BLITAR – Bupati Blitar Rijanto melantik empat pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, pada Rabu (28/10).

Dalam pelantikan tersebut, Rijanto menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Ruang Transit Lantai 2 Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.

Para pejabat yang dilantik mendapat penugasan baru di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintahan kecamatan.

Dalam sambutannya, Rijanto mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pengabdian.

“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Karena itu, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, utamakan pelayanan kepada masyarakat, dan pastikan setiap kebijakan serta program memberikan manfaat nyata,” katanya.

Menurut dia, pejabat pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Rijanto menyampaikan tiga hal yang harus menjadi pedoman para pejabat dalam menjalankan tugas. Pertama, mengutamakan pelayanan masyarakat dengan sikap responsif, ramah, dan solutif. Kedua, membangun budaya kerja inovatif yang berorientasi pada hasil. Ketiga, memberikan keteladanan melalui komunikasi yang baik serta kepemimpinan yang disiplin, kolaboratif, dan berintegritas.

Ia juga mengaitkan pelantikan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan pentingnya semangat persatuan dan pengabdian.

Menurutnya, nilai tersebut perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk membangun birokrasi yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, Rijanto menyoroti penerapan manajemen talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan bahwa pengembangan karier ASN harus dilakukan secara objektif dan profesional dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya minta para pejabat juga memegang teguh nilai dasar ASN BerAKHLAK, menjaga netralitas, menaati kode etik, serta menghindari penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Empat pejabat administrator yang dilantik menempati jabatan baru dengan lingkup tugas berbeda. Berikut nama dan penugasan masing-masing pejabat:

1. Dwi Agus Santoso, S.T., M.M., dilantik sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya, ia menjabat Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.

2. Eko Sumardiyanto, S.E., M.M.A., dilantik sebagai Camat Wonodadi. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

3. Leliana Novianita, S.T., M.Si., dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Kecamatan Wates.

4. Alfandi Yuswantoro, S.IP., M.M., dilantik sebagai Sekretaris Kecamatan Wates. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Sanankulon.

Penempatan tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas koordinasi internal, memperkuat pelaksanaan program pemerintahan, serta mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing unit kerja.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto, berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan tantangan birokrasi yang semakin dinamis.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji empat pejabat administrator tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Blitar Nomor T/800.09.05.10/461/409.7.5/KPTS/2026 dan Nomor T/800.09.05.10/462/409.7.5/KPTS/2026, yang masing-masing ditetapkan pada 27 Oktober 2026.

Melalui penugasan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap kinerja organisasi semakin efektif, budaya kerja semakin profesional, dan pelayanan publik terus meningkat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya.(JK/Red)

BLITAR – Polemik Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar belum menemukan titik temu. Rapat dengar pendapat (hearing) antara empat organisasi pemerintahan desa dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar,pada Jumat (16/10), belum menghasilkan kepastian mengenai tuntutan kenaikan anggaran yang dinilai penting untuk menopang kebutuhan pemerintahan desa.

Empat organisasi yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar tersebut adalah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Acara tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, serta dihadiri beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Khusna Lindarti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pertemuan itu memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai besaran ADD yang seharusnya dialokasikan dalam rancangan APBD 2027.

Organisasi desa meminta pemerintah mencari ruang penambahan anggaran, sedangkan pemerintah daerah menyatakan perhitungan masih berlangsung dengan mempertimbangkan formula yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Bagi organisasi desa, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan angka dalam dokumen anggaran. Mereka menilai kebutuhan pemerintahan desa harus mendapat perhatian yang seimbang dalam penentuan prioritas belanja daerah.

Ketua PKDI, Rudi Puryono, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya hearing. Ia menilai pertemuan tersebut belum memberikan ruang pembahasan yang cukup untuk menjawab aspirasi organisasi desa.

Menurutnya, DPRD semestinya tidak hanya menunggu rancangan anggaran dari eksekutif, tetapi juga menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan dengan mencermati kebutuhan masyarakat desa.

