Opini
Problematika SKTM dan Layanan Kesehatan Jauh dari Harapan

TULUNGAGUNG– Munculnya kebijakan pemerintah mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis seharusnya menjadi langkah positif untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, banyaknya kendala dan problematika yang terjadi dalam implementasinya menunjukkan bahwa kebijakan ini masih jauh dari harapan dan perlu dievaluasi dengan serius.
Salah satu masalah utama yang muncul adalah prosedur pengajuan SKTM yang terkesan rumit dan berbelit-belit.
Masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kurang mendapatkan pendidikan, sering kali sulit untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Akibatnya, banyak orang yang seharusnya berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis justru terhambat oleh administrasi yang tidak efisien.
Ini menciptakan diskriminasi tidak hanya dalam akses kesehatan, tetapi juga merusak esensi dari bantuan sosial itu sendiri.
Selain itu, ada isu tentang ketidakakuratan data yang seringkali dijadikan dasar dalam penerbitan SKTM. Banyak warga yang terdaftar sebagai penerima program ini bukanlah yang paling membutuhkan, sementara mereka yang benar-benar berada dalam keterbatasan sering kali terlewatkan.
Data yang tidak akurat menjadi batu sandungan bagi upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara efektif.
Seharusnya, pemerintah melakukan pengkinian dan validasi data secara berkala agar SKTM bisa lebih mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Tak kalah pentingnya adalah kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang SKTM.
Masyarakat sering kali melaporkan bahwa meskipun mereka memiliki SKTM, pelayanan yang mereka terima tidak memadai, baik dari segi waktu tunggu, perhatian tenaga medis, maupun ketersediaan obat-obatan.
Ini menciptakan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan yang seharusnya melindungi mereka.
Jika tujuan dari SKTM adalah untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan, maka seharusnya pemerintah juga memastikan bahwa kualitas pelayanan tersebut tidak tereduksi, terlepas dari status ekonomi individu.
Ada pula masalah stigmatisasi yang dialami oleh pemegang SKTM. Dalam beberapa kasus, mereka yang menggunakan SKTM mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas maupun masyarakat lainnya.
Ini menimbulkan rasa malu dan menghalangi mereka untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Strategi komunikasi publik yang lebih baik harus diterapkan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya SKTM sebagai alat untuk membantu mereka yang sedang kesulitan, bukannya sebagai label negatif.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu meninjau ulang dan mereformasi sistem SKTM secara menyeluruh.
Pertama, perlu ada simplifikasi proses pengajuan SKTM agar lebih user-friendly dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Kedua, pengelolaan data yang lebih baik harus menjadi prioritas utama. Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan data sosial akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketiga, pelatihan bagi tenaga medis dalam memberikan layanan kepada pemegang SKTM juga sangat penting untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Akhirnya, perlu ditekankan bahwa SKTM seharusnya bukan sekadar kebijakan administrasi, tetapi merupakan cerminan dari komitmen pemerintah untuk menghormati hak asasi setiap warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kesehatan adalah hak, bukan privilese.
Jika pemerintah ingin menjadikan SKTM sebagai alat untuk mendukung akses kesehatan, maka pembaruan dan penyesuaian kebijakan yang mendasar adalah keharusan.
Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Mashuri, seorang Jurnalis dan juga Ketua Ikatan Wartawan Online (IWOI) DPD Tulungagung.
Editor : JK
Opini
Transisi Kepemimpinan Global dalam Geopolitik Energi

Jakarta— Dalam salah satu pidato TED-nya, ilmuwan politik Ian Bremmer mengajukan pertanyaan sederhana tapi tajam “Who runs the world?”
Pertanyaan itu kini sulit dijawab. Dunia yang dulu dipimpin oleh satu kekuatan dominan Amerika Serikat kini berubah menjadi sistem multipolar yang cair.
Kekuasaan tersebar, koordinasi global melemah, dan aliansi lama kehilangan daya rekat.
Bremmer menyebut fenomena ini sebagai dunia G-Zero dunia tanpa pemimpin global yang jelas.
Dalam kondisi seperti ini, politik internasional lebih sering diwarnai oleh kepentingan nasional jangka pendek ketimbang visi kolektif untuk masa depan.
Namun, di balik gejolak politik ini, terdapat satu faktor kunci yang jarang dibicarakan secara mendalam yaitu geopolitik energi.
Energi Sebagai Poros Kekuasaan Dunia.
Menurut Carlos Pascual dan Evie Zambetakis dalam The Geopolitics of Energy (2010), energi bukan sekadar komoditas ekonomi, ia adalah alat kekuasaan.
Negara yang mampu mengendalikan pasokan energi, jalur distribusi, dan teknologi ekstraksi akan memiliki pengaruh politik yang luar biasa.
Contoh paling nyata terlihat dalam ketegangan antara Rusia dan Eropa. Ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia selama dua dekade terakhir telah membentuk hubungan politik yang asimetris di mana keputusan energi sering kali menjadi senjata diplomasi.
Pascual menegaskan, “energy security is the new currency of power.” Dalam politik ekonomi global, sumber daya energi kini berfungsi layaknya cadangan devisa geopolitik.
Transisi Energi dan Politik di Asia Timur dan Tenggara.
Namun, dinamika kekuasaan ini mulai bergeser seiring masuknya era transisi energi. Studi oleh Jérémy Jammes, Éric Mottet, dan Frédéric Lasserre (2020) dari Conseil québécois d’Études géopolitiques menunjukkan bahwa Asia Timur dan Asia Tenggara kini menjadi laboratorium besar bagi politik energi baru.
Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bersaing dalam investasi teknologi hijau, sementara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia bernegosiasi antara ketergantungan pada batu bara dan tekanan global untuk beralih ke energi terbarukan.
Transisi energi ini bukan hanya soal iklim, tapi juga politik ekonomi industrialisasi baru siapa yang akan menguasai rantai pasok lithium, rare earth elements, dan teknologi baterai menjadi pertaruhan strategis abad ke-21.
Mediterania dan Jalur Energi Baru.
Di sisi lain, kawasan Mediterania muncul sebagai pusat energi strategis bagi Eropa. Jalur pipa gas dari Afrika Utara, proyek offshore gas di Laut Tengah, hingga ekspansi terminal LNG menjadikan wilayah ini kunci dalam strategi diversifikasi Eropa.
Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa geopolitik energi kini lebih kompleks, tidak lagi dikontrol oleh segelintir negara produsen, melainkan oleh jaringan ekonomi politik global yang menghubungkan negara, korporasi, dan pasar.
Politik Ekonomi Transisi Antara Pasar dan Kedaulatan.
Dari perspektif politik ekonomi, transisi energi global menggambarkan tarik-menarik antara dua kutub kedaulatan nasional dan mekanisme pasar global.
Negara membutuhkan kebijakan industri strategis untuk menjaga kemandirian energi, namun pada saat yang sama tidak bisa lepas dari tekanan pasar internasional dan investor hijau.
Dalam konteks ini, kebijakan energi bukan hanya soal efisiensi atau emisi karbon, melainkan juga tentang siapa yang mengatur arah akumulasi kapital global. Seperti diingatkan Jammes dkk.
Transisi energi bisa memperkuat ketimpangan baru antara negara produsen bahan baku dan negara penguasa teknologi hijau.
Demokrasi dan Tantangan Kepemimpinan Global.
Ian Bremmer menutup refleksinya dengan peringatan jika dunia tanpa pemimpin, maka tanggung jawab kepemimpinan harus berpindah ke masyarakat global.
Demokrasi hanya bertahan jika warganya sadar akan keterlibatan mereka dalam sistem ekonomi-politik global yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mulai dari harga energi hingga arah investasi publik.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, politik energi menjadi cermin politik manusia siapa yang berani berpikir melampaui kepentingan jangka pendek untuk masa depan bersama.
Dunia tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal. Namun, kekuasaan baru sedang terbentuk di titik pertemuan antara energi, teknologi, dan ekonomi politik global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menguasai dunia, tetapi siapa yang mampu memahami dan mengelola perubahan itu dengan visi jangka panjang.
Referensi.
• Bremmer, Ian. Who Runs the World? (TED Talk, 2022).
• Pascual, Carlos & Zambetakis, Evie. The Geopolitics of Energy. In Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, 2010.
• Jammes, Jérémy; Mottet, Éric; Lasserre, Frédéric. East and Southeast Asian Energy Transition and Politics. Conseil québécois d’Études géopolitiques, 2020. (By/Red)
Oleh: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH.
Opini
Santri dan Resolusi Jihad di Era Modern

Jakarta — Sejak sebelum subuh, kehidupan pesantren sudah berdenyut. Para santri telah menunaikan tugas wajibnya: tahajud dan wirid. Namun pagi Rabu (22/10/2025) itu terasa berbeda.
Seusai wirid Subuh dan pengajian tafsir, para santri bergegas membersihkan diri, tampak lebih rapi dari biasanya.
Melihat pemandangan itu, Kyai Badrun tersenyum sambil bertanya.
“Khok sudah mandi? Biasanya kan menjelang Dzuhur baru mandi?”
Salah seorang santri menjawab.
“Kita semua ikut upacara, Kyai. Bahkan ada yang jadi petugas.”
Sang Kyai menggoda.
“Ah, ini pasti cuma alasan supaya libur ngaji, ya?”
Santri itu tertawa lalu menjawab,
“Kyai, hari ini itu hari kita, Kyai. Hari Santri. Sekali-kali santri juga harus keren.”
Dialog sederhana itu menggambarkan kebanggaan para santri menyambut Hari Santri Nasional (HSN).
Di berbagai penjuru negeri, peringatan ini dirayakan dengan penuh semangat, mengenang Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digelorakan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dari Tebuireng, Jombang sebuah seruan suci untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Pesantren Sebagai Benteng Moral Bangsa.
Bagi saya, yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan kini diberi amanah untuk merintis pesantren sendiri, pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi sebuah sistem kehidupan yang khas dan paripurna.
Pesantren mengajarkan kemandirian, bukan ketergantungan. Prinsipnya sederhana: tubuh harus menyesuaikan selimut, bukan sebaliknya. Dengan segala keterbatasan, pesantren tetap menempatkan ilmu sebagai pusat peradaban.
Fasilitas boleh seadanya, tetapi pembelajaran tetap utama sebagai proses pengkaderan risalah dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.
Dari sarana sederhana itu, pesantren mendidik jiwa dan akhlak sebuah proses tazkiyatun nafs, penyucian diri. Proses ini tidak bisa dijalankan tanpa kehadiran murobbi (pendidik ruhani), yang di dunia pesantren dikenal sebagai kyai.
Kyai: Figur Epistemik dan Penjaga Adab.
Dalam tradisi pesantren, kyai bukan hanya pengajar, tetapi juga figur epistemik: penjaga ilmu, akhlak, dan adab. Santri tidak hanya belajar kitab, tetapi juga belajar hidup.
Banyak ilmuwan besar mungkin menguasai teori, tapi tak semua memiliki khasanah adab santri terhadap kyainya.
Di pesantren, adab tidak berdiri sendiri ia menyatu dengan ilmu, khidmat, amal, akhlak, dan ngalap berkah. Inilah fondasi moral yang membuat pesantren bertahan ratusan tahun.
Jihad Ala Pesantren.
Resolusi Jihad 1945 menjadi bukti bahwa pesantren tidak hanya mendidik, tetapi juga berjihad. Para kyai kala itu berjuang dengan dua senjata: doa dan tindakan nyata. Mereka salat, puasa, berdzikir, membaca hizib, dan pada saat yang sama turun ke medan laga.
Suwuk kyai kala itu diyakini menjadi pelindung batin para pejuang. Semangat perjuangan itu adalah wujud dari hubbul wathan minal iman cinta tanah air sebagian dari iman.
Dari Tebuireng ke Indonesia.
Pasca-kemerdekaan, para santri tetap mengabdi kepada bangsa. Dari Tebuireng lahir KH. Wahid Hasyim, tokoh penting yang melahirkan Departemen Agama pada 1946.
Dari rahim pesantren pula lahir presiden, menteri, cendekiawan, hingga diplomat yang membawa semangat keislaman dan kebangsaan secara seimbang.
Kini, setelah disahkannya Undang-Undang Pesantren (2019), perjuangan kaum santri memasuki babak baru. Pemerintah tengah menyiapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap sistem pendidikan khas pesantren.
Namun, perlu diingat: Ditjen Pesantren tidak boleh mengubah jati diri pesantren. Justru ia harus menjadi instrumen untuk mengangkat khasanah pesantren dengan tata kelola modern tanpa menghilangkan ruhnya.
Santri masa kini harus menjadi insan tafaqquh fiddin (mendalami agama) yang juga menguasai sains dan teknologi.
Pendidikan pesantren harus diakui sejajar dengan pendidikan formal, tanpa kehilangan karakter keikhlasan dan kemandirian.
Pesan Hari Santri.
Dalam momentum Hari Santri 2025 ini, saya sengaja menghadirkan Prof. Dr. KH. Imam Suprayogo, tokoh yang menghadirkan model pendidikan pesantren di kampus UIN Malang.
Gagasannya kemudian diikuti banyak UIN di Indonesia.
Beliau menegaskan, sistem pendidikan pesantren adalah yang terbaik dan paling paripurna bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menghidupkan akhlak, adab, dan kemandirian.
“Pendidikan formal seharusnya belajar dari sistem pesantren,” tegasnya.
Santri, Pilar Negeri.
Bagi saya, Hari Santri bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi perwujudan komitmen kaum santri untuk terus berkhidmat menjaga negeri.
Pesantren telah melahirkan generasi yang mencintai ilmu dan tanah air. Dari ruang-ruang kecil beralaskan tikar, lahir jiwa-jiwa besar yang siap memimpin bangsa.
Di tengah arus globalisasi dan krisis moral, hanya pesantren yang mampu menjaga ruh keindonesiaan dan keislaman secara utuh. Maka, memperkuat pesantren berarti memperkuat masa depan bangsa.
Santri hari ini adalah pemimpin masa depan.
Semoga Allah Ta’ala selalu memberkahi langkah para santri dalam berjihad di jalan ilmu dan menjaga negeri. (DON/Red)
Oleh: Imam Mawardi Ridlwan
Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokat Pejuang Islam
Opini
Momentum Hari Santri 2025, Refleksi Kritis atas Peran Santri di Tengah Kemiskinan dan Keterbelakangan

TULUNGAGUNG— Tema Hari Santri 2025, “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”, mengandung makna yang sangat dalam dan relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia hari ini.
Tema itu tidak sekadar slogan seremonial tahunan, melainkan ajakan reflektif bagi seluruh santri untuk kembali menyadari jati diri dan tanggung jawab kebangsaannya.
Kalimat “mengawal Indonesia merdeka” menegaskan peran santri dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman ideologis, ekonomi, dan moral.
Sedangkan frasa “menuju peradaban dunia” menunjukkan visi besar: bahwa Islam Indonesia, dengan corak pesantrennya yang moderat dan berkarakter rahmatan lil ‘alamin, dapat menjadi model peradaban yang memberi inspirasi bagi dunia.
Kemerdekaan dan Keterbelakangan Sosial.
Namun di balik semangat besar itu, kita menghadapi kenyataan sosial yang tidak mudah. Umat Islam Indonesia yang mayoritas justru masih banyak bergelut dengan kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan ketimpangan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sering kali adalah daerah dengan basis masyarakat santri dan pesantren.
Kondisi ini menunjukkan paradoks: di satu sisi, umat Islam memiliki kekuatan spiritual dan moral yang luar biasa, tetapi di sisi lain masih terbelenggu oleh persoalan sosial-ekonomi yang kronis.
Dalam konteks ini, tugas santri hari ini tidak lagi melawan penjajahan fisik seperti era kolonial, melainkan penjajahan ekonomi dan kebodohan struktural yang membuat sebagian umat tak kunjung berdaya.
Santri dan Tantangan Zaman.
Pesantren secara historis bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan basis perjuangan sosial. Sejak era perlawanan terhadap penjajahan Belanda, santri tampil sebagai kekuatan rakyat yang berjiwa patriotik.
Kini, perjuangan itu perlu diteruskan dalam bentuk baru: jihad melawan kemiskinan dan keterbelakangan.
Masalah terbesar umat Islam Indonesia bukanlah kurangnya iman, tetapi kurangnya kapasitas ekonomi dan teknologi.
Banyak pesantren masih terbatas dalam akses informasi, literasi digital, serta manajemen kewirausahaan. Padahal, potensi ekonomi pesantren sangat besar jika mampu diorganisir dan dikembangkan secara produktif.
Hadis Rasulullah SAW bahwa “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” menegaskan bahwa kekuatan umat tidak hanya ditentukan oleh spiritualitas, tetapi juga oleh keunggulan dan kemandirian ekonomi.
Karena itu, membangun kekuatan ekonomi umat adalah bagian dari jihad masa kini. Santri seharusnya menjadi pelaku ekonomi, bukan hanya pengamat; menjadi pemberi, bukan penerima.
Integrasi Ilmu dan Transformasi Pesantren.
Salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam adalah dikotomi ilmu agama dan ilmu dunia. Mayoritas pesantren selama ini lebih menekankan kajian keagamaan secara tekstual, sementara aspek ilmu terapan, sains, dan teknologi sering kali dianggap sekunder.
Padahal, sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa kejayaan Islam justru lahir ketika ulama sekaligus menjadi ilmuwan ketika wahyu dan akal berjalan seiring.
Karena itu, pesantren perlu melakukan reorientasi kurikulum. Santri tetap mendalami ilmu agama, tetapi juga harus dibekali keterampilan abad 21: literasi digital, kewirausahaan, ekonomi syariah, hingga teknologi ramah lingkungan.
Pesantren bisa menjadi pusat ekonomi rakyat, tempat inovasi sosial, dan laboratorium kemanusiaan.
Program-program seperti Santripreneur, Pesantren Go Digital, dan Pesantren Hijau patut terus dikembangkan.
Jika pesantren berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan inovasi sosial, maka kebangkitan ekonomi umat akan dimulai dari pesantren itu sendiri.
Mengawal Kemerdekaan dari Kolonialisme Baru.
“Mengawal Indonesia Merdeka” di era modern berarti menjaga bangsa dari bentuk penjajahan baru yang lebih halus: ketergantungan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan korupsi moral.
Penjajahan hari ini bukan lagi dalam bentuk keuatan dan kekuasaan senjata, tetapi melalui penguasaan pasar dan mentalitas konsumtif yang menjerat masyarakat.
Santri harus tampil sebagai penjaga moral dan akal sehat bangsa. Dengan karakter keikhlasan, kesederhanaan, dan semangat kebersamaan, santri dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas.
Mentalitas pejuang para santri harus menginspirasi Gerak Langkah kehidupan mereka. Kejujuran yang tumbuh di pesantren harus menjadi fondasi etika publik di tengah maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, santri perlu terlibat aktif dalam membangun narasi Islam yang moderat dan damai. Dunia saat ini membutuhkan wajah Islam yang mampu menjadi inspirasi peradaban, bukan ancaman.
Melalui pesantren, nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kasih sayang dapat ditanamkan untuk membentuk karakter bangsa yang berkeadaban.
Solusi dan Agenda Perubahan
Untuk mewujudkan cita-cita besar “Menuju Peradaban Dunia”, ada empat agenda penting yang perlu diperkuat: Pertama, pemberdayaan ekonomi pesantren.
Negara dan masyarakat perlu mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pesantren: koperasi santri, unit usaha mikro, dan lembaga keuangan syariah berbasis pesantren. Negara harus hadir untuk memberi modal, pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Kedua, penguatan literasi dan sains aplikatif. Pesantren harus membuka diri terhadap ilmu modern, sains, bahasa asing, dan teknologi digital, tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam klasik.
Lagi-lagi negara harus hadir untuk mengarahkan dan mewujudkan subsistem Pendidikan yang mayoritas ada di pedesaan ini Ketiga, kepemimpinan santri di ruang publik. Santri perlu hadir di dunia politik, akademik, dan sosial dengan membawa etika pesantren: jujur, amanah, tidak koruptif, sederhana dan berpihak pada rakyat kecil.
Santri dan warga pesantren harus mulai meninggalkan gaya hidup mewah, sesuatu yang tidak sesuai dengan ciri khas pesantren.
Keempat, gerakan sosial berbasis nilai agama. Santri bisa menginisiasi gerakan lingkungan, santripreneursip, literasi, dan kemanusiaan sebagai bentuk dakwah kontekstual yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Penutup.
Tema Hari Santri 2025 mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus diwujudkan dalam kesejahteraan nyata.
“Menuju peradaban dunia” bukan berarti mengejar gemerlap globalisasi, tetapi membangun peradaban berbasis moral, ilmu, dan kemanusiaan.
Kini saatnya santri keluar dari zona nyaman spiritual menuju gelanggang perjuangan sosial. Santri yang dulu memegang senjata melawan penjajah, kini harus memegang pena, komputer, dan alat produksi untuk melawan kemiskinan dan kebodohan.
Bila nilai-nilai pesantren berpadu dengan semangat inovasi dan kemandirian, maka cita-cita besar mengawal Indonesia merdeka dan membangun peradaban dunia bukanlah utopia, tetapi takdir sejarah yang siap diwujudkan oleh generasi santri hari ini. (DON/Red)
Oleh: Ahmad Zainal Abidin, Pengasuh Pesantren Subulussalam Tulungagung dan Guru Besar Ilmu Living Quran UIN SATU Tulungagung.
Nasional12 jam agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Nasional2 minggu agoKJRA Temui Irjen ATR/BPN RI, Sampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Agraria di Tulungagung
Nasional2 minggu agoRibuan Santri Kepung Pendopo Tulungagung, Protes Tayangan Trans7 yang Dinilai Memojokkan Pesantren
Nasional2 minggu agoSurat ‘Pinjam Pakai’ Jalan Menguap, Warga Tagih Janji PT. IMIT
Jawa Timur3 minggu agoSengketa Lahan Kaligentong Memanas, Warga Tolak Relokasi dan Siapkan Gugatan Perdata
Redaksi4 hari agoDua Mahasiswi Tewas Tertabrak Bus Harapan Jaya di Tulungagung, Satu Korban Luka Berat
Nasional2 minggu agoRatusan Pengasuh Ponpes di Tulungagung, Tuntut Permintaan Maaf Dugaan Pencemaran Nama Baik Lirboyo
Redaksi6 hari agoProyek APBD Rp 3,9 Miliar di Tulungagung Ditinggal Kabur, Warga: Ini Bukan Pembangunan, Tapi Bencana













