Nasional
Bali, Api Indonesia: Menjaga Sejarah, Merawat Jiwa Bangsa
Denpasar— Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah.” Pesan Bung Karno itu terasa semakin relevan di tengah derasnya arus globalisasi dan banjir informasi digital yang membentuk cara pandang masyarakat hari ini.
Sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa masa lalu yang tersimpan dalam buku-buku pelajaran. Sejarah adalah ingatan kolektif bangsa; ruang tempat identitas, nilai, dan cita-cita bersama diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bangsa yang memahami sejarah akan mengenal dirinya sendiri. Sebaliknya, bangsa yang melupakan sejarah akan mudah kehilangan arah, mudah terpecah, dan rentan menjadi korban pengaburan fakta.
Tantangan tersebut semakin nyata pada era media sosial. Informasi menyebar jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Fakta sering bercampur dengan opini, legenda bercampur dengan realitas, bahkan tidak jarang muncul klaim-klaim sejarah yang minim dasar akademik namun diterima sebagai kebenaran.
Dalam situasi seperti itu, menjaga sejarah bukan lagi semata tugas para akademisi atau sejarawan, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa.
Sebab sejarah memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengenang masa lampau. Sejarah membangun karakter. Sejarah menumbuhkan nasionalisme. Sejarah mengajarkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan panjang yang melibatkan keberanian, pengorbanan, dan kesediaan untuk bersatu di tengah perbedaan.
Dalam konteks itulah Bali memiliki makna yang istimewa.
Pulau Dewata tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Bali merupakan salah satu simpul penting peradaban Nusantara yang berhasil menjaga kesinambungan tradisi, spiritualitas, seni, dan kebudayaan di tengah derasnya perubahan zaman.
Dalam perspektif geopolitik Nusantara, posisi Bali jauh melampaui batas geografisnya. Sejak masa kerajaan-kerajaan maritim, Bali menjadi titik pertemuan jalur perdagangan, kebudayaan, dan spiritualitas yang menghubungkan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga kawasan Asia Selatan.
Bali menjadi salah satu mata rantai penting yang menunjukkan bahwa Nusantara sejak awal bukanlah gugusan pulau yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan ruang peradaban yang saling terhubung oleh laut, perdagangan, kebudayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dari Bali, kita belajar bahwa identitas Indonesia tidak dibangun oleh keseragaman, melainkan oleh kemampuan merawat keberagaman dalam satu kesatuan kebangsaan.
Karena itu, menjaga Bali sejatinya bukan hanya menjaga satu daerah. Menjaga Bali berarti menjaga salah satu simpul penting memori peradaban Indonesia.
Makna Bali dalam perjalanan bangsa tidak dapat dilepaskan dari sosok Bung Karno.
Sang Proklamator memiliki hubungan historis yang kuat dengan Pulau Dewata. Dari garis keturunannya, Bung Karno mewarisi darah Bali dari sang ibu, Ida Nyoman Rai Srimben, perempuan Buleleng yang tumbuh dalam tradisi Hindu yang kuat dan kaya nilai spiritual.
Dari ibunyalah Bung Karno pertama kali mengenal kedalaman tradisi Nusantara. Sementara dari ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, ia mengenal pendidikan modern, pemikiran Islam, dan semangat pembaruan.
Perjumpaan dua dunia tersebut melahirkan sosok Bung Karno yang terbuka terhadap keberagaman serta mampu melihat Indonesia sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.
Tidak mengherankan apabila kebudayaan kemudian menempati posisi yang sangat penting dalam pemikiran Bung Karno.
Baginya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang meniru bangsa lain, melainkan bangsa yang mampu berdiri di atas kepribadiannya sendiri.
Dari pemahaman itulah lahir gagasan nation and character building yang menjadi fondasi pembangunan Indonesia. Bung Karno meyakini bahwa kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, teknologi, atau kekuatan militer, tetapi juga oleh watak dan karakter yang tumbuh dari akar kebudayaannya sendiri.
Karena itu, ketika muncul ungkapan bahwa “Bali adalah Api Indonesia”, maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah.
– Api itu bukan api yang membakar.
– Api itu adalah semangat yang menghidupkan.
– Api itu adalah kebudayaan yang menjaga identitas.
