenggaraan joint research dan academic conference mengenai persatuan dalam keberagaman, serta pertukaran pengalaman (exchange of experiences and best practices) dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta pengangkatan alumni program tersebut sebagai Duta Pancasila.
BPIP berharap kerja sama tersebut dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja sekaligus memperkuat diplomasi nilai melalui pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan semangat persatuan, toleransi, dan kebangsaan. (By/Red)
Redaksi
Arief Rosyid Jadi Sekjen DPP AMPI, Sinyal Konsolidasi Elite Muda Golkar Menuju 2029

Jakarta— Revitalisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dinilai bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan bagian dari strategi memperkuat regenerasi kepemimpinan politik dan memperluas konsolidasi pemuda menjelang Pemilu 2029.
Langkah tersebut ditandai melalui penunjukan Muh. Arief Rosyid Hasan sebagai Sekretaris Jenderal DPP AMPI dalam Rapat Pleno IX yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Bersamaan dengan itu, sejumlah mantan aktivis Kelompok Cipayung Plus turut bergabung dalam jajaran kepengurusan baru.
Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menegaskan bahwa revitalisasi dilakukan untuk memperkuat efektivitas organisasi sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi lahirnya gagasan dan kepemimpinan baru dari kalangan generasi muda.
“Revitalisasi kepengurusan ini tidak hanya bertujuan melakukan penyegaran struktur, tetapi juga memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program organisasi di seluruh Indonesia,” ujar Jerry.
Menurutnya, bergabungnya tokoh-tokoh muda dari berbagai latar belakang organisasi akan memperkaya perspektif AMPI sebagai organisasi kader yang inklusif, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Sementara itu, Arief Rosyid menegaskan AMPI harus menjadi rumah bersama bagi generasi muda Indonesia tanpa memandang asal organisasi.
“AMPI harus menjadi rumah yang terbuka, inklusif, dan menjadi episentrum tempat berkumpulnya anak-anak muda hebat dari berbagai latar belakang, termasuk sahabat-sahabat aktivis Cipayung Plus,” katanya.
Pernyataan tersebut dipandang mencerminkan perubahan pendekatan kaderisasi di tubuh AMPI. Organisasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu sayap kepemudaan Partai Golkar itu kini berupaya memperluas ruang kolaborasi dengan berbagai elemen gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan nasional.
Masuknya mantan aktivis Cipayung Plus juga dinilai memiliki makna strategis. Selama beberapa dekade, organisasi-organisasi yang tergabung dalam kelompok tersebut telah menjadi ruang pembentukan banyak pemimpin nasional, baik di ranah politik, birokrasi, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas kaderisasi AMPI.
Di sisi lain, dinamika tersebut berlangsung ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi, di mana generasi muda menjadi kelompok pemilih terbesar dalam kontestasi politik nasional. Kondisi itu membuat organisasi kepemudaan memiliki posisi yang semakin strategis sebagai ruang pembinaan kepemimpinan sekaligus laboratorium lahirnya calon-calon pemimpin masa depan.
Penguatan organisasi kepemudaan melalui kolaborasi lintas latar belakang dipandang dapat memperluas jaringan sosial, memperkaya perspektif kebijakan, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan.
Namun, efektivitas revitalisasi tersebut pada akhirnya akan diukur dari sejauh mana kepengurusan baru mampu menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat, bukan semata perubahan struktur organisasi.
Melalui kepengurusan hasil revitalisasi ini, DPP AMPI berencana mempercepat konsolidasi hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Fokus utamanya adalah memperkuat kaderisasi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan demikian, revitalisasi DPP AMPI tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses regenerasi politik yang akan turut memengaruhi konfigurasi kepemimpinan nasional pada tahun-tahun mendatang. (By/Red)
Nasional2 minggu agoMOS Al Azhaar Kedungwaru Dikemas Kreatif, Santri Ditempa Lewat Outbound, Tadabur Alam, dan Bakti Sosial
Redaksi2 minggu agoKPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Gatut Sunu Lewat Kepala BPKAD Tulungagung, Lima Saksi Diperiksa
Redaksi2 minggu agoKPK Periksa Empat Direktur Perusahaan Swasta, Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Bupati Tulungagung
Redaksi1 minggu ago9 Kiai Turun Gunung Tolak Outlet Miras di Dekat Ponpes Ngunut, Desak Aparat Tutup Hari Ini Juga
Redaksi2 minggu agoMelalui RDPU Komisi III DPR RI, DPN PERADI Sampaikan Masukan Strategis terhadap RUU Perampasan Aset
Redaksi2 minggu agoKejari Bongkar Dokumen Asal-Usul Tanah Griyo Dalem Kanjengan, Kantor Kelurahan Kepatihan Digeledah
Nasional2 minggu agoPengangkatan Anak dan Kepastian Hukum: Saatnya Negara Menjamin Hak Konstitusional Anak
Redaksi2 minggu agoAlarm untuk SD Negeri: Kelas Satu Hanya Diisi Dua Murid, Kepercayaan Orang Tua Dinilai Mulai Bergeser












