Jawa Timur
Komisi A DPRD Jatim Apresiasi Kesiapsiagaan Polresta Malang Kota Laksanakan Pengamanan Pilkada 2024

KOTA MALANG, 90detik.com — Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Malang, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polresta Malang Kota.
Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemantauan pengamanan tahapan Pilkadaserentak 2024 di wilayah Jawa Timur.
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini pihaknya menggelar rapat koordinasi di Polresta Malang Kota bersama jajaran kepolisian, KPU, dan Bawaslu Kota Malang.
“Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memantau secara langsung kesiapsiagaan aparat keamanan dalam hal ini Polresta Malang Kota dalam mengamankan tahapan Pilkada,”ujar Adam Rusydi saat di Mapolresta Malang Kota, Rabu (28/8).
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menyebut, pengamanan yang dimaksud adalah mulai dari proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga antisipasi potensi kerawanan seperti unjuk rasa dan bencana.
Selama rapat, Komisi A DPRD Jatim mengapresiasi bahwa Polresta Malang Kota sudah mempersiapkan dengan baik seluruh aspek pengamanan Pilkada, termasuk pemetaan wilayah-wilayah rawan kerusuhan maupun bencana.
“Kami apresiasi kesiapan Polresta Malang Kota yang sudah mempersiapkan dengan baik untuk melakukan pengamanan tahapan Pilkada 2024,”ungkap Adam Rusydi.
Ia juga menilai bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu di Kota Malang telah berjalan cukup efektif, meskipun masih ada sengketa terkait calon independen.
“Secara garis besar, kami menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Malang sudah sesuai harapan. Semoga proses ini dapat melahirkan pemimpin yang sesuai harapan kita bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Wakapolresta Malang Kota, AKBP Adhitya Panji Anom, dalam kesempatan tersebut menegaskan sudah menyiapkan 530 personel dengan kesiapan sudah sangat matang.
Polresta Malang Kota juga telah melakukan beberapa tahapan persiapan, termasuk pelatihan peningkatan kemampuan personel dalam bela diri dan pengendalian massa, serta latihan operasi pengamanan.
“Hari ini, Sebanyak 177 personel telah disiagakan di Kantor KPU Kota Malang mulai 27-29 Agustus 2024 untuk mengawal proses pendaftaran bakal pasangan calon,” jelas AKBP Adhitya.
Lebih lanjut, AKBP Adhitya menyampaikan bahwa Polresta Malang Kota juga telah melaksanakan langkah-langkah antisipasi melalui Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), yang dipadukan dengan masukan dari Komisi A DPRD Jatim.
“Masukan dari Komisi A akan kami jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depannya,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Sanika Satyawada Polresta Malang Kota tersebut, turut hadir Ketua KPU Kota Malang, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang.
Kunjungan Komisi A DPRD Jatim ini juga menjadi bagian dari rangkaian pemantauan di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. (Kad/Red)
Jawa Timur
BLT Tertunda, 1.040 Warga Miskin Tulungagung Menanti Rp1,8 Miliar

TULUNGAGUNG,- Sudah memasuki pertengahan Juli 2025, namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 1.040 warga miskin di Kabupaten Tulungagung belum juga cair. Padahal, dana sebesar Rp. 1.872.000.000 telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025.
BLT yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, menjadi harapan penting bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, hingga kini bantuan itu masih mandek di meja birokrasi.
Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Wahid Masrur, mengakui bahwa proses penyaluran belum terlaksana karena masih menunggu harmonisasi aturan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
“Ada penyesuaian aturan yang harus diharmonisasi pasca pergantian kepemimpinan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com, pada Sabtu (12/7) melalui saluran WA.
Dana BLT ini direncanakan akan dicairkan satu kali dalam tahun anggaran 2025. Namun, Wahid tak menyebut kapan waktu pasti pencairan itu akan dilakukan.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Teguh Abianto, pernah menyebut bahwa penyaluran diperkirakan dapat dimulai sejak Mei 2025, dengan catatan SK penetapan penerima dari Bupati sudah terbit.
