Jawa Timur
Sukses Kawal Pemilu Damai, Mahasiswa Cipayung Plus Beri Apresiasi Kapolda Jatim

SURABAYA, 90detik.com – Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di rumah kebangsaan Jawa Timur, mendatangi Polda Jatim, Selasa (20/2/2024),
Kehadiran para pengurus organisasi kemahasiswaan di Polda Jawa Timur ini untuk memberikan apresiasi pihak kepolisian dalam mengawal Pemilu 2024 yang berjalan aman dan damai.
Dalam kesempatan itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto,M.Si didampingi Dirintelkam Polda Jatim, Kombes Pol Dekananto dan Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menemui kelompok Cipayung Plus dari rumah Kebangsaan Jatim ini.
Sejumlah hal disampaikan dalam pertemuan itu, diantaranya adalah untuk menjaga nilai ukhuwah kebangsaan dan mengapresiasi pihak kepolisian yang telah berhasil menjaga kamtibmas di Jatim tetap kondusif.
Sekjen Cipayung Plus Jawa Timur, Firdaus Suudi, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jatim, menilai Polda Jawa Timur bersama jajarannya telah berhasil menciptakan kondusifitas selama tahapan Pemilu 2024 hingga pencoblosan.
“Apresiasi yang setinggi tingginya kami sampaikan untuk Bapak Kapolda Jatim dan seluruh jajaran Polda Jawa Timur yang menurut kami telah sukses mewujudkan tahapan Pemilu 2024 hingga pencoblosan dan penghitungan suara ini berjalan lancar, aman dan kondusif,” ujar Firdaus Suudi.
Ia berharap, kondusifitas di Jawa Timur pada khususnya akan terus terpelihara hingga pada masa pelantikan para kontestan Pemilu yang terpilih baik Capres Cawapres maupun Caleg dan DPD.
“Apapun yang terjadi, hasil pemilu dan sebagainya mungkin harus kita hargai dan kita hormati bersama,”ungkap Firdaus Suudi.
Ia mengajak semua pihak termasuk para akademisi untuk menyerahkan hasil Pemilu nantinya kepada pihak yang berwenang dalam hal KPU.
“Kita serahkan kesitu semua apapun hasilnya, tentunya harus kita hormati dan hargai,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan, terimakasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh gabungan dari beberapa Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus atau Rumah Kebangsaan Jawa Timur.
“Kita kawal hasil Pemilu ini, apapun hasilnya kita hormati dan membawa situasi yang kondusif di Jawa Timur. Terimakasih adek-adek kemahasiswaan di Jawa Timur,” ungkap Irjen Imam.
Selain itu, Kapolda Jatim juga menambahkan dari hasil evaluasi pengamanan Pemilu di seluruh Jawa Timur, menurutnya sudah berjalan dengan sangat baik.
“Dari mulai pemetaan-pemetaan yang sudah kita lakukan, mulai Direktur Intelkam bekerjasama dengan Kepala Biro Operasional dan Kapolres, termasuk deploy pasukan-pasukan untuk memback up, semuanya berjalan baik, dan beberapa BKO pasukan juga sudah ditarik ke Polda untuk standby,” ujar Irjen Imam.
Lebih lanjut, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, bulan Ramadhan tinggal menghitung hari, yang perlu diantisipasi bersama adalah fluktuasi harga Bahan Kebutuhan Pokok Penting (BAPOKTING) yang tidak normal di pasaran.
“Ini yang segera kita kerjasamakan dengan para otoritas,”kata Irjen Imam.
Ia mengatakan pihak Polda Jatim termasuk jajaran Polres agar segera mengkomunikasikan dengan pemerintah setempat, terutama Pejabat terkait, untuk melakukan operasi pasar sekaligus pengecekan di pasar.
“Kalau ada penimbunan, ada penyalah gunaan distribusi dan lain-lain harus kita tindak tegas, semuanya untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (Red)
Jawa Timur
Realisasi APBD Lumajang 2026 Baru 52,48 Persen, PSMP Soroti Rendahnya Belanja Modal: Ada Apa dengan Percepatan Pembangunan?

LUMAJANG – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 memasuki Triwulan IV menjadi perhatian publik.
Pasalnya, berdasarkan data dalam materi evaluasi APBD 2026 yang beredar, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2.346,72 miliar.
Dari total anggaran tersebut, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.231,51 miliar. Artinya, masih terdapat anggaran sekitar Rp1.115,21 miliar atau 47,52 persen yang belum terealisasi.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta sejauh mana anggaran yang telah disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu catatan paling mencolok adalah rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 11,58 persen.
Berdasarkan rincian data yang di himpun DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih ( PSMP, ) terdapat empat kelompok belanja daerah dengan capaian sebagai berikut:
1.Belanja Operasional Pagu Rp1.731,39 miliar, realisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen.
2. Belanja Modal: Pagu Rp210,48 miliar, realisasi Rp24,36 miliar atau 11,58 persen.
3. Belanja Transfer: Pagu Rp393,87 miliar, realisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen.
4. Belanja Tak Terduga: Pagu Rp10,96 miliar, realisasi Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.
PSMP: Jangan Hanya Melihat Angka, Tetapi Ukur Dampaknya bagi Masyarakat
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, berpandangan bahwa rendahnya realisasi belanja APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran publik yang telah direncanakan dapat diterjemahkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PSMP menilai, capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset.
“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata.”
Belanja Modal 11,58 Persen Menjadi Catatan Paling Serius
Menurut kajian PSMP, rendahnya realisasi belanja modal menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Sebab, belanja modal pada umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang.
Dengan realisasi baru 11,58 persen, terdapat sekitar Rp186,12 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi.
Apabila kondisi tersebut disebabkan keterlambatan proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, tender proyek, persoalan teknis maupun lemahnya koordinasi antar-OPD, maka dampaknya berpotensi langsung dirasakan masyarakat.
Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain:
– Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat mengalami keterlambatan.
– Perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik berpotensi tidak selesai sesuai target.
– Pengadaan sarana pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas pemerintahan dapat tertunda.
– Perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan konstruksi dan pengadaan barang berpotensi melambat.
– Kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan peluang usaha bagi pelaku UMKM yang terkait dengan kegiatan pembangunan dapat ikut tertunda.
Dengan demikian, rendahnya realisasi belanja modal bukan semata-mata persoalan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.
Sisi Positif dan Negatif Penyerapan Anggaran.
Meski demikian, PSMP berpandangan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah. Ada sisi positif yang juga harus dilihat secara objektif.
Apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh upaya efisiensi, penghematan anggaran, proses seleksi proyek yang lebih hati-hati, atau pembayaran pekerjaan yang memang disesuaikan dengan progres fisik, maka hal tersebut justru dapat mencerminkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Pemerintah tidak harus menghabiskan seluruh anggaran hanya demi mengejar persentase realisasi. Kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh buruknya perencanaan, lambatnya pelaksanaan program, ketidakmampuan OPD menjalankan kegiatan, atau hambatan birokrasi yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah daerah berpotensi kehilangan momentum pembangunan.
Bahkan, percepatan belanja yang terlalu dipaksakan pada akhir tahun anggaran juga memiliki risiko tersendiri, seperti pekerjaan yang terburu-buru, lemahnya pengawasan, kualitas konstruksi yang tidak optimal, hingga potensi keterlambatan penyelesaian proyek.
Karena itu, PSMP mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan tingginya angka penyerapan sebagai satu-satunya target tanpa memperhatikan kualitas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Belanja Transfer dan Operasional Juga Perlu Dievaluasi.
Selain belanja modal, realisasi belanja transfer sebesar 52,14 persen juga patut dicermati.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah keterlambatan realisasi tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi, jadwal penyaluran, kesiapan penerima, atau faktor lainnya.
Sebab, apabila transfer yang menjadi hak pemerintah atau pihak penerima belum tersalurkan sesuai jadwal, program dan kegiatan yang bergantung pada dana tersebut juga berpotensi mengalami keterlambatan.
Sementara itu, belanja operasional yang telah mencapai 57,70 persen menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk kebutuhan rutin pemerintahan relatif lebih tinggi dibandingkan belanja modal.
Kondisi ini tidak serta-merta salah, mengingat operasional pemerintahan tetap dibutuhkan agar pelayanan publik berjalan.
Namun, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pembiayaan kegiatan rutin dan anggaran yang secara langsung mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki Triwulan IV, Pemkab Lumajang Harus Membuka Evaluasi Secara Transparan.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, PSMP mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum optimalnya realisasi belanja daerah.
Ada beberapa hal yang dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat.
Pertama, OPD mana saja yang memiliki tingkat realisasi anggaran paling rendah?
Kedua, apa penyebab utama rendahnya penyerapan belanja modal, apakah karena persoalan perencanaan, pengadaan, administrasi, teknis pekerjaan, atau faktor lainnya?
Ketiga, bagaimana progres fisik proyek-proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026?
Keempat, berapa anggaran yang sudah terikat kontrak, berapa yang telah dibayarkan, serta berapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan?
Kelima, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyelesaikan program yang belum terealisasi tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas keuangan?
Menurut PSMP, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka persentase penyerapan anggaran, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai hasil dan manfaat penggunaan APBD.
PSMP: Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Manfaat Nyata.
Didik Sofyan Arif menegaskan melalui rumusan sikap PSMP bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan.
PSMP berharap Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bersama seluruh jajaran OPD dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyerapan anggaran.
Pengawasan juga perlu diperkuat oleh DPRD dan Inspektorat Daerah agar setiap hambatan dapat diketahui sejak dini dan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang perlu kita kawal bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan, melainkan apakah uang rakyat tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.”
PSMP juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan berulang setiap tahun. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, pengawasan yang kuat, serta transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah bukan diukur dari seberapa besar APBD yang dimiliki atau seberapa tinggi angka penyerapannya, melainkan dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lumajang.(DD/Red)
Jawa Timur
Kapolda Jatim Silaturahmi dengan Pengurus LDII, Perkuat Kolaborasi Jaga Kamtibmas

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Jawa Timur mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas hubungan baik dan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Polda Jawa Timur dengan LDII.
Kapolda berharap komunikasi dan kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan semangat program “Polisi Bersama Masyarakat”, yang mengedepankan kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.
Kapolda Jatim juga mengajak jajaran LDII untuk terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat.
Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya komunikasi dan pertukaran informasi antara masyarakat dan kepolisian sebagai bagian dari upaya deteksi dini serta pencegahan potensi gangguan kamtibmas.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Kapolda Jatim beserta rombongan.
Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai suatu kehormatan bagi keluarga besar LDII Jawa Timur sekaligus momentum untuk semakin mempererat hubungan baik dengan kepolisian.
“Kami DPW LDII Jatim berkomitmen untuk mendukung berbagai program Polda Jatim, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis,” tutur Amrodji.
Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, Polda Jawa Timur berharap sinergi bersama LDII dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat, khususnya dalam menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas.
Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai, dan kondusif. (Hms/DON)
Seputar Tulungagung
Dishub Tulungagung Terapkan One Way di Kawasan Kuliner Pinka, Atur Arus Kendaraan Roda Empat

TULUNGAGUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung telah menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) bagi kendaraan roda empat atau lebih di kawasan Kuliner Pinka, di kawasan Kelurahan Kutoanyar dan Kelurahan Tertek.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung di salah satu pusat kuliner favorit masyarakat.
Penerapan sistem satu arah ini sudah diberlakukan, kebijakan tersebut dengan melibatkan lintas instansi serta para pedagang kaki lima (PKL).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Sony Welly Ahmadi melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Tulungagung, Panji Putranto, mengatakan rekayasa lalu lintas tersebut secara khusus diberlakukan bagi kendaraan roda empat ke atas.

Pemasangan rambu lalu lintas, yang dilaksanakan oleh Dishub.(dok/DON)
Sementara itu, pengaturan arus kendaraan dilakukan agar aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi pedagang tetap berjalan tanpa menimbulkan kemacetan.
“Skema one way ini berlaku khusus kendaraan roda empat ke atas.
Sebagai bagian dari penerapan kebijakan tersebut, Dishub telah memasang rambu larangan melintas bagi kendaraan dari arah utara menuju selatan dimulai dari pertigaan Jalan Kapten Pattimura Gang III, Kelurahan Kutoanyar sampai Jembatan Lembupeteng,“ jelasnya.
Selain pemasangan rambu, sejumlah water barrier juga ditempatkan di titik tersebut untuk mempertegas pengaturan arus kendaraan sekaligus meminimalkan pelanggaran terhadap skema satu arah.
Panji menjelaskan, kendaraan roda empat yang datang dari arah utara akan diarahkan melewati jalur alternatif di wilayah Kelurahan Kutoanyar dan tidak diperbolehkan memasuki kawasan Kuliner Pinka melalui akses tersebut.
“Dari titik itu, kendaraan roda empat diarahkan ke jalur alternatif di Kelurahan Kutoanyar, tidak boleh masuk ke Kawasan Kuliner Pinka dari arah utara,” tambahnya.
Untuk mendukung kelancaran penerapan rekayasa lalu lintas, Dishub juga telah melakukan pemasangan tambahan tiga rambu di sejumlah persimpangan yang dinilai rawan terjadi pelanggaran.
Ketiga lokasi tersebut meliputi Jalan Dr. Sutomo Gang II atau Simpang Empat Fauziah, Jalan Moch Yamin atau Simpang Empat Apotek Budi Mulya, serta Jalan Mayjend Sungkono Gang III.
“Intinya, roda empat hanya boleh melintas dari selatan ke utara, tidak sebaliknya,” tegasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Dishub berharap arus kendaraan di sekitar kawasan Kuliner Pinka menjadi lebih tertib dan lancar. Pihaknya juga mengimbau, bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dilaksanakan.
“Pengaturan ini juga diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung maupun pedagang yang setiap hari menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut,“ pungkasnya.
Sebelumnya, penataan kawasan Kuliner Pinka juga menjadi perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, jajaran Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyusul keluhan masyarakat terkait meningkatnya jumlah pedagang dan pengunjung yang belum diimbangi ketersediaan lahan parkir memadai.
Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Asrori, menyampaikan bahwa penataan kawasan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan kelancaran lalu lintas.
Menurutnya, DPRD tidak menghendaki penutupan usaha warga karena keberadaan kawasan kuliner tersebut turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pengaturan aktivitas perdagangan, parkir, dan arus kendaraan dinilai menjadi solusi yang perlu dikedepankan.
Komisi D juga mendorong Kelurahan Tertek untuk melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, serta asosiasi pedagang dalam merumuskan tata kelola kawasan. Penataan tersebut diharapkan tetap memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau.
Selain persoalan kawasan kuliner, Komisi D turut menyoroti keselamatan pengguna jalan pada sejumlah perlintasan sebidang kereta api yang belum dilengkapi palang pintu.
DPRD mendorong percepatan penyediaan fasilitas keselamatan, termasuk pos penjagaan dan palang pintu, melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dengan adanya penerapan sistem satu arah serta dukungan penataan kawasan secara terpadu, diharapkan Kuliner Pinka dapat berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan maupun pengunjung.(DON/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional6 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi7 hari agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa6 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur2 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa3 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Pendidikan1 minggu agoPerbanas Institute Gelar SNAP 2026: Soroti Transformasi Keuangan di Era Kecerdasan Artifisial, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan













