BLITAR, – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mendorong penyelesaian damai atas polemik yang melibatkan salah satu anggota Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Blitar terkait laporan tidak terpenuhinya nafkah oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sirinya.

Sekretaris DPC PDI P Blitar, Supriadi, menegaskan pentingnya menjaga nama baik partai.

“Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Jangan sampai persoalan ini mencoreng marwah partai dan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan,” tegas Supriadi, yang akrab disapa Kuat, dalam keterangan resminya di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, pada Sabtu (19/7).

Supriadi menyampaikan hal itu menanggapi laporan yang telah masuk ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Blitar. Perempuan pelapor mengklaim sebagai istri siri anggota dewan dari Fraksi PDIP tersebut dan menyatakan tidak menerima nafkah secara layak.

Pihaknya lebih menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu, ia meminta agar laporan ke BK dipertimbangkan kembali untuk digantikan dengan jalur mediasi langsung antara pihak yang bersangkutan.

“Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kami kira itu lebih baik. Kami juga berharap pihak terlapor segera menemui pelapor untuk membicarakan solusi terbaik, agar masalah tidak berkepanjangan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat musyawarah merupakan prinsip yang dipegang PDI Perjuangan dalam menyelesaikan masalah.

Meskipun BK DPRD Kabupaten Blitar berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, Supriadi berharap upaya damai menjadi prioritas. Serta meminta agar polemik ini tidak menjadi konsumsi publik yang tidak sehat.

“Kami meminta semua pihak untuk menahan diri sembari memberi kesempatan kepada para pihak menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Kabupaten Blitar yang dilaporkan belum memberikan pernyataan resmi.

Sementara itu, pihak BK DPRD Blitar juga belum memutuskan apakah akan memproses laporan tersebut lebih lanjut atau menunggu perkembangan upaya mediasi. (JK/Red)

Foto, Lahan milik warga yang diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar, dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah. (dok/Al Azhaar)

TULUNGAGUNG, -Dusun Ngelo, yang terletak di tengah hutan dan berbatasan dengan pesisir pantai selatan Kabupaten Tulungagung, kini mulai bersinar setelah terhubung dengan akses Jalur Lintas Selatan di akhir tahun 2024.

Sebelumnya, daerah ini dikenal sebagai kawasan terisolir, dengan akses yang sulit dan minim sentuhan pendidikan.

Pada tahun 2017, seorang warga setempat bernama Pak Mar telah menyerahkan lahan kepada Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar Tulungagung untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah.

Kini, pada pertengahan tahun 2025, lahan wakaf tersebut akan dijadikan wadah belajar bagi generasi di pantai selatan Kabupaten Tulungagung.

KH. Imam Mawardi Ridlwan, Pengasuh Pesantren Al Azhaar Tulungagung yang juga aktif di Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, mengungkapkan bahwa Dusun Ngelo merupakan daerah terpencil yang sebelumnya hanya bisa diakses dengan menyebrang sungai.

“Sekarang, dengan akses yang semakin baik, sangat penting untuk memiliki wadah pendidikan agama bagi anak-anak di daerah pesisir ini,” ujarnya.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga semangat dan cita-cita dalam membangun generasi yang sholih dan sholihah.

“Kami akan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai langkah untuk menyemai ilmu dan budi pekerti mulia. Kami berharap anak-anak pesisir ini dapat menjadi kader pemimpin bangsa,” tambahnya.

Wakil Ketua LD PWNU Jawa Timur juga menekankan pentingnya MI yang akan dirintis, yang bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai Islam rahmatal lil alamin serta ajaran ahlu sunnah wal jama’ah An Nahdliyah.

“Kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur kepada generasi muda,” ungkap Abah Imam panggilan karibnya, pada Kamis(17/7).

Abah Imam menambahkan bahwa dengan terwujudnya Jalur Lintas Selatan, diharapkan akan diikuti dengan penyemaian nilai-nilai budi pekerti luhur, agar generasi pesisir tetap cerdas dan berkarakter.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung juga akan menyiapkan para pendidik sebagai relawan dakwah untuk membantu orang tua murid.

Sebagai penutup, Abah Imam menyampaikan harapannya agar Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini dapat menjadi pusat belajar bagi anak-anak pesisir pantai selatan Kabupaten Tulungagung.

“Kami mengajak para donatur untuk berperan aktif, baik dalam bentuk material bangunan maupun dukungan lainnya, demi mewujudkan cita-cita anak pesisir untuk membangun masa depan bangsa,” tutupnya.

Dengan semangat khidmah dan perjuangan, Pesantren Al Azhaar Tulungagung bertekad untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia Emas melalui pendidikan yang berkualitas.

(DON/Red)

TULUNGAGUNG,- Ketidakhadiran Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam pelantikan belasan Pejabat Tinggi Pratama di Pendopo Kongas Arum Kesumaning Bongso, pada Rabu (16/7), menguatkan dugaan adanya ketidakharmonisan pucuk pimpinan daerah.

Ketidak hadiran Wabup menjadi simbol retaknya komunikasi antara Wabup Ahmad Baharudin dengan Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Namun, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menegaskan prosedur juga sudah terpenuhi dan membantah adanya kelalaian.

“Undangan sudah disampaikan ke ajudan Wabup pada 14 Juli dengan bukti tanda terima. Ini acara resmi yang seharusnya dihadiri bersama,“ujarnya usai acara.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, bahwa sebelumnya pihaknya juga telah menyampaikan undangan kepada Wabup Ahmad Baharudin melalui ajudannya.

“Ketidak hadiran pak Wabup karena ada kepentingan lainnya yang mendesak, undangan sudah kami serahkan dan diterima oleh ajudannya,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi terpisah menyatakan, untuk pemilihan pejabat, pihaknya mengaku tidak pernah diajak untuk berdiskusi sehingga ia merasa tidak dihargai.

“Saya sengaja absen karena tidak pernah dilibatkan. Bahkan untuk memberi masukan terkait pelantikan, saya tidak diperkenankan. Status saya hanya stempel,” ungkapnya singkat.

Lebih lanjut, sumber internal Pemkab yang enggan disebut namanya , membenarkan adanya hal tersebut.

“Rapat persiapan hanya melibatkan tim Bupati. Wabup memang tidak diajak berdiskusi,“ tukasnya.

Namun demikian dari prosesi pelantikan pejabat tersebut ada menjadi perhatian dari sejumlah tokoh pemerhati, yaitu dengan dilantiknya salah satu pejabat yang berasal dari luar kota daerah yaitu Suko Winarno, yang mana sebelumnya Suko Winarno merupakan Kepala BKPSDM Jember dan kini menjabat sebagai Kepala Bapenda Tulungagung.

Menurut salah satu tokoh pemerhati yang enggan disebutkan namanya menilai apakah Tulungagung kekurangan SDM untuk mengisi jabatan tersebut.

“Mutasi jabatan, kok ngebon dari Jember, memang Pemkab Tulungagung kekurangan SDM sampai – sampai mendatangkan dari Pemkab Jember ?,“ ujarnya.

Bahkan, dirinya juga menduga adanya titipan dari ‘orang berpengaruh’, dan hal ini juga menjadi pertanyaan akan dibawa kemana Kabupaten Tulungagung.

“Saya duga ada titipan dari orang lama yang masih punya pengaruh dan berkuasa di Tulungagung. Jika benar dugaan saya, ini langkah mundur bagi Tulungagung,“pungkasnya.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini daftar Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya,

1.Dra. Imroatul Mufida, M.Si., yang sebelumnya menjadi Asisten Administrasi Umum, menjabat sebagai Kepala DPMPTSP.

2.Bagus Kuncoro, M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala Dishub menjabat sebagai Kepala Bappeda.

3.Agus Prijanto Utomo, SE, yang sebelumnya Asisten Pemerintahan menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

4.Drs. Tranggono D.H., MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur, kini sebagai Asisten Perekonomian.

5.Anang Pratis Tianto, ST., M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perkim kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum.

6. Drs. Zamrotul Fuad yang sebelumnya sebagai Kepala Kominfo, kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan.

7.Drs. Suparni, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala KBP3A, kini menjabat sebagai Kepala Kominfo.

8.Fajar Widaryanto, SP, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala DPMPTSP, kini menjabat sebagai Kepala Disperindag.

9.Galih Nusantoro, SSTP, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala BPKAD, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

10.Iswahyudi, SIP, M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala DPMD, kini menjabat sebagai Kepala Dishub.

11.Endah Inawati, SE, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala Perpustakaan, kini menjabat sebagai Kepala Dinsos.

12.Erwin Novianto, ST, MT, yang sebelumnya sebagai Kepala Bappeda, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

13.Sukowinarno, SH, S.Pd, M.Si, yang sebelumnya sebagai Kepala BKPSDM Jember, kini menjabat sebagai Kepala Bapenda.

14.Dr. Kasil Rohmat, MMRS, yang sebelumnya sebagai Dirut RSUD dr. Iskak, kini menjabat sebagai Kepala KBP3A.

15.Lilik Ismiati, yang sebelumnya sebagai Kepala Bapenda, kini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan.

16.Dwi Hary Subagyo, yang sebelumnya sebagai Kepala PUPR kini menjabat sebagai Kepala BPKAD.

17. Wahyid Masrur – dari Kepala Dinas Sosial ke jabatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

(DON/Red)

Editor : Joko Prasetyo