Fredi Moses Ulemlem Soroti Dugaan “Ganti Kepala” di Kasus Korupsi Covid-19, Proyek Jalan Wetar dan Gratifikasi

Jakarta— Praktisi hukum, Fredi Moses Ulemlem, mengingatkan publik untuk mewaspadai dugaan praktik “ganti kepala” dalam penanganan sejumlah perkara korupsi di Maluku. Peringatan itu disampaikan menyusul adanya perbedaan isi dua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP2) dari Propam Polda Maluku dengan surat pemberitahuan dari Ditreskrimsus Polda Maluku yang disebut belum pernah diterima pihaknya.

Kasus yang disorot mencakup dugaan korupsi dana Covid-19, proyek pembangunan jalan di Desa Lurang dan Uhak, Pulau Wetar, serta dugaan gratifikasi di Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Kami menerima dua SP2HP2 dari Propam Polda Maluku yang isinya berbeda. Sementara surat pemberitahuan dari Ditreskrimsus Polda Maluku justru tidak pernah kami terima. Ini menimbulkan tanda tanya besar dan patut diawasi bersama,” ujar Fredi, Rabu (4/3/2029).

Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya dugaan praktik “ganti kepala” dalam proses penetapan tersangka maupun pengelolaan perkara. Dalam konteks hukum, istilah itu merujuk pada penggantian pejabat atau pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi arah penyelidikan dan konstruksi hukum.

Ia menjelaskan, dugaan praktik tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, seperti penggantian penyidik atau jaksa, pengalihan penanganan kasus ke lembaga lain, hingga perubahan komposisi tim investigasi.

Bahkan, perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dinilai berpotensi menjadi celah untuk melemahkan konstruksi perkara apabila tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Jika benar terjadi, praktik seperti ini bisa mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya, melemahkan alat bukti, dan menghambat proses hukum. Ini sangat berbahaya bagi integritas penegakan hukum,” tegasnya.

Fredi menambahkan, perubahan tim penyidik atau substansi BAP yang tidak terbuka kepada pelapor berisiko menimbulkan kecurigaan publik. Apalagi jika disertai pengurangan atau penghapusan keterangan saksi maupun perubahan materi pembuktian yang signifikan.

Ia juga mengingatkan potensi penyimpangan lain dalam situasi semacam itu, yakni dugaan menjadikan terduga sebagai “ATM berjalan”.

Istilah tersebut merujuk pada praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu yang diduga memanfaatkan posisi hukum seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui tekanan, suap, atau pemerasan.

“Situasi seperti ini bisa terjadi jika terduga memiliki sumber daya finansial atau koneksi tertentu. Ini bukan hanya soal satu perkara, tetapi menyangkut marwah dan kredibilitas lembaga penegak hukum,” katanya.

Fredi menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus-kasus tersebut guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, ia menyatakan akan menempuh jalur resmi sesuai standar operasional prosedur (SOP) internal maupun melaporkannya kepada lembaga pengawas atau pihak berwenang lainnya.

Ia menekankan bahwa praktik “ganti kepala” atau “ganti terduga” dalam kasus korupsi harus dihindari karena berpotensi menghambat proses hukum, menurunkan kepercayaan publik, membuka peluang pelaku lolos dari pertanggungjawaban, serta merusak integritas institusi penegak hukum.

“Pengawasan ketat dan transparansi adalah kunci. Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap kasus korupsi ditangani secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi,” pungkasnya. (By/Red)