Kota Sorong, PBD— Komando Armada III (Koarmada III) TNI Angkatan Laut secara resmi memberangkatkan Satuan Tugas (Satgas) Port Visit Papua Nugini (PNG) Tahun 2025 melalui upacara militer yang digelar di Dermaga Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIV, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (9/9).

Upacara pemberangkatan dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, S.Sos., M.Si., M.Han., mewakili Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI H. Krisno Utomo, PSC(J)., M.A., M.M.S., CHRMP., yang turut hadir bersama jajaran pejabat utama Koarmada III lainnya.

Dalam sambutannya, Kas Koarmada III menyampaikan bahwa misi Port Visit ini merupakan bentuk nyata diplomasi pertahanan TNI AL yang sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Pasifik Selatan.

“Misi ini bukan hanya sekadar kunjungan pelayaran, tetapi juga membawa misi persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan. Satgas Port Visit 2025 akan menjadi duta bangsa yang mencerminkan wajah TNI AL dan Indonesia di mata dunia internasional,” ujar Laksma TNI Anung Sutanto.

Satgas Port Visit PNG 2025 dipimpin oleh Komandan Satgas, Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, M.Tr. Hanla., M.M., yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada III.

Satgas ini diberangkatkan menggunakan KRI Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991) dengan total kekuatan 188 personel, terdiri dari 163 awak kapal dan 25 personel staf pendukung dari berbagai satuan, termasuk tenaga medis dan personel Dinas Penerangan.

Dalam operasi yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 9 hingga 22 September 2025, KRI WSH-991 akan berlayar dari Sorong menuju Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, dan kembali ke Sorong. Selama berada di PNG, Satgas akan menjalani serangkaian kegiatan diplomatik dan sosial kemanusiaan, termasuk:

– Kunjungan kehormatan (courtesy call) dan diplomasi antar angkatan laut.

– Kegiatan olahraga dan pertukaran budaya (culture program).

– Pembukaan kapal untuk umum (open ship).
– Resepsi kenegaraan (national reception).

– Pelayanan kesehatan gratis dan pemberian obat-obatan.

– Renovasi fasilitas ibadah di wilayah tujuan.

Dalam pelaksanaannya, TNI AL menggandeng Kementerian Kesehatan RI guna menyediakan dukungan medis berupa obat-obatan dan layanan kesehatan, yang akan diberikan kepada masyarakat PNG sebagai bagian dari program soft diplomacy Indonesia.

Pelayaran ini juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan Papua Nugini yang jatuh pada 16 September 2025.

Momen bersejarah ini menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat Confidence Building Measures (CBM) dan menunjukkan eksistensi positif di kawasan Pasifik Selatan.

Selain KRI WSH-991 dari Koarmada III, misi Port Visit ini juga diperkuat oleh kehadiran KRI Raden Eddy Martadinata-331 (KRI REM-331) dari Koarmada II, yang berlayar dengan rute Surabaya–Ambon–Port Moresby dan kembali melalui jalur yang sama. KRI REM-331 membawa 140 personel dan turut menjalankan misi diplomasi serupa.

Secara keseluruhan, operasi Port Visit PNG 2025 akan berlangsung selama 24 hari sejak 4 September hingga 27 September 2025, dengan keberadaan Satgas di Papua Nugini selama 4 hari penuh, yakni 14–18 September.

Misi ini diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan diplomasi maritim dan kontribusi aktif Indonesia dalam menciptakan stabilitas serta kerja sama regional yang konstruktif di kawasan Pasifik Selatan.

“Kami berharap kehadiran TNI AL di Papua Nugini menjadi simbol kuat persahabatan, solidaritas kemanusiaan, dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan,” tutup Laksma TNI Anung Sutanto.

Dengan misi diplomatik, kemanusiaan, dan penguatan kerja sama pertahanan, keberangkatan Satgas Port Visit PNG 2025 menjadi bagian penting dari strategi Maritime Diplomacy TNI AL dalam menjawab tantangan kawasan dan membangun citra positif Indonesia di kancah global. (Timo)

TULUNGAGUNG— Suasana sejuk Pagerwojo, Tulungagung, terasa semakin syahdu pada Selasa (9/9/2025). Mentari tertutup awan, disertai gerimis ringan menjelang dimulainya peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar penuh khidmat di halaman Masjid Sunan Kalijogo, Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meneruskan tradisi para ulama yang dahulu membuka jalan dakwah di kawasan Pagerwojo dan sekitarnya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Azhaar Indonesia, KH. Imam Mawardi Ridlwan, atau yang akrab disapa Abah Imam, menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk nyata mahabbah (cinta) kepada Nabi Muhammad.

“Maulid Nabi itu membaca sholawat, mengenang sirah, dan menyelami kemuliaan nabi kita, Sayyidina Muhammad. Amalan sholawat itu tak lekang oleh waktu,” ujar Abah Imam dalam sambutannya, Selasa(9/9).

Maulid: Tradisi Ulama, Kebutuhan Ruhani Umat.

Abah Imam menegaskan bahwa setiap peringatan Maulid melahirkan dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah.

“Dari Maulid tumbuh kerinduan kepada sang Nabi yang mulia. Itu bukan formalitas, tapi kebutuhan ruhani umat,” tambahnya.

Beliau juga mengenang sosok ulama besar Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani, yang dikenal menjadikan Maulid Nabi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Abuya Muhammad Alawi tidak menunggu momen besar untuk Maulid. Beliau membaca Maulid dalam setiap majlis, bahkan di sela-sela mengajar. Karena itu bagian dari cinta—dan cinta itu tidak mengenal waktu,” tutur Abah Imam yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur.

Hadirkan Tokoh Ulama dan Pejabat Daerah.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya:

• KH. Mahrus Maryani, Pengasuh Pesantren Hidayatul Mubtadi’in, Ngunut.

• Habib Muhammad Hasan Al Jufri dari Mukalla, Yaman – Pengasuh Al Khoirot Institut.

• Kepala KUA Pagerwojo.

• Kepala Desa Mulyosari dan Kepala Desa Samar, Pagerwojo.

• Para ulama lokal: KH. Syamsudin, KH. Salim, Kyai Gus Burhan, Kyai Mahfudh, Kyai Hudzoifah, Abah Mukri.

• Ketua Takmir Masjid Walisongo, serta perwakilan Koramil dan Polres Tulungagung.

Kehadiran lintas tokoh dan elemen masyarakat ini memperkuat bahwa Maulid Nabi merupakan tradisi yang menyatukan bukan hanya antar generasi, tetapi juga antar elemen umat.

Warisan yang Harus Diteruskan.

Menutup pesannya, Abah Imam mengajak masyarakat untuk menjadikan Maulid sebagai tradisi yang dihidupkan, bukan hanya dirayakan. Ia mendorong agar Maulid tidak hanya digelar di masjid atau pesantren, tapi juga:

“Mari kita tradisikan Maulid Nabi di rumah, di sekolah, bahkan di kantor. Jadikan Maulid sebagai bagian dari denyut kehidupan. Seperti udara yang kita hirup, seperti air yang kita minum. Karena Maulid bukan hanya perayaan tapi kebutuhan ruhani”, pungkasnya. (DON/Red)

Jakarta – Proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) membuktikan satu hal penting di republik ini, pertarungan elektoral boleh saja sengit, tapi pembangunan tetap berjalan melampaui sekat rivalitas.

JLS adalah bukti konkret bahwa Indonesia hanya punya tiga arus besar nasionalisme: sipil–marhaenisme ala GmnI, militer, dan birokrasi.

Praktisi hukum dan politik Fredi Moses Ulemlem menilai, perjalanan JLS adalah cermin bagaimana representasi nasionalis berganti-ganti rezim namun tetap menyatu dalam pembangunan.

“Megawati lewat PDIP mewakili nasionalis sipil–marhaenis dengan memberi gagasan. SBY lewat Demokrat sebagai nasionalis militer-birokrasi memulai pekerjaan. Jokowi, juga PDIP, mempercepat dengan kerja nyata. Dan Prabowo hari ini sebagai representasi militer-birokrasi menargetkan penyelesaian. Inilah bukti pembangunan bisa melampaui rivalitas elektoral,” tegas Fredi Moses Ulemlem.

Dari Marhaenisme ke Birokrasi.

1. Megawati (2001–2004, PDIP) → Pemberi gagasan. PDIP melalui Megawati, yang berakar pada tradisi nasionalis sipil ala GmnI dan marhaenisme, memberi gagasan awal JLS. Pada fase ini, JLS masih berupa konsepsi ideologis: mengoreksi ketimpangan pembangunan utara–selatan Jawa.

2. SBY (2004–2014, Demokrat) → Memulai pengerjaan. Demokrat mewakili nasionalis militer-birokrasi. SBY memulai pembangunan JLS dalam kerangka birokrasi yang sistematis. Inilah fase birokrat bekerja—menyusun anggaran, menggerakkan proyek, meski dengan tempo lambat.

3. Jokowi (2014–2024, PDIP) → Mempercepat realisasi. Jokowi, sebagai Presiden dari PDIP, melanjutkan tradisi nasionalis sipil–marhaen. Dengan gaya “kerja sat set”, Jokowi mempercepat pembangunan JLS. Fase ini adalah pembuktian nyata PDIP sebagai representasi nasionalis sipil Marhaenisme yang mengedepankan keadilan sosial melalui percepatan kerja nyata.

4. Prabowo (2024–sekarang, Gerindra) → Menargetkan penyelesaian. Gerindra mengambil posisi nasionalis militer-birokrasi. Prabowo menargetkan penyelesaian JLS secara tuntas, dengan pendekatan birokratis–administratif yang ketat. Fokus utamanya adalah memastikan proyek ini selesai sebagai legacy pemerintahannya.

Bagi Fredi Moses Ulemlem, JLS adalah ironi politik elektoral. Sementara para elit saling bertarung di kotak suara, rakyat di selatan Jawa melihat jalan mereka akhirnya dibangun secara berkelanjutan.

“JLS ini seakan menertawakan rivalitas elektoral. Dari sipil sampai militer-birokrasi, semua akhirnya harus tunduk pada kebutuhan rakyat. Itulah wajah nasionalisme Indonesia yang sesungguhnya,” ungkap Fredi.

Pada akhirnya, JLS bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah jalan persatuan, sebuah laboratorium politik kebangsaan, tempat marhaenisme dan birokrasi militer saling silang, tapi tidak saling meniadakan. (By/Red)