Anas Urbaningrum Suarakan Keadilan untuk Driver Ojol di Hari Ulang Tahun PKN

Jakarta — Di tengah semangat Sumpah Pemuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) memperingati ulang tahun ke-4 dengan tema “Bangkit Bersama untuk Nusantara Sejahtera”.

Momentum ini jadi ruang refleksi politik dan solidaritas sosial, terutama bagi generasi muda dan rakyat pekerja di era digital.

Dalam acara yang digelar di Jakarta, Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani *Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Seruan itu membuka perdebatan penting: sejauh mana negara harus hadir melindungi pekerja berbasis platform yang selama ini “abu-abu”, bukan pegawai tetap, tapi juga bukan sepenuhnya wirausaha.

“Hari ini usia PKN baru empat tahun, masih balita. Tapi kami punya harapan besar bagi kebangkitan bangsa Indonesia,” ujar Anas.

“Bagi kami, ojol bukan hanya pengantar orang, barang, atau jasa, tapi pengantar masa depan bangsa. Kalau harapan mereka macet di tengah jalan, bangsa ini pun ikut macet”, imbuhnya.

Anas menegaskan, sejak awal PKN berpihak pada keadilan ekonomi digital.

Ia menilai perlu ada pembagian hasil kerja yang lebih adil antara perusahaan aplikasi dan para pengemudi.

“Hitungan kami, minimal 90 persen keuntungan harus dikembalikan kepada pengemudi, dan aplikator wajib menyediakan THR bagi mereka,” tegas Anas.

Menurutnya, Perpres Ojol akan menjadi fondasi keadilan baru dalam ekonomi digital.

“PKN berharap Presiden Prabowo segera menandatangani Perpres tersebut. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal keadilan dan masa depan bangsa,” ujarnya menutup orasi.

Sikap tegas PKN disambut dukungan dari para pengemudi.

Perwakilan Komunitas Gotha (Gojek Talib), Irwanto, menyebut langkah PKN sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Selama ini pemerintah terkesan tidak serius. Tapi PKN hadir memberi perhatian kepada kami. Kami merasa dihargai,” ujarnya.

Irwanto menyoroti turunnya pendapatan para pengemudi, dari Rp300 ribu per hari kini hanya sekitar Rp200 ribu.

Meski begitu, mereka tetap bersyukur dan bahkan aktif dalam kegiatan sosial, mengelola rumah singgah untuk 32 anak yatim piatu di Jakarta.

“Kami percaya, rezeki harus dibagi. Walau berat, menyisihkan seribu rupiah per hari untuk anak yatim adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami,” tambahnya.

Di momen yang sama, PKN juga menyerukan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai energi kebangkitan baru.

“Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia! Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat elang rajawali, bangunlah dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan.” – Bung Karno.

PKN mengingatkan, setiap anak bangsa lahir dengan doa agar bisa berbakti pada orang tua, agama, bangsa, dan negara.

“Kalau doa itu terasa berat, setidaknya jangan membuat orang tua malu, jangan menjual agama, bangsa, dan negara demi kepentingan pribadi”, terangnya.

Fenomena ojek online menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tapi juga ketimpangan antara “kapital digital” (perusahaan aplikasi) dan “pekerja algoritma” (pengemudi).

Bagi banyak pihak, Perpres Ojol jadi ujian moral pemerintahan Prabowo, apakah keberpihakan pada ekonomi kerakyatan benar-benar diwujudkan.

PKN di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum berusaha membangun jembatan antara rakyat pekerja dan negara.
Dengan retorika keadilan digital, Anas menegaskan bahwa masa depan ekonomi tak boleh hanya diukur lewat efisiensi aplikasi, tapi juga kemuliaan kerja manusia di balik layar algoritma.

Langkah ini menandai arah politik PKN sebagai partai yang berpihak pada kelas pekerja baru, pengemudi online, kurir, dan pekerja lepas digital, kelompok yang selama ini belum terlindungi negara.

Jika Perpres Ojol benar-benar lahir dengan orientasi keadilan, ia bisa menjadi preseden reformasi tenaga kerja digital,menjamin hak, pendapatan layak, dan kepastian hukum bagi jutaan rakyat pekerja platform di Indonesia.

Secara politik, langkah Anas Urbaningrum membaca isu ojek online menunjukkan insting strategis dan kedekatan dengan realitas rakyat.

Di tengah kejenuhan publik terhadap wacana elite, PKN hadir dengan politik keberpihakan yang konkret.

Isu Perpres Ojol bisa jadi pintu masuk bagi PKN untuk meneguhkan citra sebagai partai kerakyatan progresif, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata.

Jika konsisten, posisi ini bisa memperkuat basis PKN menuju Pemilu 2029, menempatkan Anas bukan sekadar tokoh reformis, tapi juga arsitek baru politik keadilan sosial di era digital.

Selamat Memaknai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Terus kibarkan semangat elang rajawali untuk rakyat pekerja dan kebangkitan Nusantara! (By/Red)