Diduga Dekat dengan Pejabat, CV Pendatang Baru Kuasai Proyek Konsultan di Tulungagung

TULUNGAGUNG — Aroma ketidakadilan dalam pembagian proyek pemerintah mulai menuai kegelisahan di kalangan pelaku usaha jasa konsultan di Kabupaten Tulungagung.

Di tengah semangat pemerataan pembangunan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, justru muncul indikasi praktik tak sehat yang diduga melibatkan CV.Nida Karya Konsultan, sebuah perusahaan baru yang tiba-tiba mendominasi sejumlah proyek perencanaan.

Sejumlah narasumber menyebutkan adanya dugaan kedekatan antara CV.Nida Karya Konsultan dengan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Dugaan ini mencuat setelah perusahaan yang baru berdiri beberapa bulan lalu tersebut tercatat memenangkan beberapa paket jasa konsultan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) di berbagai dinas, termasuk PUPR, Pendidikan, Perkim, dan Pertanian.

“Baru berdiri tapi sudah pegang banyak proyek. Sementara kami yang sudah lama di bidang ini, patuh aturan, bayar pajak, dan lengkap perizinan, justru tidak diberi ruang. Ini bukan soal kalah bersaing, ini soal permainan di balik layar,” ujar seorang konsultan lokal yang tidak mau disebut namanya, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, proyek-proyek PL seolah hanya menjadi milik segelintir pihak yang telah “direstui” oleh oknum pejabat, tanpa ada proses seleksi yang adil.

“Kalau lelang terbuka, kami siap bersaing. Tapi kalau PL, biasanya yang muncul hanya beberapa nama, dan pemenangnya bisa ditebak,” imbuhnya.

Tak hanya soal akses, pihaknya juga mempertanyakan latar belakang dan rekam jejak CV.Nida Karya Konsultan yang minim pengalaman namun tetap diloloskan untuk menangani proyek bernilai ratusan juta rupiah.

Mekanisme PL sejatinya ditujukan untuk pekerjaan berskala kecil atau kondisi darurat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan PL kerap dijadikan celah untuk menyelundupkan proyek kepada pihak tertentu dengan proses minim pengawasan.

Desakan agar seluruh proyek dijalankan secara lelang terbuka pun menguat, disertai seruan agar aparat penegak hukum turun tangan mengawasi proses pengadaan di Tulungagung.

“Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, visi pemerintah pusat tentang efisiensi dan pemerataan hanya jadi slogan kosong,” tegasnya.

Menanggapi isu ini, Plt. Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Agus Sulistiyono, membantah adanya dominasi oleh satu pihak.

“Itu konsultan, bukan pekerjaan fisik. Semua sudah diproses sesuai aturan,” ujarnya singkat kepada 90detik.com Rabu(20/8).

Namun data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung periode Agustus 2025 justru menunjukkan hal berbeda.

CV.Nida Karya Konsultan tercatat mendapatkan sejumlah paket pekerjaan dari empat dinas berbeda, memperkuat dugaan adanya pola pengondisian proyek secara sistematis.

Kini sorotan tertuju pada transparansi dan integritas sistem pengadaan di Tulungagung.

Masyarakat dan pelaku usaha menuntut keadilan dan kesetaraan akses terhadap proyek-proyek pemerintah, bukan hanya bagi yang dekat dengan kekuasaan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak CV.Nida Karya Konsultan belum memberikan keterangan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo