Blitar— Isak tangis S (38) pecah di sudut sebuah kamar hotel di Kota Blitar. Di balik riasan wajah yang berusaha menutupi letih, tersimpan luka panjang yang tak pernah benar-benar sembuh.

Dua tahun lalu, hidupnya runtuh saat sang suami meninggal dunia akibat sakit. Sejak itu, ia menjadi satu-satunya tulang punggung bagi dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

“Kalau ingat suami, rasanya dada ini sesak. Tapi saya tidak boleh lemah. Anak-anak cuma punya saya,” ucapnya dengan suara bergetar.

S tak pernah membayangkan langkah hidupnya akan membawanya ke dunia gelap sebagai pekerja seks komersial berkedok pijat plus panggilan. Jalan itu, katanya, bukan pilihan, melainkan keterpaksaan. Lilitan utang dan kebutuhan sehari-hari memaksanya menelan pahitnya stigma sosial.

Awalnya, ia mencoba bertahan dengan pekerjaan serabutan. Mencuci pakaian tetangga, berjualan makanan kecil, hingga menerima pekerjaan apa pun yang bisa menghasilkan uang. Namun penghasilan yang didapat tak sebanding dengan cicilan utang dan biaya sekolah anak.

“Sehari dapat lima puluh ribu saja sudah syukur. Tapi utang harus bayar ratusan ribu. Saya pusing, bingung harus bagaimana,” tuturnya, matanya berkaca-kaca.

Utang itu bermula dari upaya menyelamatkan nyawa suaminya. Biaya pengobatan yang membengkak memaksanya meminjam uang dari tetangga hingga koperasi harian berbunga tinggi. Harapannya sederhana, suaminya sembuh dan kembali bekerja.

Namun takdir berkata lain. Suaminya pergi untuk selamanya, sementara tagihan terus berdatangan tanpa ampun.

“Saya pernah ditagih tiap hari. Kadang sampai diteriaki di depan rumah. Anak-anak lihat saya dimarahi. Itu yang paling sakit,” jelasnya lirih, Jumat (20/2).

Tekanan demi tekanan membuatnya goyah. Dalam kondisi terdesak dan tanpa keahlian khusus, seorang kenalan menawarkan pekerjaan di tempat hiburan malam. Dari situlah ia mulai mengenal dunia yang dulu hanya ia dengar sebagai cerita miring.

“Saya menangis waktu pertama kali. Saya merasa hina. Tapi saya ingat anak-anak belum makan,” ujarnya, tak kuasa menahan air mata.

Setiap kali keluar rumah untuk bekerja, ia berbohong kepada anak-anaknya, mengaku mendapat kerja malam sebagai tukang pijat biasa. Rasa bersalah menghantuinya hampir setiap hari. Ia takut suatu saat kebenaran terungkap dan menghancurkan masa depan buah hatinya.

“Saya tidak bangga dengan pekerjaan ini. Saya cuma ingin anak-anak tetap sekolah, tidak putus seperti saya,” imbuhnya.

Kisah S menjadi potret getir tentang kemiskinan dan minimnya jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Ketika kepala keluarga pergi dan beban ekonomi datang bertubi-tubi, pilihan hidup seakan menyempit hingga nyaris tak menyisakan ruang.

Kini, S hanya memendam satu harapan, pekerjaan yang lebih layak agar bisa keluar dari lingkaran gelap tersebut.

“Saya ingin berhenti. Saya ingin hidup normal. Saya cuma ingin anak-anak saya tumbuh tanpa malu karena ibunya,” ucapnya pelan, sebelum kembali menunduk, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. (Jk/DON)

Jakarta— Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) tertanggal 6 Februari 2026 terkait laporan dugaan korupsi dana Covid-19 dan pembangunan jalan di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam surat bernomor R/72/II/WAS.2.4./2026/Bidpropam tersebut dijelaskan bahwa laporan pengaduan telah ditindaklanjuti dan akan memasuki tahap gelar perkara. Untuk dugaan korupsi anggaran Covid-19 tahun 2020–2021 di Kabupaten Maluku Barat Daya, penyidik Ditreskrimsus disebut tidak menemukan hambatan dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Desa Lurang dan Uhak, Pulau Wetar, proses penyelidikan dinyatakan berjalan dan direncanakan segera dilakukan gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

Adapun dalam penanganan dugaan tindak pidana gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penyidik disebut mengalami kendala karena sejumlah saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi. Penyidik telah mengirimkan kembali surat pemanggilan dan memastikan undangan diterima oleh pihak yang dimintai keterangan.

Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa SP2HP2 bersifat sebagai pemberitahuan perkembangan kepada pelapor dan tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Namun di tengah perkembangan itu, praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem melontarkan kritik keras. Ia mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) membentuk tim khusus dan mengambil alih penanganan perkara dari Ditreskrimsus Polda Maluku.

“Kami menduga pihak Ditreskrimsus Polda Maluku masuk angin sehingga dugaan kasus korupsi yang ditangani berbelit-belit dan seperti ada yang setel dari jauh,” tegas Fredi di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ia menilai, meski secara administratif disebut akan masuk tahap gelar perkara, publik tetap berhak mempertanyakan independensi dan keseriusan proses hukum. Fredi bahkan mengaku mendengar rumor beredar mengenai dugaan “pengamanan” kasus.

“Kami mendengar rumor di luar sana bahwa ada dugaan pengamanan perkara sehingga disebut-sebut sudah aman. Yang jadi pertanyaannya, apa yang sudah aman?” ujarnya.

Fredi juga mengingatkan pernyataan Mahfud MD agar hukum tidak dijadikan “toko kelontong”. Menurutnya, korupsi tidak akan pernah tuntas jika ada oknum penegak hukum yang bermain-main dengan perkara.

Lebih jauh, ia mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap dirinya agar berhenti menyoroti kasus tersebut di media. Menurutnya, para terduga berusaha menghubungi dirinya melalui keluarga untuk meminta agar ia tidak lagi bersuara.

“Bahkan ada ancaman, ASN yang berasal dari satu pulau atau daerah dengan saya akan dicopot, dinonjobkan, atau dimutasi jika saya tidak stop menyoroti dugaan korupsi ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan tidak akan mundur meski ada tekanan terhadap keluarga maupun pihak lain yang dikaitkan dengan dirinya.

“Saya tidak gentar. Tekanan dan ancaman itu justru menunjukkan adanya kepanikan. Ini seharusnya bisa dibaca secara psikologis oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Fredi juga meminta Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, segera mengevaluasi jajaran yang menangani perkara tersebut dan mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait apabila diperlukan demi menjaga marwah institusi.

“Kami akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Gelar perkara harus objektif dan profesional. Pemanggilan ulang saksi-saksi terkait dugaan gratifikasi harus dimaksimalkan agar fakta hukum menjadi terang. Jika ada unsur pidana, tindak tegas. Jika tidak ada, sampaikan secara transparan kepada publik,” tegasnya.

Dengan rencana gelar perkara dan pemanggilan ulang saksi, masyarakat Maluku Barat Daya kini menunggu arah lanjutan penanganan perkara yang menjadi sorotan luas tersebut. Publik berharap proses hukum berjalan independen, transparan, dan bebas dari intervensi. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Sidang pendahuluan perkara uji materiil Pasal 257 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digelar pada Jumat, 20 Februari 2026. Agenda awal pengujian undang-undang tersebut berlangsung lancar tanpa kendala, dilaksanakan melalui metode persidangan daring/online.

Permohonan pengujian diajukan oleh Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) yang memberikan kuasa hukum kepada kantor advokat Billy Nobile Law Firm.

Dalam sidang pendahuluan tersebut, Majelis Hakim Panel memberikan sejumlah masukan yang dinilai konstruktif dan positif guna penyempurnaan materi permohonan sebelum memasuki tahap perbaikan.

Dalam pokok permohonannya, KJRA menguji konstitusionalitas Pasal 257 Ayat (1) KUHP dengan batu uji Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal konstitusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kuasa hukum pemohon menilai, norma dalam Pasal 257 Ayat (1) KUHP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi apabila diterapkan terhadap masyarakat yang memperjuangkan atau memanfaatkan lahan yang telah dinyatakan terlantar dan/atau telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menurutnya, tanpa tafsir konstitusional yang tegas, pasal tersebut bisa bertentangan dengan semangat reforma agraria dan amanat konstitusi.

“Kami berharap Mahkamah memberikan penafsiran bahwa Pasal 257 Ayat (1) KUHP dimaknai sepanjang tidak diberlakukan terhadap perkebunan atau lahan yang sudah dinyatakan terlantar maupun sebagai TORA. Hal ini penting demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat,” ujar Billy, kuasa hukum dalam persidangan.

Majelis Hakim Panel dalam sidang pendahuluan juga menyoroti aspek kedudukan hukum (legal standing) pemohon, uraian kerugian konstitusional, serta sistematika argumentasi agar lebih terstruktur dan komprehensif. Masukan tersebut akan menjadi dasar perbaikan sebelum permohonan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.

Perkara ini menjadi perhatian publik, khususnya kalangan pegiat reforma agraria, mengingat persoalan lahan terlantar dan redistribusi tanah kerap memicu konflik hukum dan sosial di berbagai daerah.

Jika permohonan ini dikabulkan, putusan Mahkamah dinilai berpotensi mempertegas arah kebijakan agraria nasional dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dalam kerangka reforma agraria.

Melalui jalur konstitusional ini, KJRA menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan agraria dan memastikan kebijakan pengelolaan tanah tetap sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (DON/Red)