Papua
Sukseskan Demokrasi Jujur dan Adil, Pemprov PBD Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu

Kota Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan transparan melalui penguatan kelembagaan pengawas pemilu.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu se-Kabupaten/Kota di Wilayah PBD” yang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dra. Atika Rafika, mewakili Gubernur PBD, Elisa Kambu, S.Sos, di Riylich Panorama Hotel, Sorong, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Dra. Atika Rafika menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu, dengan tema “Penguatan Kelembagaan Frekuensi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” merupakan pilar utama dalam membangun bangsa.
Pemprov PBD mengapresiasi peran Bawaslu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang relatif kondusif, meskipun terdapat beberapa dinamika di lapangan.
“Kita telah melewati Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang matang. Evaluasi terhadap proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang,” ujar Dra. Atika Rafika.
Pemprov PBD berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi positif dan konstruktif yang akan menjadi jaminan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan mudah, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dra. Atika Rafika juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu PBD atas inisiasi kegiatan ini dan berharap hasil kegiatan dapat dilaporkan kepada pemerintah provinsi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu PBD, Fairli Sampetoding, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ini merupakan refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
Ia mengakui adanya berbagai permasalahan di setiap tahapan, mulai dari rangkaian pemilu hingga Pilkada.
“Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kami juga mengundang Komisi II DPR RI untuk membahas berbagai hal yang telah kita lalui, termasuk kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Papua dan Papua Barat daya, baik dari segi geografis maupun sistem pemilu,” jelas Fairli Sampetoding.
Bawaslu PBD berharap penguatan kelembagaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi landasan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya di masa mendatang, serta mewujudkan demokrasi yang sehat,”ujarnya. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Redaksi5 hari agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Redaksi2 minggu agoFredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Redaksi7 hari agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Redaksi3 minggu agoSiapa yang Tepat Menentukan Idul Fitri 1447 H ?
Redaksi2 minggu agoSurat Miskin Jadi ‘Tiket Emas’: Dugaan Permainan SKTM di RSUD dr. Iskak Lukai Rasa Keadilan
Redaksi2 minggu agoRamadan 1447 H Berakhir, Sekretaris IPHI Jatim Ingatkan Enam Adab Silaturahmi Saat Lebaran
Hukum Kriminal4 hari agoPengeroyokan Pakai Parang dan Tombak di Maluku Tenggara, Mahmud Tamher: Tangkap Pelaku dan Usut Tuntas Hingga Dalang Utama
Jawa Timur3 minggu agoHaul Yai Tasir Mayong Digelar Tiap 3 Syawal, Merawat Sejarah dan Ikatan Keturunan di Lamongan













