Nasional
Isu Pembubaran DPR Mencuat, Fredi Ulemlem: Itu Alarm Kemarahan Rakyat
Jakarta,— Isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat ke permukaan, didorong oleh gelombang kekecewaan rakyat terhadap kinerja wakil-wakilnya.
Mulai dari gaji dan tunjangan yang dinilai tak sebanding dengan kinerja, kontroversi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, hingga dugaan korupsi dan gaya hidup mewah anggota dewan, kepercayaan publik terhadap DPR semakin tergerus.
Namun secara konstitusional, pembubaran DPR adalah langkah yang mustahil dilakukan.
Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan:
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, baik presiden maupun lembaga manapun tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
Aktivis kebangsaan, Fredi Moses Ulemlem, menilai desakan pembubaran DPR merupakan bentuk ekspresi kemarahan rakyat yang telah lama terpendam.
“Rakyat sudah lama dikecewakan. Bayangkan, ketika harga pangan naik dan rakyat menderita, anggota DPR justru berjoget di tengah sidang. Itu bukan sekadar insiden kecil, tapi luka batin rakyat,” ujar Fredi dalam keterangannya, Senin(25/8).
“Namun, perlu dicatat, konstitusi kita tidak memberi ruang bagi pembubaran DPR. Jalan keluarnya adalah DPR harus berbenah, bukan bubar”, imbuhnya.
Fredi juga menyoroti lemahnya komitmen DPR terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Ia menyebut bahwa LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) seharusnya menjadi standar utama bagi para anggota dewan.
“Kalau DPR ingin dipercaya kembali, pertama mereka harus jujur dalam melaporkan harta kekayaan. Banyak rakyat kecewa melihat kekayaan fantastis anggota DPR yang tak sesuai dengan realitas rakyat kecil,” tegasnya.
“Kedua, jalankan keterbukaan informasi publik secara nyata. Rakyat berhak tahu ke mana uang pajak mereka dibelanjakan. Tanpa transparansi, DPR hanya akan semakin menjauh dari rakyat”, tambahnya.
Menurutnya, keterbukaan adalah langkah konkret untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Demokrasi itu bukan panggung pertunjukan, tapi bentuk pertanggungjawaban. Bung Karno sudah bilang, kedaulatan rakyat jangan cuma tertulis di atas kertas, tapi harus hidup dalam tindakan. DPR wajib membuktikan itu”, terangnya.
Fredi menilai desakan pembubaran DPR harus dibaca sebagai peringatan serius, bukan hanya slogan kosong.
“DPR hanya bisa memulihkan wibawa dengan hidup sederhana, bersikap transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Selama DPR sibuk dengan kepentingan elit, rakyat akan terus merasa dikhianati. Tapi kalau DPR berani membuka diri, mulai dari LHKPN yang jujur hingga pelaksanaan KIP yang nyata, itu bisa jadi titik balik”, ujarnya.
Fredi menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa eksistensi DPR bergantung pada kepercayaan rakyat.
“Ingat, DPR ada karena rakyat, bukan sebaliknya. Kalau kepercayaan itu hilang, meski secara hukum tak bisa dibubarkan, DPR secara moral sudah kehilangan legitimasinya”, pungkasnya. (By/Red)
Papua
Pemprov Papua Barat Daya Genjot Penyelesaian Data Kependudukan, Asisten I Buka Bimtek Dukcapil se-PBD
SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Asisten I Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Tamal, S.TP, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, bertempat di Hotel Kyriad, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Rabu (26/11/25).
Dalam sambutannya, Suardi Tamal menegaskan bahwa Dukcapil merupakan sektor strategis yang menjadi dasar seluruh proses pembangunan.
“Dukcapil adalah jantung bangsa, karena data kependudukan yang dimiliki menjadi basis perencanaan di tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data kependudukan harus menjadi prioritas, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui penyediaan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan tanpa biaya.
“Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah warga untuk memenuhi hak mereka atas layanan administrasi kependudukan,” tambahnya.
Plt. Asisten I itu juga menekankan bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) bukan hanya keabsahan identitas, tetapi juga penyediaan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi semua sektor pembangunan.
Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan layanan adminduk, menurutnya, terletak pada penduduk rentan seperti orang jalanan, kaum marginal, disabilitas, transgender, dan penduduk di wilayah sulit akses. Kendala lain mencakup kurangnya informasi, hambatan internal, hingga minimnya dukungan masyarakat.
Solusi yang ditempuh adalah pelayanan jemput bola melalui pendataan langsung sesuai Permendagri No. 19/2018 dan No. 96/2019.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan memonitor pendataan penduduk di satu kota dan lima kabupaten di Papua Barat Daya. Menurutnya, data pendatang masih belum valid sehingga membutuhkan pembenahan terpadu.
Ia mengungkapkan data jumlah penduduk Papua Barat Daya berdasarkan pendataan Januari–Agustus:
Orang Asli Papua (OAP): 297.474 jiwa
Non-OAP: 364.764 jiwa
Total: 622.236 jiwa
Nikolas menjelaskan bahwa hambatan geografis masih menjadi tantangan utama, terutama di Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. “Akses menuju wilayah terpencil belum memadai sehingga pendataan sering terkendala,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Papua Barat Daya akan menyalurkan bantuan keuangan operasional kepada seluruh kabupaten/kota demi memperlancar pendataan dan pelayanan adminduk hingga ke wilayah paling terpencil. Data valid ditargetkan rampung pada Desember.
“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh Kepala Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menyampaikan kendala lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama,” pungkas Nikolas. (Tim)
Jawa Timur
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa
- Pemahaman tata kelola koperasi yang baik, tertib, dan sesuai regulasi.
- Kemampuan mengembangkan unit usaha produktif sesuai potensi desa.
- Komitmen mempercepat kemandirian ekonomi desa melalui penguatan peran koperasi.
Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi Pratama oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, yang berlangsung khidmat di Gedung Lambertus Jitmau, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Temu Utara, Distrik Sorong, Selasa (25/11/2025). Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di Kota Sorong.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Drs. Ec. John Lewerissa (Ketua DPR Kota Sorong), Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim A. Md., Plh Sekda Kota Sorong Rudy R. Laku, S.Pi., MM, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Abdul Rahim Oeli, ST, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap proses pembinaan aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus Lobat, SH, M. PA, menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya memperkuat komitmen pelayanan publik. “Kita telah melakukan pelantikan pejabat eselon dua pada hari ini sehingga diharapkan setelah pelantikan, para pejabat segera memberikan pelayanan dan pengabdian yang tinggi kepada masyarakat Kota Sorong,” ujarnya.
Beliau mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik di Kota Sorong tidak ringan mengingat masyarakatnya yang heterogen dan berpendidikan tinggi. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan bekerja dengan hati. “Kita harus lebih banyak belajar untuk melayani masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan lebih dari kita,” tegasnya.
Wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kota Sorong beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelenggarakan proses pelantikan secara tertib dan profesional.
Tidak hanya itu, kepada para ASN yang belum mendapatkan kesempatan dilantik, Wali Kota memberikan pesan menenangkan agar tetap sabar dan percaya pada rencana Tuhan. “Semua ini Tuhan yang mengatur. Jangan berkecil hati, tetap tekun dan bersabar,” tambahnya.
Pelantikan kali ini menetapkan 13 pejabat eselon II, yaitu:
- Saul Erens Solosa, S.Sos (Sekwan DPR Kota Sorong),
- Muliani, S.Kep., Ners (Kadis Sosial Kota Sorong),
- Nelwan Esison Hara, SP (Kadis Pertanian Kota Sorong),
- Edward Jitmau, SE (Kadis Perindustrian Kota Sorong),
- James Burung, S.Sos., MM (Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Sorong),
- Yulinda Mosso, S.Sos., MM (Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),
- Yuliana Kiriho, S.AN., MM (Kadis Pendidikan Kota Sorong)
- Elisabeth Elsemina Sarah Agaki, SE (Kadis Perdagangan Kota Sorong),
- emima Elisabeth, S.KM., M.AP (Kadis Kesehatan Kota Sorong)
- Yapet Maniburi, ST., MT (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air),
- Robert Asmuruf, SH., MH – Kadis Kepegawaian dan Pengembangan SDM,
- Yowel Oktofianus Gefilem, ST – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- Corina Mansawan, SE., MM – Kadis Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap percepatan pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin optimal demi kemajuan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan di Papua Barat Daya. (TK)
Petarung Pasopati Ikut Hadir Dalam Apel Khsusus Danbrigif 1 Marinir
Pemprov Papua Barat Daya Genjot Penyelesaian Data Kependudukan, Asisten I Buka Bimtek Dukcapil se-PBD
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Nasional2 minggu agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Redaksi13 jam agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Jawa Timur3 minggu agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi1 minggu agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung
Jawa Timur2 hari agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi1 hari agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok
Redaksi2 hari agoRatusan Komunitas Jazz GE8 Jatim Meriahkan Anniversary ke-2 di Ranting Sewu Pasuruan
Nasional2 minggu agoKKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan