TNI & Polri
Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

BANYUWANGI – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Nataru, khususnya di Pelabuhan Ketapang yang menjadi salah satu jalur penyeberangan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana, pos pengamanan dan pelayanan, serta mekanisme pengaturan arus kendaraan dan penumpang.
Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie mengatakan, hasil koordinasi dan evaluasi di lapangan akan menjadi dasar penyempurnaan strategi pengamanan Nataru.
“Dari hasil evaluasi tersebut, kita akan menyusun langkah-langkah yang lebih baik,” ujar Komjen Pol Roycke Harry.
Selain mengantisipasi kepadatan arus kendaraan dan penumpang, Polri juga memberikan perhatian terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memengaruhi aktivitas penyeberangan.
“Karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah antisipasi agar pelayanan dan pengamanan tetap berjalan optimal,” jelasnya.
Koordinasi juga dilakukan bersama TNI, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya guna memperkuat kesiapan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui persiapan sejak dini dan sinergi lintas instansi, Polri berupaya mewujudkan pengamanan Nataru yang aman, tertib dan lancar, dengan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan masyarakat. (Hms/DON)
TNI & Polri
Penyegaran Organisasi Polri, Sejumlah Kapolda dan Wakapolda Berganti

JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas kepolisian. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu (22/11/2026).
Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Irjen Pol Alfred Papare mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Selain itu, sejumlah pejabat juga mendapat penugasan sebagai Wakapolda di berbagai wilayah.
Di antaranya Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY, Brigjen Pol Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Mutasi juga mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakale mdiklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Selain jabatan tersebut, mutasi juga mencakup sejumlah posisi Kapolres dan jabatan lainnya di lingkungan Polri. Penempatan personel dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kapasitas institusi dalam menjawab tantangan tugas kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya serta berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
TNI & Polri
Poliran, Upaya Polri Membantu Masyarakat Mengakses Lapangan Pekerjaan

JAKARTA – Polri terus memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan.
Program ini memprioritaskan masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan.
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkap Rudy.
Ia menjelaskan, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendata pencari kerja sekaligus mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, mereka difasilitasi untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Selain memfasilitasi penempatan kerja, Polri memastikan proses perekrutan berlangsung tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar. Pendataan pencari kerja yang telah tersalurkan juga dikelola melalui dashboard untuk memantau perkembangan dan keberlanjutan pekerjaan mereka.
Rudy turut mengajak dunia usaha memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuannya.
“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif program tersebut. Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program serta peningkatan keterampilan agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya terlihat dari penyelenggaraan kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari penempatan kerja serta keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.
“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.(Hms/DON)
TNI & Polri
Membanggakan, Sertu (K) Mira Martika Jadi Satu-satunya Kowad di Ujian Wasit/Juri Karate FORKI Jatim

BLITAR – Sertu (K) Mira Martika, anggota Koramil 0808/15 Gandusari, menjadi satu-satunya prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang mengikuti ujian kompetensi wasit/juri dan pelatih Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jawa Timur.
Kegiatan bertema “Menuju Prestasi Karate Tingkat Dunia” itu digelar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 21—22 November 2026.
Di sela tugas sebagai Bintara Urusan (Baur) Data Koramil 0808/15 Gandusari, Mira yang juga menyandang sabuk hitam Dan 1 karate turut berpartisipasi dalam ujian tersebut.
Sebanyak 275 peserta wasit/juri dari berbagai daerah se-Jawa Timur mengikuti rangkaian seleksi dan penilaian ketat hingga puncaknya pada Minggu (22/11/2026).
Agenda resmi ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus FORKI Provinsi Jawa Timur, Johanes Koento, S.H., M.H., M.M. Kehadiran ratusan peserta dari berbagai kabupaten/kota dinilai menunjukkan tingginya komitmen FORKI Jawa Timur dalam mencetak perangkat pertandingan yang berstandar dan berintegritas tinggi.
Berkat ketekunan dan kemampuannya selama mengikuti ujian, Mira berhasil meraih penghargaan Sertifikat Judge (JB) Kata dan JB Kumite. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Perwasitan Jawa Timur, Adhe Rengga Drestian, S.Or., S.Pd.Gr.
Saat ditemui, Sertu (K) Mira Martika mengatakan bahwa pencapaian itu merupakan buah dari latihan, disiplin, serta dukungan penuh satuan dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan pengembangan prestasi olahraga.
Ia berharap keikutsertaannya dapat memotivasi personel maupun generasi muda di daerah untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama satuan serta daerah di kancah olahraga karate. (Dim0808/JK)
Redaksi3 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi2 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Hukum4 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa2 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Opini4 hari agoDana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan
Peristiwa1 minggu agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi












