Connect with us

Sosial

Bappenas Dukung Penguatan BRAN dalam Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik untuk Kesejahteraan Rakyat

Published

on

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., di Jakarta, Selasa (17/11).

Pertemuan membahas penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN agar lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.

Kepala BRAN menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional, terutama dalam menjawab meningkatnya kebutuhan tanah untuk pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN. Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Prof. Dedi.

Penguatan BRAN untuk Penyelesaian Konflik Agraria

Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan.

Kondisi tersebut membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.

“BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh. Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” jelas Prof. Dedi.

BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga guna membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20–30 kementerian/lembaga terkait.

Menurut Prof. Dedi, sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan Bappenas Perkuat Kesiapan Kelembagaan

Dalam pertemuan tersebut, penguatan kelembagaan BRAN menjadi perhatian bersama, khususnya untuk memastikan kesesuaian antara besarnya mandat undang-undang dengan kapasitas organisasi yang dibutuhkan.

Kepala BRAN menekankan pentingnya percepatan penyelesaian SOTK sebelum akhir 2026 sebagai landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027.

“Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal,” ungkap Prof. Dedi.

Ia juga menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan bukan bertujuan memperbesar birokrasi, melainkan memastikan fungsi perencanaan, penyelesaian konflik dan pemulihan hak, penataan aset, serta pemberian akses ekonomi dapat berjalan secara terpadu.

Reforma Agraria Mendukung Asta Cita Presiden

Kepala BRAN menjelaskan bahwa reforma agraria memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan dan energi, pembangunan perumahan, peningkatan investasi, serta pemerataan ekonomi wilayah.

Ketersediaan tanah dan kepastian hukum menjadi fondasi bagi keberhasilan berbagai program strategis tersebut. Karena itu, penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

“Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” tegas Prof. Dedi.

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai tindak lanjut pertemuan, BRAN akan terus memperkuat koordinasi dengan Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian regulasi kelembagaan dan menyelaraskan pelaksanaan reforma agraria nasional.

Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dapat memperkuat integrasi kebijakan reforma agraria ke dalam perencanaan pembangunan nasional sekaligus mendukung kesiapan operasional BRAN pada 2027.

“Kami meyakini bahwa melalui dukungan Bappenas dan sinergi seluruh kementerian/lembaga, BRAN dapat menjalankan amanat negara secara optimal. Reforma agraria harus menghadirkan keadilan, menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat,” pungkas Prof. Dedi.(DON/Red)

Sosial

BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan

Published

on

 

JAKARTA — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.

Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).

Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.

“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.

3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.

Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.

Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.

“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.

TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare

Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.

Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.

Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.

Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas

BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.

Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.

Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.

“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.

Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan

Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.

Fokus pada Hasil yang Terukur

Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.

Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.(DON/Red)

Continue Reading

Sosial

Sinergi Polres Pasuruan Kota dan Tokoh Masyarakat Jaga Kamtibmas Pasca Penindakan Narkoba

Published

on

KOTA PASURUAN – Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif pascapenegakan hukum kasus narkoba, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo didampingi para Pejabat Utama Polres Pasuruan Kota, menggelar dialog bersama tokoh masyarakat Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (11/11) malam.

Langkah cooling system ini bertujuan membangun komunikasi, menyerap aspirasi, serta memperkuat dukungan warga dalam pemberantasan narkotika.

AKBP Arief menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan komitmen kepolisian melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Ia juga meluruskan agar pemberitaan terkait pengungkapan kasus di wilayah Kraton tidak memunculkan stigma negatif bagi warga secara keseluruhan.

“Penegakan hukum yang kami lakukan semata-mata ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan mendukung langkah kepolisian,” ujar AKBP Arief di hadapan para tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perwakilan ormas.

Senada dengan Kapolres, Kabag Ops Kompol Miftaful M.B.K. mengajak para tokoh membantu memberikan pemahaman kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Ajakan ini disambut positif oleh Ketua Ormas Sakera, M. Romli, yang menyatakan kesiapannya bersinergi membangun komunikasi demi menjaga kondusivitas wilayah.

Melalui dialog terbuka dan ramah tamah ini, dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Pasuruan Kota Polda Jatim berharap kemitraan dengan masyarakat semakin solid untuk komitmen ‘Jogo Omah’.

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen warga untuk tidak memberi ruang bagi peredaran narkotika serta berani melapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungannya. (Hms/DON)

Continue Reading

Sosial

PKN Dorong Pembalut Bebas PPN, Singgung Keadilan Sosial dan Kesehatan Perempuan

Published

on

CIANJUR – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyoroti kebijakan pemerintah yang masih mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan.

PKN meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut karena pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan reproduksi perempuan, bukan barang mewah.

Kritik tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (Pimcab) PKN Kabupaten Cianjur, Widiyawati Rosali, S.H. Ia menilai kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, terutama terkait beban ekonomi yang harus ditanggung perempuan untuk memenuhi kebutuhan menstruasi secara rutin.

Menurut Widiyawati, kebijakan pajak semestinya tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan karakteristik barang yang dikenai pajak serta dampaknya terhadap masyarakat.

“Negara jangan hanya sibuk menghitung potensi penerimaan pajak, sementara kebutuhan dasar perempuan justru menambah beban pengeluaran rumah tangga. Pembalut bukan barang mewah. Menstruasi bukan pilihan. Negara seharusnya hadir memberikan perlindungan, bukan menambah beban ekonomi perempuan,” ujar Widiyawati.

Ia menjelaskan, persoalan PPN terhadap pembalut perlu menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhan tersebut bersifat rutin dan tidak dapat dihindari. Berdasarkan informasi perpajakan yang menjadi perhatian PKN, produk pembalut masih termasuk barang kena pajak dan dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Widiyawati menilai, pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas perpajakan khusus bagi produk sanitasi menstruasi dasar. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses perempuan terhadap produk kesehatan yang aman dan terjangkau.

“Pemerintah perlu melihat bahwa kebutuhan menstruasi bukan kebutuhan yang muncul sesekali. Perempuan harus mengeluarkan biaya secara berkelanjutan setiap bulan. Karena itu, aspek keterjangkauan harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan perpajakan,” tuturnya.

Selain persoalan daya beli, PKN juga menyoroti dimensi kesehatan dan lingkungan dari penggunaan produk menstruasi sekali pakai. Widiyawati mengacu pada data yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 92 juta perempuan Indonesia dalam kelompok usia menstruasi.

Sementara itu, kajian peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan konsumsi pembalut sekali pakai mencapai sekitar 1,15 miliar lembar setiap bulan.

Besarnya konsumsi tersebut juga berkaitan dengan persoalan limbah. Penggunaan pembalut sekali pakai diperkirakan menghasilkan limbah dalam jumlah besar sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.

“Persoalan pembalut tidak semata-mata menyangkut kemampuan ekonomi perempuan. Ada aspek kesehatan reproduksi dan lingkungan yang juga harus diperhatikan. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh,” kata Widiyawati.

Menurut dia, kebijakan yang hanya berfokus pada pengenaan pajak tanpa diikuti upaya memperluas akses terhadap produk menstruasi yang terjangkau dan pengelolaan limbah berpotensi mengabaikan persoalan yang lebih mendasar.

Atas dasar itu, PKN mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap perlakuan perpajakan atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi dasar, termasuk mengkaji kemungkinan pembebasan atau pemberian fasilitas PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PKN juga mendorong perluasan edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau, serta penguatan sistem pengelolaan limbah produk sanitasi sekali pakai.

Widiyawati menegaskan, perhatian terhadap kebijakan tersebut penting terutama bagi kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi, seperti pelajar, pekerja berpenghasilan rendah, dan keluarga kurang mampu.

“Kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan keadilan sosial. Negara perlu membedakan barang konsumsi yang bersifat pilihan dengan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara justru memperbesar beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkas Widiyawati. (By/Red)

Continue Reading

Trending