Connect with us

Nasional

Kualitas Program MBG Dikeluhkan, Imam Mawardi Usul Perbaikan Sistem Rekrutmen Relawan dan Standar Gizi

Published

on

TULUNGAGUNG — Gelombang keluhan dari para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat. Mulai dari siswa PAUD hingga SLTA, serta kalangan ibu hamil dan balita, menyuarakan masalah yang serupa, kualitas makanan kurang memuaskan.

Rasa hambar, variasi menu yang monoton, dan penyajian yang kurang menggugah selera menjadi sorotan utama.

Menurut Imam Mawardi Ridlwan, yang aktif dalam gerakan ini sejak 6 Januari 2025, suara-suara tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan alarm moral yang patut disikapi dengan serius oleh pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana utama program.

“Saya tidak dalam posisi menyalahkan siapa pun. Tapi kita perlu jujur melihat akar masalahnya. Dan saya meyakini, persoalannya terletak pada sistem rekrutmen relawan dapur SPPG,” ujar Imam Mawardi.

Relawan: Garda Terdepan yang Terlupakan.

Relawan dapur, menurut Imam, selama ini dipandang hanya sebagai pelengkap teknis. Padahal, mereka adalah penjaga gizi generasi bangsa. Rekrutmen yang selama ini diserahkan penuh kepada mitra BGN, dengan niat mulia memberdayakan keluarga miskin ekstrem, sayangnya belum diikuti dengan standar ketat dan pengawasan menyeluruh.

“Memasak untuk ribuan anak bukan pekerjaan sembarangan. Butuh kecakapan khusus, bukan hanya niat baik,” jelasnya.

Ia mengusulkan sistem rekrutmen baru yang lebih selektif dan terintegrasi, melibatkan Kasatpel SPPG, mitra pelaksana, serta instansi kesehatan seperti puskesmas atau BPOM.

Dari 55–60 calon relawan, hanya 47 orang yang benar-benar lolos dan layak bertugas.

Sertifikasi: Benteng Perlindungan Gizi.

Relawan yang lolos seleksi wajib mengikuti pelatihan dan pembinaan hingga memperoleh sertifikat kelayakan sebelum terjun ke dapur. Yang belum lulus, akan difasilitasi mengikuti gelombang berikutnya.

“Ini bukan diskriminasi, tapi bentuk perlindungan terhadap anak-anak kita. Kita tetap memberdayakan masyarakat miskin, tapi dengan standar yang menjamin keselamatan dan kesehatan,” tambah Imam.

Sertifikasi ini, lanjutnya, juga menjadi bentuk pengakuan keterampilan bagi para relawan dapur, sehingga mereka tak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga bagian dari solusi perbaikan gizi nasional.

Bahan Baku: Jangan Asal Murah, Harus Bermutu.

Imam juga menyoroti aspek bahan baku yang selama ini cenderung ditentukan berdasarkan harga termurah. Ia menegaskan bahwa suplier harus berbadan hukum seperti koperasi, UMKM, atau Bumdes dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan BGN.

“Kita tidak boleh kompromi dalam kualitas. Makanan bergizi hanya bisa lahir dari bahan baku yang baik. Dan dari makanan bergizi, kita akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas”, ujarnya.

MBG Bukan Sekadar Proyek, Tapi Gerakan Bermartabat.

Program MBG, kata Imam Mawardi, jangan hanya dilihat sebagai proyek percepatan atau sekadar program politik. Lebih dari itu, MBG adalah gerakan moral, spiritual, dan kebangsaan.

“Kita memberi makan bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk tumbuh. Maka setiap sendok nasi harus diisi dengan cinta, ilmu, dan tanggung jawab,” tegasnya.

Penutup: Anak Bangsa Berhak Mendapatkan yang Terbaik.

Imam Mawardi Ridlwan meyakini, dengan rekrutmen yang selektif, pelatihan yang serius, serta jaminan bahan baku berkualitas, Program MBG akan menjadi inisiatif yang tidak hanya cepat, tetapi juga bermartabat.

“Anak-anak kita berhak mendapatkan yang terbaik. Jangan jadikan mereka korban sistem yang asal-asalan,” pungkasnya. (DON/Red)

Oleh: Imam Mawardi Ridlwan, Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokat Pejuang Islam.

Nasional

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga ke OKU Timur

Published

on

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.

Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.

“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”

Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.

Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.

Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.

Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pemerintah Dukung Media Siber Indonesia: JMSI Papua Barat Daya Diresmikan, Siap Dorong Ekonomi Lokal

Published

on

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).

“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.

“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.

Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.

“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)

Continue Reading

Papua

JMSI Papua Barat Daya Resmi Gelar Musda I: Media Siber Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Adat

Published

on

Sorong PBD– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25).

Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.

Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.

“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.

Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal. (Timo)

Continue Reading

Trending