Nasional
KKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi lokal dan tidak membuka ruang bagi praktik monopoli maupun kendali oleh kelompok usaha tertentu.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran dari Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) terkait dominasi pengusaha mandiri dalam proses bisnis matching antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan supplier pangan, pada Sabtu (8/11) lalu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menuturkan bahwa kegiatan bisnis matching justru bertujuan memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), bukan pelaku usaha besar.
“Supplier yang diundang adalah UMK binaan dari berbagai perangkat daerah. Harapannya mereka mampu menangkap peluang peningkatan omset melalui suplai berkelanjutan ke SPPG,” jelas Khusna melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (11/11).

Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, tengah menyampaikan keterangan saat menemui perwakilan aksi GPI, di ruang transit Kantor Bupati Blitar, (dok/JK).
Pun, Pemkab juga menekankan bahwa SPPG diarahkan untuk mengutamakan kerjasama dengan UMK yang berada di wilayah terdekat, selama mampu memenuhi standar kualitas, kuantitas dan keamanan pangan.
Bahkan, Ia juga memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan koperasi dan BUMDes dalam rantai pasok MBG.
“Ini bukan pergeseran peran koperasi. Justru bisnis matching ini menjadi ruang memperkuat kapasitas koperasi dan BUMDes. Dari 25 koperasi yang hadir, 5 di antaranya adalah KMP, dan 10 BUMDes,” katanya.
Dalam upaya meningkatkan peran tersebut, Khusna menyampaikan pemkab mendorong koperasi agar meningkatkan kesiapan dan tata kelembagaan sehingga mampu bergerak cepat menangkap peluang usaha dari program MBG.
”Selain itu, pembinaan dan pendampingan akan dilakukan secara berkala melalui dinas koperasi dan UMKM,“ tegasnya.
Untuk mencegah praktik mafia pangan atau permainan harga, Pemkab akan mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Dorongan penggunaan bahan baku lokal diharapkan mempersempit ruang distributor besar mendominasi pasar.
Menanggapi keluhan pedagang kantin sekolah yang melaporkan penurunan pendapatan, Pemkab menilai masih ada peluang usaha melalui penjualan makanan ringan dan minuman yang tidak termasuk dalam paket MBG.
“Kantin masih bisa menyediakan jajanan sehat dan minuman. Diperlukan inovasi dari pihak kantin agar tetap diminati siswa,” pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu pengurus KKMP, Swantantio Hani Irawan, menyampaikan bahwa kekhawatiran muncul karena pada pertemuan bisnis matching terbaru, sebagian besar supplier yang hadir merupakan pelaku usaha mandiri, bukan koperasi.
“Kami mendukung program MBG, terutama semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun kami tidak ingin koperasi hanya menjadi penonton atau sekadar pelengkap dalam rantai pasok. Koperasi harus tetap dilibatkan sebagai institusi ekonomi rakyat sesuai amanat Inpres 9/2025,” ujar Tiyok panggilan karibnya yang juga sebagai ketua LSM LASKAR ini.
Ia menekankan bahwa koperasi memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan hasil tani, UMK, dan produksi lokal secara kolektif, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Koperasi bukan sekadar unit dagang, tetapi wadah pemerataan ekonomi. Karena itu kami meminta ruang kolaborasi yang lebih jelas dan mekanisme pembinaan yang terarah,” tambahnya.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional
PW IPHI Jatim Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional, Jawab Kebutuhan 85 % Jamaah Indonesia yang Baru Pertama ke Tanah Suci

Surabaya— Sebagian besar jamaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk pertama kalinya. Mereka datang dengan semangat ibadah yang tinggi, namun tidak sedikit yang juga membawa rasa bingung, cemas, bahkan panik ketika harus menjalankan rangkaian ibadah yang kompleks di tengah jutaan umat dari berbagai negara. Dalam kondisi tersebut, kehadiran pembimbing haji menjadi faktor yang sangat menentukan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan benar, tenang, dan khusyuk.
Karena itu, sertifikasi pembimbing haji tidak lagi dipandang sekadar sebagai selembar dokumen administrasi, melainkan menjadi jaminan bahwa seorang pembimbing benar-benar memiliki kesiapan secara fisik, mental, keilmuan, serta empati dalam mendampingi jamaah. Tanpa pembimbing yang kompeten, jamaah berpotensi mengalami kebingungan dalam menjalankan ritual ibadah. Sebaliknya, dengan pendampingan yang profesional, jamaah dapat lebih fokus beribadah dan merasa aman selama berada di Tanah Suci.
Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, pada Senin (6/7/2026), menjelaskan bahwa PW IPHI Jawa Timur sebagai mitra strategis Kementerian Haji (Kemenhaj) akan menyelenggarakan Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional pada akhir Agustus 2026. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen IPHI dalam meningkatkan kualitas pembimbing haji di Indonesia.
Menurutnya, IPHI bukan sekadar organisasi alumni haji, melainkan rumah besar yang memahami secara langsung pentingnya pendampingan bagi jamaah sejak persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.
“Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional merupakan ikhtiar IPHI untuk mendampingi dan menjaga jamaah haji dengan para pembimbing profesional. Mengapa? Mereka adalah tamu Allah yang harus dilayani dengan sepenuh hati,” jelas Abah Imam.
Abah Imam, sapaan akrab KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa sertifikasi pembimbing haji merupakan salah satu kunci untuk memastikan jamaah Indonesia memperoleh bimbingan yang profesional, terstruktur, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Menurutnya, proses sertifikasi menjadi penting karena mayoritas jamaah Indonesia merupakan jamaah pemula yang membutuhkan pendampingan intensif sejak awal hingga akhir pelaksanaan ibadah.
Ia menilai pembimbing haji tidak cukup hanya memiliki pengalaman berhaji, tetapi juga harus memenuhi standar kompetensi, memahami regulasi penyelenggaraan haji, menguasai fikih manasik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan empati kepada jamaah yang berasal dari berbagai latar belakang.
Lebih lanjut, Abah Imam menjelaskan bahwa IPHI selama ini berperan sebagai mitra strategis Kemenhaj dalam penguatan kapasitas pembimbing melalui pelatihan, sertifikasi, pengawasan, serta membangun jaringan pembimbing haji yang profesional di berbagai daerah.
Dirinya menambahkan, penyelenggaraan sertifikasi pada akhir pekan Agustus 2026 bertujuan untuk melakukan standardisasi kompetensi para calon pembimbing haji sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.
“Kegiatan ini menjadi upaya untuk menghasilkan tenaga pembimbing yang profesional sekaligus memberikan perlindungan kepada jamaah haji. Dengan pembimbing yang kompeten, risiko kesalahan dalam pelaksanaan ibadah, kebingungan, hingga berbagai persoalan yang mungkin dihadapi selama berada di Tanah Suci dapat diminimalkan,” ujarnya.
Abah Imam yang juga aktif di Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur menegaskan bahwa pembimbing haji memiliki peran yang sangat luas. Mereka tidak hanya membimbing tata cara ibadah, tetapi juga menjadi pendamping psikologis, pemberi solusi, sekaligus penolong ketika jamaah menghadapi berbagai persoalan selama menjalankan ibadah haji.
“Para pembimbing membantu jamaah dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, termasuk para lansia selama berada di Tanah Haramain,” jelasnya.
Abah Imam juga mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional yang diselenggarakan PW IPHI Jawa Timur. Bahkan, untuk angkatan ketiga yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang, seluruh kuota peserta telah terpenuhi.
“Peminat Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional sangat tinggi sehingga kuota peserta telah penuh. Semoga bermanfaat dan berkah,” tutup Abah Imam.
Sebagai informasi, persyaratan mengikuti Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional yang diselenggarakan PW IPHI Jawa Timur relatif sederhana, yakni telah menunaikan ibadah haji, berusia minimal 30 tahun, serta memiliki pendidikan terakhir minimal sarjana (S1).
Program ini menjadi jawaban atas fakta bahwa sekitar 85 persen jamaah haji Indonesia merupakan jamaah yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Mereka berasal dari berbagai kelompok usia, latar belakang pendidikan, serta banyak di antaranya merupakan jamaah lanjut usia yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Melalui sertifikasi tersebut, PW IPHI Jawa Timur berharap dapat melahirkan pembimbing-pembimbing haji yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik sehingga jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, benar sesuai syariat, serta meraih predikat haji yang mabrur. (DON/Red)
Nasional
Melawan Saat Diciduk, Terduga Jambret Spesialis Tulungagung Dilumpuhkan Tim Resmob Macan Agung

TULUNGAGUNG— Perburuan terhadap dua pria yang diduga menjadi pelaku penjambretan berulang di Kabupaten Tulungagung akhirnya membuahkan hasil. Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung meringkus keduanya di dua lokasi berbeda di wilayah Malang, Kamis (2/7/2026).
Salah satu terduga pelaku yang diketahui merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan setelah diduga melawan saat hendak ditangkap.
Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial AF (39), warga Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan AA (26), warga Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dari keduanya, AF diketahui merupakan residivis.
AF dibekuk di rumahnya di Desa Ngebruk. Saat proses penangkapan, ia diduga melakukan perlawanan dan mengabaikan peringatan petugas. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kiri AF untuk menghentikan aksinya.
Sementara itu, AA diamankan tanpa perlawanan di kawasan Gadang, Kota Malang.
Usai ditangkap, kedua terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Tulungagung. AF lebih dahulu menjalani perawatan di RS Bhayangkara Tulungagung akibat luka tembak yang dialaminya. Saat menjalani pemeriksaan, ia terlihat menggunakan kursi roda.
Kanit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung, Aiptu Fendy Setiawan, mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif setelah polisi menerima sejumlah laporan penjambretan di wilayah Tulungagung.
“Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengetahui identitas dan lokasi keberadaan kedua terduga pelaku. Tim kemudian melakukan pengejaran ke wilayah Malang dan berhasil mengamankan keduanya. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan,” tegasnya.
Penyidik menduga kedua terduga pelaku telah berulang kali beraksi di Kecamatan Rejotangan, tepatnya di Desa Blimbing, Desa Tenggur, dan Desa Panjerejo. Namun, polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejadian lain beserta korban yang belum melapor.
Selain mengungkap peran masing-masing terduga pelaku, Satreskrim Polres Tulungagung juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan keduanya dalam jaringan pelaku kejahatan jalanan yang beroperasi lintas daerah.
Polisi mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban penjambretan dengan ciri-ciri pelaku serupa agar segera melapor. Laporan dari masyarakat diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap seluruh rangkaian aksi yang diduga dilakukan kedua terduga pelaku sekaligus melengkapi proses pembuktian. (DON/Red)
Jawa Timur
Hari Bhayangkara ke-80, Ketua KPU Blitar: Polri Berperan Besar Jaga Kondusivitas dan Sukseskan Demokrasi

BLITAR – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU kabupaten Blitar Sugino, dalam ucapan peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Ia menegaskan, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi utama keberlangsungan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran Polri selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa nyaman.
“Polri merupakan lembaga yang sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perannya sangat besar dalam menjaga kondusivitas negeri yang kita cintai ini sehingga rasa aman, damai, dan tenang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya pada Rabu (01/07) melalui keterangan tertulis saat pada awak media, 90detik.com.
Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, ia berharap semangat pengabdian yang menjadi jati diri insan Bhayangkara terus diperkuat.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan komitmen untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin maju, Presisi, modern, serta terus menjadi institusi yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Polri dan KPU kabupaten Blitar selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Pun, ia juga menyampaikan dukungan pengamanan dari jajaran kepolisian menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan seluruh tahapan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan kondusif.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah berperan aktif, berkolaborasi, dan bersinergi dengan KPU Blitar dalam mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 sehingga seluruh proses demokrasi dapat berlangsung sukses, aman, dan kondusif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi perayaan hari jadi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, Polri diharapkan semakin profesional, independen, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mempertahankan kepercayaan publik.
“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi agar perbaikan menuju kebaikan terus dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, Polri akan semakin menjadi institusi yang independen, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Salam Presisi,” pungkasnya.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional2 minggu agoHarga Telur Jebol di Bawah Rp20 Ribu, Peternak Blitar di Ambang Gulung Tikar
Nasional2 minggu agoWarga Tulungagung Laporkan Dugaan Penipuan Proyek SPPG MBG, Nama Plt Bupati Disebut dalam Pengaduan
Nasional2 minggu agoHimpunan Aktivis Malang Laporkan Dugaan Korupsi Rp12,5 Miliar di Perumda Tugu Tirta ke KPK
Nasional7 hari agoHeboh, Dugaan Massa Dibayar Rp50 Ribu, Polemik MBG di Tulungagung Makin Panas
Nasional3 minggu ago9.000 Jamaah Padati GWD Banyuwangi, Dzikir Jama’i Nasional Persyadha Sambut Tahun Baru Islam 1448 H
Jawa Timur2 minggu agoHaflah Takhrij SSA Laren, Bukti Pendidikan Karakter Masih Jadi Pilar Utama
Nasional2 minggu agoDinilai Kinerja PLN Kairatu Dan Piru Buruk Tiap Hari Lampu Padam Tak Jelas, GM Maluku Diminta Segera Evaluasi Kinerja PLN Kairatu Dan Piru
Nasional2 minggu agoAPBD Terkuras Rp10 Miliar, Namun Legalitas Aset Belum Tuntas, Siapakah yang Bertanggungjawab ?













