Sosial
POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

JAWA BARAT – Polri terus memperkuat peran dan kedekatannya dengan masyarakat melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran). Program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan sekaligus mendukung pemerintah mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 7,3 juta orang.
Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin mengatakan, program Poliran merupakan implementasi semangat tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menegaskan kehadiran Polri sebagai institusi yang dekat, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tagline Polisi Bersama Masyarakat menjadi semangat bagi kami untuk terus mendekatkan Polri kepada masyarakat. Polisi tidak hanya hadir dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, salah satunya persoalan pengangguran,” ujar Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Poliran di Jawa Barat sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat positif.
Dari target awal sebanyak 5.700 lowongan pekerjaan, melalui koordinasi dan pendataan yang dilakukan jajaran Bhabinkamtibmas terhadap perusahaan-perusahaan, kegiatan tersebut berhasil melibatkan 94 perusahaan dengan 105 stan atau tenant.
“Dari hasil pendataan dan koordinasi tersebut, ternyata tersedia hampir 30.016 lowongan pekerjaan, sementara masyarakat yang hadir mencapai sekitar 9.600 orang. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polri, dunia usaha, dan masyarakat mampu membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas,” jelasnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran Polri melalui program Poliran dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat mendapatkan kesempatan kerja. Ke depan, program ini diharapkan terus dikembangkan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui Poliran, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, serta mewujudkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.(HMS/DON)
Sosial
Program POLIRAN: Polres Kediri Gandeng Dunia Usaha Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai

KEDIRI – Polres Kediri Polda Jatim menggandeng sektor usaha melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis.
Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif mengatakan, langkah ini dilakukan guna menjembatani kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri saat ini.
Bekerja sama dengan PT Mitra Jaya Farmindo, pelatihan digelar di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan puluhan peserta.
Materi pembekalan berfokus pada bidang peternakan ayam petelur serta pengelolaan usaha perkebunan buah dan sayuran.
Para peserta dibimbing langsung oleh tenaga ahli dari perusahaan agar memperoleh gambaran nyata mengenai praktik kerja di lapangan.
Kapolres Kediri menerangkan, penanganan pengangguran membutuhkan sinergi lintas sektor. Kepolisian menggandeng pelaku usaha agar pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Esensi kegiatan ini adalah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Polri tidak bisa bekerja sendiri karena tidak memiliki kompetensi khusus di setiap bidang usaha. Karena itu, kami menggandeng mitra agar pencari kerja mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi, bakat, dan minat mereka,” ujar AKBP Latif.
Selain keterampilan teknis, Kapolres Kediri juga mendorong peserta berani merintis usaha mandiri. Ia menegaskan keterbatasan modal bukan penghalang untuk produktif selama peluang diperhitungkan secara matang dan kualitas produk tetap terjaga.
“Modal kecil pun bisa menjadi produktif. Jangan takut mencoba, tetapi tetap dengan perhitungan matang, simulasi yang benar, koordinasi dengan pihak yang memahami, dan menjaga kualitas,” ungkap AKBP Latif.
Kapolres Kediri juga mengapresiasi dukungan PT Mitra Jaya Farmindo dalam membuka peluang produktif bagi warga lokal.
Menurut AKBP Latif, meningkatnya aktivitas ekonomi dan akses kerja masyarakat akan berdampak positif pada kesejahteraan sekaligus menekan potensi kriminalitas.
Ke depan, Polres Kediri Polda Jatim berharap program POLIRAN dapat terus menjangkau sektor keterampilan lainnya demi mendorong kemandirian ekonomi warga Kabupaten Kediri.(Hms/DON)
Sosial
Bappenas Dukung Penguatan BRAN dalam Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., di Jakarta, Selasa (17/11).
Pertemuan membahas penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN agar lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.
Kepala BRAN menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional, terutama dalam menjawab meningkatnya kebutuhan tanah untuk pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN. Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Prof. Dedi.
Penguatan BRAN untuk Penyelesaian Konflik Agraria
Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan.
Kondisi tersebut membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.
“BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh. Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” jelas Prof. Dedi.
BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga guna membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20–30 kementerian/lembaga terkait.
Menurut Prof. Dedi, sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan Bappenas Perkuat Kesiapan Kelembagaan
Dalam pertemuan tersebut, penguatan kelembagaan BRAN menjadi perhatian bersama, khususnya untuk memastikan kesesuaian antara besarnya mandat undang-undang dengan kapasitas organisasi yang dibutuhkan.
Kepala BRAN menekankan pentingnya percepatan penyelesaian SOTK sebelum akhir 2026 sebagai landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027.
“Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal,” ungkap Prof. Dedi.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan bukan bertujuan memperbesar birokrasi, melainkan memastikan fungsi perencanaan, penyelesaian konflik dan pemulihan hak, penataan aset, serta pemberian akses ekonomi dapat berjalan secara terpadu.
Reforma Agraria Mendukung Asta Cita Presiden
Kepala BRAN menjelaskan bahwa reforma agraria memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan dan energi, pembangunan perumahan, peningkatan investasi, serta pemerataan ekonomi wilayah.
Ketersediaan tanah dan kepastian hukum menjadi fondasi bagi keberhasilan berbagai program strategis tersebut. Karena itu, penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
“Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” tegas Prof. Dedi.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat
Sebagai tindak lanjut pertemuan, BRAN akan terus memperkuat koordinasi dengan Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian regulasi kelembagaan dan menyelaraskan pelaksanaan reforma agraria nasional.
Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dapat memperkuat integrasi kebijakan reforma agraria ke dalam perencanaan pembangunan nasional sekaligus mendukung kesiapan operasional BRAN pada 2027.
“Kami meyakini bahwa melalui dukungan Bappenas dan sinergi seluruh kementerian/lembaga, BRAN dapat menjalankan amanat negara secara optimal. Reforma agraria harus menghadirkan keadilan, menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat,” pungkas Prof. Dedi.(DON/Red)
Sosial
BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan

JAKARTA — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.
TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.
Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.(DON/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Hukum13 jam agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi













