Kota Sorong PBD— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIV Sorong, menggelar lomba panahan yang berlangsung meriah di lapangan utama markas Kodaral XIV, Jl. Bubara No.1, Klaligi, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. (23/08/25).

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari anggota TNI-Polri serta masyarakat umum.

Lomba panahan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dan jiwa patriotisme.

Lomba panahan dibagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari Standart Bow Putra, Standart Bow Putri, Compound Bow Putra, Compound Bow Putri, Bare Bow Putra, Bare Bow Putri, Tradisional atau Horsebow.

Para pemenang lomba mendapatkan medali, piala, dan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan dan semangat mereka.

Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan pertandingan, yang berlangsung dalam suasana meriah dan penuh keakraban.

Perayaan HUT RI ke-80 ini diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sekaligus menjadikan momen bersejarah ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kemerdekaan dengan semangat yang tak pernah padam.

Lomba panahan ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk pelestarian olahraga tradisional yang telah lama menjadi bagian dari sejarah militer.

Kodaeral XIV mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat kemerdekaan dengan cara yang positif, sehat, dan penuh semangat juang. (Timo)

Katapop, Kabupaten Sorong— Komando Armada III menggelar apel khusus dalam rangka exit briefing Panglima Koarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., di Lapangan Apel Mako Koarmada III. Kegiatan ini menjadi momen perpisahan menjelang serah terima jabatan, di mana Laksda TNI Hersan selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Inspektur Jenderal TNI.

Dalam amanatnya, Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama masa kepemimpinannya.

Beliau berpesan agar seluruh personel Koarmada III senantiasa menjaga integritas, meningkatkan iman dan takwa, menjauhi pelanggaran hukum, serta terus membangun soliditas dan sinergi dalam setiap penugasan.

Apel khusus ini diikuti oleh Ir Koarmada III Laksma TNI Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., para pejabat utama, Dansat, Kasatker, Pengurus Jalasenastri Armada III, serta seluruh prajurit dan PNS Koarmada III.

Mengakhiri sambutannya, Laksda TNI Hersan menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan secara pribadi, serta berharap di bawah kepemimpinan Panglima yang baru, Koarmada III semakin solid, profesional, dan membanggakan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di wilayah timur. (Timo)

Surabaya — Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Dusun (Kasun) memegang peranan penting sebagai pelaksana pelayanan masyarakat yang paling dekat dengan warga.

Kasun bukan sekadar perangkat desa, melainkan simbol pemimpin lokal yang mengemban amanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyoroti peran strategis Kasun dalam menjaga tanah adat, awak media 90detik.com berkesempatan mewawancarai Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, melalui sambungan WhatsApp pada, Sabtu (23/8/2025).

Dalam wawancara tersebut, KH. Imam Mawardi menegaskan bahwa Kasun memiliki peran sentral dalam mempertahankan tanah adat sebagai warisan leluhur dan sumber kehidupan warga. Ia menyebut Kasun sebagai “penjaga kedaulatan warga desa”.

“Kasun selalu memelihara sekaligus mempertahankan tanah adat agar tetap menjadi sumber kemakmuran warga. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan tanah adat,” ujarnya.

Namun, menurutnya, peran vital Kasun ini seringkali diabaikan oleh pejabat yang berada di atasnya, terutama saat terjadi konflik atau pengalihan fungsi tanah adat.

Ia menyoroti adanya praktik peminggiran peran Kasun dalam proses identifikasi dan dokumentasi tanah adat, padahal para Kasun memiliki pengetahuan mendalam baik secara tertulis maupun lisan tentang batas-batas tanah adat yang diwariskan melalui musyawarah adat.

“Jika ada oknum pejabat bermain-main dengan tanah adat, Kasun sering kali dipinggirkan. Padahal mereka memahami sejarah dan batas-batas tanah adat lebih dari siapa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, KH. Imam menekankan pentingnya pelibatan Kasun dalam proses pemetaan tanah adat bersama warga.

Hal ini bukan hanya memperkuat posisi hukum tanah adat, tetapi juga meneguhkan peran Kasun sebagai sumber utama informasi dan aspirasi warga.

“Kasun sering disingkirkan karena mereka selalu menyuarakan kepentingan masyarakat. Mereka tidak kompromi ketika kebijakan merugikan warga,” tambahnya.

Saat ditanya tentang bagaimana seharusnya sikap seorang Kasun, KH. Imam menjelaskan bahwa Kasun harus menjadi wakil aspirasi warga, pelindung dari pengusiran, serta penggerak kesadaran kolektif warga atas hak mereka terhadap tanah adat.

“Kasun itu pendamping warga. Ia membela mereka ketika kepala daerah sudah ‘dibeli’. Ia menolak kompromi yang merugikan warganya,” tutup Imam.

Pandangan ini menegaskan bahwa dalam dinamika desa dan isu agraria, Kasun tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis dan moral.

Ia menjadi pilar penting dalam menjaga integritas desa dan kedaulatan rakyat atas tanah leluhur mereka. (DON/Red)