Dari Kritik Pacul ke Peringatan Muradi: DPC PA GMNI Jakarta Raya Lahirkan Gelombang Marhaenisme Baru

JAKARTA – DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Diskusi Publik bertema “Front Marhaenis Ambil Peran: Berdaulat, Berdikari, Berbudaya” di kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Diskusi ini menjadi pemanasan intelektual dan politik menuju Konferensi Daerah (Konferda) V, sekaligus ajang konsolidasi kekuatan marhaenis di tengah situasi nasional yang dinilai kian pragmatis.

Dua narasumber utama dihadirkan: Wakil Ketua MPR RI Bambang “Pacul” Wuryanto dan Guru Besar Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi. Keduanya sama-sama menyampaikan kritik tajam dari perspektif yang berbeda.

Bambang menegaskan bahwa gerakan marhaenis tak akan kokoh selama kader masih terjebak dalam persoalan finansial dan struktur sosial bawah.

“Syarat minimum kaum Marhaenis adalah bebas dari segi keuangan. Ketika seseorang masih berada di lapis lumpen dan karyawan, membangun barisan perjuangan jadi sulit,” ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan kembali dinamika politik 1967 dari ketegangan menjelang turunnya Bung Karno hingga penandatanganan Kontrak Karya Freeport sebagai contoh pentingnya membaca ulang politik kekuasaan.

Menurutnya, ajaran Bung Karno tetap relevan, namun membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan berani di era kini.

“Para ‘korea-korea’ marhaenis muda yang belum ‘melenting’ harus mulai membangun mentalitas kuat. Setelah berhasil, bantu yang lain dengan tenaga, jaringan, dan pikiran,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Muradi tampil lebih konfrontatif. Ia mempertanyakan apakah pemerintah saat ini masih berpegang pada garis ideologis, sebelum menjawabnya sendiri secara tegas.

“Yakin tidak bahwa pemerintahan hari ini menjalankan karakter ideologis? Saya bilang tidak. Kita terjebak dalam sandera politik.”

Muradi menyoroti situasi politik kontemporer yang menurutnya didominasi kompromi transaksional, hingga melunakkan kritik banyak tokoh.

“Teman-teman saya yang dulu vokal kini menjadi ‘ayam sayur’. Garda terakhir demokrasi adalah kampus,” ujarnya lantang.

Sekjen DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, memberikan perspektif historis dengan mengelompokkan masyarakat Indonesia dalam tiga kategori: priyayi, abangan, dan santri.

Ia menegaskan bahwa tradisi abangan merupakan pilar ideologis paling konsisten dari gagasan Soekarno.

“Sepanjang republik ini berdiri, kaum abangan selalu ada. Mereka adalah basis ideologis kita. Karena itu, kita tidak boleh takut kehilangan basis massa,” ujarnya.

Abdy menekankan pentingnya disiplin ideologis, terutama ketika politik nasional tengah bergerak ke arah yang cair.

“Dalam asas perjuangan, sedikit pun kita tidak boleh bergeser. Taktik bisa berubah, tetapi asas tidak,” tandasnya.

Diskusi yang dipandu Direktur IPI, Karyono Wibowo, berlangsung hangat dengan silang gagasan antara kader muda, alumni senior, dan tokoh GMNI dari berbagai daerah.

DPP PA GMNI menilai momentum ini sebagai bagian penting dari konsolidasi marhaenis di Jakarta Raya menjelang Konferda V.

Acara turut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, Ketua Dewan Pakar DPD PA GMNI Jakarta Raya Rico Sinaga, Anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, Sekretaris DPD Miartiko Gea, serta jajaran pengurus DPC PA GMNI Jakarta Raya dan kader GMNI se-DKI Jakarta. (By/Red)