LHKPN & KIP Mandul, KPK Bungkam Demokrasi Tinggal Slogan Omon Omon!

JAKARTA – Di tengah gegap gempita jargon “reformasi birokrasi”, wajah asli negara kelas penguasa kembali menampakkan diri.

Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer alias Noel dalam skandal sertifikasi K3 hanyalah retakan kecil dari tembok kekuasaan yang busuk.

Di balik itu, publik kini dikejutkan dengan fakta, dua menteri dan 33 wakil menteri rangkap jabatan, seolah kursi kekuasaan adalah milik pribadi, bukan amanah rakyat.

Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menegaskan fenomena ini bukan sekadar soal etika. Ini adalah praktik feodalisme modern, yang menginjak-injak kepercayaan rakyat.

“Kasus Noel hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada praktik feodalisme birokrasi dan kerakusan elit yang menindas wong cilik. Rakyat sudah muak!,“ tegas Fredi pada Minggu (24/8).

Rangkap Jabatan = Konflik Kepentingan

Fredi mengingatkan, UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah jelas melarang penyelenggara negara mengambil keputusan sarat konflik kepentingan. Rangkap jabatan bukan hanya soal serakah, tapi bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan, UU Nomor 28 Tahun 1999 mewajibkan semua pejabat negara melaporkan hartanya melalui LHKPN. Jika seorang pejabat berbohong atau menyembunyikan kekayaan, maka UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjeratnya.

“LHKPN itu bukan formalitas. Kalau pejabat menyembunyikan harta, itu sama saja korupsi terselubung. Jangan bermain dengan kesabaran rakyat!” katanya lantang.

KIP: Jangan Jadi Stempel, Harus Jadi Senjata Rakyat!

Menurut Fredi, rakyat berhak tahu siapa pejabat yang rangkap jabatan, bagaimana kekayaannya bertambah, dan sejauh mana mereka menyalahgunakan jabatan. Itu dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau KIP diam saja, rakyat bisa menilai KIP hanyalah alat penguasa. Padahal, KIP seharusnya berdiri di depan bersama rakyat, melawan penindasan birokrasi,” ujarnya.

Noel: Tumbal Lingkaran Setan Kekuasaan

Kasus Noel hanyalah cermin kecil dari sebuah sistem yang lebih busuk. Ia ditumbalkan, sementara elit lainnya tetap menikmati kursi empuk kekuasaan.

“Noel adalah korban. Sistem yang membuat pejabat merasa kebal hukum itulah musuh sejati rakyat. Rakyat tidak butuh jargon manis, rakyat menuntut keadilan yang nyata,” kata Fredi penuh amarah.

Rezim di Ujung Legitimasi

Rangkap jabatan memperlihatkan wajah asli birokrasi: segelintir elite menguasai banyak kursi, rakyat tetap jadi penonton. Inilah warisan feodalisme yang harus dihancurkan.

Fredi menutup pernyataannya dengan kutipan Bung Karno, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Revolusi belum selesai!”

Baginya, inilah ujian bagi rezim Prabowo, apakah benar berpihak pada rakyat pekerja atau sekadar menjadi boneka elite yang mempertahankan status quo.

Rakyat menuntut tindakan nyata, pemeriksaan LHKPN, penegakan hukum antikorupsi, dan keterbukaan informasi publik. Tanpa itu, kepercayaan rakyat akan runtuh, dan legitimasi rezim akan hancur di hadapan sejarah. (By/Red)