– Api itu adalah nasionalisme yang mempertemukan perbedaan dalam satu cita-cita bersama.
– Api itu adalah daya hidup bangsa yang terus menyala meskipun berkali-kali menghadapi ujian sejarah.
Bali telah membuktikan ketangguhannya.
Pulau ini pernah menghadapi berbagai guncangan, termasuk tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia. Namun Bali mampu bangkit melalui kekuatan budaya, solidaritas sosial, dan keteguhan masyarakatnya.
Dari Bali, Indonesia belajar bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu yang disimpan dalam museum. Kebudayaan adalah energi hidup yang memungkinkan sebuah masyarakat tetap tegak menghadapi perubahan zaman.
Semangat itulah yang kembali menemukan momentumnya dalam Bulan Bung Karno 2026.
Bukan sekadar seremoni mengenang sosok Proklamator, tetapi menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan budaya, industri kreatif, dan gerakan ekonomi rakyat dalam satu panggung besar.
Di sana, Bung Karno tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah. Gagasan-gagasannya dihidupkan kembali melalui karya seni, kreativitas generasi muda, penguatan ekonomi rakyat, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Bagi Bung Karno, kebudayaan tidak pernah berdiri sendiri. Kebudayaan selalu berkaitan dengan kemerdekaan manusia dan kesejahteraan rakyat.
Itulah sebabnya ia memperkenalkan Marhaenisme sebagai gagasan yang berpihak kepada rakyat kecil: petani, nelayan, pedagang, buruh, pelaku usaha mikro, dan seluruh mereka yang hidup dari hasil kerja sendiri.
Dalam pandangannya, kemerdekaan politik tidak akan berarti tanpa kemerdekaan ekonomi.
Bangsa yang merdeka harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membangun industri nasional, memperkuat ekonomi rakyat, serta menjadikan kebudayaan sebagai identitas yang membedakannya dari bangsa lain.
Gagasan tersebut kemudian dirumuskan dalam konsep Tri Sakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Lebih dari enam dekade setelah Bung Karno menyampaikan gagasan itu, relevansinya justru semakin terasa.
Di tengah kompetisi global yang menjadikan budaya sebagai kekuatan lunak (soft power) dan identitas sebagai instrumen geopolitik, Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh agar tidak kehilangan jati dirinya.
– Pijakan itu adalah sejarah.
– Pijakan itu adalah kebudayaan.
– Pijakan itu adalah kesadaran kebangsaan.
Bali menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu berlawanan dengan kemajuan. Sebaliknya, tradisi dapat menjadi sumber daya sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.
Mungkin karena itulah Bali layak disebut sebagai Api Indonesia.
Sebuah api yang tidak hanya menerangi masa lalu, tetapi juga menunjukkan arah perjalanan bangsa menuju masa depan.
– Api yang lahir dari sejarah.
– Api yang dijaga oleh kebudayaan.
– Api yang diperkuat oleh persatuan.
– Api yang akan terus menyala selama bangsa Indonesia tidak melupakan akar peradabannya sendiri.
Sebab pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan bangsa yang mampu belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih berdaulat, lebih berkepribadian, dan lebih bermartabat.
Bali adalah api yang menjaga nyala Indonesia. Dan selama api itu tetap hidup, harapan tentang Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian akan terus menyala di sepanjang zaman. (By/Red)
Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara.
Surabaya— Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Timur akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada Ahad, 18 Oktober, di Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan, Surabaya.
Rakerwil tersebut akan difokuskan pada pembahasan pengembangan Koperhaji Al Mabrur sebagai salah satu program unggulan PW IPHI Jawa Timur, khususnya dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH Imam Mawardi Ridlwan, mengatakan pelaksanaan Rakerwil merupakan amanat Anggaran Dasar IPHI Pasal 34. Forum tersebut menjadi ruang untuk menjabarkan program umum organisasi ke dalam program yang lebih operasional, melakukan evaluasi, sekaligus menampung berbagai usulan dari daerah.
Menurut Imam, Rakerwil kali ini juga merupakan tindak lanjut atas amanah Ketua Umum PP IPHI Dr. H. Erman Suparno bersama Ketua Biro Ekonomi Kerakyatan dan UMKM Dr. H. Eko Prihantoro pada Rabu (23/9), agar PW IPHI Jawa Timur mengimplementasikan program ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM di lingkungan organisasi.
“Untuk menyambung amanah PP IPHI dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan dan UMKM, maka Rakerwil PW IPHI Jawa Timur kali ini hanya fokus membahas Koperhaji Al Mabrur,” ujar Imam, Kamis (1/10).
Imam menjelaskan, Koperhaji Al Mabrur memiliki potensi besar untuk dikembangkan seiring dengan terus bertambahnya jumlah anggota IPHI. Secara nasional, anggota IPHI disebut bertambah sekitar 200 ribu jamaah haji setiap tahun.
Karena itu, keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi para anggota baru untuk berpartisipasi dalam penguatan ekonomi umat, khususnya di Jawa Timur.
“Koperhaji Al Mabrur menjadi sarana untuk menghimpun dan memberdayakan para anggota IPHI yang terus bertambah setiap tahunnya,” katanya.
Menurut Imam, pengembangan koperasi tidak hanya diarahkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada bagaimana anggota IPHI dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif dan diikuti oleh pihak yang nantinya menjalankan program, jumlah peserta Rakerwil PW IPHI Jawa Timur dibatasi maksimal 190 orang utusan.
Setiap Pimpinan Daerah (PD) IPHI di Jawa Timur diminta mengirimkan lima peserta. Mereka terdiri atas wakil ketua yang membidangi ekonomi atau usaha, unsur bidang ekonomi atau usaha, serta tiga utusan dari Majelis Taklim Perempuan PD IPHI.
Imam mengatakan komposisi peserta tersebut sengaja ditentukan agar forum Rakerwil diikuti oleh unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program.
“Sengaja yang diundang dalam Rakerwil PW IPHI Jawa Timur adalah mereka yang akan menjalankan program. Selepas kegiatan, mereka diharapkan langsung bergerak menjalankan program Koperhaji Al Mabrur,” pungkasnya.
Dengan fokus pembahasan yang terarah, Rakerwil PW IPHI Jawa Timur diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperhaji Al Mabrur di berbagai daerah di Jawa Timur. (DON/Red)
Nasional
Perkuat Ketahanan Ideologi, Densus 88 Dorong Transformasi Eks JI melalui Jalan Menuju Wasathiyah
Serang— Densus 88 AT Polri melalui Satgaswil Banten kembali memperkuat upaya pencegahan ekstremisme melalui kegiatan Transformasi Ideologi bertajuk “Jalan Menuju Wasathiyah”.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama untuk membangun kesadaran ideologi yang sehat, moderat, serta memperkuat komitmen kebangsaan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Le Dian Hotel & Cottages, Kota Serang, Selasa (29/9/2026), diikuti oleh 61 peserta eks Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Banten. Kegiatan turut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, organisasi keagamaan, serta sejumlah tokoh eks JI dari luar Banten.
Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri, Kombespol Mayndra Eka W., S.H., S.I.K., M.K.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari roadmap yang telah disepakati bersama Densus 88 AT Polri dan para eks JI pascapembubaran JI.
“Program ini merupakan rangkaian roadmap yang diharapkan dapat mendorong para peserta untuk semakin terintegrasi dan berperan positif di tengah masyarakat, serta meningkatkan komitmen untuk memajukan bangsa Indonesia dengan iman, takwa, dan amanah,” ujarnya.
Mayndra menjelaskan, Densus 88 AT Polri telah melaksanakan 19 kegiatan pemberdayaan eks JI di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan program tersebut juga didukung oleh mitra daerah yang secara aktif bersinergi dalam proses pencegahan dan deradikalisasi.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, Dr. H. Amrullah, M.Si., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama merupakan kekayaan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia yang perlu dirawat melalui toleransi, sikap saling menghormati, serta penguatan persatuan dan kesatuan.
Menurutnya, proses transformasi diharapkan dapat memperkuat kesamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Kegiatan Transformasi Ideologi JI juga dipandang sebagai bagian dari gerakan moral untuk membangun kesadaran bersama dan memperkuat komitmen kebangsaan.
Dalam kesempatan yang sama, Ps. Kasubdit IV Kamneg Ditintelkam Polda Banten, Kompol Deni Ramdani, menyampaikan bahwa diskusi tersebut penting sebagai ruang bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai ideologi terorisme sekaligus memperkuat upaya pencegahannya di tengah masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memahami ideologi dan pola penyebaran narasi kekerasan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang terpapar paham kekerasan. Penguatan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.
