Delapan Bulan Pascabencana, Warga Wera–Ambalawi Masih Terlantar, SEMMI NTB Kecam Sikap Pemprov

Bima, NTB – Delapan bulan telah berlalu sejak banjir bandang menerjang wilayah Wera–Ambalawi, Kabupaten Bima, pada 2 Februari 2025.

Namun hingga kini, luka dan penderitaan masyarakat terdampak belum juga mendapat penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bencana tersebut merenggut tujuh nyawa, menghanyutkan puluhan rumah, serta merusak infrastruktur jalan secara parah.

Meski dampaknya begitu besar, warga yang terdampak masih bertahan di lokasi dengan kondisi seadanya.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai relokasi, perbaikan rumah, ataupun bantuan kebutuhan dasar dari pemerintah.

Situasi ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB, Muhammad Rizal Ansari.

Dalam pernyataannya kepada media, Rizal menyesalkan sikap diam Pemprov NTB, khususnya Gubernur NTB dan DPRD NTB, yang dinilai abai terhadap tragedi kemanusiaan ini.

“Ini bentuk kelalaian yang fatal. Rakyat menderita, tapi Pemprov justru sibuk mengalihkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar untuk membayar utang RSUP, bukan untuk tanggap darurat korban banjir,” tegas Rizal, pada Kamis (25/9).

SEMMI NTB menilai penggunaan dana BTT semestinya difokuskan pada penanganan bencana alam, apalagi yang telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar bagi masyarakat.

“BTT itu sifatnya darurat. Tapi dalam kasus ini, justru digunakan untuk sesuatu yang tidak bersifat mendesak bagi masyarakat luas. Sementara warga Wera–Ambalawi ditelantarkan. Ini kejahatan sosial dan moral”, imbuhnya.

Rizal juga mendesak Gubernur NTB untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran BTT tahun 2025.

Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan audit investigasi untuk memastikan tidak ada praktik penyelewengan.

Lebih lanjut, SEMMI NTB menyatakan akan menggalang aksi solidaritas serta membawa isu ini ke tingkat nasional.

Mereka juga mengkritik DPRD NTB yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

“Jangan karena bencana ini terjadi jauh dari ibukota provinsi, lalu dianggap sepele. Rakyat Wera–Ambalawi juga warga NTB, punya hak untuk dibela dan dilindungi,” pungkas Rizal.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait penggunaan dana BTT dan rencana pemulihan pasca-banjir di wilayah Wera–Ambalawi. (Red)