Fakta bahwa hingga Juli bantuan belum juga diterima membuat warga mulai kehilangan kepercayaan.
“Kalau sudah jelas penerimanya, dan anggarannya ada, kenapa tidak dicairkan? Jangan-jangan ada yang ditutupi,” ujar salah satu calon penerima yang enggan disebutkan namanya.
BLT yang semestinya diberikan setiap tiga bulan sekali kini justru belum tersentuh sama sekali. Situasi ini menambah tekanan bagi warga miskin yang sedang bergulat dengan kebutuhan pokok harian.
Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan ini sangat penting.
Publik pun mendesak agar Pemkab Tulungagung segera membuka transparansi dan mempercepat pencairan, agar dana yang seharusnya menolong rakyat kecil tidak terhenti hanya karena urusan administratif.(Abd/Don)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
GPN Kepung Pemkab Kediri, Tuntut Usut Dugaan Penggelapan Tanah Kas Desa Tiron

KEDIRI,– Puluhan aktivis dari LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Kediri, Kamis (10/7), menuntut kejelasan status Tanah Kas Desa (TKD) Tiron, Kecamatan Banyakan, yang terdampak proyek Tol Kediri – Tulungagung.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Basuki, menyoroti tidak adanya mekanisme tukar guling atau jual beli yang sah atas TKD tersebut, meski lahan sudah dikosongkan dan proyek berjalan.
“Lahan sudah kosong, tapi belum ada serah terima atau surat peralihan hak. Ini patut diduga sebagai penggelapan aset desa,” tegas Basuki.
GPN sebelumnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri, namun mencabutnya karena hanya berujung klarifikasi. Kini, mereka berencana menempuh jalur hukum lain melalui Polres Kediri Kota hingga KPK.
Perwakilan massa sempat diterima Asisten I Sekda, Sukadi, dan anggota Komisi I DPRD Kediri. Pemkab mengklaim pengadaan lahan pengganti seluas 7 hektare sudah disepakati dalam musyawarah desa pada 8 Juli, dan tengah menunggu pengesahan dari Gubernur Jatim.
“Tidak ada aset yang hilang. Tanah yang dipakai adalah milik perangkat desa yang disewa sementara,” ujar Sukadi.
Tak puas, GPN melanjutkan aksi ke Polres Kediri Kota untuk konsultasi hukum dan menyatakan akan melaporkan dugaan penggelapan aset TKD secara resmi.
“Kami akan bawa kasus ini ke ranah hukum agar terang benderang,” tegas Basuki.
GPN mendesak aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan TKD Tiron yang dinilai sarat kejanggalan administrasi.
(JK-Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Probolinggo Gelar Kejuaraan Menembak Senapan Angin 2025

PROBOLINGGO — Polres Probolinggo Polda Jatim bersama Pengurus Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Probolinggo menggelar “Kejuaraan Menembak Senapan Angin Kapolres Probolinggo Cup 2025” di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan pada Sabtu dan Minggu, 5-6 Juli 2025.
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 ini bertujuan mengembangkan potensi atlet menembak di wilayah Kabupaten Probolinggo serta mengedukasi masyarakat terkait keselamatan penggunaan senapan angin.
Kejuaraan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris dengan didampingi Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana pada Sabtu (5/7/2025) dan ditandai dengan penembakan secara simbolis.
Pembukaan ini juga dihadiri oleh Dandim 0820 Probolinggo Letkol Arh. Iwan Hermaya, perwakilan Kejaksaan Negeri Probolinggo, anggota DPRD Jawa Timur Habib Mahdi, anggota DPRD, perwakilan KONI Kabupaten Probolinggo serta Ketua Pengkab Perbakin Probolinggo, Rian Novia Sandi.
Kejuaraan menembak senapan angin Kapolres Probolinggo Cup 2025 ini diikuti oleh 300 orang peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Mereka akan bertanding dalam tiga kategori jarak tembak meliputi 17 meter, 33 meter dan 41 meter.
Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana menyampaikan penyelenggaraan kejuaraan ini selain dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara, juga sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan penggunaan senapan angin.
Hal ini diperlukan sebab beberapa insiden yang terjadi sebelumnya, kecelakaan terkait penggunaan senapan angin sempat menimbulkan korban jiwa.
“Kejuaraan ini bertujuan untuk mengedukasi para pengguna senapan angin di Kabupaten Probolinggo, terutama mengenai safety shooting , “kata AKBP Wisnu Wardana.
Ia ingin memastikan bahwa penggunaan senapan angin dilakukan dengan cara yang benar dan aman.
AKBP Wisnu Wardana menambahkan kegiatan ini bukan hanya untuk tujuan keselamatan, tetapi juga untuk menemukan potensi atlet menembak di Kabupaten Probolinggo.
Diharapkan dapat muncul bibit-bibit baru yang kelak dapat berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi dalam kejuaraan menembak.
“Kami berharap melalui kejuaraan ini, kita bisa mencetak atlet menembak yang berkualitas dari Kabupaten Probolinggo,” ungkap AKBP Wisnu Wardana.
Ia sangat mengapresiasi para peserta yang ikut berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaik.
“Peluang untuk menjadi atlet nasional sangat terbuka di kejuaraan ini,” kata AKBP Wisnu Wardana.
Sementara itu Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo akan terus memberikan fasilitas dan dukungan kepada Perbakin Kabupaten Probolinggo dalam rangka pengembangan olahraga menembak.
“Saya sangat mendukung kegiatan ini. Kejuaraan menembak seperti ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung Perbakin Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Bupati Probolinggo menyatakan siap menyediakan fasilitas latihan menembak di Kabupaten Probolinggo.
Bupati Haris juga berencana untuk menyediakan fasilitas latihan menembak yang lebih baik di masa depan, termasuk area khusus yang memungkinkan para atlet menembak untuk berlatih lebih bebas dan intensif.
“Dengan adanya dukungan seperti ini diharapkan olahraga menembak bisa berkembang pesat di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menekankan bahwa setiap event besar harus melibatkan UMKM lokal agar bisa mendukung perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, semua pihak harus berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan.
“Kedepan, setiap event di Kabupaten Probolinggo harus melibatkan UMKM, sehingga selain olahraga, kita juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkas Gus Haris. (DON)
- Jawa Timur2 minggu ago
Viral Tudingan Camat Mainkan LC dan “Iclik”, Warga Pakel Meledak Desak Bupati Bertindak
- Jawa Timur3 minggu ago
Pelepasan Siswa dan Sungkeman PSHT Desa Gedangsewu Menjelang Pengesahan Warga Baru
- Papua1 minggu ago
Sertijab Komandan Yonmarhanlan XIV, Brigjen TNI (Mar) Andi Rachmat Tegaskan Profesionalisme Prajurit di Sorong
- Jawa Timur2 minggu ago
Kondisi Memprihatinkan GOR Lembu Peteng Tulungagung, Masyarakat Desak Perbaikan Segera
- Jawa Timur3 minggu ago
Workshop Peningkatan Kompetensi Guru di SMKN 1 Rejotangan
- Jawa Timur2 minggu ago
Ditetapkan Pelaksana Adiwiyata, Kepsek SMPN 2 Pare : “Jadikan Budaya”
- Jawa Timur2 minggu ago
Aksi Damai PSM Banaspati Mojopahit: Tuntut Penambahan Kuota Siswa dan Penyelidikan Pungli
- Jawa Timur3 minggu ago
LSM RATU Soroti Penahanan Ijazah Siswa, Kejari Kabupaten Kediri Diminta Turun Tangan