TULUNGAGUNG- Langkah permintaan maaf yang telah dilakukan oleh pihak Trans7 atas tayangan yang menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo ternyata belum cukup meredam amarah komunitas pesantren.

Salah satunya datang dari komunitas Waskita Wahana Silaturahmi Kyai Tulungagung (Waskita) yang dipimpin KH.Anang Muhsin yang akrab disapa Gus Anang, secara resmi menyatakan bahwa tiga tuntutan awal mereka tetap berlaku dan harus dipenuhi.

Dalam pernyataan sikapnya yang dikeluarkan pada Minggu( 19/10) malam, Waskita menegaskan bahwa meskipun Trans7 telah meminta maaf, langkah tersebut dinilai belum memadai dan belum menyentuh substansi persoalan.

“Permintaan maaf yang disampaikan Trans7 kami apresiasi sebagai langkah awal. Namun, hal itu tidak serta merta menghapus dampak negatif dan provokatif yang telah menyebar luas di masyarakat. Oleh karena itu, tiga tuntutan kami tetap berdiri dan harus ditindaklanjuti,” tegas Gus Toha selaku penasihat hukum Waskita, saat dihubungi awak media pada Senin (20/10).

Pernyataan sikap tersebut mempertegas kembali tiga tuntutan yang sebelumnya telah digulirkan:

1. Boikot terhadap seluruh tayangan Trans7 oleh masyarakat.

2. Permintaan maaf resmi dari pimpinan dan pemilik Trans7 kepada Pengasuh Ponpes Lirboyo dan seluruh pesantren se-Indonesia.

3. Pencabutan hak siar Trans7 sebagai bentuk pertanggungjawaban ultimate.

Waskita menilai tayangan tersebut bukan hanya sekadar kesalahan editorial, tetapi telah melukai martabat dan merusak nama baik institusi pesantren yang telah berjasa membangun karakter bangsa.

Menurut Gus Hahibi selaku ketua RMI (Robitoh Makhad Islamiyah) Pencabutan hak siar dinilai sebagai konsekuensi logis untuk menciptakan efek jera dan menjaga marwah pendidikan pesantren di masa depan.

Dari ketiga tuntutan itu, poin pencabutan hak siar muncul sebagai tuntutan paling keras dan menjadi perhatian utama.

Pihak Waskita menjelaskan bahwa lembaga penyiaran yang telah terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap etika dan nilai-nilai agama harus memikul tanggung jawab yang setimpal.

“Kami tidak main-main dengan tuntutan ini. Pencabutan hak siar adalah wujud dari perlawanan terhadap sistematis yang mendiskreditkan pesantren. Kami akan terus menggalang dukungan hingga tuntutan ini didengar oleh pihak yang berwenang,” tambah salah satu perwakilan Waskita.

Dengan pernyataan sikap ini, polemik diperkirakan akan memasuki babak baru. Tekanan terhadap Trans7 tidak akan mereda dan akan terus berlanjut, atas tayangan tersebut. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertama dengan catatan dukungan publik yang kuat, mencapai 71,8% menurut survei Poltracking Indonesia.

Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintahan ini mengusung dua fondasi utama: warisan geopolitik Bung Karno dan konsep ekonomi baru bernama Sumitronomic.

Respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi bagian oposisi, datang dengan dua nada berbeda, apresiasi untuk langkah diplomasi, namun kritik tajam untuk implementasi kebijakan ekonomi.

Geopolitik Soekarnois dan Diplomasi Perdamaian

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai Prabowo telah menghidupkan kembali kesadaran geopolitik ala Bung Karno. Dalam pernyataannya, pad Jumat (19/10), Hasto menyatakan apresiasi partainya terhadap kepemimpinan yang digerakkan oleh visi tersebut untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil.

“Prabowo mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa perdamaian, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujar Hasto.

Konsep geopolitik Bung Karno, yang menekankan posisi Indonesia sebagai poros dan subjek aktif, dianggap menemukan bentuknya dalam diplomasi Prabowo yang aktif menjembatani kepentingan Global South dan kekuatan global.

Di bidang lain, kebijakan ekonomi pemerintah mendapat sorotan. Pemerintah memperkenalkan “Sumitronomic”, sebuah filsafat ekonomi yang bertumpu pada tiga poros, kemandirian nasional, keadilan sosial, dan keseimbangan geopolitik-ekonomi.

Namun, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa realitas di lapangan belum sejalan dengan idealisme tersebut. Ia menyoroti sejumlah masalah struktural dan tantangan transisi.

“Memadukan janji kampanye dengan ide dasar Astacita ternyata tidak mudah. Banyak program prioritas yang belum menunjukkan akselerasi,” kata Andreas.

Ia juga mengkritik pengelolaan aset strategis negara yang beralih dari BUMN ke Danantara, yang dinilai belum mencerminkan prinsip efisiensi dan kedaulatan ekonomi.

“KA Cepat Whoosh menambah beban APBN, PSN (Proyek Strategis Nasional) menuai protes, dan kini rakyat menuntut arah baru pembangunan yang benar-benar pro-rakyat,” tegasnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka berupaya memperkuat program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Di sisi lain, beban warisan proyek infrastruktur masa lalu dinilai menghambat transformasi struktural.

Menurut pandangan PDIP, tanpa koreksi ideologis yang tajam, ekonomi Indonesia berisiko terjebak dalam dualisme: antara semangat kemandirian dan ketergantungan pada kapital asing.

Dari geopolitik hingga ekonomi, tahun pertama pemerintahan ini menjadi babak awal upaya merumuskan identitas nasional baru.

Gagasan besar tentang “Negara Berkedaulatan Ganda”, berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, kini diuji dalam tarikan ideologis antara cita-cita kemandirian dan realitas kompleks perekonomian global.(By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Maybrat— Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, hadir secara langsung dalam Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) pada hari kedua rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Theofani yang digelar di Lapangan Alun-Alun Faitmayaf, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Minggu (19/10).

Ibadah KKR yang dihadiri ribuan jemaat dan tamu undangan dari berbagai daerah ini berlangsung penuh hikmat dan sukacita. Dipimpin oleh Pastor Y. Buny dan Pendeta Ev. Sefanya Yewun, ibadah mengambil tema dari firman Tuhan Filipi 2:1-11 yang mengajak umat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan HUT Theofani ke-74, yang akan mencapai puncaknya pada 21 Oktober 2025 mendatang di Bumi A3.

Hadir dalam acara tersebut selain Gubernur Elisa Kambu, juga Bupati Maybrat Karel Murafer, S.H., M.H., Wakil Bupati Ferdinando Solossa, S.E., serta unsur Forkopimda Kabupaten Maybrat.

Pengamanan ketat dan profesional dari aparat TNI Kodim 1809 Maybrat dan Polres Maybrat menjamin seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan kondusif.

Wakil Bupati Maybrat sekaligus Ketua Panitia HUT Theofani ke-74, Ferdinando Solossa, menyampaikan apresiasi tinggi kepada aparat keamanan atas dedikasi dan kerja keras selama pelaksanaan kegiatan.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kodim 1809 dan Polres Maybrat yang telah mengamankan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sehingga ibadah dan rangkaian acara dapat berlangsung aman dan khidmat,” ujar Ferdinando Solossa.

Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., menegaskan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat demi menjaga rasa aman dan nyaman selama acara berlangsung.

Hingga kegiatan usai, situasi tetap aman dan kondusif, serta seluruh personel aparat keamanan kembali ke markas masing-masing dalam keadaan tertib.

Rangkaian perayaan HUT Theofani ke-74 ini menjadi bukti sinergi positif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat Kabupaten Maybrat. (Timo)