TULUNGAGUNG— Sebuah proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, menjadi buah bibir setelah menunjukkan kerusakan parah hanya hitungan bulan setelah pembangunannya rampung.

Nilai proyek yang mencapai Rp 200 juta dari Anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tulungagung tahun 2025 ini kini dipersoalkan warga karena kualitasnya yang dianggap “amburadul”.

Di lapangan, kondisi jalan memprihatinkan. Sejumlah titik tampak retak, patah, dan tidak rata. Kualitas pekerjaan yang jauh dari memadai ini memantik kecurigaan adanya kelalaian hingga penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

“Baru beberapa bulan selesai, sudah hancur. Padahal anggarannya besar,” ujar seorang warga yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menyiratkan kekecewaan.

Menanggapi keresahan ini, Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Esty Purwantik, SH., MH., menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti jika ada laporan resmi dari masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa audit menyeluruh baru akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan proyek tahun berjalan tersebut dinyatakan rampung.

“Kami membuka ruang aduan dari masyarakat. Silahkan menyampaikan aduan secara resmi kepada kami, kami akan lakukan klarifikasi terlebih dahulu sesuai prosedur penanganan sebelum dilakukan audit,” jelas Esty kepada 90detik.com, Selasa (11/11).

“Karena kegiatan di tahun berjalan, kami akan melakukan audit setelah semua pekerjaan selesai. Namun jika ada aduan, kami tetap menindaklanjuti dengan klarifikasi terlebih dahulu,” tegasnya.

Sikap ‘tunggu dan lihat’ dari aparat pengawas ini langsung menuai respons.

Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri, Wahyu, menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi. Ia mendesak inspektorat untuk tidak berleha-leha.

“Pekerjaan amburadul seperti sisik ular. Ini harus diusut. Jangan sampai proyek dengan nilai ratusan juta hanya jadi ajang pemborosan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Publik kini menunggu langkah konkret dan transparansi dari inspektorat. Kerusakan dini pada JUT Sobontoro ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam mengawal akuntabilitas dan kualitas setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, sejarah Indonesia kembali bergemuruh. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Jenderal Besar TNI (Purn.) H.M. Soeharto yang akrab disapa Pak Harto sebagai salah satu dari sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional.

Keputusan ini menimbulkan gelombang pro dan kontra. Di tengah suara para aktivis yang menolak, negara mengambil langkah berani.

Bagi saya, keputusan ini ibarat palu yang mengetuk memori kolektif bangsa dan juga mengetuk dada masa kecil saya, ketika digendong ayah sambil mendengar kisah heroik penyelamatan Pancasila tahun 1965.

Ayah saya, seorang pimpinan Ansor NU, terlibat langsung dalam penumpasan gerakan komunis kala itu.

Kini, di usia yang telah melewati delapan puluh tahun, ia masih menyimpan kebanggaan atas kisah itu.

Saya teringat dawuh Gus Dur: “Orang yang paling ikhlas di Indonesia itu Prabowo.”

Barangkali benar, hanya seseorang yang pernah disingkirkan dari lingkar kekuasaan Pak Harto dipecat dari TNI oleh tangan Pak Wiranto dan para jenderal lainnya yang sanggup mengusulkan sang mertua untuk menerima gelar pahlawan.

Keikhlasan itu bukan basa-basi, ia adalah kebeningan yang menutup perdebatan dengan satu keputusan berani. Pak Harto adalah pahlawan.

Ayah saya, saksi sejarah penyelamatan ideologi bangsa, selalu memandang Soeharto sebagai penyelamat Pancasila.

Maka, ketika gelar pahlawan itu disematkan, saya tidak hanya melihat politik saya melihat kenangan, gendongan ayah, dan kisah masa lalu tentang kekejaman komunis.

Di balik kontroversi, jejak pembangunan Pak Harto tak dapat dihapus.

Ia membangun puskesmas di pelosok, mendirikan SD Inpres untuk pemerataan pendidikan dasar, dan memperluas irigasi demi ketahanan pangan nasional.

Tiga pilar ini kesehatan, pendidikan, dan pangan menjadi fondasi pembangunan Orde Baru yang masih dikenang hingga kini.

Banyak desa yang dulu terisolasi kini mengenal jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Itulah alasan kedua saya mendukung gelar pahlawan bagi Pak Harto.

Namun, sejarah Soeharto bukan tanpa noda. Ia memerintah dengan gaya otoriter, membungkam oposisi, dan memusatkan kekuasaan. Para guru saya aktivis partai berlambang Ka’bah merasakan tekanan politik yang nyata.

Desa-desa yang memenangkan partai itu tak mendapat listrik, jalan dibiarkan rusak, dan pembangunan ditahan.

NU, organisasi yang saya anut, juga dipinggirkan dari akses kekuasaan.

Banyak kadernya yang menjadi korban politik Orde Baru, bahkan mendekam di penjara. Kejahatan Pak Harto nyata adanya, walau di balik senyumnya yang lembut, tersimpan kebengisan bagi lawan politik. Itulah wajah Orde Baru.

Saya pun tak bisa melupakan tragedi Tanjung Priok, Talangsari, dan kasus orang hilang.

Luka itu masih hidup di hati bangsa ini. Maka, ketika gelar pahlawan disematkan, saya pun masih menyimpan keberatan.

Sejarah tak bisa disapu bersih dengan satu keputusan. Namun, pada 10 November 2025, saya belajar menerima walau dengan berat hati.

Justru karena luka itu, keputusan Presiden Prabowo menjadi lebih bermakna. Ia bukan sekadar memberi gelar, tapi mengajarkan bangsa tentang keikhlasan, rekonsiliasi, dan ketulusan menatap masa lalu.

Prabowo menutup perdebatan dengan keberanian yang lahir dari luka pribadi.

Pak Harto adalah sosok kompleks: ia membangun tapi juga membungkam; ia menyelamatkan ideologi namun juga menimbulkan luka.

Gelar pahlawan ini bukan bentuk penghapusan dosa sejarah, melainkan pengakuan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah hitam-putih.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menatap masa lalunya dengan jujur.

Kita tidak menutupi luka, tapi juga tidak menolak jasa. Kita tidak menghapus air mata, tapi juga tidak menutup mata terhadap pembangunan.

Pak Harto kini menjadi pahlawan melalui menantu yang pernah dibuang. Dan bangsa ini belajar bahwa keikhlasan bisa menjadi jembatan antara luka dan harapan.

Semoga bangsa ini senantiasa menghargai jasa para pahlawan. (DON/Red)

Oleh: Imam Mawardi Ridlwan, Dewan Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur.

Jakarta — Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia.

Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025), dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, keluarga ahli waris, serta perwakilan masyarakat dari berbagai daerah.

Kesepuluh tokoh penerima gelar datang dari beragam latar belakang—mulai dari mantan presiden, tokoh militer, ulama, akademisi, hingga aktivis buruh yang mencerminkan luasnya spektrum perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Berikut daftar penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025:

1. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur
2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat
5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara
10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa, keteladanan, dan pengorbanan para tokoh tersebut.

“Negara tidak akan besar tanpa menghormati jasa para pahlawannya. Mereka adalah teladan bagi generasi penerus dalam menjaga keutuhan, martabat, dan kemajuan bangsa,” ujar Presiden Prabowo di Istana Negara.

Penetapan nama-nama tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan pengamat.

Aktivis anti-korupsi Fredi Moses Ulemlem menilai keputusan Presiden Prabowo mencerminkan semangat rekonsiliasi dan kedewasaan sejarah bangsa.

“Pemberian gelar kepada tokoh-tokoh dari latar belakang berbeda dari Gus Dur hingga Marsinah menunjukkan bahwa bangsa ini siap berdamai dengan sejarahnya. Ini bukan sekadar penghargaan simbolik, tetapi pesan moral untuk meneguhkan nilai keadilan sosial,” ujar Fredi Moses di Jakarta.

Sementara itu, pengamat sosial Hilal Projonoto menyebut momen ini sejalan dengan cita-cita besar pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Prabowo–Gibran, khususnya pada poin penguatan karakter bangsa dan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan.

“Pengakuan negara terhadap perjuangan rakyat kecil seperti Marsinah adalah langkah penting. Ia mengingatkan kita bahwa pahlawan tidak hanya mereka yang memegang senjata, tetapi juga mereka yang memperjuangkan martabat buruh dan keadilan sosial,” kata Hilal.

Di media sosial, banyak warganet menyambut positif langkah ini. Keputusan pemerintah memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh lintas ideologi dan profesi dinilai sebagai bentuk kematangan bangsa dalam menghargai sejarah, sekaligus pengingat bahwa semangat perjuangan Nusantara tak pernah padam. (By/Red)