BBM Bertahan di Tengah Kenaikan Global: Stabilitas Semu atau Penundaan Risiko?

Jakarta— Di tengah kenaikan harga energi global yang tak terhindarkan, Indonesia memilih jalur berbeda: menahan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil.

Kebijakan ini menghadirkan ketenangan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih serius, apakah stabilitas ini mencerminkan kekuatan kebijakan, atau justru bentuk penundaan terhadap risiko yang lebih besar?

Stabilitas yang Dibayar Mahal.

Menjaga harga BBM tetap rendah bukanlah kebijakan tanpa biaya. Ia adalah keputusan politik-ekonomi yang secara sadar memindahkan beban dari masyarakat ke negara.

Dalam jangka pendek, dampaknya jelas: inflasi terkendali, konsumsi terjaga, dan potensi gejolak sosial dapat ditekan.

Namun dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berisiko menciptakan tekanan fiskal yang semakin berat.

Subsidi dan kompensasi energi pada akhirnya bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan cerminan dari ketergantungan yang belum terselesaikan.

Ketika harga global naik tetapi harga domestik ditahan, selisihnya tidak hilang ia hanya berpindah menjadi beban negara.

Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar ialah sampai kapan stabilitas ini bisa dipertahankan tanpa mengorbankan ruang fiskal yang lebih luas?

Ketergantungan yang Dipertahankan.

Dalam konteks geopolitik energi, posisi Indonesia masih belum sepenuhnya kuat.

Ketergantungan terhadap impor minyak membuat stabilitas domestik sangat rentan terhadap dinamika global.

Alih-alih memutus ketergantungan tersebut secara agresif, kebijakan stabilisasi harga justru berpotensi mempertahankan pola konsumsi lama. Harga yang relatif murah cenderung menghambat perubahan perilaku energi masyarakat.

Dengan kata lain, stabilitas hari ini bisa menjadi disinsentif bagi transisi energi itu sendiri.

Belajar dari Masa Lalu: Keberanian atau Kenyamanan?

Sejarah mencatat bahwa kebijakan energi yang berhasil justru lahir dari keberanian menghadapi risiko politik.

Program konversi energi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah contoh nyata bagaimana kebijakan tidak populer dapat menghasilkan perubahan struktural.

Namun perbedaannya dengan situasi saat ini terletak pada keberanian mengambil momentum.

Jika dahulu pemerintah mendorong perubahan meski menghadapi resistensi, kini pendekatan yang diambil cenderung lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif.

Stabilitas dipilih, tetapi transformasi berjalan lebih lambat.

Transisi Energi yang Setengah Jalan.

Pemerintah di bawah Joko Widodo memang menunjukkan arah menuju diversifikasi energi, termasuk melalui penguatan sektor kelistrikan dan pembangunan infrastruktur energi.

Namun arah ini belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, ada dorongan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Di sisi lain, kebijakan harga yang ditahan justru mempertahankan tingkat konsumsi.

Kontradiksi ini menimbulkan kesan bahwa transisi energi sedang berjalan, tetapi tanpa tekanan yang cukup kuat untuk benar-benar mengubah struktur konsumsi nasional.

Dimensi Sosial: Stabil untuk Siapa?

Stabilitas harga BBM sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang pro-rakyat. Namun dalam praktiknya, manfaatnya tidak selalu merata.

Kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih besar justru menikmati subsidi lebih banyak. Sementara kelompok rentan tetap menghadapi keterbatasan akses energi, terutama di wilayah yang infrastruktur distribusinya belum memadai.

Artinya, tanpa desain kebijakan yang lebih presisi, stabilitas harga berpotensi memperkuat ketimpangan alih-alih menguranginya.

Masalah yang Tidak Dikomunikasikan.

Di luar aspek ekonomi dan sosial, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting: komunikasi publik.

Kebijakan energi yang kompleks sering kali disampaikan secara sederhana, tanpa membuka ruang pemahaman yang utuh bagi masyarakat.

Akibatnya, publik hanya melihat hasil akhir harga yang stabil tanpa memahami konsekuensi dan arah jangka panjangnya.

Padahal, tanpa transparansi dan komunikasi yang jelas, kebijakan transisi berisiko kehilangan legitimasi sosial.

Stabilitas atau Penundaan?

Melihat seluruh dinamika tersebut, stabilitas BBM hari ini sulit dipahami sebagai kondisi final. Ia lebih menyerupai “ruang jeda” waktu yang dibeli negara untuk menunda tekanan yang sebenarnya sudah ada.

Masalahnya, setiap penundaan memiliki batas. Ketika tekanan fiskal, geopolitik, dan kebutuhan transisi energi bertemu pada satu titik, penyesuaian yang terjadi bisa menjadi jauh lebih tajam.

Penutup: Mengelola Realitas, Bukan Menundanya.

Transformasi energi selalu menuntut pilihan sulit. Menjaga stabilitas adalah langkah yang rasional, tetapi menjadikannya sebagai strategi utama tanpa arah transisi yang tegas berisiko memperpanjang ketergantungan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, melainkan apakah kita sedang mempersiapkannya secara terencana atau justru menundanya hingga menjadi lebih mahal secara ekonomi, sosial, dan politik. (By/Red)

Oleh: Arvi Jatmiko, Pemerhati Geopolitik International, Alumni FISIP Universitas Indonesia, Ketua GoPro (Golkar For Prabowo)