Papua
Raja Ampat Gelar: Dialog Budaya USBA Bangkitkan Suara Leluhur dan Masa Depan SDA

Kota Sorong PBD — Di tengah megahnya bentang alam Raja Ampat yang kaya akan keindahan laut dan keanekaragaman hayati, suara masyarakat adat kembali menggema.
Pada Kamis (2/10/2025), sebuah momentum bersejarah tercipta melalui Dialog Kebudayaan Penguatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar oleh Institut USBA (Uru Sefa Batufani) di Hotel Sahid Mariat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, Kepala Dinas Sosial dan ESDM, Suroso, SP, MA, secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Suroso menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di Raja Ampat.
“Kita tidak mendorong satu arah tertentu. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali. Pilihan ada di tangan masyarakat adat, karena mereka yang akan mewarisi tanah dan laut ini 20–30 tahun ke depan,” ujar Suroso.
Dialog ini menjadi ruang strategis bagi pertemuan lintas elemen: masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan LSM.
Tema besar yang diangkat bukan hanya soal pelestarian budaya, tetapi juga soal arah masa depan pengelolaan SDA Raja Ampat antara model ekstraktif yang mengeksploitasi, atau regeneratif yang memulihkan dan menjaga warisan alam serta budaya.
Ketua panitia sekaligus perwakilan Institut USBA, Charles Imbir, dalam sambutannya menekankan posisi penting masyarakat adat yang selama ini kerap terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan:
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin posisi masyarakat adat jelas dan didengar. Raja Ampat indah, tapi juga tertekan. Tekanan datang dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga masuknya investasi yang seringkali tidak berpihak pada rakyat,” tegas Charles.
Charles juga menyoroti adanya fragmentasi internal di antara masyarakat adat sendiri, yang bisa melemahkan posisi tawar mereka jika tidak segera disatukan dalam semangat musyawarah dan penghargaan terhadap struktur adat masing-masing.
Suroso dalam sambutannya menambahkan bahwa selama ini paradigma pembangunan seringkali mengabaikan aspek partisipasi sejati.
Ia menyampaikan bahwa masa depan Raja Ampat tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah atau investor, melainkan harus melalui dialog jujur dan terbuka, seperti yang difasilitasi oleh USBA.
“Dialog ini harus menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa kami bawa ke meja kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Tapi jangan sampai setelah berdialog, kita justru terpecah karena tidak dilandasi rasa memiliki dan keikhlasan,” imbuhnya.
Lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini juga menjadi pengingat spiritual dan kultural atas tanggung jawab besar yang diwariskan para leluhur.
Sebuah kutipan pembuka yang menggugah dibacakan dalam forum:
“Di antara desir ombak dan bisikan leluhur, kami mendengar panggilan: jangan biarkan tanah dan lautmu menjadi sunyi. Kami adalah anak-anak USBA, pewaris jejak yang melintasi pulau.”
Dalam konteks Raja Ampat yang saat ini menjadi incaran berbagai kepentingan dari pariwisata hingga industri ekstraktif seperti pertambangan posisi masyarakat adat menjadi semakin strategis.
Sayangnya, hingga kini banyak keputusan besar diambil tanpa konsultasi atau persetujuan adat yang sah.
Institut USBA melalui kegiatan ini mencoba membangun “pusat pengetahuan” yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional, untuk mendukung lahirnya kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Charles juga menegaskan bahwa sejarah panjang Raja Ampat menunjukkan bahwa orang Papua telah lama hidup dalam semangat persatuan, dan inilah saatnya untuk menghidupkan kembali semangat itu sebagai benteng terakhir melawan kehancuran ekologis dan kultural.
“Kalau suara masyarakat adat tidak diposisikan dengan benar, maka pembangunan hanya akan jadi alat perusak. Kita perlu kolaborasi sejati, bukan hanya slogan,” katanya menutup sesi.
Kegiatan ini menjadi titik awal yang kuat untuk membangun peradaban baru di Raja Ampat — peradaban yang tidak melupakan jejak leluhur, tetapi juga tidak menutup mata terhadap tantangan masa depan.
Dialog kebudayaan ini menjadi peringatan penting bahwa di tengah deru pembangunan, tanah dan laut bukan sekadar sumber daya, tapi warisan hidup yang bernyawa, dijaga oleh masyarakat adat yang selama ini menjadi benteng terakhir penjaga bumi Raja Ampat. (Timo)
Papua
Pemprov PBD Tegaskan Kerukunan Umat sebagai Fondasi Pembangunan dan Harmoni Beragama

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.
Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.
Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.
Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.
Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.
Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.
Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)
Papua
Yonif TP 806/SI Bersama Forkopimda Kabupaten Sorong Laksanakan Panen Padi, Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.
Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.
Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.
Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.
Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.
“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)
Papua
Asops Kasdam XVIII/Kasuari Tinjau Pos Pam dan Pos Yan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025

Manokwari PB— Asisten Operasi (Asops) Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Sigid Hengki Purwanto, S.Sos., M.I.Pol., melaksanakan peninjauan dan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) serta Pos Pelayanan (Pos Yan) dalam rangka Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 di wilayah Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, Aspidmil Kejati Papua Barat Kolonel Laut (H) Ridho Sihombing, S.H., M.H., Kafasaharkan Manokwari Letkol Laut (T) Teguh Trilaksana, S.E., M.Tr.Opsla, Danramil 01 Kota/Kodim 1801 Manokwari Mayor Inf Arif Suwito, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta soliditas dan sinergitas lintas instansi dalam pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Barat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026.
Pada kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada personel yang bertugas di Pos Pam dan Pos Yan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Timo)
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?













