Dana Komite Diduga Diselewengkan, Ratusan Siswa SMAN 1 Kampak Trenggalek Lakukan Aksi Protes: Uangnya ke Mana ?

TRENGGALEK— Ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah mereka pada Selasa (26/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kemarahan atas dugaan penyalahgunaan dana iuran dan sumbangan yang dikelola oleh komite sekolah tanpa transparansi.

Dengan membawa poster dan berorasi secara bergantian, para siswa menuntut akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana yang selama ini mereka setorkan, mulai dari infak, amal jariyah, hingga sumbangan bertajuk Tabungan Akhirat.

Mereka menyatakan, tak satu pun laporan keuangan pernah dibuka ke publik.

“Kami sempat minta data siapa saja siswa yang sudah dan belum bayar, tapi pihak sekolah menolak. Alasannya takut ketahuan LSM. Ini mencurigakan,” ujar Lusiana Putri, siswa kelas XII yang menjadi juru bicara aksi, Selasa(26/8).

Menurutnya, para siswa rutin membayar berbagai jenis sumbangan di luar kebutuhan formal seperti seragam dan SPP bulanan.

Anehnya, saat sekolah mengadakan lomba atau kegiatan, para siswa tetap harus mengeluarkan biaya pribadi, termasuk konsumsi, transportasi, hingga pendaftaran lomba.

“Bahkan guru-guru juga sering pakai uang pribadi karena katanya tidak ada dana dari komite. Lalu uang infak dan tabungan itu ke mana?” tambah Lusiana geram.

Dana PIP Diduga Dipotong, Rekening Ditahan Sekolah.

Tak berhenti di situ, siswa juga menyoroti praktik pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang patut dipertanyakan.

Program bantuan tunai dari pemerintah yang ditujukan untuk siswa tidak mampu itu justru, menurut pengakuan siswa, ditahan pihak sekolah dan dipotong sepihak.

“Rekening penerima PIP ditahan dan dananya dipotong untuk membayar SPP dan infaq. Padahal itu hak penuh siswa dari keluarga kurang mampu. Teman-teman kami kecewa dan merasa dijebak sistem,” lanjut Lusiana.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari siswa lainnya. Suci Nurma, yang ikut dalam unjuk rasa, menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana: keterbukaan.

“Kami hanya ingin tahu uang itu digunakan untuk apa saja. Kalau memang dikelola dengan benar, kenapa harus takut dibuka ke publik? Kalau ditutup-tutupi, wajar kami menduga ada penyelewengan,” ujar Suci.

Dugaan Sistematis, Publik Harus Turun Tangan.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan dan berpotensi melanggar hukum, termasuk penahanan hak siswa atas dana bantuan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun komite. Namun desakan agar inspektorat daerah, Ombudsman, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur turun tangan semakin menguat.

“Kalau suara siswa saja tidak didengar, siapa lagi yang akan mengawasi? Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan, kejujuran, dan masa depan pendidikan yang bersih,” pungkas Lusiana. (Ji/Red)