Nasional
Hormuz Membara, Nusantara Diuji
JAKARTA – Dentuman ledakan kembali mengguncang kawasan Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Di tengah harapan akan meredanya ketegangan melalui jalur diplomasi, aksi militer terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah sasaran strategis di Iran pada Selasa (7/7/2026) memperlihatkan bahwa rivalitas kedua negara belum menemukan titik akhir.
Eskalasi ini dipicu oleh serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dan diikuti langkah Washington memperketat kembali tekanan terhadap Iran melalui kebijakan sanksi minyak.
Perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah masih berada dalam fase yang sangat rapuh. Di balik operasi militer itu, tersimpan pertarungan yang jauh lebih besar, yakni perebutan kendali atas jalur energi, perdagangan internasional, dan keseimbangan kekuatan geopolitik dunia.
Bagi Indonesia, konflik yang berlangsung ribuan kilometer dari Nusantara sesungguhnya tidak pernah benar-benar jauh. Dalam sistem global yang saling terhubung, setiap perubahan konfigurasi geopolitik dunia akan menghadirkan konsekuensi nyata terhadap kehidupan nasional, mulai dari harga energi, stabilitas nilai tukar rupiah, biaya logistik, inflasi, hingga daya beli masyarakat.
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran menunjukkan bahwa konflik kedua negara belum memasuki fase perdamaian.
“Kita jangan terjebak pada narasi bahwa perang telah selesai. Yang terjadi hari ini bukanlah perdamaian, melainkan jeda diplomatik yang sangat rentan. Serangan terhadap wilayah strategis di sekitar Selat Hormuz menunjukkan bahwa kontrol atas jalur energi dunia tetap menjadi inti persaingan geopolitik abad ke-21,” ujar Bayu.
Menurutnya, diplomasi yang berjalan saat ini masih dibayangi kepentingan strategis masing-masing pihak. Selama perebutan pengaruh terhadap jalur energi dunia belum terselesaikan, potensi eskalasi akan tetap terbuka.
“Serangan terbaru menjadi bukti bahwa konflik Amerika Serikat-Iran belum benar-benar mereda. Dunia hanya memasuki fase jeda, bukan fase penyelesaian. Situasi seperti ini justru lebih berbahaya karena dapat berubah menjadi konflik terbuka kapan saja,” katanya.
Bayu menjelaskan, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, laut bukan sekadar bentang geografis, melainkan ruang kesadaran peradaban.
“Selama berabad-abad, Nusantara hidup sebagai simpul perjumpaan berbagai peradaban dunia. Karena itu, geopolitik tidak boleh direduksi hanya menjadi perebutan wilayah atau demonstrasi kekuatan militer. Geopolitik adalah dialektika ruang, sejarah, kebudayaan, ekonomi, dan kemanusiaan,” ujarnya.
Menurut Bayu, setiap gejolak yang muncul pada titik-titik strategis dunia akan memancarkan efek berantai hingga ke kawasan lain, termasuk Indonesia.
“Konflik di Selat Hormuz bukan hanya persoalan Timur Tengah. Ia adalah cermin bahwa dunia modern merupakan satu ruang peradaban yang saling terhubung. Krisis energi di Teluk Persia dapat berubah menjadi kenaikan harga pangan di Indonesia, terganggunya industri nasional, hingga menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia harus mulai membangun paradigma keamanan peradaban (civilizational security), bukan sekadar keamanan negara (state security).
Ketahanan bangsa, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemandirian ekonomi, ketahanan energi, budaya, dan pangan.
Dalam pandangan Bayu, pemikiran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno justru semakin relevan di tengah meningkatnya rivalitas global.
Menurutnya, konflik internasional tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga penguasaan energi, sumber daya alam, teknologi, jalur perdagangan, dan sistem ekonomi dunia.
“Kolonialisme modern tidak selalu hadir melalui pendudukan wilayah. Ia menjelma dalam bentuk ketergantungan energi, dominasi teknologi, monopoli perdagangan, hingga penguasaan sumber daya strategis. Karena itu, Marhaenisme harus dibaca sebagai etika geopolitik yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar objek dari persaingan global,” jelasnya.
Bayu menilai kelompok pertama yang merasakan dampak konflik internasional bukanlah negara-negara besar ataupun korporasi multinasional, melainkan rakyat kecil.
“Petani menghadapi kenaikan biaya produksi, nelayan membeli bahan bakar lebih mahal, pelaku UMKM menanggung kenaikan ongkos distribusi, sementara buruh dan masyarakat menghadapi tekanan daya beli akibat inflasi. Di sinilah negara harus hadir. Ukuran keberhasilan geopolitik bukan hanya kuatnya pertahanan, tetapi sejauh mana negara mampu melindungi rakyat dari dampak gejolak global,” ujarnya.
Menurut Bayu, serangan terbaru terhadap Iran menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional.
Ia mengingatkan bahwa apabila eskalasi konflik terus berlanjut, Indonesia harus mewaspadai sejumlah risiko strategis, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan inflasi, membengkaknya beban fiskal, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dinamika geopolitik dunia. Kita harus membangun kedaulatan energi, memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi industri, menguasai teknologi strategis, serta memperkuat diplomasi bebas aktif agar tidak mudah terseret dalam rivalitas kekuatan besar,” kata Bayu.
Menurutnya, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, setiap krisis global harus dibaca sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional.
“Kedaulatan bukan hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga kemampuan bangsa untuk bertahan ketika dunia bergejolak. Ketahanan energi, pangan, ekonomi, budaya, dan teknologi adalah satu kesatuan yang menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Bayu menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal filosofis yang kuat untuk menghadapi dinamika geopolitik global melalui perpaduan nilai Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, Marhaenisme, dan Budaya Geopolitik Nusantara.
“Budaya Geopolitik Nusantara mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan negara. Marhaenisme mengingatkan bahwa seluruh kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pancasila memberi arah moral agar kekuasaan tidak kehilangan kemanusiaannya. Ketiganya harus menjadi fondasi Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan dunia,” tuturnya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa serangan terbaru di Iran bukan sekadar berita luar negeri, melainkan sebuah peringatan bagi Indonesia.
Dentuman senjata di Selat Hormuz mungkin terdengar jauh, tetapi resonansinya dapat terasa hingga ke dapur rakyat Indonesia. Karena itu, geopolitik tidak lagi hanya soal siapa yang menguasai dunia, melainkan bagaimana sebuah bangsa menjaga martabat, kedaulatan, dan keberpihakannya kepada rakyat di tengah dunia yang terus berubah.
“Indonesia harus hadir sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, bukan sekadar mengikuti arus geopolitik global, tetapi ikut membentuk arah peradaban dunia,“pungkanya.(By/Red)
Palangkaraya — Polri siap mengakselerasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan mengoptimalkan kekuatan personel, sarana prasarana, teknologi, serta kolaborasi bersama TNI dan seluruh stakeholder.
Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan penuh Polri terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan efektif.
Dari Palangka Raya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan kesiapan kekuatan TNI-Polri serta sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Polri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penanganan secara berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, patroli, pengerahan personel untuk pemadaman, edukasi masyarakat, penguatan sarana prasarana hingga penegakan hukum.
Wakapolri menegaskan seluruh upaya tersebut akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan direktif Presiden.
“Kita hadir sedini mungkin. Setiap potensi api harus segera kita deteksi, verifikasi, dan tangani bersama agar tidak berkembang dan meluas. Dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan kecepatan respons, kita optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif.”
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Polri telah memantau 31.392 hotspot dan melaksanakan 2.748 tindakan pemadaman.
Peningkatan hotspot menjadi perhatian bersama. Pada Juli tercatat 7.175 hotspot, sedangkan pada periode 1–18 Agustus 2026 mencapai 7.655 hotspot.
Untuk memperkuat respons, Polri telah melaksanakan 168.500 kegiatan patroli, 42.800 kegiatan monitoring titik api, 2.850 kegiatan sosialisasi, 1.285 kegiatan pelatihan, 3.250 kegiatan rapat koordinasi, serta 1.420 kegiatan water bombing.
Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, kementerian/lembaga terkait serta masyarakat. Kolaborasi mencakup pemadaman, patroli, deteksi dini, pencegahan, edukasi, dukungan sarana prasarana hingga penegakan hukum.
Di bidang sarana prasarana, Polri siap mengoptimalkan dukungan 3.076 embung, 2.056 sekat kanal, 18 sumur bor dan 647 menara pantau sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan sumber air, mempercepat deteksi titik api dan mendukung pemadaman di lapangan.
Khusus Kalimantan Tengah, tercatat 17.513 hotspot dan 1.610 firespot, dengan luas lahan terbakar mencapai 4.383,21 hektare.
Polda Kalimantan Tengah telah menyiagakan 7.775 personel gabungan, didukung 379 menara pantau, 1.227 embung, 4.910 titik sumur bor, 99 pos lapangan dan 15 command center.
Jajaran Polda Kalteng juga telah melaksanakan 26.438 kegiatan sosialisasi, menyebarkan 25.059 lembar maklumat, serta melaksanakan patroli di 18.687 titik.
Dukungan teknologi terus diperkuat, antara lain melalui penggunaan drone pemantau dan inovasi Beehive Drone Precision Fire Interception untuk mendeteksi anomali panas dan melakukan intervensi pada fase awal kebakaran.
Selain pemadaman dan pencegahan, Polri memastikan penegakan hukum tetap berjalan. Hingga 21 Agustus 2026, telah diterima 77 laporan polisi terkait karhutla dan ditetapkan 70 tersangka, dengan luas areal terbakar dalam perkara mencapai 987,6 hektare.
Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, dengan tetap membuka ruang pendalaman terhadap pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lahan.
Polri memandang pemadaman, pencegahan, penegakan hukum dan kolaborasi sebagai satu kesatuan dalam penanganan karhutla.
Kehadiran Presiden di Kalimantan hari ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan mengakselerasi seluruh upaya yang telah berjalan.
Polri siap melaksanakan direktif Presiden dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan bersama untuk mempercepat pemadaman, mencegah api meluas, melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan. (DON/Red)
Nasional
Bukan Sekadar Hiburan, Team Blayer Tulungagung Jadikan HUT RI ke-81 Momentum Pererat Kebersamaan
TULUNGAGUNG— Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Team Blayer Tulungagung turut ambil bagian dalam memeriahkan momentum kemerdekaan tersebut melalui hiburan orkes dangdut yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar.
Kehadiran Team Blayer bukan sekadar menghadirkan hiburan musik. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.
Sejak acara dimulai, warga tampak antusias memadati lokasi. Alunan musik dangdut yang dibawakan dalam kegiatan tersebut mampu menghidupkan suasana. Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat menikmati jalannya pertunjukan dengan tertib hingga acara berlangsung.
Menariknya, kemeriahan tersebut juga diikuti komunitas Tamia Reborn. Kehadiran komunitas ini semakin menambah warna dalam kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarkomunitas dan masyarakat.
Ketua Panitia, Moh. Malikul Ayis (Kete), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Menurutnya, perayaan kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk hiburan rakyat yang mampu melibatkan masyarakat secara langsung.
“Intinya kami ingin ikut memeriahkan HUT RI ke-81. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara komunitas dengan masyarakat,” jelas Kete.
Ia menambahkan, antusiasme warga menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan yang dikemas secara sederhana namun merakyat tetap memiliki daya tarik tersendiri. Menurutnya, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.
“Yang paling penting acara bisa berjalan lancar, masyarakat terhibur, dan semuanya tetap menjaga ketertiban. Kami berterima kasih kepada warga serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” imbuhnya.
Sepanjang acara, suasana berlangsung meriah namun tetap kondusif. Warga dapat menikmati hiburan tanpa mengesampingkan ketertiban. Keterlibatan komunitas dan masyarakat tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di tingkat desa.
Kegiatan di Desa Srikaton itu pun ditutup dengan suasana penuh kegembiraan. Bagi masyarakat, hiburan rakyat semacam ini bukan hanya soal musik dan kemeriahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk sejenak berkumpul, melepas penat, serta merayakan kemerdekaan bersama-sama.
Team Blayer Tulungagung berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi sarana positif untuk membangun kebersamaan. Semangat HUT RI ke-81 pun diharapkan tidak berhenti pada kemeriahan panggung hiburan, melainkan terus hidup dalam semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian masyarakat. (DON/Red)
BLITAR — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Pemerintah Desa Krenceng bersama panitia Pilkades menggelar musyawarah desa untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekaligus sosialisasi pendaftaran calon kepala desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Krenceng, Rabu (19/8/2026) malam. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan Pilkades Krenceng 2026.
Dalam rekapitulasi yang ditetapkan, jumlah DPT Pilkades Krenceng tercatat sebanyak 1.835 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah RW, yakni RW 01 sebanyak 530 pemilih, RW 02 sebanyak 644 pemilih, dan RW 03 sebanyak 661 pemilih.
Penetapan DPT dilakukan setelah sebelumnya panitia melaksanakan serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut meliputi pemutakhiran dan validasi data dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman serta perbaikan data, hingga pencatatan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
Berdasarkan tahapan yang telah disusun, rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan pada 18 Agustus 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.
Setelah ditetapkan, DPT diumumkan kepada masyarakat pada 19-21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, panitia juga menyiapkan salinan DPT yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepala Desa Krenceng, Amsori, berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berlangsung lancar, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama proses demokrasi di tingkat desa berlangsung. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.
“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas Desa Krenceng,” ujar Amsori dalam kegiatan tersebut.
Selain penetapan DPT, musyawarah desa juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan kepala desa. Sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sekaligus penerimaan berkas pendaftaran tahap pertama akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026, selama sembilan hari kerja.
Panitia akan menerima berkas bakal calon kepala desa sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan sosialisasi dan musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krenceng beserta jajaran.
Dengan ditetapkannya DPT sebanyak 1.835 pemilih dan segera dimulainya tahapan pencalonan, proses Pilkades Krenceng 2026 kini memasuki tahapan penting. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman serta kondusif.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Polri Terus Akselerasi Pemadaman Karhutla, Dukung Langkah Presiden
Bukan Sekadar Hiburan, Team Blayer Tulungagung Jadikan HUT RI ke-81 Momentum Pererat Kebersamaan
Musyawarah Desa Krenceng Bahas Penetapan DPT dan Sosialisasi Pilkades 2026
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi2 minggu agoTak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?
Nasional2 minggu agoSPPG Bago 04 Klarifikasi Polemik Menu MBG di SDN 1 Tamanan, Sebut Foto yang Beredar Tak Mewakili Menu Asli
Nasional3 minggu agoDarah Juara dari Tulungagung! Saat Brigjen Rubintoro Harumkan Polri, Sang Keponakan Taklukkan Piala Kapolri 2026 Meski Berdarah di Lapangan
Redaksi2 minggu agoSekda Definitif Dilantik, Pengamat Sindir Pemkab Tulungagung: “Seperti Komedi Putar, Muter-Muter”
Seputar Tulungagung2 minggu agoKrisis Air Bersih Mulai Hantam Tulungagung, Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Turunkan 15 Ribu Liter Air
Nasional1 minggu agoPlt Bupati Tulungagung Turba ke Kalitengah, Warga Sampaikan Persoalan Tanah, Air Bersih hingga Kebun Plasma
TNI & Polri3 minggu agoTNI Manunggal Air, Babinsa Kedung Banteng dan Warga Bersihkan Irigasi untuk Dukung Ketahanan Pangan
TNI & Polri2 minggu agoKapolres Blitar Berikan Arahan kepada Kapolsek Jajaran dan Bhabinkamtibmas