Singapura Tolak Tarif Hormuz, Indonesia Diingatkan Perkuat Strategi Maritim

Singapura — Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk meminta izin ataupun membayar tarif demi melintasi Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen pada Selasa (7/4/2026), terkait kemungkinan adanya negosiasi antara Singapura dan Iran mengenai lalu lintas kapal di jalur strategis tersebut.

Balakrishnan menegaskan bahwa hak melintas di selat internasional merupakan prinsip global yang tidak dapat dipersyaratkan oleh negara mana pun.

“Melintasi Selat Hormuz adalah hak, bukan izin dari negara sekitar, bukan lisensi yang harus diminta, dan bukan pula biaya yang wajib dibayar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Selat Malaka yang dinilai memiliki nilai strategis bahkan lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Jalur tersebut berada di antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia, serta menjadi salah satu urat nadi perdagangan dunia.

Sikap tegas Singapura ini mencerminkan penolakan terhadap upaya komersialisasi jalur laut internasional yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perdagangan global.

Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Malaysia. Nurul Izzah Anwar, deputi presiden Partai Keadilan Rakyat, menilai sikap Singapura menunjukkan kecenderungan tidak netral dalam dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurutnya, Malaysia memilih pendekatan diplomasi dalam merespons situasi di Selat Hormuz guna menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan keamanan pasokan energi global.

“Kendali Iran atas Selat Hormuz adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian. Malaysia konsisten memegang prinsip bahwa diplomasi harus dikedepankan,” kata Nurul.

Ia menambahkan bahwa pendekatan diplomatik tersebut memungkinkan kapal-kapal Malaysia tetap melintas dengan aman di kawasan itu. Nurul juga menilai pernyataan Balakrishnan mencerminkan preferensi terhadap kekuatan eksternal dan berpotensi mengabaikan peran diplomasi.

Di tengah dinamika global tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai negara yang menguasai sejumlah jalur pelayaran utama dunia.

Pada Rabu (8/4/2026), Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki peran krusial dalam mengendalikan jalur pelayaran strategis, termasuk Selat Malaka, di tengah meningkatnya ketegangan global.

Meski Indonesia tidak secara langsung bergantung pada Selat Hormuz untuk impor minyak karena sebagian pasokan berasal dari Nigeria dan Angola dampak gangguan di kawasan tersebut tetap signifikan.

Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Gangguan pada jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga energi global yang turut berdampak pada perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah jalur laut strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun, pengamat menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global.

Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, pada Jumat (10/4/2026) menekankan bahwa perubahan dinamika global menuntut Indonesia untuk lebih aktif merumuskan strategi maritim.

“Jika laut mulai diberi harga, maka yang mahal bukan tarifnya, tetapi kedaulatan negara yang tidak siap,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, konsistensi pada prinsip kebebasan navigasi, penguatan diplomasi maritim, serta peningkatan ketahanan energi menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan Indonesia ke depan. (By/Red)