Papua
Raja Ampat Gelar: Dialog Budaya USBA Bangkitkan Suara Leluhur dan Masa Depan SDA

Kota Sorong PBD — Di tengah megahnya bentang alam Raja Ampat yang kaya akan keindahan laut dan keanekaragaman hayati, suara masyarakat adat kembali menggema.
Pada Kamis (2/10/2025), sebuah momentum bersejarah tercipta melalui Dialog Kebudayaan Penguatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar oleh Institut USBA (Uru Sefa Batufani) di Hotel Sahid Mariat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, Kepala Dinas Sosial dan ESDM, Suroso, SP, MA, secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Suroso menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di Raja Ampat.
“Kita tidak mendorong satu arah tertentu. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali. Pilihan ada di tangan masyarakat adat, karena mereka yang akan mewarisi tanah dan laut ini 20–30 tahun ke depan,” ujar Suroso.
Dialog ini menjadi ruang strategis bagi pertemuan lintas elemen: masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan LSM.
Tema besar yang diangkat bukan hanya soal pelestarian budaya, tetapi juga soal arah masa depan pengelolaan SDA Raja Ampat antara model ekstraktif yang mengeksploitasi, atau regeneratif yang memulihkan dan menjaga warisan alam serta budaya.
Ketua panitia sekaligus perwakilan Institut USBA, Charles Imbir, dalam sambutannya menekankan posisi penting masyarakat adat yang selama ini kerap terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan:
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin posisi masyarakat adat jelas dan didengar. Raja Ampat indah, tapi juga tertekan. Tekanan datang dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga masuknya investasi yang seringkali tidak berpihak pada rakyat,” tegas Charles.
Charles juga menyoroti adanya fragmentasi internal di antara masyarakat adat sendiri, yang bisa melemahkan posisi tawar mereka jika tidak segera disatukan dalam semangat musyawarah dan penghargaan terhadap struktur adat masing-masing.
Suroso dalam sambutannya menambahkan bahwa selama ini paradigma pembangunan seringkali mengabaikan aspek partisipasi sejati.
Ia menyampaikan bahwa masa depan Raja Ampat tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah atau investor, melainkan harus melalui dialog jujur dan terbuka, seperti yang difasilitasi oleh USBA.
“Dialog ini harus menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa kami bawa ke meja kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Tapi jangan sampai setelah berdialog, kita justru terpecah karena tidak dilandasi rasa memiliki dan keikhlasan,” imbuhnya.
Lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini juga menjadi pengingat spiritual dan kultural atas tanggung jawab besar yang diwariskan para leluhur.
Sebuah kutipan pembuka yang menggugah dibacakan dalam forum:
“Di antara desir ombak dan bisikan leluhur, kami mendengar panggilan: jangan biarkan tanah dan lautmu menjadi sunyi. Kami adalah anak-anak USBA, pewaris jejak yang melintasi pulau.”
Dalam konteks Raja Ampat yang saat ini menjadi incaran berbagai kepentingan dari pariwisata hingga industri ekstraktif seperti pertambangan posisi masyarakat adat menjadi semakin strategis.
Sayangnya, hingga kini banyak keputusan besar diambil tanpa konsultasi atau persetujuan adat yang sah.
Institut USBA melalui kegiatan ini mencoba membangun “pusat pengetahuan” yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional, untuk mendukung lahirnya kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Charles juga menegaskan bahwa sejarah panjang Raja Ampat menunjukkan bahwa orang Papua telah lama hidup dalam semangat persatuan, dan inilah saatnya untuk menghidupkan kembali semangat itu sebagai benteng terakhir melawan kehancuran ekologis dan kultural.
“Kalau suara masyarakat adat tidak diposisikan dengan benar, maka pembangunan hanya akan jadi alat perusak. Kita perlu kolaborasi sejati, bukan hanya slogan,” katanya menutup sesi.
Kegiatan ini menjadi titik awal yang kuat untuk membangun peradaban baru di Raja Ampat — peradaban yang tidak melupakan jejak leluhur, tetapi juga tidak menutup mata terhadap tantangan masa depan.
Dialog kebudayaan ini menjadi peringatan penting bahwa di tengah deru pembangunan, tanah dan laut bukan sekadar sumber daya, tapi warisan hidup yang bernyawa, dijaga oleh masyarakat adat yang selama ini menjadi benteng terakhir penjaga bumi Raja Ampat. (Timo)
Papua
7 Tahun Buron, Pulan Wonda Akhirnya Dibekuk: Satgas Cartenz Tegakkan Hukum Profesional dan Transparan

Jayapura — Setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tersangka Pulan Wonda alias Kamenak kini menjalani proses hukum lanjutan di Jayapura. Tersangka sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Pada Sabtu (4/4/2026), tersangka dipindahkan ke Jayapura dan tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 10.25 WIT dengan pengawalan personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026.
Proses pemindahan dilakukan sesuai standar operasional prosedur, dengan pengawalan ketat serta tetap memperhatikan hak-hak tersangka, termasuk pendampingan oleh pihak keluarga.
Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, AKBP Andria, S.I.K. saat ditemui media pada Sabtu (4/4) menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan.
“Proses pemindahan tersangka berlangsung aman dan sesuai prosedur. Pengawalan dilakukan secara ketat, serta seluruh tahapan dijalankan secara profesional dan transparan, dengan tetap memenuhi hak-hak tersangka, termasuk pendampingan keluarga,” ujarnya.
Setibanya di Jayapura, tersangka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari prosedur penanganan.
Menurut AKBP Andria, langkah tersebut merupakan bagian dari standar penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan.
“Setibanya di Jayapura, tersangka langsung menjalani pemeriksaan medis. Ini menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan yang bersangkutan,” jelasnya.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menambahkan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.
“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.
Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.
AKBP Andria juga menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Ke depan, tersangka akan menjalani BAP dan proses penyidikan akan terus dikembangkan. Fokusnya adalah memastikan setiap tahapan berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.
Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menyatakan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. (Red)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Redaksi1 minggu agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Redaksi2 minggu agoFredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Redaksi2 minggu agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Nasional4 jam agoGeger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini
Redaksi4 hari agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi2 minggu agoSurat Miskin Jadi ‘Tiket Emas’: Dugaan Permainan SKTM di RSUD dr. Iskak Lukai Rasa Keadilan
Redaksi5 hari agoHalal Bihalal Memanas: Isu TORA, Somasi Perusahaan, hingga Ancaman Aksi Damai Menguat di Tulungagung
Redaksi2 hari agoHarga Telur Anjlok, Peternak Blitar Tertekan di Tengah Inflasi Jawa Timur yang Naik













