Hukum
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dukungan Pemberantasan Korupsi Diiringi Catatan Kritis

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mempercepat pemulihan aset negara dan masyarakat yang berasal dari tindak pidana.
Namun, persetujuan terhadap regulasi yang telah lama dinantikan tersebut juga diiringi sejumlah catatan dari masyarakat sipil. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum pengambilan keputusan, forum mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai hasil pembahasan RUU tersebut.
Dalam laporannya, Habiburokhman menyebut regulasi ini telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Usulan mengenai perampasan aset sendiri telah bergulir selama sekitar 18 tahun, sebelum akhirnya pembahasan intensif dilakukan DPR sejak Agustus 2025.
Menurutnya, kehadiran undang-undang ini membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum. Penanganan tindak pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan korban.
“Tujuan penghukuman sebelumnya hanya pemenjaraan pelaku pidana. Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” demikian penjelasan Habiburokhman dalam laporan pembahasan di hadapan rapat paripurna.
Atur Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut dirancang untuk memungkinkan negara melakukan pemulihan aset dalam kondisi tertentu, termasuk ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Dalam penjelasan hasil pembahasan DPR, proses perampasan aset tetap melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
DPR juga memasukkan ketentuan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.
Selain perkara korupsi, ruang lingkup pengaturan juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
DPR Tekankan Pengawasan dan Transparansi
Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset tercatat membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menjelaskan, terdapat sejumlah pokok pengaturan yang menjadi perhatian, termasuk penguatan prinsip hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Regulasi tersebut juga mengatur pengelolaan aset secara profesional melalui badan yang memiliki kewenangan dalam penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai badan pengawas yang bertugas mengawasi mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
DPR juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi agar proses pengelolaan aset dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan tersebut.
Pemerintah memandang mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana dalam kondisi yang diatur undang-undang, diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
YLBHI Beri Catatan, Minta Perlindungan Hak Warga Diperkuat
Di tengah dukungan terhadap pembentukan instrumen hukum baru tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap draf RUU Perampasan Aset yang dibahas DPR dan pemerintah.
Dalam siaran pers tertanggal 18 November 2026, YLBHI menilai undang-undang perampasan aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, serta memulihkan hasil kejahatan.
Namun, organisasi bantuan hukum tersebut mengingatkan bahwa besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, dan merampas aset harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat.
YLBHI menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, terutama apabila tindakan pemblokiran rekening atau penyitaan aset dilakukan tanpa standar pembuktian dan pengawasan pengadilan yang memadai.
Lembaga tersebut juga meminta agar hak atas bantuan hukum, perlindungan pihak ketiga, serta mekanisme keberatan benar-benar dijamin.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketentuan yang membatasi tersangka atau terdakwa berstatus daftar pencarian orang (DPO), termasuk advokatnya, dalam mengajukan keberatan terhadap proses perampasan aset.
Menurut YLBHI, status DPO tidak semestinya menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan menguji dasar hukum perampasan aset.
Selain itu, YLBHI meminta adanya kepastian mengenai ganti kerugian dan pertanggungjawaban individual aparat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik aset.
Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya independensi badan pengelola dan pengawas aset agar tidak menjadi pusat kekuasaan baru yang minim kontrol.
YLBHI menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Implementasi Menjadi Tahap Penting
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, pemerintah dan DPR memasuki tahapan penting untuk memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Sejumlah aspek masih perlu menjadi perhatian, terutama kesiapan kelembagaan, aturan pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta keterbukaan informasi mengenai aset yang berhasil dipulihkan.
Publik juga menantikan bagaimana hasil perampasan aset nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian negara, memberikan pemulihan kepada korban, serta mendukung kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki harta kekayaan secara sah tetap menjadi prinsip yang harus dijaga dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Pengesahan UU Perampasan Aset dengan demikian menjadi langkah baru dalam pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya tidak hanya efektif dalam mengejar hasil kejahatan, tetapi juga transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. (Red)
Hukum
GPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum

BLITAR – Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama pendakwah Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam memasuki babak baru. Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan menyerahkan surat pengaduan kepada sejumlah lembaga negara di Jakarta, pada Senin (16/11).
Penyerahan surat dilakukan dalam satu rangkaian kunjungan yang menyasar Istana Presiden, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Panglima TNI, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua GPI, Jaka Prasetya, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya meminta perhatian lembaga negara sekaligus mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan konten media sosial seorang konten kreator perempuan yang disebut bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan.
Menurutnya, surat kepada Presiden Prabowo Subianto disampaikan melalui Istana Presiden, sedangkan surat kepada Kapolri diserahkan melalui Mabes Polri. Adapun lembaga lainnya turut menerima surat dari GPI sebagai bagian dari penyampaian aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses hukum.
“Kami mendatangi Istana Presiden, Mabes Polri, kemudian menyampaikan kepada Ketua DPR RI, Komnas HAM, Panglima TNI, dan PBNU. Intinya, kami ingin melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum,” kata Jaka kepada wartawan, pada Rabu (18/11) malam.
Ia menjelaskan, penyampaian surat kepada sejumlah lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda yang sebelumnya telah diumumkan GPI. Organisasi ingin memastikan persoalan yang berkembang di media sosial tidak berhenti sebagai polemik, tetapi mendapatkan kejelasan melalui mekanisme hukum.
Meskipun membawa persoalan tersebut ke sejumlah lembaga negara, Jaka menegaskan GPI bukan pihak yang secara langsung membuat laporan pidana terhadap konten kreator yang dipersoalkan.
Ia menyebut posisi organisasinya sebatas melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Menurut Jaka, kepolisian perlu menjalankan tahapan hukum dengan memeriksa pihak yang mengaku menjadi korban, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan kelanjutan perkara.
Pihaknya juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik kepolisian telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak yang diduga membuat konten tersebut.
Namun, ia tidak menyebutkan nomor laporan polisi, identitas pelapor, satuan penyidik yang menangani perkara, maupun dokumen resmi yang dapat memastikan tahapan penanganan kasus tersebut.
Karena itu, informasi mengenai pemanggilan tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari kepolisian.
“Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan dan sudah membuat laporan resmi, tentu prosesnya harus berjalan sesuai hukum acara. Penyidik harus meminta keterangan korban, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti,” ujarnya.
Keberadaan Konten Kreator di Taiwan Jadi Sorotan
Persoalan lain yang disoroti GPI adalah keberadaan konten kreator tersebut yang disebut berada di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia.
Ia berpandangan, keberadaan seseorang di luar negeri tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum Indonesia apabila yang bersangkutan masih berstatus warga negara Indonesia dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.
Pun, ia juga menyinggung asas nasional aktif atau asas personalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam Pasal 8 KUHP, hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI dengan sejumlah persyaratan.
Penerapannya tidak otomatis, karena harus memperhatikan ketentuan mengenai jenis tindak pidana, ancaman pidana, dan apakah perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan.
Dengan demikian, keberadaan seseorang di Taiwan bukan satu-satunya faktor penentu. Penyidik tetap harus menguji unsur perbuatan, yurisdiksi, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jaka berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan bahwa keberadaan seseorang di luar negeri menjadi penghalang proses hukum.
Ia bahkan menyebut kemungkinan kerja sama internasional apabila nantinya terdapat kebutuhan penegakan hukum lintas negara.
Namun, mekanisme seperti penerbitan Red Notice melalui Interpol maupun tindakan deportasi tidak dapat dilakukan secara otomatis. Seluruhnya harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.
GPI Beri Tenggat untuk Meminta Tindak Lanjut
Jaka mengatakan, ketika mendatangi Istana Presiden pada Senin (16/11), pihaknya memperoleh informasi bahwa perkembangan surat dapat ditanyakan kembali dalam waktu sekitar tiga hingga empat hari.
Hal serupa, menurut dia, juga disampaikan saat menyampaikan surat ke Mabes Polri. GPI disebut dapat meminta informasi perkembangan melalui surat maupun surat elektronik.
Ia menegaskan organisasinya akan terus memantau tindak lanjut pengaduan tersebut. Jika tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan, GPI berencana kembali meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga yang telah menerima surat.
“Kami akan kawal terus. Harapan kami, masyarakat juga bersabar karena perkara yang sifatnya delik aduan harus melalui prosedur hukum acara yang benar,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan GPI ingin menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Namun, pengawasan publik juga perlu dibedakan dari kewenangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
Pada akhirnya, penentuan unsur pidana, penetapan tersangka, hingga tindakan hukum lainnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, klarifikasi dari Gus Iqdam atau perwakilannya serta pihak konten kreator yang disebut dalam polemik ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, pernyataan organisasi, klaim pihak yang merasa dirugikan, maupun konten yang beredar di media sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti kesalahan pidana.
Hingga berita ini disiarkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari kepolisian mengenai status dan perkembangan laporan tersebut, termasuk tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Karena prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(JK/Red)
Hukum
Polres Lumajang Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan Solar Bersubsidi, Pemohon Ungkap Rasa Kecewa : Masyarakat Butuh Kepastian Hukum

LUMAJANG – Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan dua mahasiswa di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang terkait penanganan perkara dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang ditangani Polres Lumajang batal digelar setelah pihak termohon, yakni Polres Lumajang, tidak hadir dalam persidangan.
Sidang yang telah dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 09.00 WIB tersebut sedianya menjadi momentum awal bagi pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus menguji proses penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Namun, ketidakhadiran pihak Polres Lumajang dalam sidang perdana tersebut menimbulkan kekecewaan dari pihak pemohon. Amar Qusairi, salah satu pemohon praperadilan, mempertanyakan alasan ketidakhadiran pihak termohon dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
“Jadwal sudah ditentukan hari ini, bahkan ini merupakan sidang perdana. Tetapi kenapa dan apa alasannya pihak termohon, dalam hal ini Polres Lumajang, tidak ada yang hadir? Kami sebagai pemohon tentu sangat kecewa. Kami datang untuk mencari kejelasan melalui jalur hukum, bukan untuk memperpanjang polemik,” ungkap Amar saat memberikan keterangan pers.
Menurutnya, sebagai mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan kepentingan masyarakat, langkah mengajukan praperadilan merupakan bentuk partisipasi dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.
Pihaknya menilai, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan pemohon, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebuah perkara yang menjadi perhatian publik ditangani oleh aparat penegak hukum.
Amar menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap proses penanganan perkara, terlebih yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, harus dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada persoalan yang tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Kami ingin semuanya terang. Apa yang menjadi dasar penanganan perkara, bagaimana prosesnya, serta apa alasan di balik keputusan yang telah diambil, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam distribusinya harus ditangani secara serius, profesional, dan tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan.
Ia juga menegaskan bahwa praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sah dan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, proses persidangan semestinya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Kami berharap Polres Lumajang dapat memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam sidang perdana tersebut dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan”, pungkasnya.(DD/Red)
Hukum
SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan

SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan
LUMAJANG – Penanganan kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang sebelumnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lumajang, Indah Amperawati, kini kembali menjadi sorotan publik.
Dua mahasiswa bernama Amar Qusairi Sebagai Pemohon I dan Daffa Akbar Al-Farros Pemohon II mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Lumajang ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang.
Gugatan tersebut dilayangkan menyusul keputusan kepolisian yang menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan solar subsidi melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Perkara ini bermula pada Senin (3/11/25), ketika Bupati Lumajang, Indah Amperawati, melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang sopir truk yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan solar bersubsidi.
Dalam operasi tersebut, Bupati Indah menemukan sekitar 1.000 liter solar subsidi yang disimpan di dalam sebuah tandon air dan diangkut menggunakan truk. Temuan itu diketahui sesaat setelah kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU.

Bupati Lumajang saat melakukan sidak dan menemukan BBM subsidi, (dok/redaksi).
Hal tersebut kemudian diserahkan kepada Polres Lumajang untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Namun, sekitar enam bulan setelah peristiwa penangkapan, kepolisian menyampaikan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana dalam perkara tersebut. Penanganan kasus pun akhirnya dihentikan melalui penerbitan SP3.
Keputusan penghentian perkara inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dan mendorong dua mahasiswa mengajukan gugatan praperadilan.
Salah satu penggugat, Amar Qusairi, mengatakan bahwa langkah hukum tersebut dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Lumajang. Ia mengaku belum menemukan informasi maupun dokumen resmi yang dapat menjelaskan secara terbuka dasar penghentian perkara tersebut.
Menurut Amar, gugatan yang diajukan ke PN Lumajang menggunakan materi Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji dugaan undue delay, yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
“Sehingga materi gugatan kami di PN Lumajang adalah Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji undue delay yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah,” kata Amar kepada media, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap melalui proses praperadilan, perkembangan dan kepastian hukum atas kasus dugaan penimbunan solar subsidi yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat.(Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum19 jam agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi











