Connect with us

Nasional

Korlantas Polri Perkuat Pengawasan Lalu Lintas, ETLE Drone Patrol Presisi Mengudara di Langit Denpasar

Published

on

DENPASAR — Korps Lalu Lintas Polri terus berupaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Drone Patrol Presisi sebagai sarana pemantauan, pengawasan dan memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi secara modern, akurat, dan berkelanjutan.

Seperti halnya kegiatan pemantauan udara ETLE Drone Presisi yang dilaksanakan Ditlantas Polda Bali di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Denpasar, Bali, yakni Pos Pesanggaran Denpasar, Pos GBB Denpasar (Perempatan Meru), serta kawasan Induk 6 Tol Bali Mandara.

Pemanfaatan teknologi ETLE Drone ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan strategis Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. dalam mendorong transformasi sistem penegakan hukum (Gakkum) lalu lintas menuju sistem yang modern, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan keselamatan berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di bawah kendali Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H., yang secara konsisten mendorong penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional melalui pemanfaatan perangkat teknologi canggih guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta ketertiban berlalu lintas di tengah dinamika mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri KBP Dwi Sumrahadi, S.H., S.I.K., M.H saat memimpin kegiatan pengawasan udara bersama tim operator ETLE Drone di Denpasar, Kamis (5/3/26).

Kombes Pol Dwi Sumrahadi mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemantauan berjalan optimal serta mampu menjangkau titik-titik rawan pelanggaran yang sulit terpantau melalui pengawasan konvensional.

Kombes Pol Dwi Sumrahadi mengungkapkan, melalui dukungan teknologi ETLE Drone Presisi, petugas dapat melakukan pemantauan lalu lintas secara komprehensif dari udara.

“Petugas juga dapat mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran yang berpotensi mengganggu keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas,” kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Adapun fokus utama pengawasan dalam kegiatan ini diarahkan pada pelanggaran melawan arus serta pelanggaran marka jalan, yang masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran dominan pada sejumlah ruas jalan di wilayah Denpasar.

Hasil pemantauan udara menunjukkan masih ditemukannya sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran melawan arus, terutama kendaraan roda dua.

Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan lalu lintas, namun juga berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, petugas juga mengidentifikasi adanya pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap marka jalan, seperti melintasi garis marka utuh, berpindah jalur tidak pada tempat yang diperbolehkan, maupun melakukan manuver kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan berlalu lintas.

“Seluruh pelanggaran yang terdeteksi melalui sistem pemantauan udara ini berhasil terdokumentasi secara digital melalui perangkat ETLE Drone,” jelas Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Nantinya dokumentasi tersebut dijadikan sebagai bahan verifikasi dalam proses penegakan hukum elektronik yang terintegrasi dengan sistem ETLE Nasional.

Pemanfaatan teknologi ETLE Drone ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas sekaligus menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Dengan demikian, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Denpasar Bali. (Wah/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

Penindakan Meningkat, Bea Cukai Blitar Musnahkan 1,9 Juta Batang Rokok Ilegal dan MMEA

Published

on

BLITAR – Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memusnahkan sebanyak 1.903.712 batang rokok ilegal dan 1.199 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang telah berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Bea Cukai Blitar, pada Selasa (7/7), sebagai bagian dari komitmen menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah kerjanya.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II, M. Lukman, Wali Kota Blitar, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, jajaran Polres Blitar, Kodim 0808/Blitar, Satpol PP Kabupaten dan Kota Blitar, Ketua Pengadilan, Kepala CPM, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Bea dan Cukai Blitar, Nurtjahjo Budidananto, mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dibarengi langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat.

“Sejalan dengan harapan masyarakat, Kantor Bea dan Cukai Blitar terus berupaya melakukan edukasi dan pencegahan secara aktif, memperkuat pengawasan, serta melakukan penegakan hukum guna menekan peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat desa, kelurahan, Linmas, maupun warung kelontong,” ujarnya.

Nurtjahjo mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 pihaknya telah melakukan 190 kali penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3,2 juta batang rokok ilegal dengan estimasi potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Sementara itu, pada semester pertama 2026, kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan signifikan. Bea Cukai Blitar telah menindak 2,2 juta batang rokok ilegal, atau meningkat 227 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan sebesar Rp2,3 miliar.

Selain fokus pada penegakan hukum, Bea Cukai Blitar juga mencatat capaian positif dalam mendukung penerimaan negara. Hingga semester pertama 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp449,7 miliar, atau 113,36 persen dari target semester pertama dan setara 49 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp917 miliar.

“Dari sisi pelayanan, kami juga menunjukkan kinerja yang dinilai sangat baik oleh masyarakat dan pengguna jasa. Hasil survei kepuasan masyarakat hingga semester pertama 2026 mencatat indeks kepuasan mencapai 4,65 dari skala 5,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Blitar memusnahkan barang kena cukai ilegal dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp2.267.775.000. Dari pemusnahan itu, potensi kerugian negara dari sektor cukai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp1.859.312.105.

Menurut Nurtjahjo, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan atas pelanggaran di bidang cukai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara untuk kemudian dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Usai prosesi pemusnahan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II M. Lukman dan para tamu undangan.

Pemusnahan barang kena cukai ilegal tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Langkah ini diharapkan mampu melindungi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.(JK/Red)

Continue Reading

Nasional

Hormuz Membara, Nusantara Diuji

Published

on

JAKARTA – Dentuman ledakan kembali mengguncang kawasan Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Di tengah harapan akan meredanya ketegangan melalui jalur diplomasi, aksi militer terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah sasaran strategis di Iran pada Selasa (7/7/2026) memperlihatkan bahwa rivalitas kedua negara belum menemukan titik akhir.

Eskalasi ini dipicu oleh serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dan diikuti langkah Washington memperketat kembali tekanan terhadap Iran melalui kebijakan sanksi minyak.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah masih berada dalam fase yang sangat rapuh. Di balik operasi militer itu, tersimpan pertarungan yang jauh lebih besar, yakni perebutan kendali atas jalur energi, perdagangan internasional, dan keseimbangan kekuatan geopolitik dunia.

Bagi Indonesia, konflik yang berlangsung ribuan kilometer dari Nusantara sesungguhnya tidak pernah benar-benar jauh. Dalam sistem global yang saling terhubung, setiap perubahan konfigurasi geopolitik dunia akan menghadirkan konsekuensi nyata terhadap kehidupan nasional, mulai dari harga energi, stabilitas nilai tukar rupiah, biaya logistik, inflasi, hingga daya beli masyarakat.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran menunjukkan bahwa konflik kedua negara belum memasuki fase perdamaian.

“Kita jangan terjebak pada narasi bahwa perang telah selesai. Yang terjadi hari ini bukanlah perdamaian, melainkan jeda diplomatik yang sangat rentan. Serangan terhadap wilayah strategis di sekitar Selat Hormuz menunjukkan bahwa kontrol atas jalur energi dunia tetap menjadi inti persaingan geopolitik abad ke-21,” ujar Bayu.

Menurutnya, diplomasi yang berjalan saat ini masih dibayangi kepentingan strategis masing-masing pihak. Selama perebutan pengaruh terhadap jalur energi dunia belum terselesaikan, potensi eskalasi akan tetap terbuka.

“Serangan terbaru menjadi bukti bahwa konflik Amerika Serikat-Iran belum benar-benar mereda. Dunia hanya memasuki fase jeda, bukan fase penyelesaian. Situasi seperti ini justru lebih berbahaya karena dapat berubah menjadi konflik terbuka kapan saja,” katanya.

Bayu menjelaskan, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, laut bukan sekadar bentang geografis, melainkan ruang kesadaran peradaban.

“Selama berabad-abad, Nusantara hidup sebagai simpul perjumpaan berbagai peradaban dunia. Karena itu, geopolitik tidak boleh direduksi hanya menjadi perebutan wilayah atau demonstrasi kekuatan militer. Geopolitik adalah dialektika ruang, sejarah, kebudayaan, ekonomi, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Menurut Bayu, setiap gejolak yang muncul pada titik-titik strategis dunia akan memancarkan efek berantai hingga ke kawasan lain, termasuk Indonesia.

“Konflik di Selat Hormuz bukan hanya persoalan Timur Tengah. Ia adalah cermin bahwa dunia modern merupakan satu ruang peradaban yang saling terhubung. Krisis energi di Teluk Persia dapat berubah menjadi kenaikan harga pangan di Indonesia, terganggunya industri nasional, hingga menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia harus mulai membangun paradigma keamanan peradaban (civilizational security), bukan sekadar keamanan negara (state security).

Ketahanan bangsa, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemandirian ekonomi, ketahanan energi, budaya, dan pangan.

Dalam pandangan Bayu, pemikiran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno justru semakin relevan di tengah meningkatnya rivalitas global.

Menurutnya, konflik internasional tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga penguasaan energi, sumber daya alam, teknologi, jalur perdagangan, dan sistem ekonomi dunia.

“Kolonialisme modern tidak selalu hadir melalui pendudukan wilayah. Ia menjelma dalam bentuk ketergantungan energi, dominasi teknologi, monopoli perdagangan, hingga penguasaan sumber daya strategis. Karena itu, Marhaenisme harus dibaca sebagai etika geopolitik yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar objek dari persaingan global,” jelasnya.

Bayu menilai kelompok pertama yang merasakan dampak konflik internasional bukanlah negara-negara besar ataupun korporasi multinasional, melainkan rakyat kecil.

“Petani menghadapi kenaikan biaya produksi, nelayan membeli bahan bakar lebih mahal, pelaku UMKM menanggung kenaikan ongkos distribusi, sementara buruh dan masyarakat menghadapi tekanan daya beli akibat inflasi. Di sinilah negara harus hadir. Ukuran keberhasilan geopolitik bukan hanya kuatnya pertahanan, tetapi sejauh mana negara mampu melindungi rakyat dari dampak gejolak global,” ujarnya.

Menurut Bayu, serangan terbaru terhadap Iran menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ia mengingatkan bahwa apabila eskalasi konflik terus berlanjut, Indonesia harus mewaspadai sejumlah risiko strategis, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan inflasi, membengkaknya beban fiskal, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dinamika geopolitik dunia. Kita harus membangun kedaulatan energi, memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi industri, menguasai teknologi strategis, serta memperkuat diplomasi bebas aktif agar tidak mudah terseret dalam rivalitas kekuatan besar,” kata Bayu.

Menurutnya, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, setiap krisis global harus dibaca sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional.

“Kedaulatan bukan hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga kemampuan bangsa untuk bertahan ketika dunia bergejolak. Ketahanan energi, pangan, ekonomi, budaya, dan teknologi adalah satu kesatuan yang menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Bayu menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal filosofis yang kuat untuk menghadapi dinamika geopolitik global melalui perpaduan nilai Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, Marhaenisme, dan Budaya Geopolitik Nusantara.

“Budaya Geopolitik Nusantara mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan negara. Marhaenisme mengingatkan bahwa seluruh kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pancasila memberi arah moral agar kekuasaan tidak kehilangan kemanusiaannya. Ketiganya harus menjadi fondasi Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan dunia,” tuturnya.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa serangan terbaru di Iran bukan sekadar berita luar negeri, melainkan sebuah peringatan bagi Indonesia.

Dentuman senjata di Selat Hormuz mungkin terdengar jauh, tetapi resonansinya dapat terasa hingga ke dapur rakyat Indonesia. Karena itu, geopolitik tidak lagi hanya soal siapa yang menguasai dunia, melainkan bagaimana sebuah bangsa menjaga martabat, kedaulatan, dan keberpihakannya kepada rakyat di tengah dunia yang terus berubah.

“Indonesia harus hadir sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, bukan sekadar mengikuti arus geopolitik global, tetapi ikut membentuk arah peradaban dunia,“pungkanya.(By/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Gelar Gertek 2026, Hadirkan Teknologi Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas Petani Kediri

Published

on

KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyelenggaraan Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian (Gertek) 2026.
Berlangsung dari 6-12 Juli.

Kegiatan yang diinisiasi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito ini menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan daya saing petani.

Gertek 2026 digelar di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Senin (6/7), dengan mengusung tema “Pertanian Modern untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan”.

Sebanyak lebih dari 77 perusahaan dari berbagai sektor turut ambil bagian, mulai dari penyedia benih unggul, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga lembaga perbankan yang menawarkan akses pembiayaan bagi petani.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, mengatakan kehadiran puluhan perusahaan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam memilih teknologi maupun sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Hadirnya perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Gertek ini, petani juga semakin dimudahkan untuk memilih, semisal benih unggul yang sesuai,” kata Solikin.

Menurutnya, penyelenggaraan Gertek 2026 merupakan bentuk dukungan nyata Bupati Mas Dhito terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan inovasi teknologi.

Tidak hanya menghadirkan pameran produk pertanian, kegiatan ini juga dilengkapi dengan demplot, demonstrasi penggunaan alat dan mesin pertanian modern, serta penyampaian informasi mengenai akses permodalan bagi pelaku usaha tani.

Berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, Gertek 2026 diselenggarakan dengan skala yang lebih besar.

Sebanyak 14 ribu petani dilibatkan dalam rangkaian kegiatan, sementara sekitar 6 ribu petani mengikuti temu tani selama tujuh hari yang dibagi ke dalam 150 kelas pembelajaran.

Selain melalui Gertek, Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Mas Dhito juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program bantuan, seperti penyaluran benih padi dan jagung, distribusi ratusan alat dan mesin pertanian pada 2025 dan 2026, serta penyediaan berbagai sarana pendukung lainnya.

Alsintan yang turut dipamerkan pada ajang Gertek 2026. (dok/istimewa)

Pelaksana Tugas Kepala(Plt) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan Gertek 2026 yang berlangsung pada 6-12 Juli menjadi wadah percepatan penyebaran informasi terkait perkembangan inovasi teknologi pertanian.

“Tujuannya supaya para petani, khususnya anak muda, bisa melihat langsung perkembangan teknologi pertanian terbaru,” ujarnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan Gertek juga datang dari pemerintah pusat. Direktur Perbenihan Tanaman Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, menilai Kabupaten Kediri memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi.

“Kondisi lahan yang ada di sini mampu diatasi dengan teknologi yang tersedia saat ini. Tinggal bagaimana teknologi itu bisa menjawab tantangan di lapangan,” katanya.

Selain menjadi ajang inovasi pertanian, Gertek 2026 juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperkenalkan potensi investasi di kawasan Tarokan.

Sukadi menjelaskan, pemilihan Desa Bulusari sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Kawasan Tarokan telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan industri yang didukung keberadaan Bandara Dhoho Kediri serta akses jalan tol.

“Kami ingin menyampaikan kepada para pengusaha dan investor bahwa Tarokan telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Didukung keberadaan bandara dan jalan tol, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari promosi kawasan industri Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Melalui Gertek 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap tercipta sinergi yang semakin kuat antara petani, pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pemanfaatan teknologi modern diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kesejahteraan petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending