Connect with us

Politik

Bukan PDIP, Empat Partai Ini Diprediksi Menjadi Korban Ekspansi PSI di Jawa Tengah

Published

on

JOGJAKARTA – Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” pada Pemilu 2029 diperkirakan akan mengubah konfigurasi persaingan politik di provinsi yang selama ini dikenal sebagai basis terkuat PDI Perjuangan (PDIP).

Namun, jika membaca peta kursi DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2024, partai yang paling berpotensi kehilangan kursi justru bukan PDIP.

Pernyataan elite PSI yang optimistis mampu menjadikan Jawa Tengah sebagai basis politik baru memantik respons dari sejumlah elite PDIP.

Perdebatan itu memperlihatkan bahwa persaingan kedua partai tidak lagi sekadar soal simbol “kandang banteng” dan “kandang gajah”, melainkan telah memasuki fase perebutan basis elektoral menuju Pemilu 2029.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, komposisi DPRD Jawa Tengah terdiri atas 120 kursi, dengan PDIP sebagai partai terbesar yang menguasai 33 kursi. Di bawahnya terdapat PKB 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, PPP 6 kursi, PAN 4 kursi, NasDem 3 kursi, dan PSI 2 kursi.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, setiap tambahan kursi yang diraih PSI hanya mungkin diperoleh apabila partai lain kehilangan kursi di daerah pemilihan yang sama. Karena itu, ekspansi PSI tidak hanya akan menguji dominasi PDIP, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan partai-partai lain.

Pengamat politik Jawa Tengah, Suga Sapu Sapu, pada minggu 5/7/2026 menilai peta persaingan menuju 2029 menunjukkan bahwa ancaman pertama dari ekspansi PSI justru mengarah kepada partai-partai menengah.

Menurut dia, PAN, Demokrat, Golkar, dan NasDem merupakan empat partai yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi apabila PSI berhasil meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan.

“Kalau melihat karakter pemilih di Jawa Tengah, PSI akan lebih mudah mengambil suara dari partai-partai yang basis pemilihnya lebih cair. PAN, Demokrat, Golkar, dan NasDem memiliki irisan pemilih yang cukup besar dengan segmen yang dibidik PSI, yaitu pemilih muda, masyarakat perkotaan, kelas menengah, dan pemilih yang lebih berorientasi pada figur dibanding loyalitas ideologis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem proporsional terbuka, kehilangan beberapa ribu suara di satu daerah pemilihan saja dapat mengubah alokasi kursi DPRD. Karena itu, partai dengan jumlah kursi yang relatif terbatas akan lebih sensitif terhadap perubahan peta suara.

Suga menilai, meskipun menjadi lawan utama PSI dalam narasi politik, PDIP masih memiliki keunggulan yang sulit disaingi dalam waktu singkat.

Menurutnya, dominasi PDIP di Jawa Tengah tidak hanya dibangun melalui popularitas tokoh, tetapi juga melalui struktur organisasi yang mengakar hingga tingkat desa, kaderisasi yang berjalan selama puluhan tahun, serta loyalitas pemilih yang relatif kuat.

“PDIP tetap memiliki bantalan organisasi yang kuat. Basis ideologis dan jaringan partainya membuat perpindahan suara tidak semudah partai-partai yang lebih bertumpu pada pemilih mengambang. Jadi, bukan berarti PDIP tidak bisa kehilangan kursi, tetapi tingkat kerawanannya relatif lebih rendah dibanding empat partai tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa modal utama PSI yang bertumpu pada efek figur belum tentu otomatis berubah menjadi kemenangan legislatif.

Menurut Suga, pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa popularitas tokoh nasional tidak selalu menghasilkan tambahan kursi apabila tidak diikuti penguatan organisasi dan kaderisasi di tingkat akar rumput.

“Pemilu legislatif berbeda dengan pemilihan presiden. Yang menentukan bukan hanya figur, tetapi juga kualitas calon legislatif, mesin partai, saksi, jaringan hingga tingkat TPS. Kalau PSI ingin menjadi kekuatan besar di Jawa Tengah, pekerjaan terberatnya justru membangun organisasi sampai desa,” ujarnya.

Suga menilai narasi “kandang gajah” lebih tepat dipahami sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun optimisme dan menarik perhatian publik. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan PSI mengonversi popularitas menjadi suara di setiap daerah pemilihan

“Pertarungan menuju 2029 bukan hanya soal siapa melawan siapa di tingkat elite. Yang menentukan adalah siapa yang mampu memenangkan persaingan di setiap dapil. Di situlah kursi DPRD diperebutkan,” katanya.

Menurut dia, apabila PSI mampu meningkatkan perolehan kursinya secara signifikan, tambahan tersebut kemungkinan besar merupakan akumulasi pergeseran kursi dari beberapa partai sekaligus, bukan hanya dari satu partai.

Peta politik Jawa Tengah menuju Pemilu 2029 diperkirakan tidak lagi sekadar mempertemukan PDIP sebagai partai dominan dengan para penantangnya. Munculnya PSI sebagai kekuatan yang berupaya memperluas basis elektoral berpotensi memicu redistribusi kursi di kalangan partai-partai menengah.

Dalam konteks itu, PAN, Demokrat, Golkar, dan NasDem dinilai menjadi partai yang paling perlu mengantisipasi perubahan peta persaingan.

Sementara itu, PDIP tetap menjadi lawan utama secara simbolik dan politik, tetapi dari sisi elektoral masih memiliki modal organisasi yang membuatnya relatif lebih sulit digeser.

Apabila tren ekspansi PSI berlanjut hingga 2029, pertarungan politik di Jawa Tengah diperkirakan tidak hanya menjadi duel memperebutkan dominasi, tetapi juga menjadi arena penataan ulang keseimbangan kekuatan antarpartai di salah satu provinsi paling strategis dalam politik nasional.(By/Red)

Politik

Relawan Gerindra Tulungagung Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden

Published

on

TULUNGAGUNG – Kelompok relawan Partai Gerindra dari kalangan akar rumput di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dipertimbangkan sebagai figur yang diusulkan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Aspirasi tersebut muncul berdasarkan penilaian relawan terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas Sufmi Dasco Ahmad dalam menjalankan peran di tingkat nasional.

Mereka menilai, sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi jalannya pemerintahan harus memiliki pengalaman politik sekaligus pemahaman lintas bidang.

Menurut para relawan, Sufmi Dasco Ahmad memiliki latar belakang multidisiplin yang menjadi salah satu pertimbangan utama.

Selain aktif dalam dunia politik dan menjabat sebagai pimpinan legislatif di DPR RI, Dasco juga memiliki pengalaman di bidang akademisi, hukum, serta dunia usaha.

Perpaduan pengalaman tersebut dinilai menjadi modal dalam membangun komunikasi politik dan menjembatani berbagai kepentingan di tingkat nasional.

Menanggapi aspirasi yang berkembang di kalangan relawan tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membenarkan adanya penilaian terhadap kapasitas Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Ahmad Baharudin, latar belakang dan pengalaman Dasco di sejumlah bidang menjadi nilai tersendiri bagi sosok yang dinilai memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

“Memang benar kami melihat Bapak Sufmi Dasco memiliki rekam jejak yang kuat sebagai akademisi, praktisi hukum, pengusaha, serta komunikator politik lintas elite. Kepiawaiannya di panggung politik nasional ditopang oleh latar belakang multidisiplin yang jarang dimiliki politikus pada umumnya,” ujar Ahmad Baharudin.

Lebih lanjut, aspirasi yang disampaikan relawan Gerindra di Tulungagung tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jajaran pimpinan partai di tingkat pusat.

Meski demikian, usulan mengenai figur calon Wakil Presiden tetap harus mempertimbangkan mekanisme politik dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Penentuan calon maupun pengisian jabatan Wakil Presiden juga menjadi kewenangan lembaga dan pihak-pihak terkait sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika dukungan politik di tingkat daerah terhadap figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pemerintahan nasional.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Politik

Reses Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi Serap Aspirasi Masyarakat di Desa Penataran

Published

on

BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (14/11) malam.

Kegiatan reses Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut dihadiri lebih dari 100 warga. Sejumlah perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat turut hadir untuk menyampaikan berbagai kebutuhan serta persoalan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Supriadi membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik secara tertulis maupun langsung. Ia meminta warga memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana menyampaikan usulan dan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Monggo, sudah kami bagikan tadi kertas untuk semua hadirin. Bisa dituliskan dan diberikan kepada kami. Nanti apa saja usulan-usulan maupun program yang masyarakat inginkan,” katanya.

Ia juga mempersilakan masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung dalam sesi dialog agar setiap aspirasi dapat diketahui secara lebih terperinci.

“Atau nanti bisa juga langsung disampaikan pada sesinya. Nanti akan kami bantu untuk realisasikan,” imbuhnya.

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan infrastruktur lingkungan menjadi perhatian warga.

Salah satunya disampaikan Sopi, warga Desa Penataran, yang mengusulkan perbaikan akses jalan di depan rumahnya karena kondisinya telah mengalami kerusakan.

Jalan tersebut merupakan akses yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk jalur menuju sekolah dan sejumlah fasilitas umum.

Menanggapi usulan tersebut, Supriadi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kewenangan dan sumber anggaran yang dapat digunakan dalam penanganan perbaikan jalan.

“Terima kasih atas masukan dan aspirasinya. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk usulan jalan, drainase dan sebagainya nanti kami cek dulu. Apakah anggarannya masuk di desa atau sudah SK Bupati. Jika sudah SK Bupati, nanti kami akan bantu dorong terkait realisasi perbaikan jalannya,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, aspirasi masyarakat juga menyangkut kebutuhan sektor pertanian, khususnya perbaikan saluran irigasi.

Sugiono, salah satu peserta reses, menyampaikan kondisi saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan selama ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian karena kerusakan saluran berpotensi mengganggu pengaturan aliran air menuju area persawahan, terlebih saat memasuki musim penghujan.

Supriadi memastikan aspirasi tersebut akan ditampung dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Insyaallah tidak lama lagi, kami akan serap aspirasinya dan akan kami tindak lanjuti terkait usulan irigasi sawah. Namun, untuk rabat jalan nanti kami cek dulu, apakah masuk anggaran desa atau sudah SK Bupati atau belum,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila usulan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah desa dan telah masuk dalam perencanaan anggaran, pihaknya tetap akan membantu mendorong koordinasi agar program tersebut dapat direalisasikan.

“Namun, jika nanti memang masuk ke anggaran desa dan sudah dianggarkan, kami akan membantu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna mendorong pembangunan-pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.

Aspirasi lainnya disampaikan warga Dusun Modangan yang menyoroti persoalan tata aliran air. Warga mengungkapkan adanya dua saluran irigasi yang alirannya bertemu ketika musim penghujan.

Pertemuan dua aliran tersebut menyebabkan debit air meluber hingga ke badan jalan dan area persawahan. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus berdampak terhadap lahan pertanian di sekitarnya.

Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase hingga peningkatan infrastruktur irigasi pertanian.

Melalui kegiatan reses ini, Supriadi diharapkan dapat membawa berbagai aspirasi masyarakat ke dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Blitar serta mengawal koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan reses tersebut menjadi salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus menjembatani berbagai persoalan di tingkat lingkungan agar dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.(JK/Red)

Continue Reading

Politik

Ketika Modernitas Bertemu Kearifan Nusantara: Pesan Kebudayaan Mahardhika Sukarno

Published

on

JAKARTA – Di tengah derasnya arus modernisasi dan penetrasi budaya global, menjaga identitas kebangsaan menjadi tantangan penting bagi Indonesia. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman perlu berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai budaya, adab, serta karakter bangsa.

Pesan tersebut tercermin dalam pandangan Mahardhika Sukarno Putra, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, yang mengingatkan bahwa menjadi modern tidak berarti harus meninggalkan adab dan kebudayaan.

“Menjadi modern tidak berarti meninggalkan adab. Cara hidup boleh berubah, teknologi boleh semakin maju, dan generasi boleh berganti. Tetapi menghormati orang lain, menjaga tata krama, menghargai perbedaan, dan memiliki tenggang rasa tidak pernah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman,” demikian pesan Mahardhika.

Pernyataan tersebut menarik untuk dibaca melalui perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, yakni cara memahami posisi dan kekuatan Indonesia melalui keterkaitan antara ruang geografis, keragaman budaya, sejarah, identitas, dan kesadaran kebangsaan.

Dalam perspektif ini, kebudayaan bukan sekadar warisan tradisi atau ekspresi kesenian. Kebudayaan merupakan salah satu fondasi strategis yang membentuk karakter kolektif masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah keragaman Nusantara.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakter geografis dan kebudayaan yang sangat beragam. Ribuan pulau, berbagai suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi membentuk mozaik peradaban yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan nasional.

Karena itu, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, penghormatan terhadap perbedaan, dan tata krama memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar norma sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial untuk menjaga integrasi bangsa.

Dalam kajian Budaya Geopolitik Nusantara, kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah, kekuatan militer, sumber daya alam, dan kemampuan ekonominya. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kekuatan identitas dan kebudayaan.

Di tengah persaingan global, pengaruh antarnegara tidak hanya berlangsung melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan kekuatan politik, tetapi juga melalui pertukaran nilai, gaya hidup, informasi, dan produk kebudayaan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan kemampuan untuk terbuka terhadap kemajuan dunia tanpa kehilangan orientasi kebangsaannya.

Modernisasi tidak harus menghasilkan penyeragaman budaya. Sebaliknya, kemajuan seharusnya memperkuat kemampuan masyarakat Nusantara untuk mengembangkan identitasnya sendiri sekaligus berinteraksi secara setara dengan peradaban global.

Pemikiran Mahardhika tentang pentingnya menjaga adab dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut. Sebab, masyarakat yang memiliki kesadaran budaya dan karakter kebangsaan akan mempunyai fondasi sosial yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan global.

Perspektif ini juga memiliki relevansi dengan pemikiran Bung Karno mengenai kepribadian bangsa dan Trisakti, khususnya berkepribadian dalam kebudayaan.

Kemandirian bangsa tidak cukup diwujudkan melalui kekuatan politik dan ekonomi. Indonesia juga perlu memiliki kepercayaan diri dalam menentukan arah kebudayaannya sendiri.

Artinya, bangsa Indonesia tidak harus menutup diri dari pengaruh luar, tetapi perlu memiliki kemampuan menyaring, mengadaptasi, dan mengembangkan pengaruh tersebut berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

Di sinilah pentingnya membangun kesadaran Budaya Geopolitik Nusantara: melihat kebudayaan sebagai kekuatan pemersatu wilayah, penjaga identitas nasional, sekaligus modal strategis dalam membangun posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia.

Pada akhirnya, modernitas dan kebudayaan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Teknologi boleh berkembang, generasi boleh berganti, dan peradaban boleh bergerak maju. Namun, karakter, adab, dan kepribadian bangsa harus tetap menjadi pijakan.

Sebagaimana pesan Mahardhika, kemajuan seharusnya membuat manusia semakin beradab, bukan semakin kehilangan adab.

Sebab, Nusantara tidak hanya dipersatukan oleh batas geografis, tetapi juga oleh nilai, sejarah, kebudayaan, dan kesadaran untuk hidup sebagai satu bangsa.(By/Red)

Continue Reading

Trending