Diduga Tertipu Janji Dapur MBG, Calon Mitra di Tulungagung Rugi Rp900 Juta; Penasehat Asosiasi MBG Indonesia Ingatkan Waspada Oknum Catut Nama BGN

TULUNGAGUNG— Kasus dugaan penipuan berkedok pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sejumlah media lokal dalam beberapa pekan terakhir menyoroti dugaan praktik tersebut setelah korban melalui penasihat hukumnya resmi melakukan konsultasi hukum ke Polres Tulungagung.

Berdasarkan informasi yang beredar, korban dijanjikan dapat membangun dapur MBG karena disebut telah memperoleh izin dari Badan Gizi Nasional (BGN). Iming-iming tersebut membuat korban percaya dan mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Akibatnya, kerugian yang dialami diperkirakan mencapai Rp900 juta.

Peristiwa ini kembali menjadi alarm bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra program MBG agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki akses khusus ke BGN atau menjanjikan kemudahan memperoleh titik pembangunan SPPG.

Penasehat Asosiasi MBG Indonesia, KH. Imam Mawardi Ridlwan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (6/7/2026), membenarkan bahwa modus serupa bukanlah hal baru. Menurutnya, dalam beberapa kasus ditemukan oknum yang mengaku sebagai pejabat BGN atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat BGN untuk meyakinkan calon mitra.

Modus yang digunakan umumnya menawarkan kesempatan memperoleh titik pembangunan dapur SPPG dengan alasan izin telah tersedia. Bahkan, ada pula yang mengaku sudah memiliki “titipan” dapur SPPG sehingga calon mitra hanya diminta membangun fasilitas tersebut.

“Oknum menawarkan kesempatan memperoleh dapur SPPG. Oknum menyuruh membangun. Di saat itu ada proses transfer dana ke oknum. Demikian beberapa kasus yang terjadi,” tulis Abah Imam.

Menurut Abah Imam, pola seperti itu patut diwaspadai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi yang diberlakukan BGN. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih cermat, rasional, dan tidak mudah tergiur janji manis yang tidak dapat dibuktikan secara administratif.

“Jangan mudah percaya hanya karena seseorang mengaku mengenal pejabat atau membawa nama BGN. Semua proses memiliki mekanisme resmi yang bisa diverifikasi,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa pendirian dapur MBG atau SPPG tidak dapat dilakukan berdasarkan lobi pribadi maupun rekomendasi lisan. Seluruh proses harus melalui tahapan administratif yang telah ditetapkan BGN.

Abah Imam memaparkan, tahap pertama, yayasan yang akan menjadi mitra harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BGN dan memiliki ID resmi yayasan.

Tahap kedua, yayasan mengajukan permohonan titik SPPG melalui portal resmi BGN. Apabila disetujui, sistem akan menerbitkan ID SPPG, lokasi, serta identitas yayasan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, tahap ketiga, pembangunan dapur baru dapat dilakukan apabila yayasan atau mitra telah menerima ID SPPG resmi melalui portal MBG. Tanpa ID tersebut, pembangunan tidak akan diakui sebagai bagian dari program BGN.

“Kalau belum memiliki ID SPPG dari portal resmi, jangan membangun. Karena pembangunan itu tidak memiliki dasar pengakuan dari BGN,” tegasnya.

Selain persoalan administrasi, Abah Imam juga mengingatkan bahwa setiap persetujuan pembangunan SPPG selalu mempertimbangkan keberadaan penerima manfaat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, calon mitra harus memastikan bahwa lokasi yang diajukan memang memiliki jumlah sasaran penerima manfaat yang memadai.

“Pastikan di daerah yang akan dibangun dapur SPPG ada penerima manfaatnya. Jumlahnya mencukupi,” terang Abah Imam.

Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mentransfer dana kepada siapa pun yang menjanjikan proyek pembangunan dapur MBG di luar prosedur resmi. Menurutnya, setiap proses yang meminta pembayaran kepada individu dengan dalih mengurus izin patut dicurigai dan perlu diverifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Kasus yang mencuat di Tulungagung menjadi pelajaran penting bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Modus dengan mencatut nama BGN, menawarkan titik SPPG, hingga meminta sejumlah uang kepada calon mitra berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Apabila dana telah berpindah tangan kepada oknum, peluang untuk memperoleh kembali seluruh kerugian sering kali tidak mudah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan seluruh proses pendirian SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus dugaan penipuan ini pun diharapkan menjadi pengingat bagi calon mitra MBG di seluruh Indonesia agar mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jangan mudah tergoda janji memperoleh dapur SPPG secara instan, sebab setiap izin pembangunan hanya dapat diterbitkan melalui sistem resmi BGN. Dengan memahami prosedur yang benar, masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial yang besar dan tidak perlu mengubur mimpi menjadi bagian dari program strategis nasional tersebut akibat ulah oknum yang menyalahgunakan kepercayaan. (DON/Red)