BANDUNG- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengintervensi persoalan ketenagakerjaan daerah melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk pendekatan preventif hukum, mengingat tingginya angka pengangguran berbanding lurus dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Peluncuran nasional program tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11), dengan dihadiri pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berada di angka 4,75 persen atau setara 7,38 juta jiwa. Namun, Provinsi Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran sebesar 6,67 persen, berada di atas rata-rata nasional.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” papar Suyudi di Bandung.

Suyudi menjelaskan, program Poliran diinisiasi berdasarkan pengalaman keberhasilan penguatan jaringan pelatihan kerja saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Skema tersebut kini diekspansi menjadi kebijakan nasional yang berfokus pada penyelarasan potensi tematik tiap-tiap daerah.

Untuk wilayah Jawa Barat, Poliran mengawali langkahnya melalui uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi kredibel bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam). Penguatan legalitas dan kompetensi ini ditargetkan mampu meningkatkan daya saing pencari kerja di pasar industri Jawa Barat yang masif.

Ke depan, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal keberlanjutan program Poliran dengan membangun basis data (database) pencari kerja yang akurat serta terhubung langsung dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.

“Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah,” pungkasnya.(DON/Hms)

TULUNGAGUNG,— Soliditas dan keutuhan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kembali ditegaskan oleh Pengurus Wilayah (PW) IPHI Jawa Timur. Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, memastikan bahwa kepengurusan IPHI tetap utuh dan tidak terdapat dualisme kepemimpinan yang sah.

Penegasan tersebut disampaikan KH. Imam Mawardi Ridlwan di Pesantren Al Azhaar, Kedungwaru, Tulungagung, Kamis (12/11/2026). Ia sekaligus mengajak seluruh jajaran IPHI untuk menyikapi dinamika organisasi secara bijak dengan berpedoman pada fakta dan keputusan hukum.

Menurutnya, informasi mengenai adanya dualisme kepengurusan IPHI yang berkembang di tengah masyarakat perlu diluruskan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima penjelasan dari Ketua Umum PP IPHI, H. Erman Suparno, dan Sekretaris Jenderal, H. Bambang Irianto, mengenai perkembangan proses hukum terkait kepengurusan organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, PP IPHI telah memperoleh salinan resmi dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perkara kasasi Nomor 4624 K/PDT/2026. Perkara tersebut merupakan kelanjutan dari perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN Bks, dengan surat pengantar Nomor 3814/PAN.W11.U5/HK.02/VII/2026.

Perkara kasasi yang diputus pada Senin (9/11/2026) tersebut berakhir dengan amar putusan DITOLAK.

Erman Suparno menjelaskan, permohonan kasasi diajukan oleh Yani dan pihak lainnya yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPHI. Sementara itu, pihak termohon dalam perkara tersebut adalah dirinya bersama H. Anshori dan Ir. H. Bambang Irianto.

Menyikapi putusan tersebut, Imam menilai bahwa hasil proses hukum itu merupakan fakta yang harus dihormati dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi.

“Fakta hukum ini semakin memperkokoh keabsahan kepengurusan IPHI hasil Muktamar Bali,” tegas Abah Imam.

Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh Pengurus Daerah (PD) IPHI kabupaten dan kota di Jawa Timur tetap meneguhkan kepemimpinan PP IPHI di bawah Ketua Umum H. Erman Suparno dan Sekretaris Jenderal H. Bambang Irianto.

Sebagai bentuk konsistensi terhadap garis organisasi, PW IPHI Jawa Timur akan melakukan pembinaan terhadap kepengurusan daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan PP IPHI hasil Muktamar Bali.

“Apabila di tingkat kota maupun kabupaten se-Jawa Timur terdapat kepengurusan PD IPHI yang tidak segaris dengan PP IPHI hasil Muktamar Bali, maka akan diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya.

Di luar persoalan dinamika kepengurusan, Imam mengingatkan bahwa esensi keberadaan IPHI sejatinya terletak pada pengabdian kepada umat, khususnya pelayanan dan pembinaan jamaah haji.

Ia mengajak seluruh pengurus IPHI di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas khidmah organisasi dengan mengedepankan ketulusan, kerendahan hati, serta semangat persaudaraan. Menurutnya, jabatan dalam organisasi hendaknya dipandang sebagai amanah untuk melayani, bukan sekadar kedudukan yang harus dipertahankan.

Imam menekankan bahwa nilai kemabruran haji seharusnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui terpeliharanya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.

Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam sikap saling menghormati, kebersamaan, kepedulian, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Bukti kemabruran haji adalah kehidupan yang penuh ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah, terwujud dalam kebersamaan, bergandengan tangan, serta membangun semangat gotong royong melalui IPHI. IPHI adalah organisasi persaudaraan, maka IPHI itu satu dan bersaudara,” pungkasnya.

Penegasan PW IPHI Jawa Timur tersebut menjadi ajakan agar seluruh elemen organisasi kembali merapatkan barisan, menjaga persatuan, dan menempatkan semangat persaudaraan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah organisasi. (DON/Red)

BANDUNG – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah konkret Polri membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Program yang dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri tersebut diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), melalui kegiatan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak dapat hanya melihat persoalan pengangguran sebagai masalah ekonomi.

Tingginya angka pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.

Menurutnya, kehadiran POLIRAN merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang semakin mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat.

Dengan membuka akses terhadap pekerjaan, Polri berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi faktor kerawanan sosial.

Program tersebut sebelumnya dikembangkan Suyudi ketika menjabat Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, POLIRAN kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.

Kapolri menegaskan bahwa POLIRAN tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri hadir sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Selain memperluas kesempatan kerja, Kapolri memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar yang selama ini menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.

Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal.

“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.

Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan, segera melaporkannya kepada kepolisian.

Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.

Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.

“Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal,” ujarnya.

Melalui program ini, Polri berupaya membangun pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan kamtibmas.

POLIRAN sekaligus menjadi implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menghadirkan kepolisian sebagai mitra yang membantu masyarakat mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan tindakan nyata.

Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Peluncuran program ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.

Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.

Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri.

Hadir pula unsur Forkopimda Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan.(DON/Red)