TULUNGAGUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung telah menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) bagi kendaraan roda empat atau lebih di kawasan Kuliner Pinka, di kawasan Kelurahan Kutoanyar dan Kelurahan Tertek.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung di salah satu pusat kuliner favorit masyarakat.

Penerapan sistem satu arah ini sudah diberlakukan, kebijakan tersebut dengan melibatkan lintas instansi serta para pedagang kaki lima (PKL).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Sony Welly Ahmadi melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Tulungagung, Panji Putranto, mengatakan rekayasa lalu lintas tersebut secara khusus diberlakukan bagi kendaraan roda empat ke atas.

Pemasangan rambu lalu lintas, yang dilaksanakan oleh Dishub.(dok/DON)

Sementara itu, pengaturan arus kendaraan dilakukan agar aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi pedagang tetap berjalan tanpa menimbulkan kemacetan.

“Skema one way ini berlaku khusus kendaraan roda empat ke atas.
Sebagai bagian dari penerapan kebijakan tersebut, Dishub telah memasang rambu larangan melintas bagi kendaraan dari arah utara menuju selatan dimulai dari pertigaan Jalan Kapten Pattimura Gang III, Kelurahan Kutoanyar sampai Jembatan Lembupeteng,“ jelasnya.

Selain pemasangan rambu, sejumlah water barrier juga ditempatkan di titik tersebut untuk mempertegas pengaturan arus kendaraan sekaligus meminimalkan pelanggaran terhadap skema satu arah.

Panji menjelaskan, kendaraan roda empat yang datang dari arah utara akan diarahkan melewati jalur alternatif di wilayah Kelurahan Kutoanyar dan tidak diperbolehkan memasuki kawasan Kuliner Pinka melalui akses tersebut.

“Dari titik itu, kendaraan roda empat diarahkan ke jalur alternatif di Kelurahan Kutoanyar, tidak boleh masuk ke Kawasan Kuliner Pinka dari arah utara,” tambahnya.

Untuk mendukung kelancaran penerapan rekayasa lalu lintas, Dishub juga telah melakukan pemasangan tambahan tiga rambu di sejumlah persimpangan yang dinilai rawan terjadi pelanggaran.

Ketiga lokasi tersebut meliputi Jalan Dr. Sutomo Gang II atau Simpang Empat Fauziah, Jalan Moch Yamin atau Simpang Empat Apotek Budi Mulya, serta Jalan Mayjend Sungkono Gang III.

“Intinya, roda empat hanya boleh melintas dari selatan ke utara, tidak sebaliknya,” tegasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Dishub berharap arus kendaraan di sekitar kawasan Kuliner Pinka menjadi lebih tertib dan lancar. Pihaknya juga mengimbau, bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dilaksanakan.

“Pengaturan ini juga diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung maupun pedagang yang setiap hari menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut,“ pungkasnya.

Sebelumnya, penataan kawasan Kuliner Pinka juga menjadi perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, jajaran Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyusul keluhan masyarakat terkait meningkatnya jumlah pedagang dan pengunjung yang belum diimbangi ketersediaan lahan parkir memadai.

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Asrori, menyampaikan bahwa penataan kawasan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

Menurutnya, DPRD tidak menghendaki penutupan usaha warga karena keberadaan kawasan kuliner tersebut turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pengaturan aktivitas perdagangan, parkir, dan arus kendaraan dinilai menjadi solusi yang perlu dikedepankan.

Komisi D juga mendorong Kelurahan Tertek untuk melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, serta asosiasi pedagang dalam merumuskan tata kelola kawasan. Penataan tersebut diharapkan tetap memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau.

Selain persoalan kawasan kuliner, Komisi D turut menyoroti keselamatan pengguna jalan pada sejumlah perlintasan sebidang kereta api yang belum dilengkapi palang pintu.

DPRD mendorong percepatan penyediaan fasilitas keselamatan, termasuk pos penjagaan dan palang pintu, melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Dengan adanya penerapan sistem satu arah serta dukungan penataan kawasan secara terpadu, diharapkan Kuliner Pinka dapat berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan maupun pengunjung.(DON/Red)

BLITAR – Polemik unggahan konten kreator di media sosial yang menyoroti penyaluran dana hibah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Blitar mendapat perhatian Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI).

Organisasi yang dipimpin Jaka Prasetya tersebut menggelar diskusi untuk menyikapi perkembangan polemik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan persoalan dana hibah, tetapi juga konten yang dinilai menyinggung sosok pendakwah kondang di Kabupaten Blitar. Diskusi berlangsung di salah satu rumah makan di kawasan Mboro, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (31/10).

Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, pihaknya mencermati perkembangan polemik yang awalnya berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana hibah pemerintah daerah.

Namun, menurut dia, perdebatan tersebut kemudian berkembang hingga menyentuh persoalan kehormatan pribadi seorang pendakwah.

“Kami hanya menyikapi serangan terhadap pendakwah. Bagi kami, seorang pendakwah merupakan bagian dari perjuangan meneruskan ajaran Nabi dan agama Islam,” ujar Jaka seusai diskusi.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk persoalan penyaluran dana hibah, merupakan hal yang dapat disampaikan dalam ruang demokrasi.

Namun, ia berharap penyampaian kritik tetap memperhatikan etika dan tidak berkembang menjadi serangan personal yang berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.

Jaka juga menyoroti penggunaan sejumlah istilah dalam konten yang beredar. Ia menilai terdapat ungkapan yang berpotensi merendahkan martabat seseorang, terlebih jika ditujukan kepada tokoh agama.

Meski demikian, Jaka mengakui belum melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap keseluruhan video yang beredar, termasuk memastikan keaslian konten maupun kemungkinan adanya penyuntingan atau penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kami kurang begitu memahami potongan-potongan video tersebut. Untuk memastikan apakah video itu asli, hasil editan, atau menggunakan AI, tentu ada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian,” jelasnya.

GPI Buka Kemungkinan Langkah Hukum

Selain menyampaikan sikap terhadap konten yang beredar, GPI juga menyinggung kemungkinan langkah hukum terhadap konten kreator yang bersangkutan.

Jaka berpendapat, persoalan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan hukum Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan dugaan tindak pidana di luar negeri.

Namun, ia mengakui bahwa langkah hukum harus mempertimbangkan ketentuan hukum acara, termasuk pihak yang memiliki kedudukan sebagai korban dalam pengaduan.

“Kalau berdasarkan hukum acara, laporan pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang menjadi korban. Pihak lain tidak bisa serta-merta menggantikan,” katanya.

Meski demikian, GPI menyatakan masih mempertimbangkan langkah lain melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila pihak yang merasa dirugikan tidak mengambil langkah pelaporan secara langsung.

Jaka menegaskan, diskusi tersebut merupakan inisiatif internal GPI. Ia mengaku tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan pendakwah yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut.

Menurutnya, kedekatan dengan pendakwah itu sejak sekitar 2017 menjadi salah satu alasan pihaknya merasa terpanggil untuk menyampaikan sikap.

“Kami murni terpanggil. Tidak ada pihak lain yang menyuruh atau mengompori kami untuk melakukan gerakan ini,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Jaka juga menyampaikan pandangannya mengenai awal mula pengajuan dana hibah yang menjadi pemicu polemik.

Ia mengaku tidak mengetahui secara langsung proses awal pengajuan proposal maupun pihak yang pertama kali menginisiasi permohonan dana tersebut.

Menurut pandangannya, kemungkinan terdapat pihak lain yang mendorong pengajuan dana hibah untuk pembangunan fasilitas keagamaan. Ia menduga pengajuan tersebut belum tentu berasal dari inisiatif langsung pendakwah yang menjadi sorotan.

“Kalau membangun tempat religi seperti itu, saya yakin kemampuan beliau ada. Menurut perasaan saya, kemungkinan ini bukan keinginan beliau secara langsung, tetapi ada pihak-pihak lain yang ingin mencari perhatian di hadapan beliau,” ungkap Jaka.

Ia menambahkan, secara administrasi disebut terdapat proposal yang diajukan oleh pihak terkait. Namun, ia menilai pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan dan konsekuensi pengajuan dana hibah perlu menjadi perhatian.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Jaka. Hingga kini, belum ada keterangan maupun bukti yang disampaikan dalam diskusi tersebut untuk memastikan siapa pihak yang pertama kali menginisiasi pengajuan dana hibah.

Saat ditanya apakah polemik dana hibah tersebut berkaitan dengan kompensasi atau kepentingan politik tertentu, Jaka memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh.

“Kami tidak berbicara politik,” ujarnya.

Polemik ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran publik.

Proses pengajuan, verifikasi, penetapan penerima hingga realisasi anggaran perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, perbedaan pandangan yang berkembang di media sosial diharapkan tidak mengaburkan substansi persoalan maupun memicu konflik di tengah masyarakat.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan hak-hak keuangan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Sebab, dana tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika menegaskan, upaya menahan dan memusatkan hak keuangan daerah di pemerintah pusat berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.

Seharusnya tugas pemerintah pusat memastikan pembagian kewenangan dan pemenuhan hak keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kekhawatiran pemerintah pusat mengenai penggunaan anggaran daerah yang tidak optimal maupun potensi penyimpangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menarik kewenangan keuangan daerah secara berlebihan,” ujar Pasek.

Pasek menegaskan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan melalui perangkat hukum dan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Untuk itu, PKN mendesak pemerintah pusat segera memenuhi hak daerah atas DBH dan dana lainnya yang menjadi bagian dari kewenangan daerah.

“Kembalikan semua hak anggaran milik daerah dan jangan semua dikangkangi oleh pusat,” tegas Pasek.

Pasek mengingatkan, pemusatan anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan daerah dapat memicu ketidakpuasan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada solidaritas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.

Sementara itu, Pasek juga menilai pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu hasil penting reformasi perlu diperkuat kembali. Sebab, dalam pemerintahan saat ini terdapat kecenderungan sentralisasi yang dinilai mengurangi ruang bagi daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kewenangan pemerintah pusat harus dijalankan sesuai pembagian urusan yang telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi dan karakteristik wilayahnya,” ungkapnya.

Pasek juga mengkritik anggapan bahwa otonomi daerah berpotensi melahirkan raja-raja kecil.

Menurut Pasek, persoalan penyalahgunaan kewenangan seharusnya ditangani melalui pengawasan dan penegakan hukum, bukan dengan menjadikan sentralisasi sebagai solusi utama.

Sebab, pemusatan kekuasaan justru berisiko memperbesar konsentrasi kewenangan apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang efektif.

“Bagi PKN, penguatan otonomi daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas penggunaan keuangan publik,” terang Pasek.

Pasek menegaskan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis. Karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan pelayanan di wilayahnya.

Maka, pembiayaan pelayanan dasar dan pembangunan daerah, perlu didukung dengan distribusi anggaran yang memadai. Pemerintah pusat diharapkan memperkuat sistem supervisi agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas, bukan semata-mata menarik kendali anggaran ke tingkat pusat.

“Pemerintah daerah itu perlu diberikan keleluasaan untuk merancang pembangunan sesuai karakteristik sosial, ekonomi, dan kebudayaan masing-masing, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (By/Red)