Kegiatan “Jalan Menuju Wasathiyah” turut menghadirkan sejumlah tokoh eks JI, yaitu Ustadz Para Wijayanto, Ustadz Muh. Choirul Anam, dan Ustadz Zarkasih, sebagai narasumber. Para peserta mendapatkan materi mengenai Rumah Wasathiyah, pemutaran film “Refleksi 1 Tahun Pembubaran Jamaah Islamiyah”, serta sesi problem solving melalui pemaparan, diskusi, dan tanya jawab.
Selain itu, kegiatan diisi dengan penguatan wawasan kebangsaan, motivasi dan tausiyah, serta evaluasi melalui pengisian kuesioner. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan menjadi ruang interaksi langsung antara peserta dengan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan narasumber.
Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 AT Polri bersama para mitra di wilayah Banten terus mendorong proses transformasi yang berkelanjutan, dengan mengedepankan dialog, penguatan wawasan kebangsaan, nilai keagamaan yang moderat, serta peran aktif peserta dalam kehidupan bermasyarakat. (By/Red)
Nasional
Uang Dikumpulkan, Administrasi Disiapkan, Sidang Gatut Sunu Bongkar Pola Pengelolaan Anggaran
Surabaya— Satu per satu kesaksian dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo mengungkap cerita tentang pergerakan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Persoalannya bukan hanya mengenai nominal dana yang disebut berpindah tangan. Para saksi juga membeberkan bagaimana uang dihimpun, dicairkan, diserahkan, hingga kemudian dicari mekanisme untuk mempertanggungjawabkannya melalui administrasi pemerintahan.
Sembilan pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tulungagung memberikan keterangan di persidangan. Mereka adalah Yulius Rahma Isworo, Hari Setiawan, Gatot Suwarno, Agus Sulistiono, Ahmat Rifai Sodik, Dwi Hari Subagyo, Agus Prijanto Utomo, Suko Winarno, dan Eko Hery Susanto.
Salah satu isu yang mengemuka adalah penggunaan anggaran yang disebut tidak selalu berkaitan dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam administrasi.
Keterangan tersebut membuat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian penting yang kini diuji di hadapan majelis hakim.
Kepala Bakesbangpol Tulungagung Agus Prijanto Utomo menjadi salah satu saksi yang mengungkap adanya pengumpulan dana sekitar Rp425 juta.
Dalam keterangannya, Agus menyebut sebagian dana berasal dari uang pribadi. Sekitar Rp75 juta disebut bersumber dari hasil penjualan mobil pada 2026. Selain itu, terdapat sekitar Rp25 juta yang disebut berasal dari sisa kegiatan.
Dana tersebut kemudian dicairkan melalui bendahara bernama Nurul.
“Setelah terkumpul, uang kemudian diserahkan kepada Dwi Yoga Ambal Ariski,” ujar Agus dalam persidangan, Selasa (29/9).
Keterangan tersebut kemudian mengarah pada persoalan mengenai asal dana dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Sebab, apabila uang dicairkan dengan menggunakan dasar kegiatan tertentu tetapi kemudian dipergunakan untuk kebutuhan berbeda, maka dokumen pencairan maupun laporan pertanggungjawaban menjadi bagian yang perlu dibuktikan lebih lanjut.
Pola berbeda namun masih berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran disampaikan Suko Winarno, mantan Kepala Bapenda Tulungagung yang menjabat pada Oktober hingga Desember 2025.
Suko menyebut adanya tambahan anggaran sekitar Rp200 juta. Dari tambahan tersebut, menurut kesaksiannya, terdapat permintaan 50 persen yang dikaitkan dengan kegiatan Bupati.
Namun, dana yang disebut berhasil dikumpulkan sekitar Rp50 juta dan kemudian diserahkan kepada Gatut Sunu.
Suko mengaku uang tersebut terlebih dahulu berasal dari kantong pribadinya. Setelah diserahkan, uang tersebut kemudian disebut diganti melalui mekanisme internal.
Dalam pertanggungjawabannya, Suko menyebut penggantian uang tersebut diminta dimasukkan melalui perjalanan dinas.
Kesaksian ini kembali menyoroti hubungan antara pengeluaran uang dan dokumen kegiatan pemerintahan. Apakah perjalanan dinas yang menjadi dasar pertanggungjawaban benar-benar dilaksanakan dan apakah bukti administrasinya sesuai dengan pengeluaran menjadi bagian yang akan diuji dalam persidangan.
Saksi lainnya, Gatot Suwarno, mengungkap pernah membawa uang dengan total sekitar Rp500 juta.
Salah satu kejadian yang diterangkannya berlangsung pada April 2026, bertepatan dengan momentum Lebaran.
Gatot mengaku mendapat permintaan untuk menemui seseorang bernama Hendra. Dari pertemuan tersebut, ia mengambil sebuah tas yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati.
Namun, Gatot menegaskan dirinya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di dalam tas tersebut.
Sementara itu, Agus Sulistiono yang ketika itu menjabat Sekretaris Dinas PUPR mengungkap pembicaraan mengenai permintaan 10 persen dari sebuah proyek dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
Persentase tersebut setara dengan sekitar Rp300 juta.
Menurut Agus, persoalan tersebut pernah dibahas dalam pertemuan bersama para UPT PJJ di ruang Sekretaris Dinas. Pertemuan itu, menurut dia, membahas kesanggupan untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.
Keterangan mengenai pengelolaan paket pekerjaan juga disampaikan Ahmat Rifai Sodik.
Ia menjelaskan mengenai catatan paket PL dan non-PL di lingkungan Dinas PUPR. Dalam keterangannya, Ahmat menyebut terdapat paket non-PL yang dinilai tidak sesuai dengan arahan Bupati lantaran banyak vendor yang masuk.
Ahmat juga mengungkap adanya permintaan pinjaman sebesar Rp500 juta kepada kontraktor bernama Dwi Basuki.
Uang tersebut, menurut keterangannya, kemudian diberikan kepada seseorang bernama Tri.
Berbagai kesaksian itu memperlihatkan bahwa perkara yang menjerat Gatut Sunu tidak hanya menyentuh persoalan jumlah uang.
Rantai pengelolaan dana menjadi bagian yang turut mendapat perhatian, siapa yang mengumpulkan, dari mana sumbernya, siapa yang mencairkan, kepada siapa uang diserahkan, untuk apa digunakan, serta bagaimana pengeluaran tersebut dicatat dalam administrasi pemerintahan.
Meski demikian, seluruh keterangan para saksi masih merupakan bagian dari proses pembuktian perkara.
Dugaan mengenai kegiatan yang tidak dilaksanakan, penggunaan anggaran untuk kebutuhan lain, maupun mekanisme penggantian dana masih harus dikonfirmasi melalui dokumen, bukti transaksi dan aliran dana, keterangan saksi lain, serta keterangan para terdakwa.
Penentuan fakta hukum sepenuhnya bergantung pada keseluruhan alat bukti yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo.
PW IPHI Jatim Fokus Kembangkan Koperhaji Al Mabrur dalam Rakerwil
Bahlil Disebut Punya Modal Politik Masuk Skenario Wapres Pengganti Gibran
Perkuat Ketahanan Ideologi, Densus 88 Dorong Transformasi Eks JI melalui Jalan Menuju Wasathiyah
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi5 hari agoBahlil Disebut Punya Modal Politik Masuk Skenario Wapres Pengganti Gibran
Nasional6 hari agoUang Dikumpulkan, Administrasi Disiapkan, Sidang Gatut Sunu Bongkar Pola Pengelolaan Anggaran
Jawa Timur1 minggu agoDakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah
Nasional1 minggu agoPeletakan Batu Pertama Masjid Bina Insan Kamil Tuban, Ikhtiar Membangun Pusat Ibadah dan Peradaban
Hukum2 minggu agoPemanggilan Ketiga Elim Tyu Samba oleh Polrestabes Makassar, Penyidik Periksa di Blitar
Nasional5 hari agoPW IPHI Jatim Fokus Kembangkan Koperhaji Al Mabrur dalam Rakerwil
Jawa Timur2 minggu agoTak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi
Nasional2 minggu agoHalal Dulu, Baru Berkah: Gus Aynggul Soroti Suplayer MBG