Hadapi Penyesuaian Transfer Pusat, Jatim Usul Strategi Baru melalui Kenaikan DBHCHT

Blitar – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 dengan langkah strategis dan proaktif. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengajukan sebuah opsi inovatif kepada Menteri Keuangan untuk mengkompensasi perubahan anggaran tersebut.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025, alokasi TKDD untuk Jawa Timur pada 2026 diproyeksikan menjadi Rp8,8 triliun. Angka ini mengalami penyesuaian dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp11,4 triliun.

Menanggapi hal ini, Gubernur Khofifah telah melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pertemuan yang digambarkannya terbuka dan santai tersebut, Khofifah menyampaikan solusi untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah.

“Kita diskusi sangat terbuka, santai, dan beliau menurut saya, berkenan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan tentu saya bersyukur lagi bahwa ternyata asosiasi pemerintah provinsi diundang,” ujar Khofifah dalam keterangannya, pada Rabu (8/10).

Strategi Kompensasi melalui DBHCHT.

Opsi utama yang diusulkan adalah merevisi porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Khofifah mengusulkan kenaikan bagi hasil dari semula 3 persen menjadi 10 persen bagi provinsi penghasil tembakau seperti Jawa Timur.

“Jadi dana bagi hasil cukai dan industri. Jadi tembakau, saya minta jangan 3 persen, Pak, kasih kami 10 persen. Jadi andai misalnya dana transfer daerahnya itu berkurang, tapi DBHCHT kami dinaikkan dari 3 persen menjadi 10 persen,” jelasnya.

Menurut Khofifah, kebijakan ini menjadi solusi konstruktif untuk menutupi dampak dari penyesuaian alokasi TKDD.

Dengan meningkatnya penerimaan dari DBHCHT, dampak penurunan transfer pusat dapat direduksi, sehingga pelayanan publik dan pembangunan di Jawa Timur tetap dapat berjalan optimal.

Usulan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya mengatasi tantangan fiskal jangka pendek, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, khususnya dari industri hasil tembakau.

Komitmen pemerintah pusat yang mendengarkan aspirasi daerah melalui dialog terbuka juga menjadi poin positif dalam menyelesaikan persoalan ini. (Jk/Red)

Editor: Joko Prasetyo