JAKARTA – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Maklumat Matraman menyerukan pengembalian kedaulatan rakyat dan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan kepentingan elite politik maupun oligarki.

Seruan tersebut disampaikan melalui siaran pers bertajuk “Kembalikan Kedaulatan Rakyat, Wujudkan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat” yang diterbitkan di Jakarta, 4 November 2026.

Dalam maklumat tersebut, Maklumat Matraman menilai situasi bangsa saat ini membutuhkan koreksi serius terhadap arah kebijakan pemerintah.

Mereka menyoroti meningkatnya beban kehidupan masyarakat dan sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai membutuhkan pertanggungjawaban politik.

Salah satu tuntutan utama adalah penurunan harga kebutuhan pokok serta evaluasi kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat. Pemerintah juga didesak memprioritaskan peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat.

Selain persoalan ekonomi, Maklumat Matraman meminta penghentian sementara program Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih selama belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang memadai.

Mereka juga menuntut pertanggungjawaban Presiden Prabowo atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya kasus keracunan yang menimpa anak-anak. Selain itu, pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap dampak kesehatan akibat paparan asap dan karbon dari kebakaran hutan dan lahan.

Soroti Polri dan Dugaan Penyadapan Ilegal

Di bidang penegakan hukum dan kelembagaan negara, Maklumat Matraman mendesak Kapolri mengembalikan marwah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang profesional, netral, dan tidak menjadi alat kepentingan politik praktis maupun kekuasaan.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan ilegal, termasuk menangkap dan mengadili pihak yang terbukti memberikan perintah.

Menurut mereka, pelanggaran terhadap hak privasi dan kebebasan warga negara tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Dalam pernyataan yang lebih keras, Maklumat Matraman menyebut dugaan tindakan Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak yang mereka sebut sebagai kelompoknya sebagai tindakan subversif atau makar. Mereka mendesak agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maklumat tersebut juga memuat tuntutan agar pemerintah membersihkan orang-orang yang diasosiasikan dengan pemerintahan Joko Widodo dari kabinet, Polri, TNI, KPK, kejaksaan, lembaga negara lainnya, hingga jajaran komisaris BUMN.

Desak Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Lebih jauh, Maklumat Matraman menyerukan pemulihan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Mereka menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, bermartabat, serta mampu menjamin kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat.

Maklumat tersebut ditutup dengan peringatan politik kepada pemerintah agar seluruh tuntutan segera ditindaklanjuti. Jika tidak, mereka mengangkat opsi pemilu ulang sebagai seruan politik yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut.

“Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ayo Bung rebut kembali,” demikian seruan penutup Maklumat Matraman.

Siaran pers tersebut mencantumkan lima nama sebagai pihak yang menyatakan sikap, yakni Edysa Girsang (eks Kertanegara, Front Jakarta), Bambang Sri Pujo (Unkris), Josh Napitupulu (eks Trisakti), Togi (eks Trisakti), serta Toni Chenimo (eks Tunas Patria, Front Kota, Volksfront).

Pernyataan ini menjadi bentuk kritik politik yang disampaikan kelompok tersebut terhadap arah pemerintahan dan sejumlah kebijakan negara. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan masih merupakan sikap politik Maklumat Matraman dan memerlukan pengujian serta tindak lanjut melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku.(By/Red)

YOGYAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ke-5 menjadi momentum penting bagi seluruh keluarga besar PKN, khususnya jajaran Pimpinan Daerah (Pimda) DIY, untuk memperkuat persatuan, soliditas, dan keharmonisan dalam menjalankan roda organisasi.

Sekretaris Pimda PKN DIY, Atika Maulida, menyampaikan harapannya agar PKN DIY ke depan semakin solid, kuat, dan kokoh. Baginya, kekuatan organisasi bukan semata-mata terletak pada struktur kepengurusan, melainkan juga pada komunikasi, rasa saling percaya, dan kebersamaan seluruh kader.

Bersama Ketua Pimda PKN DIY, Agus Setia Budi, Atika berkomitmen untuk terus membangun dan memperkuat struktur organisasi PKN DIY agar semakin tangguh.

Ia berharap seluruh jajaran pengurus mampu menjaga kesatuan langkah sehingga organisasi tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai tantangan, layaknya sebuah bangunan kokoh yang tetap berdiri meskipun diterpa badai.

Di lingkungan keluarga besar PKN DIY, Atika Maulida kini menjadi sosok yang lekat dengan sebutan figur seorang ibu. Sosok yang diharapkan mampu merangkul, mengayomi, menjaga komunikasi, serta membangun kedekatan antarkader. Sementara itu, Agus Setia Budi sebagai Ketua Pimda menjadi figur ayah yang memberikan arahan, wejangan, dan penguatan bagi seluruh keluarga besar PKN DIY.

Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Sebagai seorang ibu, Atika berupaya menjaga komunikasi dengan seluruh jajaran pengurus sekaligus membangun koordinasi yang baik dengan Ketua Pimda.

Sementara itu, komunikasi dan sinergi dengan Agus Setia Budi menjadi bagian penting dalam menjaga arah kepemimpinan dan memperkokoh fondasi organisasi.

Filosofi ibu dan ayah ini menjadi gambaran bahwa sebuah organisasi membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan struktural.

Dibutuhkan kasih sayang, ketegasan, komunikasi, kebijaksanaan, serta kesediaan untuk saling mendengarkan.

Atika berharap kepengurusan Pimda PKN DIY saat ini dapat menjadi keluarga besar yang sesungguhnya. Tidak mudah terpecah oleh perbedaan, tidak saling melemahkan ketika menghadapi persoalan, tetapi justru semakin erat ketika tantangan datang.

“Harapan kami, PKN DIY semakin solid, semakin rukun, dan semakin kokoh. Kita harus menjaga komunikasi, saling menguatkan, dan berjalan bersama. Jangan sampai ketika badai datang, kita justru terpecah. Sebaliknya, jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk semakin kuat,” menjadi pesan yang menggambarkan semangat kebersamaan tersebut.

Memasuki usia ke-5, PKN DIY diharapkan mampu menjadikan momentum ini sebagai awal penguatan organisasi yang lebih matang.

Dengan sinergi antara Ketua Pimda, Sekretaris, seluruh Pimcab, dan jajaran kader di setiap kabupaten/kota, PKN DIY diharapkan semakin solid dalam menjalankan amanah organisasi.

Pada akhirnya, organisasi yang kuat bukanlah organisasi tanpa masalah, melainkan organisasi yang mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi, kebersamaan, dan persaudaraan.

Karena PKN DIY bukan sekadar struktur kepengurusan, melainkan sebuah keluarga besar.

Ada ayah yang mengarahkan, ada ibu yang merangkul, dan ada seluruh kader yang bersama-sama menjaga rumah perjuangan agar tetap berdiri kokoh menghadapi badai apa pun.(By/Red)

JOGJAKARTA – Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” pada Pemilu 2029 diperkirakan akan mengubah konfigurasi persaingan politik di provinsi yang selama ini dikenal sebagai basis terkuat PDI Perjuangan (PDIP).

Namun, jika membaca peta kursi DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2024, partai yang paling berpotensi kehilangan kursi justru bukan PDIP.

Pernyataan elite PSI yang optimistis mampu menjadikan Jawa Tengah sebagai basis politik baru memantik respons dari sejumlah elite PDIP.

Perdebatan itu memperlihatkan bahwa persaingan kedua partai tidak lagi sekadar soal simbol “kandang banteng” dan “kandang gajah”, melainkan telah memasuki fase perebutan basis elektoral menuju Pemilu 2029.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, komposisi DPRD Jawa Tengah terdiri atas 120 kursi, dengan PDIP sebagai partai terbesar yang menguasai 33 kursi. Di bawahnya terdapat PKB 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, PPP 6 kursi, PAN 4 kursi, NasDem 3 kursi, dan PSI 2 kursi.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, setiap tambahan kursi yang diraih PSI hanya mungkin diperoleh apabila partai lain kehilangan kursi di daerah pemilihan yang sama. Karena itu, ekspansi PSI tidak hanya akan menguji dominasi PDIP, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan partai-partai lain.

Pengamat politik Jawa Tengah, Suga Sapu Sapu, pada minggu 5/7/2026 menilai peta persaingan menuju 2029 menunjukkan bahwa ancaman pertama dari ekspansi PSI justru mengarah kepada partai-partai menengah.

Menurut dia, PAN, Demokrat, Golkar, dan NasDem merupakan empat partai yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi apabila PSI berhasil meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan.

“Kalau melihat karakter pemilih di Jawa Tengah, PSI akan lebih mudah mengambil suara dari partai-partai yang basis pemilihnya lebih cair. PAN, Demokrat, Golkar, dan NasDem memiliki irisan pemilih yang cukup besar dengan segmen yang dibidik PSI, yaitu pemilih muda, masyarakat perkotaan, kelas menengah, dan pemilih yang lebih berorientasi pada figur dibanding loyalitas ideologis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem proporsional terbuka, kehilangan beberapa ribu suara di satu daerah pemilihan saja dapat mengubah alokasi kursi DPRD. Karena itu, partai dengan jumlah kursi yang relatif terbatas akan lebih sensitif terhadap perubahan peta suara.

Suga menilai, meskipun menjadi lawan utama PSI dalam narasi politik, PDIP masih memiliki keunggulan yang sulit disaingi dalam waktu singkat.

Menurutnya, dominasi PDIP di Jawa Tengah tidak hanya dibangun melalui popularitas tokoh, tetapi juga melalui struktur organisasi yang mengakar hingga tingkat desa, kaderisasi yang berjalan selama puluhan tahun, serta loyalitas pemilih yang relatif kuat.

“PDIP tetap memiliki bantalan organisasi yang kuat. Basis ideologis dan jaringan partainya membuat perpindahan suara tidak semudah partai-partai yang lebih bertumpu pada pemilih mengambang. Jadi, bukan berarti PDIP tidak bisa kehilangan kursi, tetapi tingkat kerawanannya relatif lebih rendah dibanding empat partai tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa modal utama PSI yang bertumpu pada efek figur belum tentu otomatis berubah menjadi kemenangan legislatif.

Menurut Suga, pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa popularitas tokoh nasional tidak selalu menghasilkan tambahan kursi apabila tidak diikuti penguatan organisasi dan kaderisasi di tingkat akar rumput.

“Pemilu legislatif berbeda dengan pemilihan presiden. Yang menentukan bukan hanya figur, tetapi juga kualitas calon legislatif, mesin partai, saksi, jaringan hingga tingkat TPS. Kalau PSI ingin menjadi kekuatan besar di Jawa Tengah, pekerjaan terberatnya justru membangun organisasi sampai desa,” ujarnya.

Suga menilai narasi “kandang gajah” lebih tepat dipahami sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun optimisme dan menarik perhatian publik. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan PSI mengonversi popularitas menjadi suara di setiap daerah pemilihan

“Pertarungan menuju 2029 bukan hanya soal siapa melawan siapa di tingkat elite. Yang menentukan adalah siapa yang mampu memenangkan persaingan di setiap dapil. Di situlah kursi DPRD diperebutkan,” katanya.

Menurut dia, apabila PSI mampu meningkatkan perolehan kursinya secara signifikan, tambahan tersebut kemungkinan besar merupakan akumulasi pergeseran kursi dari beberapa partai sekaligus, bukan hanya dari satu partai.

Peta politik Jawa Tengah menuju Pemilu 2029 diperkirakan tidak lagi sekadar mempertemukan PDIP sebagai partai dominan dengan para penantangnya. Munculnya PSI sebagai kekuatan yang berupaya memperluas basis elektoral berpotensi memicu redistribusi kursi di kalangan partai-partai menengah.

Dalam konteks itu, PAN, Demokrat, Golkar, dan NasDem dinilai menjadi partai yang paling perlu mengantisipasi perubahan peta persaingan.

Sementara itu, PDIP tetap menjadi lawan utama secara simbolik dan politik, tetapi dari sisi elektoral masih memiliki modal organisasi yang membuatnya relatif lebih sulit digeser.

Apabila tren ekspansi PSI berlanjut hingga 2029, pertarungan politik di Jawa Tengah diperkirakan tidak hanya menjadi duel memperebutkan dominasi, tetapi juga menjadi arena penataan ulang keseimbangan kekuatan antarpartai di salah satu provinsi paling strategis dalam politik nasional.(By/Red)