PALU, – Seminar Nasional bertajuk “Memperkuat Konsolidasi Pers Siber untuk Demokrasi dan Pembangunan Daerah Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers” yang digelar oleh Pro Jurnalismedia Siber (PJS) di Kota Palu resmi ditutup oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, pada Selasa (15/7) sore.

Penutupan seminar dilakukan secara virtual oleh Komaruddin yang baru dua bulan menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya jurnalis memahami secara utuh mata rantai peristiwa yang diberitakan.

“Memang tidak semua peristiwa bisa diungkap secara detail, tapi seorang jurnalis dituntut memahami sebab dan akibat dari setiap kejadian. Ini penting agar informasi yang disampaikan akurat dan kontekstual, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” kata Komaruddin.

Ia juga menyoroti perubahan ekosistem media dari era konvensional ke era digital. Jika dulu masyarakat mengandalkan surat kabar, radio, dan televisi, kini informasi tersedia dalam hitungan detik melalui media sosial dan gawai di tangan.

“Media sosial telah menjadi sarana demokratisasi, memungkinkan siapa saja menyuarakan opini. Ini bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibungkam,” ujarnya.

Namun, Komaruddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di ruang digital juga menimbulkan tantangan serius. Minimnya regulasi membuat banyak konten tidak tervalidasi, bahkan bersifat sensasional dan menyesatkan.

“Ketika media arus utama kehilangan audiens dan pendapatan, sementara medsos menyebarkan hoaks dan provokasi, maka posisi pers sebagai pilar demokrasi sedang terancam,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Komaruddin juga mengungkap kerja sama antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum.

“Jaksa Agung menyatakan bahwa pers adalah sahabat negara. Karena kemampuan lembaga negara dalam memantau situasi terbatas, maka peran pers sebagai pengawas sangat vital,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong seluruh insan pers untuk tetap menjaga marwah jurnalistik dengan profesional, berintegritas, dan independen.

“Pers itu merdeka, tapi harus tahu batas. Pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Justru pers hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat, dan pemerintah punya tanggung jawab mendengarkannya,” ujar Komaruddin.

Terkait kualitas media, ia menegaskan bahwa tidak semua media yang terdaftar di Dewan Pers otomatis baik, dan sebaliknya, tidak semua media yang belum terverifikasi otomatis buruk.

Namun, ia mengimbau seluruh pengelola media untuk terus meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik.

“Jika kepercayaan publik terhadap pers hilang dan ruang informasi dikuasai oleh konten medsos yang tidak terkendali, maka langit informasi negeri ini bisa menjadi gelap,” katanya memperingatkan.

Menutup sambutannya, Komaruddin menyampaikan apresiasi kepada PJS atas inisiatif menyelenggarakan seminar yang membahas eksistensi dan masa depan pers siber di tengah disrupsi digital.

“Pers di Indonesia sejak awal berdiri di atas semangat perjuangan, independensi, dan kewirausahaan. Ini yang harus kita jaga bersama. Rumah besar bernama Indonesia ini tidak boleh kita rusak oleh perpecahan informasi,” pungkasnya.

Dengan mengucap Alhamdulillah, Komaruddin secara resmi menutup Seminar Nasional PJS tersebut.(Red/*)

Foto, Lahan milik warga yang diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar, dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah. (dok/Al Azhaar)

TULUNGAGUNG, -Dusun Ngelo, yang terletak di tengah hutan dan berbatasan dengan pesisir pantai selatan Kabupaten Tulungagung, kini mulai bersinar setelah terhubung dengan akses Jalur Lintas Selatan di akhir tahun 2024.

Sebelumnya, daerah ini dikenal sebagai kawasan terisolir, dengan akses yang sulit dan minim sentuhan pendidikan.

Pada tahun 2017, seorang warga setempat bernama Pak Mar telah menyerahkan lahan kepada Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar Tulungagung untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah.

Kini, pada pertengahan tahun 2025, lahan wakaf tersebut akan dijadikan wadah belajar bagi generasi di pantai selatan Kabupaten Tulungagung.

KH. Imam Mawardi Ridlwan, Pengasuh Pesantren Al Azhaar Tulungagung yang juga aktif di Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, mengungkapkan bahwa Dusun Ngelo merupakan daerah terpencil yang sebelumnya hanya bisa diakses dengan menyebrang sungai.

“Sekarang, dengan akses yang semakin baik, sangat penting untuk memiliki wadah pendidikan agama bagi anak-anak di daerah pesisir ini,” ujarnya.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga semangat dan cita-cita dalam membangun generasi yang sholih dan sholihah.

“Kami akan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai langkah untuk menyemai ilmu dan budi pekerti mulia. Kami berharap anak-anak pesisir ini dapat menjadi kader pemimpin bangsa,” tambahnya.

Wakil Ketua LD PWNU Jawa Timur juga menekankan pentingnya MI yang akan dirintis, yang bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai Islam rahmatal lil alamin serta ajaran ahlu sunnah wal jama’ah An Nahdliyah.

“Kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur kepada generasi muda,” ungkap Abah Imam panggilan karibnya, pada Kamis(17/7).

Abah Imam menambahkan bahwa dengan terwujudnya Jalur Lintas Selatan, diharapkan akan diikuti dengan penyemaian nilai-nilai budi pekerti luhur, agar generasi pesisir tetap cerdas dan berkarakter.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung juga akan menyiapkan para pendidik sebagai relawan dakwah untuk membantu orang tua murid.

Sebagai penutup, Abah Imam menyampaikan harapannya agar Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini dapat menjadi pusat belajar bagi anak-anak pesisir pantai selatan Kabupaten Tulungagung.

“Kami mengajak para donatur untuk berperan aktif, baik dalam bentuk material bangunan maupun dukungan lainnya, demi mewujudkan cita-cita anak pesisir untuk membangun masa depan bangsa,” tutupnya.

Dengan semangat khidmah dan perjuangan, Pesantren Al Azhaar Tulungagung bertekad untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia Emas melalui pendidikan yang berkualitas.

(DON/Red)

TULUNGAGUNG,- Ketidakhadiran Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam pelantikan belasan Pejabat Tinggi Pratama di Pendopo Kongas Arum Kesumaning Bongso, pada Rabu (16/7), menguatkan dugaan adanya ketidakharmonisan pucuk pimpinan daerah.

Ketidak hadiran Wabup menjadi simbol retaknya komunikasi antara Wabup Ahmad Baharudin dengan Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Namun, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menegaskan prosedur juga sudah terpenuhi dan membantah adanya kelalaian.

“Undangan sudah disampaikan ke ajudan Wabup pada 14 Juli dengan bukti tanda terima. Ini acara resmi yang seharusnya dihadiri bersama,“ujarnya usai acara.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, bahwa sebelumnya pihaknya juga telah menyampaikan undangan kepada Wabup Ahmad Baharudin melalui ajudannya.

“Ketidak hadiran pak Wabup karena ada kepentingan lainnya yang mendesak, undangan sudah kami serahkan dan diterima oleh ajudannya,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi terpisah menyatakan, untuk pemilihan pejabat, pihaknya mengaku tidak pernah diajak untuk berdiskusi sehingga ia merasa tidak dihargai.

“Saya sengaja absen karena tidak pernah dilibatkan. Bahkan untuk memberi masukan terkait pelantikan, saya tidak diperkenankan. Status saya hanya stempel,” ungkapnya singkat.

Lebih lanjut, sumber internal Pemkab yang enggan disebut namanya , membenarkan adanya hal tersebut.

“Rapat persiapan hanya melibatkan tim Bupati. Wabup memang tidak diajak berdiskusi,“ tukasnya.

Namun demikian dari prosesi pelantikan pejabat tersebut ada menjadi perhatian dari sejumlah tokoh pemerhati, yaitu dengan dilantiknya salah satu pejabat yang berasal dari luar kota daerah yaitu Suko Winarno, yang mana sebelumnya Suko Winarno merupakan Kepala BKPSDM Jember dan kini menjabat sebagai Kepala Bapenda Tulungagung.

Menurut salah satu tokoh pemerhati yang enggan disebutkan namanya menilai apakah Tulungagung kekurangan SDM untuk mengisi jabatan tersebut.

“Mutasi jabatan, kok ngebon dari Jember, memang Pemkab Tulungagung kekurangan SDM sampai – sampai mendatangkan dari Pemkab Jember ?,“ ujarnya.

Bahkan, dirinya juga menduga adanya titipan dari ‘orang berpengaruh’, dan hal ini juga menjadi pertanyaan akan dibawa kemana Kabupaten Tulungagung.

“Saya duga ada titipan dari orang lama yang masih punya pengaruh dan berkuasa di Tulungagung. Jika benar dugaan saya, ini langkah mundur bagi Tulungagung,“pungkasnya.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini daftar Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya,

1.Dra. Imroatul Mufida, M.Si., yang sebelumnya menjadi Asisten Administrasi Umum, menjabat sebagai Kepala DPMPTSP.

2.Bagus Kuncoro, M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala Dishub menjabat sebagai Kepala Bappeda.

3.Agus Prijanto Utomo, SE, yang sebelumnya Asisten Pemerintahan menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

4.Drs. Tranggono D.H., MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur, kini sebagai Asisten Perekonomian.

5.Anang Pratis Tianto, ST., M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perkim kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum.

6. Drs. Zamrotul Fuad yang sebelumnya sebagai Kepala Kominfo, kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan.

7.Drs. Suparni, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala KBP3A, kini menjabat sebagai Kepala Kominfo.

8.Fajar Widaryanto, SP, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala DPMPTSP, kini menjabat sebagai Kepala Disperindag.

9.Galih Nusantoro, SSTP, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala BPKAD, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

10.Iswahyudi, SIP, M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala DPMD, kini menjabat sebagai Kepala Dishub.

11.Endah Inawati, SE, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala Perpustakaan, kini menjabat sebagai Kepala Dinsos.

12.Erwin Novianto, ST, MT, yang sebelumnya sebagai Kepala Bappeda, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

13.Sukowinarno, SH, S.Pd, M.Si, yang sebelumnya sebagai Kepala BKPSDM Jember, kini menjabat sebagai Kepala Bapenda.

14.Dr. Kasil Rohmat, MMRS, yang sebelumnya sebagai Dirut RSUD dr. Iskak, kini menjabat sebagai Kepala KBP3A.

15.Lilik Ismiati, yang sebelumnya sebagai Kepala Bapenda, kini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan.

16.Dwi Hary Subagyo, yang sebelumnya sebagai Kepala PUPR kini menjabat sebagai Kepala BPKAD.

17. Wahyid Masrur – dari Kepala Dinas Sosial ke jabatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

(DON/Red)

Editor : Joko Prasetyo