Dugaan Pemerasan Makin Melebar, KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung

TULUNGAGUNG — Tekanan terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kian menguat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sedikitnya 20 pejabat secara maraton selama tiga hari di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dalam penyidikan dugaan praktik pemerasan yang diduga terjadi di internal pemerintahan daerah.

Gelombang pemeriksaan ini disebut sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menyeret sembilan pejabat untuk dimintai keterangan.

Dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan pengunduran diri terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) indikasi awal adanya tekanan sistemik di lingkup birokrasi.

Pelaksana Tugas, Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membenarkan adanya pemeriksaan intensif tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail materi yang digali penyidik.

“Iya benar, pemeriksaan berlangsung selama tiga hari di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya,” ujarnya, Kamis,(23/4).

Minimnya informasi yang diterima pemerintah daerah memunculkan tanda tanya besar. Sejumlah pejabat bahkan dilaporkan tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan KPK, memperlihatkan skala penyidikan yang tidak biasa.

KPK sendiri belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, intensitas pemeriksaan yang meningkat tajam mengisyaratkan bahwa kasus ini tidak berhenti pada level permukaan. Ada dugaan kuat bahwa praktik pemerasan tersebut melibatkan jaringan yang lebih luas di tubuh birokrasi.

Jika benar terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar di lingkungan Pemkab Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir mengguncang kepercayaan publik sekaligus menguji komitmen bersih-bersih di pemerintahan daerah. (DON/Red)