“Ketika kepentingan mereka berdua ini terakomodasi dan desa dikalahkan, enggak fair dong,” ujar Rudi dalam hearing tersebut.

Ia menegaskan, perjuangan kenaikan ADD bukan semata-mata untuk kepentingan kepala desa, BPD, maupun perangkat desa, melainkan untuk memastikan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi.

Rudi juga menyayangkan tidak adanya tawaran solusi konkret yang menurutnya dapat menjadi jalan tengah dalam pertemuan tersebut.

Salah satu opsi yang ia usulkan adalah penyesuaian alokasi secara bertahap, termasuk kemungkinan penambahan anggaran melalui Perubahan APBD atau P-APBD apabila kondisi keuangan memungkinkan.

Menurutnya, pembahasan semestinya tidak berhenti pada perbedaan pandangan mengenai besaran anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD perlu membuka ruang negosiasi untuk mencari angka yang dapat diterima tanpa mengabaikan kebutuhan desa.

Ketidakpuasan terhadap hasil hearing membuat empat organisasi desa tersebut masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah dan DPRD.

Rudi menyampaikan bahwa pihaknya memberikan waktu sekitar empat hari untuk melihat perkembangan komunikasi dan respons atas aspirasi yang telah disampaikan. Ia juga menyebut telah menyampaikan surat kepada kepolisian terkait rencana penyampaian aspirasi secara terbuka.

Jika tidak ada perkembangan yang dianggap memadai, konsolidasi organisasi desa berpotensi berlanjut menjadi aksi yang lebih besar.

“Kalau teman-teman eksekutif dan legislatif ini paham dan menangkap ini, seharusnya ini tidak perlu terjadi,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa polemik ADD belum selesai setelah hearing. Organisasi desa masih menunggu langkah konkret, sementara keputusan mengenai besaran anggaran 2027 belum ditetapkan.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menjelaskan bahwa penentuan anggaran memiliki mekanisme dan tahapan yang tidak dapat dilewati.

Menurut dia, perencanaan awal APBD berada di tangan eksekutif. DPRD kemudian membahas rancangan tersebut dan menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan pertimbangan terhadap alokasi yang diajukan.

“Yang punya kewenangan untuk penganggaran pertama itu eksekutif,” ujar Rifa’i.

Ia menjelaskan, ADD Kabupaten Blitar sebelumnya telah dianggarkan mendekati 12 persen berdasarkan perhitungan pemerintah daerah. Namun, kondisi keuangan daerah dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor yang turut memengaruhi pembahasan anggaran berikutnya.

Rifa’i juga mengingatkan bahwa penambahan alokasi untuk satu sektor harus memperhitungkan konsekuensinya terhadap program lain yang telah direncanakan.

Jika ADD dinaikkan, kata dia, pemerintah perlu menghitung kembali prioritas belanja agar perubahan tersebut tidak mengganggu kebutuhan pembangunan lainnya.

Meski demikian, Rifa’i belum memberikan kepastian apakah usulan kenaikan ADD akan dipenuhi. Keputusan akhirnya masih bergantung pada pembahasan rancangan anggaran yang diajukan eksekutif.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menyatakan pembahasan ADD untuk tahun anggaran 2027 belum selesai. Pemerintah daerah masih melakukan penghitungan dan koordinasi sebelum menentukan alokasi akhir.

Khusna menjelaskan bahwa besaran ADD berkaitan dengan formula perhitungan berdasarkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai ketentuan yang berlaku.

“Minimal 10 persen. Kita sudah menganggarkan kurang lebih 12 persen,” kata Khusna usai kegiatan kepada awak media.

Ia menegaskan, persentase tersebut harus dipahami berdasarkan komponen yang menjadi dasar penghitungan, bukan sekadar membandingkan nominal anggaran dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Khusna, penyusunan anggaran 2027 sebelumnya menggunakan asumsi anggaran 2026 karena informasi mengenai transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perencanaan.

Setelah dilakukan penghitungan, terdapat komponen yang mengalami perubahan. Karena itu, usulan penambahan ADD masih harus dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan prioritas belanja.

Ketika ditanya apakah besaran ADD masih berpeluang meningkat, Khusna belum memberikan kepastian. Ia menyatakan kemungkinan perubahan tetap terbuka selama proses pembahasan berlangsung.

“Kita akan komunikasi terus, dan tidak perlu melakukan aksi bila semua bisa dibicarakan,“ujarnya.

Hearing tersebut memperlihatkan perbedaan sudut pandang yang belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik.

Organisasi desa meminta pemerintah daerah dan DPRD mencari solusi atas kebutuhan anggaran yang mereka nilai penting bagi keberlangsungan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah menekankan formula perhitungan, kemampuan fiskal, dan prioritas pembangunan sebagai dasar penyusunan anggaran.

Persoalan yang kini menunggu jawaban bukan hanya apakah ADD dapat dinaikkan, melainkan juga sejauh mana pemerintah daerah bersedia membuka ruang pembahasan dan menjelaskan dasar penghitungan anggaran kepada organisasi desa.

Dengan waktu yang diberikan oleh organisasi desa, komunikasi lanjutan antara eksekutif dan legislatif akan menjadi penentu apakah polemik ini dapat diselesaikan melalui pembahasan anggaran atau justru berkembang menjadi aksi penyampaian aspirasi.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada keputusan final mengenai besaran ADD Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2027 maupun kepastian pemenuhan tuntutan kenaikan yang disampaikan empat organisasi desa tersebut.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Bupati Blitar, Rijanto, resmi melantik dan merotasi sebanyak 120 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Pelantikan massal ini mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas.

Prosesi pelantikan digelar di Ruang Candi Penataran, Kantor Pemkab Blitar, Kecamatan Kanigoro, pada Senin (12/10). Momen ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Berbeda dari biasanya yang kerap digelar di Pendopo Ronggo Hadinegoro (RHN), pemilihan lokasi kali ini terbilang spesifik. Rijanto menjelaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari penataan organisasi birokrasi untuk menjaga dinamika pemerintahan.

” Hari ini baru saja kita laksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, plus pejabat administrator serta pejabat pengawas. Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Rijanto kepada awak media usai kegiatan.

Menanggapi isu yang beredar, Rijanto menegaskan bahwa mutasi ini bukanlah bentuk hukuman atau imbas dari kinerja pejabat yang dinilai buruk. Menurutnya, rotasi adalah hal wajar dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan penyegaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bukannya enggak jalan, ya tetap jalan. Tapi perlu ada refreshing. Penyegaran itu perlu dan itu di mana-mana. Presiden saja dulu-dulu ya mutasi,” kilahnya.

Meski demikian, ia memastikan evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan setiap pejabat mampu mendukung visi-misi kepala daerah serta program strategis pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.

Terkait waktu pelaksanaan, Rijanto mengaku sengaja memanfaatkan momen setelah upacara Hari Jadi Jatim. Langkah ini diambil untuk efisiensi waktu dan tenaga agar tidak perlu menggelar acara terpisah dan mengundang pejabat kembali di lain waktu.

“Ini tadi kan kita upacara Hari Jadi Jatim. Dan ini kita manfaatkan situasi ini pas upacara, daripada mengulang lagi, mengundang lagi lain waktu, ya habis upacara langsung,” jelasnya.

Soal pemilihan Ruang Candi Penataran, Rijanto memastikan tidak ada alasan khusus. Ia menilai ruangan tersebut dinilai cukup representatif untuk menampung seluruh pejabat yang mengikuti prosesi pelantikan.

“Kalau dilihat, yang kita lantik ini dengan ruang yang ada di Candi Penataran cukup. Hanya itu permasalahannya, enggak ada masalah lain,” tegasnya.

Pemkab Blitar tidak menutup kemungkinan adanya rotasi lanjutan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan organisasi, termasuk untuk mengisi jabatan kosong akibat ASN yang memasuki masa pensiun. Dengan rotasi ini, diharapkan kesinambungan pelayanan publik dan program pemerintahan tetap terjaga. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo