H-2 Lebaran: Harga Sembako Meledak, Negara Gagal Jaga Kedaulatan Pangan?

Tuban — Di saat masyarakat bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi. Memasuki H-2 Lebaran, harga sembako kembali melonjak di berbagai daerah.

Fenomena ini bukan lagi sekadar gejolak musiman, melainkan pola tahunan yang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.

Di pasar tradisional, situasinya nyata dan terasa: harga naik, daya beli turun, dan rakyat kembali dipaksa beradaptasi dalam tekanan ekonomi.

Pantauan di pasar tradisional Tuban, Rabu (18/3/2026), menunjukkan lonjakan signifikan pada sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, dan minyak goreng. Aktivitas pasar memang tetap ramai, tetapi daya beli masyarakat jelas melemah.

Siti Aminah (47), pedagang sembako, menggambarkan kondisi yang semakin tidak menentu.

“Cabai rawit sekarang bisa tembus Rp80 ribu per kilo. Pembeli banyak yang kaget, akhirnya beli sedikit. Kami juga bingung, karena harga dari distributor sudah naik duluan,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen berada di posisi paling terdampak.

Joko Santoso (38), salah satu pembeli, mengaku harus mengubah prioritas kebutuhan menjelang Lebaran.

“Sekarang bukan soal lengkap atau tidak. Yang penting bisa makan. Lebaran ya seadanya saja,” katanya.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Tuban. Di berbagai daerah lain, pola yang sama kembali terulang. Di Nganjuk digelar operasi pasar murah, di Tulungagung harga beras dan minyak naik, di Kutai Timur aparat turun ke pasar, dan di Bangka Belitung Ombudsman mencatat tren kenaikan harga. Bahkan di Pamekasan yang relatif stabil, harga cabai tetap merangkak naik.

Pertanyaannya sederhana, tetapi terus berulang tanpa jawaban tuntas:
mengapa ini selalu terjadi, dan mengapa selalu terlambat diatasi?

Polanya nyaris tidak berubah:
• Harga naik
• Rakyat menahan daya beli
• Negara turun tangan
• Lalu semuanya kembali berulang

Intervensi seperti operasi pasar lebih menyerupai pemadam kebakaran—meredam sesaat, tetapi tidak menyelesaikan sumber api. Negara hadir, tetapi sering kali dalam posisi reaktif, bukan sebagai pengendali sistem.

Masalah utamanya justru belum disentuh secara serius: rantai distribusi yang panjang, ketergantungan antarwilayah, lemahnya kontrol harga di tingkat hulu, serta minimnya cadangan pangan strategis yang benar-benar siap digunakan.

Dalam perspektif geopolitik Nusantara, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan dan penentu stabilitas negara.

Sejarah telah memberi pelajaran yang jelas:

• Kerajaan bertahan karena lumbung pangan yang kuat
• Kolonialisme hidup dari kontrol atas sumber pangan
• Negara modern berdiri di atas stabilitas logistik dan distribusi

Namun hari ini, yang terjadi justru paradoks:
• Distribusi masih bergantung pada rantai panjang
• Sistem rentan terhadap gejolak global
• Negara belum sepenuhnya memegang kendali strategis

Akibatnya, setiap momentum besar seperti Lebaran justru menjadi titik rawan nasional, bukan momen yang sepenuhnya stabil dan menenangkan bagi masyarakat.

Kenaikan harga sembako bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh fondasi ideologi bangsa—khususnya sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaan yang muncul pun tak bisa dihindari:

1. Apakah adil jika setiap Lebaran rakyat kecil harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang melonjak tajam?
2. Apakah negara benar-benar hadir, atau hanya datang ketika tekanan sudah memuncak?

Ketika harga tak terkendali, yang tergerus bukan hanya daya beli, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

Momentum H-2 Lebaran seharusnya menjadi tolok ukur kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pangan. Namun realitas menunjukkan sebaliknya:

• Lonjakan permintaan belum diantisipasi secara sistemik
• Distribusi belum sepenuhnya terkendali
• Kebijakan masih bersifat jangka pendek dan reaktif

Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan dalam menempatkan pangan sebagai isu strategis nasional.

Jika pola ini terus berulang, maka kesimpulan yang muncul semakin terang:
• Negara belum sepenuhnya berdaulat atas pangan
• Mekanisme pasar lebih dominan dibanding strategi negara
• Rakyat tetap menjadi pihak yang paling menanggung beban

Dalam perspektif geopolitik, satu hal tidak terbantahkan: siapa yang menguasai pangan, dia menguasai stabilitas.

Dan selama kendali itu belum sepenuhnya berada di tangan negara, maka setiap Lebaran akan terus menghadirkan cerita yang sama: harga naik, rakyat cemas, dan negara kembali datang terlambat. (By/Red)