Connect with us

Redaksi

Perang Raja-Raja Mataraman: Pacitan vs Solo di Panggung Pemilu 2029

Published

on

Jakarta— Di tanah subur Mataraman hamparan budaya Jawa timuran yang merawat keteduhan Majapahit dan ketegasan Mataram sedang bergolak sebuah peperangan yang tidak memakai keris, namun jauh lebih tajam: perang merebut hati rakyat.

Inilah pentas besar dua poros, dua dinasti, dua gaya kepemimpinan. Dua “raja modern” dari jantung kebudayaan Jawa.

Di satu sisi berdiri Susilo Bambang Yudhoyono, putra Pacitan, pewaris tradisi prajurit yang teduh, penuh perhitungan, dan bergerak dalam diam. Dari tanah karst Pacitan yang keras namun melahirkan jiwa-jiwa sabar, SBY menata jejaring politiknya seperti barisan laskar Mataram yang teratur pada masa Sultan Agung: senyap, tetapi menghunjam tepat pada waktunya.

Di sisi lain, dari kota Solo yang luwes namun tajam, bangkit Joko Widodo. Ia menguasai seni politik blusukan, tetapi menjelang 2029 ia mengubahnya menjadi gerilya kultural: menyebar kader, simpatisan, dan jaringan pengaruh seperti laskar-laskar kecil yang masuk ke setiap pasar, gang, dan simpul ekonomi rakyat.

Keduanya lahir dari akar budaya yang sama: Mataraman wilayah yang disiplin, religius, paternalistik, dan setia pada figur pemimpin.

Dan justru karena kesamaan inilah, pertarungan mereka menjadi semakin genting.

Babak I — Gerakan Senyap Pacitan.

Dari Puri Cikeas, para penasihat SBY membentangkan peta politik Mataraman:

Pacitan, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, hingga sebagian Jawa Tengah. Mereka tahu: siapa menguasai Mataraman, ia menguasai separuh nadi pulau Jawa.

Strategi SBY tersusun dalam tiga lapis:

  1. Reaktivasi Jaringan Pacitan–Madiun–Ngawi–Magetan. Layaknya panglima Mataram yang memanggil kembali prajurit Widodaren, loyalis lama dihidupkan kembali.
  2. Pendekatan Intelektual & Aparatur
    Sosok SBY yang rasional dan santun kembali menarik PNS, guru, tokoh organisasi, dan pejabat daerah ke orbitnya.
  3. Taktik “Perisai Biru” Demokrat
    Bukan serangan frontal, melainkan pembangunan simpati lewat isu stabilitas dan nostalgia kejayaan 2004–2014.

Gerakan SBY mengalir seperti Bengawan Solo: tampak tenang, namun diam-diam menggerus tepiannya.

Babak II — Serangan Lembut dari Solo.

Sementara itu di Solo, Jokowi tak lagi bergerak sebagai presiden, tetapi sebagai penguasa moral-politik yang masih memegang energi massa.

Taktik yang ia bangun:

  1. Gerilya Infrastruktur Sosial
    Relawan lama dihidupkan kembali lebih cair, lebih muda, lebih organik.
  2. Siasat “Pasar dan Gang-Gang Kecil”
    Jokowi memahami wong Mataraman: mereka percaya pada yang hadir, bukan yang hanya pasang baliho.
    Maka tokoh-tokoh dekatnya dikirim ke desa-desa sebagai simbol konsistensi.
  3. Aliansi Penguasa Daerah
    Figur kepala daerah dan penggerak ormas yang tumbuh di era Jokowi menjadi tulang punggung pasukannya.

Serangannya adalah gelombang halus tidak terlihat sebagai badai, tetapi tiba-tiba memenuhi seluruh pantai.

Babak III — Rebutan Takhta Budaya Mataraman.

Pemilu 2029 menjelma lebih dari adu program. Ia berubah menjadi adu legitimasi budaya.

  • SBY hadir sebagai “Raja Mataram yang bijak”, lambang stabilitas dan ketertiban ala Sri Sultan HB II.
  • Jokowi tampil sebagai “Raja Rakyat”, figur pemimpin yang membumi, sebagaimana Panembahan Senopati yang dekat dengan petani dan tanah.

Setiap kubu memiliki trah, kawulo, dan laskar politik-nya sendiri. Benturan mereka terjadi di berbagai titik:

  • Di Ngawi, posko biru Demokrat berdiri berhadapan dengan markas relawan pro-Jokowi.
  • Di Madiun, pesantren, tokoh budaya, dan paguyuban terbelah dua.
  • Di Wonogiri dan Klaten, perang opini berlangsung dari warung soto sampai ruang digital.

Mataraman yang dulu satu payung, kini menjadi medan perang epik.

Babak IV — Siapa “Raja Mataraman” 2029?

Tidak ada keris, tetapi strategi. Tidak ada pasukan kavaleri, tetapi mesin partai dan relawan. SBY membawa kehormatan Pacitan. Jokowi membawa kebanggaan Solo.

Keduanya menatap takhta besar: ceruk suara Mataraman, palagan penentu Jawa dan Jawa tetap kunci Indonesia.

Pertarungan ini pada akhirnya bukan cuma soal pemenang suara. Ia adalah pertarungan tentang siapa yang berhasil menjadi “Raja Mataraman Modern”, pemegang legitimasi moral-politik di wilayah budaya yang membentuk nadi pulau Jawa selama berabad-abad.

Dari sanalah masa depan politik Indonesia 2029 akan tertulis: apakah mengalir ke Pacitan atau ke Solo, ke strategi sunyi atau gerilya rakyat, ke raja yang teduh atau raja yang lincah. (By/Red)

Oleh: Suga Ayip JBT Rewok, Pengamat Politik Budaya Nusantara

Redaksi

KPK Bidik Jantung Birokrasi, Pj Sekda Tulungagung Diperiksa dalam Skandal Kasus Dugaan Pemerasan

Published

on

Jakarta — Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo terus merembet ke lingkar inti birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memanggil Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Soeroto, sebagai saksi dalam pengembangan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.

“Pemeriksaan atas nama SO selaku Pj Sekda Tulungagung,” ujarnya kepada media, Kamis(23/4).

Tak hanya Sekda, KPK juga memanggil sejumlah pejabat strategis lainnya, mulai dari kepala dinas hingga pejabat pengelola keuangan. Di antaranya Kepala Disperindag Tulungagung Fajar Widiyanto, mantan Kepala Bapenda Suko Winarno, Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo, serta sejumlah pejabat bagian umum dan bendahara di lingkungan Setda.

Pemanggilan ini mempertegas bahwa penyidikan KPK tidak berhenti pada aktor utama, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan sistemik di tubuh birokrasi Pemkab Tulungagung.

Kasus ini sendiri mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2026.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari berselang, KPK menetapkan Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.

Modus yang diungkap tergolong sistematis. KPK menduga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipaksa menandatangani surat pengunduran diri bermeterai tanpa tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan untuk memuluskan praktik pemerasan.

Dari skema itu, Gatut Sunu diduga telah mengumpulkan uang hingga Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar yang dibebankan kepada 16 kepala OPD.

Dengan semakin banyaknya pejabat yang diperiksa, kasus ini mengarah pada dugaan praktik terstruktur yang melibatkan lebih dari sekadar individu. KPK kini dihadapkan pada tantangan membongkar apakah skandal ini merupakan aksi personal atau bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas di pemerintahan daerah. (By/DON)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Redaksi

Dugaan Pemerasan Makin Melebar, KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG — Tekanan terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kian menguat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sedikitnya 20 pejabat secara maraton selama tiga hari di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dalam penyidikan dugaan praktik pemerasan yang diduga terjadi di internal pemerintahan daerah.

Gelombang pemeriksaan ini disebut sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menyeret sembilan pejabat untuk dimintai keterangan.

Dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan pengunduran diri terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) indikasi awal adanya tekanan sistemik di lingkup birokrasi.

Pelaksana Tugas, Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membenarkan adanya pemeriksaan intensif tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail materi yang digali penyidik.

“Iya benar, pemeriksaan berlangsung selama tiga hari di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya,” ujarnya, Kamis,(23/4).

Minimnya informasi yang diterima pemerintah daerah memunculkan tanda tanya besar. Sejumlah pejabat bahkan dilaporkan tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan KPK, memperlihatkan skala penyidikan yang tidak biasa.

KPK sendiri belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, intensitas pemeriksaan yang meningkat tajam mengisyaratkan bahwa kasus ini tidak berhenti pada level permukaan. Ada dugaan kuat bahwa praktik pemerasan tersebut melibatkan jaringan yang lebih luas di tubuh birokrasi.

Jika benar terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar di lingkungan Pemkab Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir mengguncang kepercayaan publik sekaligus menguji komitmen bersih-bersih di pemerintahan daerah. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Merawat Tradisi: Jejak Pondok Tengah Kamulan

Published

on

TULUNGAGUNG— Di tengah bentang pedesaan Trenggalek, Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Kamulan yang akrab disebut Pondok Tengah menjadi salah satu simpul penting tradisi keilmuan Islam di kawasan Mataraman. Berdiri sejak akhir abad ke-18 oleh Kyai Ahmad Yunus atau Sunan Wilis, pesantren ini bukan hanya tempat belajar, melainkan ruang hidupnya sanad: sanad keilmuan, sanad keluarga, dan sanad perjuangan.

Sejak awal, Pondok Tengah tumbuh dari tradisi babat alas membuka wilayah baru sekaligus membuka jalan dakwah. Dari tangan Sunan Wilis, yang merupakan putra Ki Bagus Mukmin, jejak pesantren ini terhubung dengan warisan besar Islam Mataram, perpaduan antara darah bangsawan dan laku kesantrian. Dalam konteks ini, pesantren tidak sekadar institusi pendidikan, melainkan simpul peradaban yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

Dalam tradisi pesantren, keberkahan ilmu tidak hanya diukur dari apa yang dipelajari, tetapi dari kepada siapa ilmu itu disandarkan. Di sinilah pentingnya sanad rantai transmisi keilmuan yang memastikan otoritas dan keaslian ilmu.

Pondok Tengah Kamulan memiliki hubungan keilmuan yang erat dengan Pondok Pesantren Joresan, Ponorogo salah satu pusat keilmuan Islam yang berpengaruh di Jawa Timur. Relasi ini tampak jelas dalam perjalanan intelektual para kiai Kamulan.

K.H. Mahmud Ihsan, salah satu pengasuh penting Pondok Tengah pada abad ke-20, tidak hanya menimba ilmu di Tremas Pacitan, tetapi juga berguru kepada K.H. Hasbullah di Joresan pada masa-masa awal kemerdekaan.

K.H. Hasbullah sendiri dikenal sebagai ulama dari trah Mbah Mesir Durenan, yang memiliki kedekatan historis dengan wilayah Trenggalek dan sekitarnya.

Sanad ini kemudian berlanjut melalui generasi berikutnya. K.H. Syafi’i Ismail Tayib, keponakan K.H. Mahmud Ihsan, juga menimba ilmu di Joresan. Ia belajar kepada K.H. Hasbullah serta K.H. Abdul Karim, memperkuat mata rantai keilmuan antara Kamulan dan Ponorogo. Relasi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak pernah berdiri sendiri, melainkan hidup dalam jejaring keilmuan yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Salah satu kekuatan utama Pondok Tengah adalah peran besar keluarga dalam menjaga keberlanjutan pesantren. Tradisi ini terlihat dari kontribusi luas trah Kyai Ihsan Aliyilmurtadho Yunus dan K.H. Tayib Abdussalam Yunus.

Baik dari jalur dzuriyah (keturunan langsung) maupun melalui jalur pernikahan (menantu), banyak tokoh lahir dan tumbuh dalam orbit pesantren ini. Di antara mereka adalah K.H. Toha Munawar Ikhsan, K.H. Islam Tayib Abdussalam, K.H. Ismail Tayib Abdussalam, K.H. Syafi’i Ismail Tayib, K.H. Bakar Abdussalam, dan K.H. Ahmad Zuhri Bakar.

Mereka bukan sekadar bagian dari silsilah keluarga, tetapi juga penjaga tradisi mengajar, berdakwah, dan merawat nilai-nilai pesantren. Dalam kultur pesantren, keluarga berfungsi sebagai institusi sosial yang memastikan kesinambungan nilai, etika, dan keilmuan.

Sejak dahulu, santri Pondok Tengah dikenal dengan kemandiriannya. Siang hari digunakan untuk bekerja, sementara malam hari diisi dengan mengaji. Tradisi ini bukan semata lahir dari keterbatasan, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan karakter.

Model ini membentuk santri yang tangguh, sederhana, dan berdaya. Kemandirian bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga mental melatih daya juang dan ketahanan hidup.

Hingga kini, sistem salaf dengan pengajaran kitab kuning tetap dipertahankan sebagai ruh utama pendidikan.

Di tengah perkembangan zaman, Pondok Pesantren Hidayatut Thullab tidak berhenti pada tradisi. Di bawah kepemimpinan K.H. Bahrul Munir, pesantren ini mengembangkan pendidikan formal berbasis Islamic boarding school.

Lembaga pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah kini hadir sebagai bagian dari sistem pendidikan terpadu. Selain memperdalam ilmu agama, para santri juga dibekali pendidikan vokasi modern, termasuk penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Langkah ini menunjukkan bahwa pesantren bukan institusi yang statis. Ia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tradisi tetap menjadi fondasi, sementara inovasi menjadi jembatan menuju masa depan.

Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Kamulan mengajarkan satu hal penting: bahwa kekuatan pesantren terletak pada sanad yang dijaga dan tradisi yang dirawat.

Dari Sunan Wilis hingga generasi hari ini, dari Kamulan hingga Joresan, semua terhubung dalam satu mata rantai keilmuan yang tidak terputus. Sebuah warisan yang tidak hanya dikenang, tetapi terus dihidupkan.

Di situlah pesantren menemukan maknanya sebagai penjaga tradisi, sekaligus penuntun masa depan.

Apa Hubungan Sunan Wilis Kamulan dengan Kalangbret Tulungagung ? (DON/Red)

Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i

Continue Reading

Trending